Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DAN DAMPAKNYA BAGI SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS Suparman, Omang
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 3 No 2 (2019): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.371 KB) | DOI: 10.32534/jdmc.v3i2.1051

Abstract

Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya adalah pencucian uang yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan sistem yang terdapat dalam dunia bisnis seperti memanfaatkan kecanggihan dan kemudahan transaksi perbankan dan bentuk kegiatan bisnis lainnya. Pencucian uang adalah proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Tindak pidana pencucian uang telah memberikan efek negatif pada bidang ekonomi dan bisnis, yaitu merusak sektor bisnis swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, yang mengakibatkan hilangnya kontrol Pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan awal distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Kata kunci : pencucian uang, ekonomi dan bisnis
INTERNALISASI UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Siti Alisah; Omang Suparman; Nur Rahman; Elya Kusuma Dewi
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3599

Abstract

Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 diundang pada tanggal 12 Oktober tahun 2009 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudoyono, diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalata dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143, dan penjelasan atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditempat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062 seluruh Warga Negara Indonesia Wajib mengetahuinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Daerah Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola tingkat Poldaa dan Direktorat Reserse Narkotika yang dikepalai oleh seorang Deirektur, wakil Direktur, Bagian Pembinaan Operasional, Bagian Pengawasan Penyidikan dan Sub Direktorat mempunyai tugas dan wewenang melaksanakanpenyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan,pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyealahgunaan Narkoba. Kasus penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh anggota Polri dijawa Barat tiap tahun mengalami peningkatan baik sebagai Bandar, pengedar maupun sebagai pengguna yang dilakukan mulai dari pangkat Tamtama sampai pada tataran Perwira menengah dan pelakunya bukan saja anggota Polri Pria Polwan pun ada sebagai korban penyalahgunaan Narkoba. Para anggota Polri yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sudah banyak yang diajukan ke peradilan umum dan sanksi Kode Etik Kepolisian dengan bermacam-macam hukuman baik menjalankan hukuman penjara maupun dipecat sebagai anggota Kepolisian. Internalisasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkota sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya baik secara umum maupun secara khusus anggota Polri dan keluarganya (Bhayangkari), mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek , namun karena kurangnya pemahaman dari undang–undang tersebut mengenai dampak dan akibat yang ditimbulakan serta lemahnya fondasi keimanan dari masing-masing anggota yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sehingga tanda disadari sudah terperosok kedalam jerat narkoba yang susah dilepaskan. Peran keluarga sangatlah diperlukan untuk mendukung personil yang terjerat Narkoba dalam menyadarkan perilaku buruk yang terjerat penyalahgunaan Narkoba tapi yang terpenting adalah kesadaran, pemahaman terutama perundang-undangan yang mengaturnya, tentang akibat yang terjadi bukan saja menimpa dirinya sendiri juga keluarga rekan sekerja maupun atasan dari anggota Polri itu sendiri serta Institusi Polri sebagai alat Negara penegak Hukum. Kata kunci: Internalisasi, Polri, Narkoba.
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA YANG ADA DI DESA WILULANG CIREBON JAWA BARAT Alwie Al Ghofar; Nur Rahman; Omang Suparman
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 1 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i1.2659

Abstract

Abstract Indonesia is a state of law, as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a state of law, human rights are the main elements that must be protected, enforced and fulfilled by the state. The state has an obligation to guarantee the rights of women and children in Indonesia, which is the quality of the nation's successor. This research activity was carried out in Wilulang Village, Susukan Lebak District, Cirebon Regency, or often also referred to as the East Cirebon region. This activity, as a series of preparations for Wilulang Village, which represents Cirebon Regency in a village competition at the West Java Province level on Increasing the Role of Women Towards Healthy and Prosperous Families (P2WKSS). Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and a form of discrimination that must be eliminated. Article 1 paragraph 1 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Efforts to prevent and or overcome various violent behaviors experienced by women and children must receive serious attention and handling. Therefore, the approach in dealing with this problem must be integrated, where in addition to the legal approach one must also consider non-legal approaches which are precisely the causes of violence. By increasing women's awareness of their rights and obligations under the law, increasing public awareness of the importance of efforts to overcome violence against women and children. Keywords: Law, Women and Children, Violence
PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TOKOPEDIA PADA PERKARA No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Alisah, Siti; Suparman, Omang
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2020 the Indonesian Consumer Community is suing the Minister of Communication and Informatics and PT. Tokopedia. In this case PT. Tokopedia stores and protects the confidentiality of personal data and the privacy rights of users of the online shopping site Tokopedia.com which are currently controlled by third parties without the consent of the account owner. In this problem the data controlled by P.T. Tokopedia has distributed as many as 106 million leaked data to third parties, causing offers to be made on the dark web for trading. This consumer data consists of email address, date of birth, gender, and telephone number. The spread of this information can lead to other cyber crimes. Furthermore, his personal data that is controlled by consumers has the potential for Cyber crimes in the form of (Scaming, Phishing, Malware) and other criminal acts. Keywords: Protection, Consumers, Cyber Crime.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KENAKALAN REMAJA PADA SISWA MAN DI YOGYAKARTA: Cyberbullying, Media Sosial, Siswa Aidah, Nur; Sukamto, Bambang; Karyono, Karyono; Perdana, Nino Agung; Rahman, Nur; Suparman, Omang
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 2 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v7i2.4986

Abstract

The influence of social media on juvenile delinquency among students. Social media use has increased rapidly among teenagers, and this study aims to understand its impact on juvenile delinquent behavior. The research method used involves surveys and data analysis from a number of students who actively use social media. The results of this study highlight the need for a more thoughtful approach to youth use of social media. Schools, families and communities need to play a role in providing education about the healthy and safe use of social media. With a better understanding of the influence of social media, we can develop more effective strategies to reduce juvenile delinquency and protect young people from the negative impacts that may arise from uncontrolled social media use. Apart from that, social media can also influence the increase in bullying and cyberbullying behavior among teenagers
Dive Deeper into the Nature of Corruption through an Interdisciplinary Lens Suparman, Omang; Kusuma Dewi, Elya; Anisah Supandi, Tuti
Jurnal Legisci Vol 1 No 5 (2024): Vol 1 No 5 April 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v1i5.239

Abstract

Numerous scholars have conducted interdisciplinary studies from theoretical and empirical viewpoints to tackle the complex corruption issue. Presenting opinions from other disciplines, this study provides a comprehensive and current analysis of the recent literature on corruption. More specifically, the writers clarified corruption by merging viewpoints from several fields, including criminology, psychology, and economics. Through an organized investigation of the origins and effects of corruption at the human, corporate, and societal levels, we may comprehend the elements that lead to corrupt behavior and its substantial influence.