Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Program Adiwiyata (Studi di Kota Surabaya) Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1742

Environmental education (EE) is an integration of environmental understanding with formal or informal education. EE is expected to help students gain understanding on the awareness and knowledge about the environment to further shape student attitudes. From these understanding, skills and abilities will emerge so that students can actively participate and become agents in solving environmental problems. The concept of EE itself can be traced back to the 18th century, although globally, those engaged in the environmental sector began to strive to develop a more measurable EE concept since the 1970s. The legal basis also varies, with application models that adapt to each distinctive environment. Adiwiyata is a form of EE managed by the government through the integration of two important ministries, namely the ministry that deals with environmental issues and the ministry that deals with education. This study was intended to find out whether Adiwiyata was in accordance with the EE concept that was agreed upon globally. In particular, the implementation of the Adiwiyata Program in Surabaya City is the focus of this paper based on the results of research on the environment in 2019 which have been published. The environmental awareness of Adiwiyata School in Surabaya City is quite high and the concept developed by the Surabaya City Government is very solid that involves all parties.AbstrakPendidikan lingkungan hidup (PLH) merupakan pengintegrasian pemahaman lingkungan hidup dengan pendidikan formal atau pendidikan informal. PLH diharapkan dapat membantu siswa memperoleh kesadaran dan pengetahuan mengenai lingkungan hidup untuk selanjutnya dapat membentuk sikap siswa. Dari pemahaman tersebut akan muncul keterampilan dan kecakapan sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dan menjadi agen dalam memecahkan masalah lingkungan. Konsep PLH sendiri dapat ditelusuri sampai abad ke-18, walaupun secara global, mereka yang bergerak di bidang lingkungan hidup mulai berupaya untuk menyusun konsep PLH yang lebih terukur sejak tahun 1970-an. Dasar hukumnya pun beragam, dengan model penerapan yang menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Adiwiyata merupakan salah satu bentuk PLH yang dikelola pemerintah dengan mengintegrasikan dua kementerian penting, yaitu kementerian yang menangani masalah lingkungan hidup dan kementerian yang menangani pendidikan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Adiwiyata sudah sesuai dengan konsep PLH yang disepakati secara global. Secara khusus, pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Surabaya menjadi fokus dari tulisan ini berdasarkan hasil penelitian tentang lingkungan di tahun 2019 yang telah dibukukan. Kesadaran lingkungan Sekolah Adiwiyata di Kota Surabaya sudah cukup tinggi dan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat solid dengan melibatkan semua pihak.

Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v12i2.2364

On September to November 2021, the government conducted a National Assessment (NA) as the latest evaluation to national education system. In Indonesia, the education evaluation model has undergone several changes. The most recent one, the National Examination (NE), which was still the only national student evaluation for primary and secondary school students had to be canceled in 2020 due to the pandemic. The results of the NA will be a baseline of the service and performance of each school participating in NA. Next step would be a joint reflection to accelerate the improvement of the quality of education. This paper tried to determine whether NA would be a sound decision in present day educational system evaluation. A literature review is expected to describe the dynamics and complement the academic study of the implementation of educational evaluation in a new format. From the long journey of education evaluation, all stakeholders can learn so that education evaluation does not fall back into the same trap of results-oriented without paying any attention to the process. Cost, coverage area, government's commitment as the provider, and evaluation results for the development of education units are important factors indicating that NA can be accepted as a choice taken into account from the various options available. Evaluation of the implementation of NA needs to be reported on time and accessible to the public so that any efforts could be made to resolve current and identified education problems as well as to follow the ideal of national education.AbstrakDi bulan September–November 2021, pemerintah melaksanakan Asesmen Nasional (AN) sebagai evaluasi mutakhir terhadap sistem pendidikan nasional. Model evaluasi pendidikan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir di tahun 2020, Ujian Nasional (UN) yang masih menjadi satu-satunya upaya evaluasi siswa secara nasional di akhir jenjang pendidikan dasar dan menengah harus dihapuskan karena pandemi. Hasil AN akan menjadi cermin atau potret layanan dan kinerja setiap sekolah untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat dilakukan refleksi guna mempercepat perbaikan mutu pendidikan. Tulisan ini akan melihat apakah AN merupakan pilihan tepat untuk mengevaluasi sistem pendidikan saat ini. Studi literatur diharapkan dapat menggambarkan dinamika dan melengkapi studi pelaksanaan evaluasi pendidikan dalam format baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan di Indonesia. Dari perjalanan panjang evaluasi pendidikan, semua pemangku kepentingan dapat belajar agar evaluasi pendidikan tidak kembali terjebak hanya untuk mengejar hasil, tanpa menghiraukan proses. Faktor biaya, luas cakupan, komitmen pemerintah sebagai penyelenggara, dan hasil evaluasi untuk pengembangan satuan pendidikan menjadi faktor penting yang menunjukkan bahwa AN dapat diterima sebagai pilihan yang perlu diperhitungkan dari beragam pilihan yang ada. Evaluasi pelaksanaan AN perlu disampaikan secara cepat dan dapat diakses oleh publik agar masalah pendidikan yang teridentifikasi saat ini dapat segera dimulai untuk diselesaikan dan cita-cita pendidikan nasional dapat diwujudkan.

