Garuda - Garba Rujukan Digital

FENOMENA PEKERJA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Suharyanti, Ni Putu Noni; Setiawan, Kadek Endra
Jurnal Advokasi Vol 7 No 2 (2017): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

The child labour are vulnerable to exploitation and violence that affect the physical, mental, moral, and spiritual development of the child so that should be protected. The Government has demonstrated its commitment through ratification of the international conventions on child labour namely the ILO Convention Number 138 of 1973 and ILO Convention Number 182 of 1999. In addition, Law of the Republic Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Employment has also provided protection for child labour. The existence of child labour is difficult to elliminate because the economic factors are often the main reason why children should work so that full prohibition of children to work in this condition triggered a dilemma for the government. Protecting child labour is not enough by establishing a legal product but must be accompanied by supervision and enforcement of sanctions against actors who employ children not in accordance with applicable regulations. Therefore, to protect child labour from exploitation, violence, or anything else that triggers the loss of child rights requires a comprehensive effort by various parties.

SINERGY OF DESA PAKRAMAN INTARAN AND ADMINISTRATIVE VILLAGE OF SANUR IN STRUCTURING THE IMMIGRANTS Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Suharyanti, Ni Putu Noni
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.722.124-132

Bali as one of the target areas of urbanization and mobilization is inseparable to the issues of immigrants. Sanur area, particularly the one that is known as a tourist area, has been most the target of the visits of immigrants seeking to improve the economy. Sanur Desa Pakraman Intaran of Denpasar has undergone transformation from a fishing village into a village that relies on tourism sector. Ideally, the immigrants or called as tamiu are obliged to report themselves to the head of the neighborhood or local prajuru adat/banjar for the creation of an orderly administration. However, in practice there are immigrants who have not cared to work on the rules. To overcome the problem, it is necessary to the efforts in the form of structuring the immigrants. Structuring the immigrants necessarily requires synergy between the village of service with pakraman in order to create the same understanding, vision and mission in order to control the immigrants.

DENDA ADMINISTRASI SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PROKES MENURUT PERGUB BALI NO. 46 / 2020 Endra Setiawan, Kadek; Noni Suharyanti, Ni Putu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38087

Tindakan hukum yang diambil oleh Gubernur Bali selaku pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait tatanan â€œnew normalâ€ adalah dengan menetapkan Pergub Bali No. 46/2020. Denda adminitrasif sebagai penegakan hukum yang termuat dalam Pergub tersebut menimbulkan berbagai perdebatan. Artikel ini bertujuan: (a) untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020; (b) untuk menganalisis denda administrasi sebagai ultimum remidium dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020. Artikel ini menggunakan metode penelitan hukum empiris. Penenlitian ini berangkat dari pemikiran bahwa menganalis tentang denda administrasi sebagai ultimum remidium dalam penegakan hukum prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020. Dalam UU 12/2011 tidak mengatur secara rinci materi muatan mengenai penegakan hukum sanksi administratif. Tetapi frase â€œsanksi administratifâ€ terdapat dalam lampiran undang-undang tersebut pada angka 64-66. Menganalisis peraturan yang mengatur tentang sanksi administrasi sesuai UU No. 23/2014 dan UU No. 12/2011meletakkan denda administrsi pada bagaian akhir pelaksanaan sanksi administrasi. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Pergub Bali meletakkan denda administratif sebagai sanksi pokok sehingga denda administratif merupakan ultimum remidium dalam sanksi adminitrasi bagi pelanggaran norma dalam hukum administrasi.

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN AKSI BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA NI PUTU NONI SUHARYANTI; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Teenagers are a transition from children to adulthood. Adolescence often makes someone look unstable, so it is susceptible to negative behavior if there is a lack of control or supervision. One form of delinquency that is often done by adolescents is wild racing, where the impact is not only on oneself but also the surrounding environment. In preventing and combating illegal racing action among adolescents requires a strategy that is not only the main task of the Police, but all groups ranging from parents, schools, and the wider community. Various types of approaches also need to be taken, both internal and external approaches based on local wisdom, so that the Police can create synergy with families, schools, youth organizations, nongovernmental organizations, as well as traditional security forces in the local village. Keywords : , , ,

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA ANAK AGUNG ADI LESTARI, S.H.,M.H.; NI PUTU NONI SUHARYANTI, S.H.,M.H.
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi diberbagai Negara termasuk salah satunya Negara Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam memperoleh devisa. Upaya pengelolaan obyek-obyek tempat pariwisata dibeberapa daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat pariwisata di Indonesia. Karena peningkatan itulah pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan yaitu kebijakan pariwisata untuk mengatur agar perkembangan pariwisata tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada serta norma-norma yang ada dimasyarakat sekitar daerah pariwisata agar tercipta ketertiban umum dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Komitment pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian dibidang pariwisata. Kuatnya komitmen pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam kegiatan bisnis di sektor pariwisata salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KARYAWAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG MELARANG KARYAWANNYA MELAMAR PEKERJAAN DI TEMPAT LAIN Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Legal Reasoning Vol 2 No 2 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v2i2.2220

Karyawan dalam sebuah perusahaan biasanya diartikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktural. Mereka bekerja di bawah komando para manajer. Posisi karyawan yang pada umumnya ditingkat rendah inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Terkadang perusahaan melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan salah satunya seperti melarang karyawan atau pekerja untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau melamar pekerjaan di perusahaan lain, oleh sebab itulah penulis ingin mengkaji hal tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai perlindungan hukum hak-hak karyawan dan perlindungan hukum hak karyawan dalam kaitannya dengan peraturan perusahaan yang melarang karyawannya untuk melamar pekerjaan di tempat lain ditinjau dari aspek Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil dari analisis yang dilakukan penulis adalah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) hak bagi seorang pekerja, dan dalam Pasal 31 para pekerja berhak untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Kata kunci : perlindungan hukum, hak karyawan, peraturan perusahaan.

