Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Sasana Jurnal Analisis Hukum Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
I Nengah Susrama
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PAKERISAN HULU BERBASIS PERANAN MASYARAKAT Wiasta, I Wayan; Susrama, I Nengah; Astuti, Putu Sri
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Subak has been set become Cultural Landscape World Heritage Site by UNESCO on June 29, 2012, so that Subak became the center of attention by the government or other institutions. The results showed that (1) Public DAS Pakerisan Hulu still patterned agrarian (2) Identified a number of roles that society can play as a buffer DAS Pakerisan particularly focused on conservation measures, (3) Terinventarisasi a number of restrictions to be shunned society for the preservation of the watershed Pakerisan, ( 4) Sistematic form of community unity as a buffer that is Pesuka Dukaan Pakerisan DAS DAS Wewidangan Pakerisan Hulu, (5) formulated draft pararem/awig-awig Pakerisan watershed areas as a means of regulating the behavior of people who are oriented to the preservation of the watershed Pakerisan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI SEORANG WANITA/PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Susrama, I Nengah
Jurnal Advokasi Vol 7 No 2 (2017): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Although the Indonesian nation today has a set of rules of law including the court of human rights, but in reality in the daily lives of people in the community, we often hear and see violations and crimes against human rights, especially those affected and experienced by the people Lady. Perhaps this is due to an assumption in the community that women are physically weak and are considered second class citizens in community life. Human rights for women already have sufficient legal protection in Indonesian legislation, both in general and special law.
PELAKSANAAN COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA DENGAN AGENDA SAKSI Susrama, I Nengah; Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.187 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.92

Abstract

Konsep courtroom television adalah pelaksanaan sidang terbuka untuk umum melalui stasiun televisi yang disiarkan secara langsung dengan berlandaskan asas sidang terbuka untuk umum, Konstitusi, KUHAP serta UU Pers yang memiliki fungsi pengawasan didalam persidangan perkara pidana. Akan tetapi konsep courtroom television ini dalam pelaksanaannya masih berbenturan dengan rumusan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai pemeriksaan saksi di ruang persidangan seorang demi seorang. Pelasksanaan courtroom television harus menciptakan suatu sistem untuk kolaborasi antara lembaga peradilan, pers, stasiun televisi, stasiun radio atau provider internet dan juga masyarakat demi menegakan check and balances dalam sistem peradilan pidana selain sebagai fungsi pengawasan.
KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA Susrama, I Nengah; Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Substitution of Regional Head, there is usually a mutation / change of civil servants due to a cause due to internal factors that tend to be feudal culture. One of the efforts to resolve the transfer / replacement of civil servants by promoting administrative efforts towards the decree. When this administrative effort is carried out with a specified grace period, the Government Agency or Official does not respond / remain silent. This silence is the granting of the administrative effort (positive fictitious decision) of the applicant based on the Administrative Law of the Government.
PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU PEDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA INTERNET DI INDONESIA I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, Kasus pelaku tindak pidana perdagangan manusia masih banyak ditemui. Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi dan informasi, seringkali kita temui kasus-kasus pelaku perdagangan manusia di internet. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas mengenai sanksi pidana mengenai pelaku perdagangan manusia dan mengenai peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus pelaku perdagangan manusia di internet. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan manusia sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan
KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA I Nengah Susrama; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Substitution of Regional Head, there is usually a mutation / change of civil servants due to a cause due to internal factors that tend to be feudal culture. One of the efforts to resolve the transfer / replacement of civil servants by promoting administrative efforts towards the decree. When this administrative effort is carried out with a specified grace period, the Government Agency or Official does not respond / remain silent. This silence is the granting of the administrative effort (positive fictitious decision) of the applicant based on the Administrative Law of the Government.
PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU PEDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA INTERNET DI INDONESIA I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1373

Abstract

Di Indonesia, Kasus pelaku tindak pidana perdagangan manusia masih banyak ditemui. Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi dan informasi, seringkali kita temui kasus-kasus pelaku perdagangan manusia di internet. Dalam jurnal ini, penulis akan membahas mengenai sanksi pidana mengenai pelaku perdagangan manusia dan mengenai peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan kasus pelaku perdagangan manusia di internet. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang perdagangan manusia sebagai referensi bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan
UPAYA POLDA BALI MELALUI OPERASI SIKAT AGUNG DALAM MENEKAN JUMLAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA DENPASAR Luh Gede Putu Mas Ayuni I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.345 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2583

Abstract

Seiring adanya permasalahan tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ada di kota Denpasar Khususnya daerah-daerah pariwisata seperti Kuta yang termasuk dalam wilayah hukum kota Denpasar, Polda Bali harus mengambil suatu kebijakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berlandaskan dengan hal tersebut diatas maka Polri khususnya Polda Bali mengambil suatu kebijakan dengan digelarnya “Oprasi Sikat Agung”. Upaya Polda Bali melalui Oprasi Sikat Agung dalam menekan jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Kota Denpasar yaitu dengan melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif yang dimana dalam pelaksanaan upaya tersebut Polda Bali membentuk Satuan Tugas (SATGAS) seperti Satgas Deteksi, Satgas Tindak dan Satgas Gakkum. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna menekan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota denpasar sehingga tidak adanya peningkatan jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan yang segnifikan dari tahun ke tahun. Namun dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung tersebut belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung masih ditemukan adanya beberapa kendala, baik dari internal maupun eksternal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Study Kasus Di Kawasan Wilayah Kemenkumham BALI) Gusti Ayu Putri; I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.146 KB)

Abstract

Indonesian children in a broad sense are the next generation of the Indonesian nation who have the rights and obligations to participate in building the Indonesian state and nation. Children as part of the younger generation are an important and decisive initial link in efforts to prepare and realize the future of the nation and state. Based on the constitution in Indonesia, children have a very important and strategic role where it has been explicitly stated that the State will guarantee the rights of every child to the survival, growth and development of children as well as protection against discrimination and violence. However, if the child does not get enough attention from his immediate environment, it is easy for him to do actions that deviate from the legal norms that apply in society. Acts limited to juvenile delinquency until finally lead to criminal acts that require serious legal handling, especially the protection of children's rights in the criminal justice process. Nowadays, crimes involving children are very common. One of them is sexual abuse by children. Either the child is the victim of abuse or the perpetrator of sexual abuse. This happens because of the lack of supervision from parents to children in internet use.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN OPERASI SESAR (SC) APABILA TERBUKTI ADANYA UNSUR KELALAIAN Ni Luh Sunari Asih; I Nengah Susrama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.454 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kekaburan norma yang terdapat pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normati. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian adalah masih terdapat kekaburan norma dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Perlindungan hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian adalah perlindungan hukum perdata dan perlindungan hukum pidana
Co-Authors Anak Agung Adi Lestari Gusti Ayu Putri Hesron, Paulus Erastus I Gusti Ngurah Agung Budiarta I Wayan Wiasta Ida Bagus Made Wahyu Rama Saputra Krisliana Firsty Mutiarani Kusna Saputra, Gede Piero Ni Komang Sutrisni Ni Luh Sunari Asih Putu Angga Pratama Sukma PUTU SEKARWANGI SARASWATI Putu Sri Astuti, Putu Sri Salu, Chintia Bongga Sudiana, Anak Agung Kt Sukma, Putu Angga Pratama