Joint Effort to Promote Digital Literacy from School Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i2.3391

Pandemi yang terjadi di era digital mendorong percepatan implementasi budaya digital. Ruang digital juga menjadi tempat menyampaikan pendapat secara bebas. Namun, kebebasan berpendapat juga memiliki batasan. Pada praktiknya masih banyak pengguna teknologi yang tidak memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Tidak ada pemahaman dalam pemanfaatannya. Pemerintah Indonesia telah berusaha menyusun program yang dapat diikuti semua lapisan masyarakat dari atas ke bawah, muda hingga dewasa, agar masyarakat melek digital. Memang telah ada upaya untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat, tetapi upaya tersebut cenderung bersifat sukarela, insidental, dan sporadis. Padahal, ada satu hal yang bisa dimaksimalkan, yaitu pendidikan digital oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah. Dua hal yang belum sepenuhnya dipertimbangkan secara matang dalam berbagai gerakan yang digagas pemerintah saat ini. Tulisan ini akan membahas peluang melibatkan peran keluarga untuk mengajarkan anak sejak dini dalam berinteraksi dan bersosialisasi di era digital. Dokumen serta laporan pemerintah dan masyarakat dari dalam dan luar negeri digunakan untuk memperkuat bahasan. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang didapat dari dokumen dan laporan tersebut dan disusun berdasarkan alur pentingnya pengenalan literasi digital. Pengenalan dari rumah akan lebih mudah karena saat ini sudah ada upaya mengenalkan literasi digital di sekolah. Selain itu, orangtua juga makin melek digital. Untuk rencana jangka panjang, literasi digital perlu mengintegrasikan berbagai program pemerintah yang telah dilakukan lintas kementerian dan telah melibatkan guru, sekolah, dan juga masyarakat.AbstractThe recent pandemic makes the digital era seem to have accelerated the implementation of digital culture. The digital space also gives freedom of expression. However, freedom of expression also has limitations. There are excessive efforts to utilize digital technology without a better understanding of its use. The government of Indonesia has tried to touch all levels of society from top to bottom, young to adult, so they are digitally literate. There are activities to improve digital literacy in communities, but it tends to be voluntary, incidental, and sporadic. There is a points that can be maximized, digital education by teachers at school and parents at home. Two things that are not fully covered by the current movement initiated by the government. This study will discuss opportunities to involve families in teaching their children from an early age to be ready for the digital era. Documents and reports from local and global entities, as well as from the public, are used to support the main idea of the discussion. The analysis was carried out based on secondary data obtained from those documents and reports and presented based on the importance of introducing digital literacy. Introduction from home will be easier because there are efforts to introduce digital literacy in schools. In addition, parents are also more digitally literate. For a long-term plan, digital literacy needs to integrate various government programs carried out across ministries and involve teachers, schools, and the community.

Peran Sekolah dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

School Operational Grant (BOS) is a program that absorbs large enough funds and received directly by beneficiaries, schools. The BOS program began on July 2005 in order to accelerate 9-year compulsory education, reduce dropout rates, and assist students from poor families to continue schooling. However, there was also an indication that the government wanted to invite stakeholders, namely schools and the committee, to actively involve in the implementation of the program. Although the funds received by students through their school have not reached the ideal, at least the minimum service requirement can be met. This paper uses literature studies and field studies in three provinces in Indonesia, namely Aceh, West Kalimantan, and North Sulawesi for comparison. Literature studies among which are based on the study and research conducted on the BOS Program by third parties such as SMERU and the World Bank. While field studies were conducted in order to understand problems on the implementation of BOS Program especially on stakeholders’ participation. As conclusion, it is seen that the addition of budget allocations should continue to pay more attention to suggestions from provincial/district/city governments, as well as from the community. Community participation, especially when it comes to funding, should not be unsupervised. There must be certainty of transparency and accountability of the use of funds that are constantly being reported to the public and not of a coercive nature.AbtrakBantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang menyerap dana cukup besar dan langsung diterima oleh penerima bantuan, yaitu sekolah. Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 dalam rangka percepatan Wajib Belajar 9 Tahun, menekan angka putus sekolah, dan membantu siswa dari keluarga miskin untuk dapat terus sekolah. Akan tetapi, ada keinginan dari pemerintah agar pemangku kepentingan, yakni sekolah dan komite sekolah, mau terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Walaupun dana yang diterima oleh siswa melalui sekolah belum mencapai angka ideal, paling tidak kebutuhan standar pelayanan minimal dapat terpenuhi. Tulisan ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara untuk perbandingan. Studi pustaka di antaranya adalah kajian dan penelitian yang dilakukan mengenai Program BOS oleh lembaga penelitian SMERU dan juga Bank Dunia. Studi di lapangan dilakukan untuk melihat kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan Program BOS terutama dalam kaitannya dengan peran serta pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa penambahan alokasi anggaran perlu terus mendengarkan masukan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan juga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat, terutama jika menyangkut pendanaan, tidak berarti tanpa pengawasan. Harus ada kepastian transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang tetap dilaporkan ke masyarakat dan tidak bersifat memaksa.

