Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Collegium Studiosum Journal Priviet Social Sciences Journal Edusight Jurnal Pengabdian Masyarakat (EduJPM)
Faisal, Fedhli
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN Faisal, Fedhli
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1329

Abstract

This study examines the legal implications of the execution of fiduciary guarantees in bankruptcy, focusing on the rights of secured creditors and the role of the curator. According to Article 59(1) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, secured creditors holding fiduciary guarantees are required to exercise their execution rights within no later than two months from the commencement of the state of insolvency. If not exercised, these execution rights are transferred to the curator. This research adopts a statutory approach and a case approach, analysing the bankruptcy case Number 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024. In this case, the secured creditor executed the fiduciary object beyond the prescribed time limit, prompting the curator to file a lawsuit against the action as an unlawful act in the Semarang Commercial Court. The court ruled that the creditor's actions were unlawful and ordered the creditor to return the disputed objects, including the vehicle registration certificate (BPKB) and a four-wheeled vehicle. This decision was upheld by the Supreme Court, which referred to Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019. The study highlights the importance of creditors' compliance with execution rules and the role of the judiciary in safeguarding the interests of parties involved in bankruptcy.
Hak Harta Bersama dan Waris Janda Dari Perkawinan Poligami Yang Tercatat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama Faisal, Fedhli; H. Faisal; Songgirin, Amin
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2415

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak atas harta bersama dan warisan bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tanpa izin Pengadilan Agama dengan pendekatan legislatif dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan dilakukan dengan itikad buruk tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan warisan, tetapi tidak dapat dibatalkan jika salah satu pihak telah meninggal dunia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. bersama dengan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. menyatakan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tetap berhak atas harta bersama dan warisan. Jika suami meninggal tanpa anak, janda memperoleh seperempat bagian; jika memiliki anak, bagian warisnya menjadi seperdelapan. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak mendapat izin pengadilan, janda tetap memiliki hak hukum atas harta bersama dan warisan.
Hak Harta Bersama dan Waris Janda Dari Perkawinan Poligami Yang Tercatat Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama Faisal, Fedhli; H. Faisal; Songgirin, Amin
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2415

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak atas harta bersama dan warisan bagi janda dalam perkawinan poligami yang terdaftar di KUA tanpa izin Pengadilan Agama dengan pendekatan legislatif dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dan dilakukan dengan itikad buruk tidak menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama dan warisan, tetapi tidak dapat dibatalkan jika salah satu pihak telah meninggal dunia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 14/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. bersama dengan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. menyatakan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tetap berhak atas harta bersama dan warisan. Jika suami meninggal tanpa anak, janda memperoleh seperempat bagian; jika memiliki anak, bagian warisnya menjadi seperdelapan. Dengan demikian, meskipun perkawinan tidak mendapat izin pengadilan, janda tetap memiliki hak hukum atas harta bersama dan warisan.
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN Faisal, Fedhli
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1329

Abstract

This study examines the legal implications of the execution of fiduciary guarantees in bankruptcy, focusing on the rights of secured creditors and the role of the curator. According to Article 59(1) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law, secured creditors holding fiduciary guarantees are required to exercise their execution rights within no later than two months from the commencement of the state of insolvency. If not exercised, these execution rights are transferred to the curator. This research adopts a statutory approach and a case approach, analysing the bankruptcy case Number 269 K/Pdt-Sus-Pailit/2024. In this case, the secured creditor executed the fiduciary object beyond the prescribed time limit, prompting the curator to file a lawsuit against the action as an unlawful act in the Semarang Commercial Court. The court ruled that the creditor's actions were unlawful and ordered the creditor to return the disputed objects, including the vehicle registration certificate (BPKB) and a four-wheeled vehicle. This decision was upheld by the Supreme Court, which referred to Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019. The study highlights the importance of creditors' compliance with execution rules and the role of the judiciary in safeguarding the interests of parties involved in bankruptcy.
Penerapan Pidana Adat Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Nasional Nomor. 1 Tahun 2023 Imron, Ali; Faisal, Fedhli; Oktarina, Surya; Suhendar
Edusight Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): Edusight Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Meira Visi Persada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69726/edujpm.v2i4.211

Abstract

Pada konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana sanksi pidana adat diberlakukan. Untuk mengatur tindak pidana di seluruh negara, hukum pidana nasional digunakan. Dengan berbagai norma dan ketentuan yang mengatur konsekuensi dari pelanggaran hukum, KUHP berfungsi sebagai pilar utama sistem hukum pidana negara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena hukum secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun hukum pidana adat dianggap hal penting dari peninggalan budaya dan identitas daerah, ia berada di posisi yang relatif terpisah dari hukum pidana nasional dan mengalami perubahan yang signifikan dan kompleks sebagai akibat dari berbagai strategi dan kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara
The comparison of narcotics criminalization in Indonesia and The Netherlands Faisal, Fedhli; Imron, Ali
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1063

Abstract

This article discusses the comparative punishment for drug crimes in Indonesia and the Netherlands, two countries with very different legal approaches to dealing with drug-related cases. This article's primary goal is to examine the variations in the two nations' criminal policy strategies, the types of sanctions, and the legal foundations. This study uses a comparative legal method by examining the laws, doctrines, and criminal policies in force in each country. The results show that Indonesia tends to use a repressive approach with the threat of severe criminal penalties, including the death penalty and life imprisonment, whereas the Netherlands adopts a limited decriminalization approach for certain substances, focusing on rehabilitation and harm reduction. These findings reflect the differences in criminal law philosophy between punitive and more progressive legal systems. This article recommends a re-evaluation of the effectiveness of punishment in Indonesia, taking into account a more humane and public health-based approach, such as that applied in the Netherlands
Co-Authors Ali Imron H. Faisal Songgirin, Amin Suhendar Surya Oktarina