Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Jurnal Hukum Sasana Jurnal Hukum Saraswati
Sukma, Putu Angga Pratama
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA DENGAN AGENDA SAKSI Susrama, I Nengah; Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.187 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.92

Abstract

Konsep courtroom television adalah pelaksanaan sidang terbuka untuk umum melalui stasiun televisi yang disiarkan secara langsung dengan berlandaskan asas sidang terbuka untuk umum, Konstitusi, KUHAP serta UU Pers yang memiliki fungsi pengawasan didalam persidangan perkara pidana. Akan tetapi konsep courtroom television ini dalam pelaksanaannya masih berbenturan dengan rumusan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai pemeriksaan saksi di ruang persidangan seorang demi seorang. Pelasksanaan courtroom television harus menciptakan suatu sistem untuk kolaborasi antara lembaga peradilan, pers, stasiun televisi, stasiun radio atau provider internet dan juga masyarakat demi menegakan check and balances dalam sistem peradilan pidana selain sebagai fungsi pengawasan.
KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA Susrama, I Nengah; Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Substitution of Regional Head, there is usually a mutation / change of civil servants due to a cause due to internal factors that tend to be feudal culture. One of the efforts to resolve the transfer / replacement of civil servants by promoting administrative efforts towards the decree. When this administrative effort is carried out with a specified grace period, the Government Agency or Official does not respond / remain silent. This silence is the granting of the administrative effort (positive fictitious decision) of the applicant based on the Administrative Law of the Government.
Pendampingan Hukum Dalam Program Rehabilitasi Narkoba Bagi Warga Negara Asing Di Yayasan Kasih Karunia Bali Suharyanti, Ni Putu Noni; Julianti, Lis; Apriliani, Kadek; Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 5 Vol. 2 April, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v5i2.147

Abstract

Guna mengefektifkan pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi pecandu, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Yayasan Rehabilitasi Narkoba. Salah satu Yayasan yang membuka jasa layanan untuk pusat informasi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, konseling, adiksi dan rehabilitasi di Bali adalah Yayasan Kasih Karunia Bali. Yayasan ini berdiri sejak tahun 2022 dan berlokasi di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan. Terdapat beberapa permasalahan prioritas yang dialami oleh Yayasan Kasih Karunia Bali khususnya dalam penanganan program rehabilitasi untuk klien yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) salah satunya adalah bidang pendampingan hukum, dimana Yayasan Kasih Karunia Bali selaku mitra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kesulitan dalam menyusun dokumen hukum seperti kontrak dan legal advice penanganan rehabilitasi klien narkoba yang berstatus WNA serta minimnya pengetahuan mitra perihal keimigrasian WNA yang terjerat kasus narkoba, sehingga hal tersebut membuat mitra kurang maksimal memberikan pelayanan di bidang hukum bagi WNA yang menjalani program rehabilitasi ditempatnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka kegiatan PkM yang dilaksanakan bekerjasama dengan mitra bertujuan agar mitra mampu meningkatkan kinerja layanan konsultasi dan pelayanan optimal bagi WNA yang akan menjalani rehabilitasi narkoba baik melalui melalui metode pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan hukum sekaligus membantu Pemerintah untuk mewujudkan generasi bersih bebas narkoba
PELAKSANAAN COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA DENGAN AGENDA SAKSI Susrama, I Nengah; Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.92

Abstract

Konsep courtroom television adalah pelaksanaan sidang terbuka untuk umum melalui stasiun televisi yang disiarkan secara langsung dengan berlandaskan asas sidang terbuka untuk umum, Konstitusi, KUHAP serta UU Pers yang memiliki fungsi pengawasan didalam persidangan perkara pidana. Akan tetapi konsep courtroom television ini dalam pelaksanaannya masih berbenturan dengan rumusan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai pemeriksaan saksi di ruang persidangan seorang demi seorang. Pelasksanaan courtroom television harus menciptakan suatu sistem untuk kolaborasi antara lembaga peradilan, pers, stasiun televisi, stasiun radio atau provider internet dan juga masyarakat demi menegakan check and balances dalam sistem peradilan pidana selain sebagai fungsi pengawasan.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA I Nengah Susrama, I Nengah Lis Julianti Suharyanti, Ni Putu Noni