Tantangan Pengelolaan Penduduk di Kota Surabaya Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

One issue that Indonesia facing today is the fast growing number of its population and it is concentrated in urban areas. BPS’ 2013 projection on rural-urban migration shows that in 2025, rural-urban migration, or commonly refer to as urbanisation, will increace to 60 percent, from 56,7 percent in 2020. This study seeks to determine the trend of growing number of population migration in the City of Surabaya, and social problems that might occur due to migration to the City. From the discussion it is understood that some regulations related to migration being excersided in the City would have served as a positive contibution in dealing with ruralurban migration in the future. From data gathered from the Office of the Government of the City in 2016, it can be concluded that problems, especially social problems, occor as the results of urbanisation in Surabaya are manageble due to established and strick policy from top leaders of Surabaya City. Other problem is the lack of information dissemination, although the Government of the City continues to settle the problem.Salah satu permasalahan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pesatnya pertumbuhan dan konsentarasi penduduk di perkotaan. Proyeksi BPS di tahun 2013 terhadap migrasi desa kota memperlihatkan bahwa di tahun 2025, migrasi desa kota, atau yang lebih sering disebut dengan urbanisasi, akan naik menjadi 60 persen dari sebelumnya 56,7 persen di tahun 2020. Kajian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai perkembangan migrasi penduduk di Kota Surabaya dan apa saja permasalahan sosial yang muncul akibat migrasi penduduk di Kota Surabaya. Dari pembahasan akan terlihat kebijakan migrasi seperti apa yang telah diterapkan di Kota Surabaya dan dirasakan dapat membantu penanganan masalah migrasi desa kota di masa yang akan datang. Dari data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa permasalahan urbanisasi di Kota Surabaya, terutama permasalahan sosial, dapat ditanggulangi karena ada ketegasan kebijakan dari pimpinan tertinggi di Kota Surabaya. Permasalahan yang masih ditemui adalah kurangnya sosialisasi, walaupun Pemerintah Kota terus berupaya menyelesaikan masalah tersebut.

Teaching and Researching: Identifying Problems and Finding Solutions Through Classroom Action Research (CAR) Indahri, Yulia; Djahimo, Santri E.P.
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

This paper presents several key issues about what teachers should do in their (EFL) classes, in relation to their main job as teachers (i.e. teaching) and additional job for their professional development (i.e. researching). The main aim of this paper is to provide insightful information for teachers and teacher candidates about how they can improve themselves through teaching and researching activities, In addition, it also aims to discuss a particular way for them to be able to identify problems as well as find solutions in their own classroom through Classroom Action Research (CAR). Makalah ini menyajikan beberapa isu utama tentang apa yang harus dilakukan guru dalam kelas (EFL) mereka, dalam kaitannya dengan pekerjaan utama mereka sebagai guru (yaitu mengajar) dan pekerjaan tambahan untuk pengembangan profesional mereka (yaitu penelitian). Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi yang mendalam bagi para guru dan calon guru tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri melalui kegiatan mengajar dan meneliti, Selain itu, juga bertujuan untuk membahas cara tertentu bagi mereka untuk dapat mengidentifikasi masalah serta temukan solusi di ruang kelas mereka sendiri melalui Penelitian Tindakan Kelas (CAR).

MENYAMBUT KURIKULUM 2013 Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Book ReviewJudul Buku : Menyambut Kurikulum 2013Editor : A. Ferry T. IndratnoPenerbit : Penerbit Buku KompasTahun Terbit : 2013Jumlah Halaman : xix, 246 halamanISBN : 978-979-709-699-1

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search