Andina, Elga
Unknown Affiliation

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

TAWURAN DALAM TINJAUAN GANGGUAN KEJIWAAN Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.721 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v3i1.258

Abstract

The increase in juvenile brawl aggressively alarming. As it occurred not only inbig cities, but also in rural, the acts have become major concern in psychological work. This qualitative study collects data from various mass media reports from 2011 to 2012 in order to determine two major themes that encourage the brawl. There are two reasons to start a brawl: the state of idleness and the feeling of helplessness. The root of aggressive act is suspected to be an indicator for mental disorder. That’s why any intervention is needed to prevent the acts to transform in to serious illness. Character building is believed to be the tool to help students developing resilience and self-control for mentally health self. Students paired in character education are hoped to maintain positive behavior. DPR RI must pull out the Mental Health Act to support the system.
Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3859

Abstract

The revitalization of local languages in Indonesia has become an increasingly important issue and required serious attention. The Ministry Of Education, Culture, Research and Technology responded to this crisis by implementing Merdeka Belajar Episode 17, which focuses on revitalizing local languages in the province of Lampung in 2023. This research aims to evaluate the challenges of revitalizing local languages implemented by the government in Lampung province. Using a qualitative descriptive approach with a case study pattern, primary data was obtained from interviews and focused group discussions with government agencies involved in revitalizing local languages, including the Lampung Provincial Language Office, the Lampung Provincial Education Office, and the Welfare Department of the Lampung Provincial Government, in addition to academic from Lampung University. The study found that in Lampung province, revitalization is carried out through structured learning activities in schools by using the Model B approach, which included teaching local content, especially Lampung language. Although there are compulsory regulations to teach Lampung language in primary and secondary schools, several challenges have still remained, such as psychological barriers faced by communities in using local languages, insufficient support from the government, and weak interagency coordination in implementing language revitalization programs. Overcoming these challenges requires joint efforts from all parties to promote the use of local languages and document them, provide consistent government support, and increase public awareness of the importance of preserving them. It is expected that the result of this study can contribute to the improvement and enrichment of the cultural diversity in Indonesia.AbstrakRevitalisasi bahasa daerah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting dan memerlukan perhatian serius. Kemendikbudristek merespons krisis tersebut dengan menerapkan Merdeka Belajar Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan implementasi revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan pemerintah di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola studi kasus, data primer diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan instansi pemerintah pelaksana revitalisasi bahasa daerah, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, ditambah dengan akademisi Universitas Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa di Provinsi Lampung revitalisasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran terstruktur di sekolah dengan menggunakan pendekatan Model B yang mencakup pengajaran konten lokal, khususnya bahasa Lampung. Meskipun sudah ada regulasi untuk mengajarkan bahasa Lampung di sekolah dasar dan menengah, tantangan masih ada seperti hambatan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan bahasa daerah, dukungan yang kurang dari pemerintah, dan koordinasi antarlembaga yang lemah dalam menjalankan program pemulihan bahasa daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah, mendokumentasikannya, memberikan dukungan pemerintah yang konsisten, dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestarikannya. Dengan melakukan hal tersebut, bahasa daerah di Indonesia dapat terus berkembang dan memperkaya keanekaragaman budaya di negara ini.
Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.122 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i2.1103

Abstract

Competence is the basis for describing teacher quality. Unlike the potential test, competency assessment must snapshot the behavior samples displayed in the work situation. The Teacher and Lecturer Law requires 4 competencies to be possessed by the teacher, namely pedagogic competence, professional competence, personal competence, and social competence. However, the government is only capable of testing pedagogic and professional competencies yet. The writer found that (1) the concept of teacher competence doesn’t fit the real cases; and (2) the existing measurement methods are improper. This study challenges the competency concept ruled in the Teacher and Lecturer Law to match the actual needs. Data obtained from interviews and discussions with the government, teacher training institutions, and teachers during the drafting of the academic draft law on the teacher. By analyzing teacher’s tasks as educator and administrator, the writer propose 3 competencies needed in next policy: (1) individual; (2) collective; and (3) organizational.AbstrakKompetensi merupakan landasan untuk mengetahui gambaran kualitas guru. Berbeda dengan tes potensi, penilaian kompetensi harus memotret sampel perilaku yang ditampilkan pada situasi kerja. Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan 4 kompetensi yang perlu dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, pemerintah hanya mampu menguji kompetensi pedagogik dan profesional. Penulis menemukan bahwa (1) konsep kompetensi yang digunakan dalam kebijakan saat ini tidak sesuai dengan kasus nyata; dan (2) metode pengukuran saat ini yang tidak tepat. Penelitian ini menantang konsep kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mencocokkan kebutuhan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pemerintah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan guru selama penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang guru. Dengan menganalisis tugas guru sebagai pendidik dan administrator, maka penulis mengusulkan 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam kebijakan berikutnya yaitu kompetensi: (1) individu; (2) kolektif; dan (3) organisasional.
Paradoks Regulasi Buku: Evaluasi Pengaturan Buku Umum di Indonesia Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i2.4628

Abstract

The book industry in Indonesia faces significant challenges due to weak regulation of general books. Although Law Number 3 of 2017 on the Book System (Sisbuk Law) was enacted to protect the publishing industry, its focus has primarily been on educational books, leaving general books under-regulated. As a result, the production and distribution of general books have declined, piracy is rampant, and public access to quality books is limited. This study employs a qualitative approach, using interviews and focus group discussions with key stakeholders, including publishers, authors, and government officials. The findings highlight the need for specific regulation of general books to filter content that does not align with cultural values and ensure the quality of books in circulation. The study recommends the establishment of an independent body for evaluating general books and policies that protect the publishing industry to strengthen the national literacy ecosystem.AbstrakIndustri perbukuan di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat lemahnya regulasi terhadap buku umum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) telah diberlakukan untuk melindungi industri perbukuan, fokus utamanya hanya pada buku pendidikan, meninggalkan buku umum tanpa pengaturan yang memadai. Akibatnya, produksi dan distribusi buku umum menurun, pembajakan marak, dan akses masyarakat terhadap buku berkualitas terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk penerbit, penulis, dan pemerintah. Temuan menunjukkan perlunya regulasi khusus untuk buku umum guna menyaring konten yang tidak sesuai nilai budaya dan memastikan kualitas buku yang beredar. Studi ini merekomendasikan pembentukan lembaga independen untuk penilaian buku umum dan kebijakan yang melindungi industri perbukuan, demi memperkuat ekosistem literasi nasional.