Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis Jatijajar Law Review
Alisah, Siti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Alisah, Siti
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 3 No 2 (2019): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.345 KB) | DOI: 10.32534/jdmc.v3i2.1050

Abstract

Kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis dewasa ini semakin sering terjadi di masyarakat. Melihat semakin banyaknya kasus yang terjadi, secara realita menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Anggapan ini memang tidak terlepas bahwa suami adalah pemimpin didalam suatu rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap keluarga termasuk istri. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), dengan kata lain bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan. Agama Islam sendiri juga menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi serta sangat memuliakan seorang perempuan. Sebenarnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat terjadi kepada pihak lain selain perempuan, hanya saja berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari membuktikan bahwa sebagian besar kaum perempuan cenderung sangat rentan dan menjadi korban kekerasan di dalam lingkup keluarganya sendiri. Kata kunci : KDRT, Hukum Islam.
INTERNALISASI UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Siti Alisah; Omang Suparman; Nur Rahman; Elya Kusuma Dewi
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3599

Abstract

Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 diundang pada tanggal 12 Oktober tahun 2009 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudoyono, diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalata dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143, dan penjelasan atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditempat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062 seluruh Warga Negara Indonesia Wajib mengetahuinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Daerah Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola tingkat Poldaa dan Direktorat Reserse Narkotika yang dikepalai oleh seorang Deirektur, wakil Direktur, Bagian Pembinaan Operasional, Bagian Pengawasan Penyidikan dan Sub Direktorat mempunyai tugas dan wewenang melaksanakanpenyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan,pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyealahgunaan Narkoba. Kasus penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh anggota Polri dijawa Barat tiap tahun mengalami peningkatan baik sebagai Bandar, pengedar maupun sebagai pengguna yang dilakukan mulai dari pangkat Tamtama sampai pada tataran Perwira menengah dan pelakunya bukan saja anggota Polri Pria Polwan pun ada sebagai korban penyalahgunaan Narkoba. Para anggota Polri yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sudah banyak yang diajukan ke peradilan umum dan sanksi Kode Etik Kepolisian dengan bermacam-macam hukuman baik menjalankan hukuman penjara maupun dipecat sebagai anggota Kepolisian. Internalisasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkota sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya baik secara umum maupun secara khusus anggota Polri dan keluarganya (Bhayangkari), mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek , namun karena kurangnya pemahaman dari undang–undang tersebut mengenai dampak dan akibat yang ditimbulakan serta lemahnya fondasi keimanan dari masing-masing anggota yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sehingga tanda disadari sudah terperosok kedalam jerat narkoba yang susah dilepaskan. Peran keluarga sangatlah diperlukan untuk mendukung personil yang terjerat Narkoba dalam menyadarkan perilaku buruk yang terjerat penyalahgunaan Narkoba tapi yang terpenting adalah kesadaran, pemahaman terutama perundang-undangan yang mengaturnya, tentang akibat yang terjadi bukan saja menimpa dirinya sendiri juga keluarga rekan sekerja maupun atasan dari anggota Polri itu sendiri serta Institusi Polri sebagai alat Negara penegak Hukum. Kata kunci: Internalisasi, Polri, Narkoba.
Implementation of EMIS 4.0 Application Management in Madrasah Education Data Collection to Support the Policy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia at Tsanawiyah Madrasah Ma`Had Al-Zaytun, Gantar District, Indramayu Alisah, Siti; Siswoyo, Mukarto; Permana, Ipik; Prayitno, Arief
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 15, No 3 (2023): Pemikiran Administrasi Negara 7 ( SPESIAL ISSUE )
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v15i3.31483

