Articles
PELESTARIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PAKERISAN HULU BERBASIS PERANAN MASYARAKAT
Wiasta, I Wayan;
Susrama, I Nengah;
Astuti, Putu Sri
Jurnal Advokasi Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
Subak has been set become Cultural Landscape World Heritage Site by UNESCO on June 29, 2012, so that Subak became the center of attention by the government or other institutions. The results showed that (1) Public DAS Pakerisan Hulu still patterned agrarian (2) Identified a number of roles that society can play as a buffer DAS Pakerisan particularly focused on conservation measures, (3) Terinventarisasi a number of restrictions to be shunned society for the preservation of the watershed Pakerisan, ( 4) Sistematic form of community unity as a buffer that is Pesuka Dukaan Pakerisan DAS DAS Wewidangan Pakerisan Hulu, (5) formulated draft pararem/awig-awig Pakerisan watershed areas as a means of regulating the behavior of people who are oriented to the preservation of the watershed Pakerisan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI SEORANG WANITA/PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Susrama, I Nengah
Jurnal Advokasi Vol 7 No 2 (2017): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
Although the Indonesian nation today has a set of rules of law including the court of human rights, but in reality in the daily lives of people in the community, we often hear and see violations and crimes against human rights, especially those affected and experienced by the people Lady. Perhaps this is due to an assumption in the community that women are physically weak and are considered second class citizens in community life. Human rights for women already have sufficient legal protection in Indonesian legislation, both in general and special law.
PELAKSANAAN COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA DENGAN AGENDA SAKSI
Susrama, I Nengah;
Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.187 KB)
|
DOI: 10.31599/sasana.v5i1.92
Konsep courtroom television adalah pelaksanaan sidang terbuka untuk umum melalui stasiun televisi yang disiarkan secara langsung dengan berlandaskan asas sidang terbuka untuk umum, Konstitusi, KUHAP serta UU Pers yang memiliki fungsi pengawasan didalam persidangan perkara pidana. Akan tetapi konsep courtroom television ini dalam pelaksanaannya masih berbenturan dengan rumusan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai pemeriksaan saksi di ruang persidangan seorang demi seorang. Pelasksanaan courtroom television harus menciptakan suatu sistem untuk kolaborasi antara lembaga peradilan, pers, stasiun televisi, stasiun radio atau provider internet dan juga masyarakat demi menegakan check and balances dalam sistem peradilan pidana selain sebagai fungsi pengawasan.
KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA
Susrama, I Nengah;
Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Substitution of Regional Head, there is usually a mutation / change of civil servants due to a cause due to internal factors that tend to be feudal culture. One of the efforts to resolve the transfer / replacement of civil servants by promoting administrative efforts towards the decree. When this administrative effort is carried out with a specified grace period, the Government Agency or Official does not respond / remain silent. This silence is the granting of the administrative effort (positive fictitious decision) of the applicant based on the Administrative Law of the Government.
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERKAIT PENERTIBAN PENDUDUK NON PERMANEN DI KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR
Kusna Saputra, Gede Piero;
Susrama, I Nengah
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar yang tidak terkendali, persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak berdampak terhadap padatnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Denpasar, serta tidak tertibnya administrasi kependudukan. Pemerintah tidak bisa membatasi penduduk non permanen untuk mencari pekerjaan di Kota Denpasar Berdasarkan uraian di atas dimana terjadinya kesenjangan peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kenyataan di Kota Denpasar, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengajukan judul mengenai “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar”.Masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Pengaturan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Penertiban Penduduk Non Permanen di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar? Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penertiban Penduduk Non Permanen Di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar?
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KASUS PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI
Hesron, Paulus Erastus;
Susrama, I Nengah
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Prostitution or online prostitution is the practice of prostitution which uses the internet network or social media as a means of liaison or means of communication for pimps, sex workers and their users. This research aims to find out and explore how online prostitution cases are increasing in the jurisdiction of the Bali Regional Police. This paper uses empirical research methods using a sociological juridical approach. The results of this research show that perpetrators of online prostitution can be punished under Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, The efforts made by the Bali Regional Police in the process of taking action against perpetrators of prostitution are preventive efforts, namely by providing education about the dangers of online prostitution and repressive efforts in the form of arresting pimps to receive punishment in accordance with existing laws and regulations.
PELAKSANAAN COURTROOM TELEVISION DALAM PERADILAN PIDANA DENGAN AGENDA SAKSI
Susrama, I Nengah;
Sukma, Putu Angga Pratama
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v5i1.92
Konsep courtroom television adalah pelaksanaan sidang terbuka untuk umum melalui stasiun televisi yang disiarkan secara langsung dengan berlandaskan asas sidang terbuka untuk umum, Konstitusi, KUHAP serta UU Pers yang memiliki fungsi pengawasan didalam persidangan perkara pidana. Akan tetapi konsep courtroom television ini dalam pelaksanaannya masih berbenturan dengan rumusan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai pemeriksaan saksi di ruang persidangan seorang demi seorang. Pelasksanaan courtroom television harus menciptakan suatu sistem untuk kolaborasi antara lembaga peradilan, pers, stasiun televisi, stasiun radio atau provider internet dan juga masyarakat demi menegakan check and balances dalam sistem peradilan pidana selain sebagai fungsi pengawasan.
KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH BALI DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) TERHADAP WARGA LOKAL YANG VIRAL MELALUI MEDIA SOSIAL
Salu, Chintia Bongga;
Susrama, I Nengah
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The authority of the police in handling cases of criminal acts of persecution committed by foreign nationals that go viral through social media is often a public discussion. The problem in this case is how the authority of the police in handling cases of criminal acts of persecution committed by foreign nationals that went viral on social media and the inhibiting factors in handling the case. This research was carried out in the jurisdiction of the South Kuta Police Chief. The type of research used is empirical law using legal system theory, law enforcement theory and authority theory. From the results of the research conducted in this case, the police often wait for complaints or reports first, because there are no reports or complaints that the perpetrators flee or hide, there is a lack of evidence obtained by the police. The police already have an online service to receive complaints from the public, making it easier for people to use their personal social media to participate in law enforcement in Indonesia.
Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime
Saraswati, Putu Sekarwangi;
Susrama, I Nengah
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/020243153
Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.
Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime
Saraswati, Putu Sekarwangi;
Susrama, I Nengah
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/020243153
Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.