Sekarasih, Laras
Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Willingness to Pay for COVID-19 Vaccines in Indonesia: A Thematic Analysis: [Kesediaan Membayar Untuk Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Studi Analisis Tematik] Shella Adelina; Laras Sekarasih
ANIMA Indonesian Psychological Journal Vol. 38 No. 2 (2023): ANIMA Indonesian Psychological Journal (Vol. 38, No. 2, 2023)
Publisher : Faculty of Psychology, Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/aipj.v38i2.5237

Abstract

During the pandemic, the Indonesian government has striven to implement steps to prevent and control the impacts of COVID-19, one of which is through a free program of vaccinations, from the first to the third dose (booster), in order to raise herd immunity. Although these were free, the take-up of the booster vaccination has been slow. This study was aimed at exploring individual preparedness to pay for COVID-19 vaccination, if the government was no longer to pay for these vaccines. The study was conducted using a quantitative approach, employing thematic analysis techniques. The participants comprised 27 people, with their ages ranging from 18-83 years. The results of the study found there were two principle themes (or factors) influencing the preparedness to pay for vaccinations, those of: (1) drive; and (2) deterrent. The drive factor comprised the aspects which supported the public in being prepared to receive, and pay for, vaccinations; these being the obligations to adhere to the regulations of government and institutions, to receive social assistance (welfare), and to ensure personal protection. The deterrent factor comprised the aspects which made the public reluctant to pay for the vaccinations, amongst others being the framing of information about the side-effects of the vaccine, the non-halal (religiously acceptable) composition of the vaccine, and the feeling of satisfaction after having received two doses. Amongst all of these factors, the obligatory nature of vaccination was the aspect most influencing the preparedness to pay. This study provides a picture of why the public may be prepared to pay for the vaccine, the factors which may elevate and depress their preparedness to pay, and thoughts about the costs of the vaccine, which may be the benchmarks in planning policies related to health behavior. The plans of the government to make COVID-19 vaccination subject to payment require assessment of the cost of the vaccine, because this will influence the number of members of the public who are prepared to pay to receive vaccination. This may certainly influence the level of public immunity to COVID-19, in the long term. Selama pandemi, pemerintah Indonesia berupaya melakukan pencegahan dan penanganan dampak COVID-19, salah satunya melalui program vaksinasi gratis dari dosis pertama hingga dosis ketiga (booster) untuk meningkatkan herd immunity. Meskipun gratis, laju vaksinasi booster lambat meningkat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesediaan individu untuk membayar vaksin COVID-19 jika pemerintah tidak lagi membiayai vaksinasi COVID-19. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Partisipan terdiri dari 27 orang dengan rentang usia antara 18-83 tahun. Hasil studi ini menemukan dua tema utama yang memengaruhi kesediaan membayar vaksin: (1) faktor pendorong (drive); dan (2) faktor penghalang (deterrent). Faktor pendorong (drive) terdiri dari aspek yang mendorong masyarakat untuk bersedia mendapat dan membayar vaksin, yaitu kewajiban untuk mengikuti aturan pemerintah dan institusi, mendapatkan bantuan sosial, dan untuk perlindungan diri. Faktor penghalang (deterrent) merupakan aspek yang membuat masyarakat enggan membayar vaksin, antara lain framing informasi efek samping vaksin, komposisi vaksin yang tidak halal, dan merasa puas dengan dua dosis. Di antara seluruh faktor tersebut, kewajiban vaksinasi adalah aspek yang paling memengaruhi kesediaan membayar. Studi ini memberikan gambaran mengapa masyarakat bersedia membayar untuk vaksin, faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan kesediaan mereka untuk membayar vaksin, dan perkiraan harga vaksin COVID-19 yang dapat menjadi tolok ukur dalam merancang kebijakan terkait perilaku kesehatan. Rencana pemerintah untuk menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai vaksinasi berbayar membutuhkan asesmen mengenai harga vaksin karena akan memengaruhi seberapa banyak masyarakat yang bersedia untuk mengeluarkan biaya sendiri demi mendapatkan vaksinasi. Hal ini tentu dapat memengaruhi tingkat kekebalan masyarakat melawan COVID-19 dalam jangka panjang.
Social Identity and Consumer Boycott Participation in Indonesia: An Extension of Theory of Planned Behavior Evelyn, Evelyn; Sekarasih, Laras
Psikostudia : Jurnal Psikologi Vol 14, No 4 (2025): Volume 14, Issue 4, Desember 2025
Publisher : Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/psikostudia.v14i4.21106

Abstract

Consumers around the world are increasingly turning to boycotts as a means of expressing their concerns or protests toward corporate practices perceived as unethical. In Indonesia, this form of activism has gained momentum, particularly among Muslims, where consumer boycotts have been in place in response to the Israel-Palestine conflict, especially since the conflict escalation in the last quarter of 2023. Using the extended version of the theory of planned behavior (TPB) by integrating social identity, this study examined how Muslim identification corresponds with consumers’ attitudes and perceptions to predict intention to boycott and actual boycott participation among Indonesian Muslims. The study employed an online survey distributed to a sample of 372 Muslim consumers from an online market research panel in Indonesia. Muslim identification was found to significantly predict attitude, subjective norms, and perceived behavioral control, both directly and indirectly. Of the three components of TPB, attitude emerged as the most influential predictor and mediating factor linking Muslim identity to both intention and behavior. The findings suggest the significant role of social identity which underlies consumer attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control in predicting their intention and engagement in boycott behavior. Furthermore, this study offers practical implications for non-profit organizations, grassroot activists, and consumer educators who intend to run initiatives based on consumer activism. Abstracts are written in Indonesian and English with a space of 1.0 lines and a maximum of 200 words summarizing the contents of the paper, including hypotheses, research subjects, methodologies, and results.
Sisi lain hostile sexism: Hubungan negatif dengan metaprasangka pada diskriminasi terhadap perempuan feminis Cahyaningtyas, Vidya Ayu; Sekarasih, Laras
Jurnal Psikologi Sosial Vol 23 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jps.2025.12

Abstract

Aksi kolektif yang dilakukan kelompok feminis menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk melakukan perlawanan terhadap seksisme. Namun, identitas dan aktivitas feminisme membuat perempuan feminis menerima berbagai konsekuensi negatif, salah satunya dalam bentuk diskriminasi. Dengan adanya persepsi negatif terhadap perempuan feminis dalam masyarakat, studi ini berusaha menguji peran outgroup meta-prejudice dan ingroup meta-prejudice dalam memediasi hubungan antara hostile sexism dan diskriminasi kepada perempuan feminis. Menggunakan cross-sectional survey secara daring, terdapat 708 Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun (Musia = 26.38, SDusia = 5.65) yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konteks lingkungan kerja dalam mengukur diskriminasi kepada perempuan feminis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hostile sexism tidak memprediksi diskriminasi kepada perempuan feminis secara langsung. Kami juga menemukan outgroup meta-prejudice dan ingroup meta-prejudice memediasi hubungan antara hostile sexism dan diskriminasi kepada perempuan feminis (indirect effect). Namun, asosiasi antara hostile sexism dengan kedua mediator terjadi secara negatif. Temuan ini memberikan gambaran berbeda mengenai peran meta-prejudice dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan.