Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Governance and Public Policy Journal of Government and Civil Society Kemudi SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Agregasi Jurnal Pemerintahan dan Politik TheJournalish: Social and Government JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Jurnal Abdimas Mahakam
Muhammad Quranul Kariem
Universitas Indo Global Mandiri
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
OPTIMALISASI PERAN FORUM ANAK DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PALEMBANG Miftahul Jannah; Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Muhammad Quranul Kariem
Governance Vol 10 No 2 (2022): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v10i2.5640

Abstract

Children's Forum is a place of participation for children in the process of decision-making involvement in everything related to fighting for their rights consciously, understand and have a common will so that the child can enjoy the benefits of the results of his decision. The children's Forum has a leading role as a pioneer and Rapporteur. The method used in this study is qualitative. The results showed that the role of the Palembang City Children's Forum in socializing feasible city policies has not been optimal. And the purpose of this study is to optimize the role of the Palembang City Children's Forum as well as knowing the factors that become obstacles in socializing the Child-Friendly City Policy. The lack of optimization can be seen in the role of pioneers as agents of change who have not succeeded in getting people involved in making changes for the better for children while the role of reporters is only half of the fulfillment of children's rights that have just been reported. So in this case, advice is needed to increase the role of the child's Forum.
Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022 Muhammad Quranul Kariem; Muhammad Iqbal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2806

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh institusi legislatif. Fungsi pengawasan akan berdampak pada pembentukan ‘check and balances’ yang baik untuk pemerintah. Komposisi dukungan politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 yang cukup lemah, membuat intensitas pengawasan yang dilakukan oleh legislative menjadi cukup tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian Pustaka dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan jenis pengawasan apriori dan a-posteriori yang hampir seimbang, namun tidak adanya mekanisme kcontrol atas tindakan yang telah dilakukan, membuat pengawasan tersebut tidak dapat dinilai efektitasnya. Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Kebijakan
Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang Muhammad Quranul Kariem; Afrijal Afrijal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 6 No. 3
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v6i3.1777

Abstract

This study describes the practice of collaborative governance on the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, where it will be analyzed using the theoretical approach of Ansell and Gash related to the criteria of collaborative governance. The Regional Head directly leads the implementation of the revitalization of the Sekanak River, which is a very interesting phenomenon to be studied in depth from the collaborative governance perspective. Community involvement is very important in realizing the goal of revitalizing the Sekanak River, because the community will play a role in preserving, maintaining, and utilizing the potential of the Sekanak River. This research is a qualitative research using the literature study method in collecting secondary materials and for conducting analysis. The result of this study is that the local government does not implement collaborative governance in the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, this happens because of the very technocratic approach used by the government in the Sekanak River revitalization policy. The recommendation from this research is that local governments should open the widest possible space for community participation, especially on issues that directly intersect with the community. Keywords:  revitalization, government, collaborative
Pelatihan Debat Intelektual untuk Mewujudkan Integritas Pemuda bagi Kemajuan Bangsa dan Negara Muhammad Quranul Kariem
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 4 No. 02 (2020): JURNAL ABDIMAS MAHAKAM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v4i02.935

Abstract

Pemuda mempunyai peranan yang sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai alamiah yang dimiliki pemuda adalah integritas yang berpedoman pada nilai kebenaran dan keadilan. Pemuda harus benar-benar memahami apa saja yang menjadi persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara, dan mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam mengadapi masalah-masasalah tersebut. Artikel ini menguraikan mengenai topik pentingnya menjadi pemuda berintegritas untuk kemajuan bangsa dan negara, yang dimana sosialisasi yang ditambahkan dengan metode debat ilmiah akan membuat para peserta dapat secara mendalam memahami persoalan yang dihadapi oleh bangsa serta mampu menghasilkan solusi kongkrit yang berlandaskan pada nilai integritas. Kata Kunci: Integritas, Pemuda, Bangsa
Edukasi Pengawasan Organisasi Publik bagi Kelompok Pemuda di Kota Palembang Muhammad Quranul Kariem; M. Alief Akhbar P.A.G
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 5 No. 01 (2021): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi publik merupakan instansi pemerintahan yang bekerja untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat yang terkandung dalam konstitusi. Organisasi publik tidak bisa bekerja secara optimal apabila tidak mendapatkan dukungan dari partisipasi masyarakat terutama pada bidang pengawasan. Pemuda memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pada umumnya pemuda memiliki kepekaan terhadap kemajuan dan penggunaan teknologi informasi. Hasil daripada kegiatan edukasi ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan di bidang pengawasan organisasi publik serta ketrampilan penggunaan webiste untuk berpartisipasi dalam pengawasan organisasi publik.
Mewujudkan Legitimasi Kultural dalam Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X Muhammad Quranul Kariem; Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5874

