Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Journal of Governance and Public Policy Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurnal Public Policy Journal of Local Government Issues Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kybernology : Journal of Government Studies Journal of Governance and Social Policy AKPEM : Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Afrijal Afrijal
Universitas Syiah Kuala
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PERSPEKTIF VAN PETER VAN HORN Afrijal; Vilzati
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol 6 No 1 (2020): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jai.v6i1.598

Abstract

Analysis of PATEN (District Integrated Administrative Services) aims to determine the extent to which the implementation of policies that are being promoted by related parties in improving public services. This study aims to describe the implementation of PATEN policies in the field of policy analysis in the perspectives put forward by Van Veter and Van Horn. Policy implementation can be done using the Van Metern Van Horn theory which is seen from 6 (six) variables that influence policy implementation, namely; Policy standards and objectives/measures and policy objectives, resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, communication between related organizations and implementation activities and social, economic and political environment. The problems that the implementation of PATEN that wants to be evaluated in Pidie Jaya are the problem of overlapping authority, there are no special PATEN regulations, lack of Human Resources (PNS), unsupported infrastructure, lack of budget to create PATEN implementation, and not optimal PATEN socialization. The results of the analysis show that the implementation of the PATEN policy in Pidie Jaya has been running, but it is still not optimal due to the lack of commitment of PATEN implementers from various parties.
The Winning of the Partai Aceh in a Psychological Political Approach Mukhrijal, Mukhrijal; Rassanjani, Saddam; Herizal, Herizal; Afrijal, Afrijal
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 2 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i2.11586

Abstract

Partai Aceh is one of the local political parties in Aceh that able to win the first political contestation they participated in in 2009, even though it was born two years before in 2007. Since then, they have continued to dominate elections at the local level. Partai Aceh was established because of the peace agreement between GAM-RI as a post-conflict political agreement. The purpose of this study was to determine the victory of the Partai Aceh in the local realm. The method used is descriptive qualitative through interview techniques. The results of the study state that the Partai Aceh's victory in the context of Acehnese local politics cannot be separated from political psychology, such as the Partai Aceh identification approach through political socialisation, political candidates, and the Partai Aceh political campaign. The Partai Aceh approached the community involving the former Free Aceh Movement in conducting campaigns. The Partai Aceh's foresight in carrying the figure of a former GAM combatant impacted the Partai Aceh's victory.
Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang Muhammad Quranul Kariem; Afrijal Afrijal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 6 No. 3
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v6i3.1777

Abstract

This study describes the practice of collaborative governance on the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, where it will be analyzed using the theoretical approach of Ansell and Gash related to the criteria of collaborative governance. The Regional Head directly leads the implementation of the revitalization of the Sekanak River, which is a very interesting phenomenon to be studied in depth from the collaborative governance perspective. Community involvement is very important in realizing the goal of revitalizing the Sekanak River, because the community will play a role in preserving, maintaining, and utilizing the potential of the Sekanak River. This research is a qualitative research using the literature study method in collecting secondary materials and for conducting analysis. The result of this study is that the local government does not implement collaborative governance in the revitalization of the Sekanak River in the city of Palembang, this happens because of the very technocratic approach used by the government in the Sekanak River revitalization policy. The recommendation from this research is that local governments should open the widest possible space for community participation, especially on issues that directly intersect with the community. Keywords:  revitalization, government, collaborative
PANDANGAN MASYARAKAT ACEH JAYA TERHADAP RENCANA PEMBENTUKAN PROVINSI ACEH BARAT SELATAN (ABAS) Afrijal Afrijal
Jurnal Public Policy Vol 4, No 1 (2018): November-April
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v4i1.239

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terhadap rencana pembentukan Provinsi ABAS, faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS, serta tujuan pembentukan Provinsi ABAS. Munculnya rencana pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi baru di Aceh merupakan dinamika politik yang terjadi pada masyarakat Aceh sekarang ini. Kabupaten-kabupaten yang tergabung kedalam bakal Provinsi ABAS meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Simeulu, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Pembentukan Provinsi ABAS di pelopori oleh beberapa tokoh politik yang ada di lintas Barat Selatan. Masyarakat Aceh Jaya memiliki pandangan yang beragam terkait rencana pembentukan Provinsi ABAS, ada yang mengetahui dan mendukung tujuan pemebentukan Provinsi tersebut serta da juga yang tidak mengetahui dan mendukung rencana tersebut. Faktor yang mempengaruhi munculnya rencana pembentukan Provinsi ABAS yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang tidak maksimal serta minimnya keterwakilan pejabat struktural di Pemerintahan Aceh. Tujuan pembentukan Provinsi ABAS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan.Kata Kunci: Masyarakat, Aceh Jaya, Pembentukan, Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)
PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DIBAWAH KEKUASAAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH Afrijal Afrijal; Helmi Helmi
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2509

Abstract

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh. Partai local memiliki suara mayoritas baik diparlemen maupun di eksekutif, secara politik segala bentuk kebijakan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat akan terealisasi dengan mudah. Namun harapan masyarakat tidak sesuai dengan ekpektasi bahkan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh belum efektif dan efesien pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan otonomi khusus dibawah kekuasaan partai politik lokal di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumen. temuan dalam penelitian ini bahwa secara kelembagaan pemerintah Aceh dibawah kekuasaan partai local berhasil mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksaan otsus sesuai dengan Amanah UUPA. Disisi yang lain ketika partai local berkuasa juga gagal dalam pelaksana otsus sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh. kedua;pengaruh sistem demokrasi local sudah memecahkan aktor parlok sehingga tidak ada dukungan organisasi dalam melaksanakan otsus. Ketiga, Kualitas kinerja birokrasi belum mampu mewujudkan Good Governance dalam pengelolaan pemerintahan  mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak efektif dan efisiensi.Kata Kunci : Otonomi Khusus, Partai Lokal, Aceh
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis Afrijal Afrijal; Titin Purwaningsih
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): JUNE 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.862 KB) | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17325

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya terhadap Program Listrik Gratis bagi masyarakat miskin. Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRK Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya, Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan civil society. Data dokumentasi dalam penelitian ini dari sekretariat DPRK, BPKK, Biro Perenomian SDA setdakab Aceh Jaya dan media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan anggaran untuk program ini yang tertuang dalam APBK. Pengawasan preventif dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Sedangkan pengawasan represif, secara kelembagaan belum optimal walaupun secara tata cara pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi.
Transformasi Digital Sebagai Media Promosi Pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus: Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah) Wildan Arfiga; Wais Alqarni; Afrijal Afrijal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital sudah menjadi suatu kewajiban terhadap perubahan perkembangan zaman yang mempengaruhi seluruh sektor terkhusus pada pariwisata. Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah perkembangan pembangunan pariwisata yang sudah selayaknya mengembangkan digital terhadap promosi pariwisata dengan penggunaan E-Government. tetapi sekarang ini, penerapan teknologi terhadap promosi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini memberikan efek yang negatif baik kepada masyarakat maupun wisatawan yang masih bingung tentang bagaimana penjelasan khusus pada suatu wilayah destinasi wisata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana upaya dan hambatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap transformasi digital sebagai media promosi pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori indikator keberhasilan penerapan E-Government, yang meliputi adanya Support (Pendukung), Capacity (Kapasitas), dan Value (Manfaat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan digital E-Government secara khusus terhadap promosi pariwisata masih belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, ada tiga upaya pada indikator Support yang dilakukan pemerintah yaitu, peningkatan regulasi, pengalokasian dana, peningkatan infrastruktur. Terdapat dua upaya pada indikator Capacity yaitu, peningkatan SDM, dan pembuatan program. Terdapat dua upaya pada indikator Value yaitu, manfaat penunjang Pertumbuhan Ekonomi, dan manfaat peningkatan ilmu teknologi. Namun, dalam menjalankan upaya dan strategi tersebut, terdapat lima hambatan yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu kurangnya SDM, kurangnya alokasi dana, kurangnya penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap Pariwisata, kurangnya komitmen dan regulasi dari pemerintah, serta kurangnya kerjasama. Untuk itu, diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat menjalankan transformasi digital dengan memanfaatkan E-Government sebagai media promosi pariwisata dengan menjalankan segala upaya yang direncanakan dan menanggulangi hambatan yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan masyarakat dan wilayah melalui pariwisata.DIGITAL TRANSFORMATION AS A MEDIA TO PROMOTE TOURISM IN CENTRAL ACEH DISTRICT (Case Study: Central Aceh District Tourism Office)Digital transformation has become an obligation to the changing times that affect all sectors, especially in tourism. Central Aceh Regency is an area of growing tourism development that should develop digital towards tourism promotion with the use of E-Government. But now, the application of technology to promotion has not been carried out optimally. This has a negative effect on both the community and tourists who are still confused about how to explain specifically in a tourist destination area. The purpose of this research is to find out and explain how the efforts and obstacles made by the government towards digital transformation as a medium for tourism promotion. The theory used in the research is the theory of indicators of successful implementation of E-Government, which includes the existence of Support, Capacity, and Value. This research uses qualitative methods with data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation so as to produce descriptive data. The results showed that the utilization of digital E-Government specifically for tourism promotion is still not implemented optimally. Therefore, there are three efforts on the Support indicator made by the government, namely, increasing regulations, allocating funds, improving infrastructure. There are two efforts on the Capacity indicator, namely, increasing human resources, and making programs. There are two efforts on the Value indicator, namely, the benefits of supporting Economic Growth, and the benefits of increasing technological knowledge. However, in carrying out these efforts and strategies, there are five obstacles faced by the government, namely the lack of human resources, lack of funding allocation, lack of application of Standard Operating Procedures for Tourism, lack of commitment and regulation from the government, and lack of cooperation. For this reason, it is hoped that the Central Aceh Regency government can carry out digital transformation by utilizing E-Government as a medium for tourism promotion by carrying out all planned efforts and overcoming existing obstacles to increase regional economic growth, community and regional development through tourism.
Partisipasi Masyarakat Dalam Menciptakan Kampung Tangguh Nasional (Studi Kasus Desa Lueng Ie Aceh Besar) Mukhrijal Mukhrijal; Afrijal Afrijal; Arneta Aulia; Nabilah Azzahra Putri; Darkasyi Putra; Andika Hazli Kautsar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i2.3100

