Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hak Harta Bersama dan Waris Janda Dari Perkawinan Poligami Yang Tercatat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama Faisal, Fedhli; H. Faisal; Songgirin, Amin
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2415

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak atas harta bersama dan warisan bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tanpa izin Pengadilan Agama dengan pendekatan legislatif dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan dilakukan dengan itikad buruk tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan warisan, tetapi tidak dapat dibatalkan jika salah satu pihak telah meninggal dunia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. bersama dengan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. menyatakan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tetap berhak atas harta bersama dan warisan. Jika suami meninggal tanpa anak, janda memperoleh seperempat bagian; jika memiliki anak, bagian warisnya menjadi seperdelapan. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak mendapat izin pengadilan, janda tetap memiliki hak hukum atas harta bersama dan warisan.
The legal consequences of errors in the determination of heirs in the perspective of the compilation of Islamic law (A study of decision no. 0417/Pdt.P/2022/PA.Mlg) Songgirin, Amin
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1033

Abstract

This study aims to analyze the errors in the determination of heirs in the Religious Court of Malang Decision Number 0417/Pdt. P/2022/PA.Mlg and examine its legal consequences based on the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. This study employs a normative juridical approach by reviewing the provisions of Article 185 of the KHI, various schools of Islamic jurisprudence (madzhab), and Gustav Radbruch’s theory of justice as analytical tools. The findings reveal that the judge’s determination, which classified Applicants II, III, and IV as dzawil arham, constitutes a misjudgment because, normatively, they are entitled to inheritance as substitute heirs. This error leads to legal consequences in the form of the loss of inheritance rights that should have been granted to the descendants of the testator’s sister, potentially creating legal uncertainty and further disputes. From the perspective of fiqh, although the Syafi’ i school rejects the concept of substitute heirs, the Hanafi and Maliki schools recognize the transmission of inheritance rights through both vertical and collateral lines of descent. The KHI accommodates the latter view to realize substantive justice within Islamic inheritance law in Indonesia. This study underscores the necessity of progressive legal reasoning (rechtsvinding) that aligns with maqāṣid al-sharī‘ah, so that judicial decisions are not merely textually grounded but also reflect the values of justice and social welfare.
Penguatan Literasi Hukum Kewarisan Islam dalam Hukum Nasional bagi Siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng Bogor Songgirin, Amin; Wahib, Wahib; Pratidina, Ginung; Salsabila, Zalfa; Lisnawati, Lisnawati
Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 3 No. 3 (2026): Agustus: Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/panggungkebaikan.v3i3.3555

Abstract

Pluralitas hukum kewarisan di Indonesia, yang meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat, menuntut pemahaman hukum yang memadai agar masyarakat mampu menentukan hak dan kewajiban dalam proses pewarisan secara tepat. Permasalahan yang ditemukan pada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng Bogor menunjukkan bahwa pemahaman mengenai dasar hukum kewarisan Islam, kedudukan ahli waris, hak dan kewajiban ahli waris, mekanisme pembagian harta warisan, serta kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam hukum nasional masih terbatas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum kewarisan Islam bagi siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng Bogor melalui edukasi hukum. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab. Materi meliputi dasar hukum kewarisan Islam, penentuan ahli waris, hak dan kewajiban ahli waris, penyelesaian utang dan wasiat sebelum pembagian warisan, pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, serta penyelesaian sengketa kewarisan dalam kerangka hukum nasional. Hasil kegiatan menunjukkan adanya penguatan pemahaman peserta dalam mengidentifikasi ahli waris, memahami prinsip pembagian harta warisan, serta menghubungkan ketentuan fikih mawaris dengan Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya dalam hukum nasional. Diskusi dan studi kasus juga mendorong keterlibatan aktif siswa dalam menganalisis persoalan kewarisan yang dijumpai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang partisipatif dan berbasis kasus dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat literasi hukum kewarisan Islam bagi siswa Madrasah Aliyah.