Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of Laws and Regulations Regarding the Right to Control Official Housing on State Land Hermawan, Didy; Holid, Holid; Adrianto, Dedy; Azwar, Irfan; Sufiarina, Sufiarina
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.wacana.2023.026.03.01

Abstract

This research analyzes the regulations regarding the right to control official houses on state land based on positive law in Indonesia. The research method used is descriptive-analytic, with thorough data disclosure and explanation as the basis for discussion. The law is reviewed using relevant legal theories and regulations, with descriptive-analytic research as the writing approach. The analysis results explain that state or regional property required to implement government duties cannot be transferred without permission from the Indonesian Regional Representative Council or the Provincial Regional Representative Council. The conclusion is that state or regional property transfer can be done through sale, exchange, donation, or addition as government capital. Still, giving state or regional property to pay off debts with national or regional authorities is prohibited. In addition, granting pledges or utilizing state or regional property as collateral for loans is not allowed. Government regulations set technical and administrative standards for managing state and local property. Keywords: juridical analysis, office house, tenure right
Membangun Hukum Perdata Responsif: Kritik atas Ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata Kolonial Hermawan, Didy; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13760

Abstract

Studi ini mengkaji kritik terhadap ketergantungan Indonesia pada KUHPerdata kolonial yang dinilai tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Sebagai hukum warisan abad ke-19, KUHPerdata tidak mampu merespons isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, perkembangan e-commerce, fintech, dan mekanisme penyelesaian sengketa modern. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan mendasar KUHPerdata kolonial, menelaah dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan, serta merumuskan rekomendasi reformasi hukum perdata yang lebih adaptif dan responsif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa revisi komprehensif terhadap KUHPerdata sangat mendesak untuk mewujudkan sistem hukum perdata yang modern, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, pembentukan regulasi khusus terkait data pribadi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, serta peningkatan kapasitas penegak hukum sebagai bagian dari agenda besar reformasi hukum perdata nasional.