Abstract

National Tangguh Village is a program held in leng ie Village, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar which aims to create a village on a national scale. The programs are carried out by the government of Lueng Ie Village, Krueng Barona Jaya District, Kab. Aceh Besar is the existence of the Poskesdes Program where the activities carried out at the Poskesdes are Posyandu. Then there is also the construction of rental houses built by the village government to increase the income of Lueng Ie Village. In this case the village government of Lueng Ie has an important role to socialize this program to the community. And the community also has a role that is no less important to participate in the success of the program. But in reality the people of Lueng Ie Village are not participating due to the lack of information about the National Tangguh Village Program and the relatively low HR factor.
Special Autonomy Fund Management and Strengthening Institutional Governance in Realizing Sustainable Development Dahlawi Dahlawi; Helmi Helmi; Ade Mardiya Qahar; Nurul Fajri; Mukhrijal Mukhrijal; Nurul Kamaly; Afrijal Afrijal; Nofriadi Nofriadi
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 3 (2023): October 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i3.16793

Abstract

Granting special autonomy to Aceh Province is the government's response to support sustainable development in post-conflict. This study aims to optimize the management of Otsus funds for the overall welfare of the Acehnese people, with the ultimate goal of achieving independence. This study focuses on explaining and addressing issues related to managing the special autonomy fund and strengthening institutions to realize sustainable development and prosperity for the Acehnese. Descriptive qualitative research methodology was employed, involving data collection, reduction, presentation, and conclusion. The analysis utilizes the accountability and transparency theory to evaluate fund management practices in Aceh. Findings revealed that the special autonomy fund has not been effectively implemented due to weak institutional capacity, hindering sustainable development and welfare. Transparent fund management aligned with good governance has not been optimally achieved. The dominance of local political elites in policy-making has led to ineffective government management of the special autonomy fund, while bureaucratic efforts have yielded limited results. Nonetheless, Aceh has undergone some changes over the past 15 years, although not yet significant.
Unleashing The Power of Big Data: The Phenomenon Behind Indonesia's Smart City Policy Implementation Ikhwan Rahmatika Latif; Ikhsan Ikhsan; Vellayati Hajad; Arif Akbar; Afrijal Afrijal; Ilham Mirza Saputra
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 3, No 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v3i2.13012

Abstract

The concept of smart cities has emerged as a promising prospect for several major urban centers in Indonesia. Putting smart city projects together requires thinking about many things. Big data has become one of the most important parts for making sure that these projects will last. Employing big data technology makes it easier to improve the ways that data is stored and processed. This makes it possible to gather useful data that could greatly improve a wide range of smart city services. This study uses a library-based qualitative research approach to analyze scholarly journals and relevant literature. The method involves meticulous collection of data from carefully chosen libraries, aiming to provide comprehensive insights into the phenomenon of big data in smart cities implementation within government administration. This study aims to contribute to the identification and analysis of challenges encountered in emergency situations, with the ultimate goal of providing assistance in effectively mapping the problem at hand. The present discourse underscores the indispensability of Indonesia's contemporary human mindset in bolstering the viability of the smart city paradigm.
Co-Authors Ade Mardiya Qahar Agustina, Soraya Andika Hazli Kautsar Arif Akbar Arneta Aulia Bustami Usman Bustami Usman Bustami Usman, Bustami Darkasyi Putra Dzakhi Ry, Mohd Fabri Yanza FARAIDIANY, MAGHFIRA Hauria, Hauria Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Herizal Herizal Herizal Herizal Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Ilham Mirza Saputra Khaira, Raudhatul Manora, Elsa Mauliza, Mauliza Maz, Dahlawi Muhammad Quranul Kariem Muhkrijal Muhkrijal Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal, Mukhrijal Nabila, Asyiatun Nabilah Azzahra Putri Nindiah, Isti Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nurul Fajri Nurul Kamaly Saddam Rassanjani Sugeng, Santoso Syafitri , Amelia Titin Purwaningsih Vellayati Hajad Vilzati Wais Alqarni Wance, Marno Wildan Arfiga Zulkarnaen Zulkarnaen