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legitimasi kultural berbasis janji dalam kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X dalam konteks pemerintahan. Sultan menyanggupi lima janji didepan ayahnya, yang secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap takhta yang ia terima. Beberapa persoalan atau polemik terjadi pada periode pemerintahan Sultan sebagai Gubernur DIY tahun 1998 sampai 2022. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana digunakan dalam penelitian, menggunakan sumber data berbasis informasi dari media, regulasi serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan budaya berhasil diwujudkan oleh Sultan melalui pelaksanaan janji yang menjadi landasan legitimasi kultural. Penelitian ini berdampak pada implikasi teoritis terkait cultural leadership prototypes.
Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta Muhammad Quranul Kariem; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Journal of Government and Civil Society Vol 3 No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v3i2.1726

Abstract

Pasca pengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPRD, memicu sebuah persoalan. Pasal 18 huruf m terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus menyerahkan salah satunya Daftar Riwayat Hidup Istri. Dengan ini berarti, secara tersirat calon Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. Keraton Yogyakarta langsung merespon dengan mengeluarkan Dhawuh Raja serta mengangkat Puteri pertama Sultan Hamengku Buwono X sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengangkatan tersebut dianggap bertentangan dengan paugeran Kraton dan Perdais No. 2 Tahun 2015 terkait Tatacara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan politik Anggota DPRD DIY terhadap wacana suksesi di Kraton Yogyakarta. Metode Penelitian yang digunakan  adalah   metode  penelitian  deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pimpinan fraksi di DPRD DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  padangan  politik  fraksi  di  DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi tiga dalam memandang regulasi tersebut, menyetujui suksesi, menolak suksesi, dan Perdais, dan pandangan abstain  terhadap wacana suksesi. Kesimpulannya adalah, tujuh fraksi  yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai penafsiran  masing–masing terhadap UUK dan Perdais,  hal ini  akan menilbulkan persoalan,  ketika  melakukan  pengisian  jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam mekanisme politik yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.After the ratification of the Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Filling in the Position of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta by the DPRD triggered a problem. Article 18 letter m related to the conditions that must be fulfilled by the candidates for Governor and Deputy Governor are that they must submit the curriculum vitae of their wife. By this, it is implied that the candidate for Governor of DIY must be a man. The Yogyakarta Palace responded immediately by issuing Dhawuh Raja and appointed Sultan Hamengku Buwono X's first Princess as the Crown Princess of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. The appointment was considered to be in contradiction with the court palace and Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for the Election of Governors and Deputy Governors. The purpose of this study was to determine the political views of the members of the Yogyakarta Special Region Parliament on the succession discourse in the Sultan's Palace. The research method used was a descriptive qualitative research method, by conducting interviews with the leaders of the factions in the Yogyakarta Special Region Parliament. The results showed that the political views of the factions in the DPRD the Special Region of Yogyakarta were divided into three in viewing the regulation, approving succession, rejecting succession, and Perdais, and abstaining from the discourse of succession. The conclusion is that the seven factions in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta have their respective interpretations of the UUK and Special Region Regulation, this will cause problems, when filling the positions of the governor and deputy governor in the political mechanism in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta. 
Co-Authors Afrijal Afrijal Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain Chern Dwi Oktarena Dwian Hartomi Akta Padma Eldo Ishmatuddin, Noor M. Alief Akhbar M. Alief Akhbar P.A.G Miftahul Jannah Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting Muhammad Iqbal Noor Ishmatuddin Noor Ishmatuddin Winda Sari