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN AKSI BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA NI PUTU NONI SUHARYANTI; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Teenagers are a transition from children to adulthood. Adolescence often makes someone look unstable, so it is susceptible to negative behavior if there is a lack of control or supervision. One form of delinquency that is often done by adolescents is wild racing, where the impact is not only on oneself but also the surrounding environment. In preventing and combating illegal racing action among adolescents requires a strategy that is not only the main task of the Police, but all groups ranging from parents, schools, and the wider community. Various types of approaches also need to be taken, both internal and external approaches based on local wisdom, so that the Police can create synergy with families, schools, youth organizations, nongovernmental organizations, as well as traditional security forces in the local village. Keywords : , , ,

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA ANAK AGUNG ADI LESTARI, S.H.,M.H.; NI PUTU NONI SUHARYANTI, S.H.,M.H.
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v2i2.1376

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi diberbagai Negara termasuk salah satunya Negara Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam memperoleh devisa. Upaya pengelolaan obyek-obyek tempat pariwisata dibeberapa daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat pariwisata di Indonesia. Karena peningkatan itulah pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan yaitu kebijakan pariwisata untuk mengatur agar perkembangan pariwisata tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada serta norma-norma yang ada dimasyarakat sekitar daerah pariwisata agar tercipta ketertiban umum dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Komitment pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian dibidang pariwisata. Kuatnya komitmen pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam kegiatan bisnis di sektor pariwisata salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR NI PUTU NONI SUHARYANTI; ANAK AGUNG PUTU WIWIK SUGIANTARI; NI WAYAN TRISDA CITRA LAKSMI
GANEC SWARA Vol 15, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v15i2.226

Denpasar as one of the cities that has a very dense population activity, so that it has a very vulnerable impact on the movement of community activities on the highway. In an effort to control the activities of the community, it is necessary to impose restrictions through administrative arrangements in the form of requirements in an effort to drive activities for the people of Denpasar, including for persons with disabilities. Persons with disabilities are people who have physical limitations, so that in obtaining their rights, it is necessary to obtain special procedures and conditions including obtaining authentic evidence of driving in the form of a driving license which in this case for persons with disabilities obtain a SIM D. The method used in this study uses the method empirical legal research that examines the phenomenon of dass sollen and dass sein, settings and realities in society obtained through data that is processed and analyzed using qualitative methods presented in a qualitative descriptive manner. From the results of this study, it was found that the provision of SIM D at the Denpasar City Police was not effective because there were still obstacles that arose in the implementation of the service process for providing SIM D. So, Denpasar City Police should immediately make improvements both internally and externally by increasing knowledge and understanding of the implementation of the SIM D granting process as well as preparation of sapras and socialization to the communityDenpasar as one of the cities that has a very dense population activity, so that it has a very vulnerable impact on the movement of community activities on the highway. In an effort to control the activities of the community, it is necessary to impose restrictions through administrative arrangements in the form of requirements in an effort to drive activities for the people of Denpasar, including for persons with disabilities. Persons with disabilities are people who have physical limitations, so that in obtaining their rights, it is necessary to obtain special procedures and conditions including obtaining authentic evidence of driving in the form of a driving license which in this case for persons with disabilities obtain a SIM D. The method used in this study uses the method empirical legal research that examines the phenomenon of dass sollen and dass sein, settings and realities in society obtained through data that is processed and analyzed using qualitative methods presented in a qualitative descriptive manner. From the results of this study, it was found that the provision of SIM D at the Denpasar City Police was not effective because there were still obstacles that arose in the implementation of the service process for providing SIM D. So, Denpasar City Police should immediately make improvements both internally and externally by increasing knowledge and understanding of the implementation of the SIM D granting process as well as preparation of sapras and socialization to the community.

DENDA ADMINISTRASI SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PROKES MENURUT PERGUB BALI NO. 46 / 2020 Kadek Endra Setiawan; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38087

Tindakan hukum yang diambil oleh Gubernur Bali selaku pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait tatanan “new normal” adalah dengan menetapkan Pergub Bali No. 46/2020. Denda adminitrasif sebagai penegakan hukum yang termuat dalam Pergub tersebut menimbulkan berbagai perdebatan. Artikel ini bertujuan: (a) untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020; (b) untuk menganalisis denda administrasi sebagai ultimum remidium dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020. Artikel ini menggunakan metode penelitan hukum empiris. Penenlitian ini berangkat dari pemikiran bahwa menganalis tentang denda administrasi sebagai ultimum remidium dalam penegakan hukum prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020. Dalam UU 12/2011 tidak mengatur secara rinci materi muatan mengenai penegakan hukum sanksi administratif. Tetapi frase “sanksi administratif” terdapat dalam lampiran undang-undang tersebut pada angka 64-66. Menganalisis peraturan yang mengatur tentang sanksi administrasi sesuai UU No. 23/2014 dan UU No. 12/2011meletakkan denda administrsi pada bagaian akhir pelaksanaan sanksi administrasi. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Pergub Bali meletakkan denda administratif sebagai sanksi pokok sehingga denda administratif merupakan ultimum remidium dalam sanksi adminitrasi bagi pelanggaran norma dalam hukum administrasi.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search