Abstract

Implementation of the Education Management Information System 4.0 at Madrasah Tsanawiyah Ma`had Al-Zaytun, Gantar District, Indramayu Regency, there are problems faced, namely the implementation of duties and responsibilities as an EMIS 4.0 operator, collection of student files (diplomas, family cards and certificates), internet network in work investigations, and difficulties in accessing the EMIS 4.0 application due to server errors. This research aims to determine the implementation of the EMIS 4.0 application policy in Madrasah Tsanawiyah Ma`had Al-Zaytun, supporting and inhibiting factors for implementing EMIS 4.0 in Madrasah Tsanawiyah Ma`had Al-Zaytun, and what efforts and strategies will be carried out by Madrasah Tsanawiyah Ma`had Al-Zaytun in implementing EMIS 4.0. The research method uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. By collecting data through observation, interviews and documentation. The data source was taken using a purposive sampling technique to select 10 informants. The data analysis techniques used are data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the implementation of the Education Management Information System 4.0 at Madrasah Tsanawiyah Ma`had Al-Zaytun, Gantar District, Indramayu Regency is quite good. The strategies that will be carried out by Madrasah Tsanawiyah Ma`had Al-Zaytun in implementing EMIS 4.0. In July, namely graduating 9th grade students, raising 7th and 8th grade students, creating groups and inspiring students in groups and creating a new 7th grade EMIS database, July-August which is carried out with Computer-Based National Assessment Data Collection (ANBK) or Minimum Competency Assessment (AKM), August-September namely detailed 7th grade EMIS data entry, October the activity is updating the 9th grade EMIS data based on statement letters and files for Madrasah Examinations as well as PD verification and Madrasah Examination Data Base (PDUM), October-December Finalization of EMIS data, January-March completes data for class 8 and especially class 7, March-April focuses on EMIS class 9 and May-June final checks for class 7 and 8.
PENGARUH PENCEMARAN LIMBAH PLTN PADA KETERSEDIAAN AIR BERSIH DAN URGENSI ATAS REGULASINYA Alisah, Siti; Pratama, Collin Adi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4055

Abstract

Dalam perkemabangan masyarakat modern ini energi bersih dan terbarukan sangat di cita - citakan keberadaan dan penggunaannya. Energi - energi ini dinilai lebih efektif dibanding energi fosil yang dinilai tidak ramah lingkungan. Dalam pengoperasian PLTN, bahan dan peralatan yang digunakan memiliki teknologi yang sangat canggih. Hal ini dikarenakan energi nuklir yang memiliki resiko tinggi jika tidak ditangani dengan tepat. Resiko yang ditimbulkan bukan hanya berdampak secara langsung jika terpapar namun juga terdapat resiko jangka panjang di berbagai segi kehidupan dari lingkungan hingga keturunan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dampak energi nuklir yang terpapar dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan gangguan dan kerusakan pada DNA. Penelitian sedang dilakukan untuk memastikan besarnya dampak yang diakibatkan oleh radiasi rendah khususnya bagi lingkungan. Peraturan perundang - undangan secara umum mengatur terkait regulasi dan ketentuan yang berlaku. Namun urgensi regulasi terkait hal ini diperlukan agar pemanfaatan dan pengelolaan yang lebih bijak di masa mendatang.
PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TOKOPEDIA PADA PERKARA No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Alisah, Siti; Suparman, Omang
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In 2020 the Indonesian Consumer Community is suing the Minister of Communication and Informatics and PT. Tokopedia. In this case PT. Tokopedia stores and protects the confidentiality of personal data and the privacy rights of users of the online shopping site Tokopedia.com which are currently controlled by third parties without the consent of the account owner. In this problem the data controlled by P.T. Tokopedia has distributed as many as 106 million leaked data to third parties, causing offers to be made on the dark web for trading. This consumer data consists of email address, date of birth, gender, and telephone number. The spread of this information can lead to other cyber crimes. Furthermore, his personal data that is controlled by consumers has the potential for Cyber crimes in the form of (Scaming, Phishing, Malware) and other criminal acts. Keywords: Protection, Consumers, Cyber Crime.
ANALISIS KASUS PERTUKARAN PULAU RUN MALUKU DAN NIEUW AMSTERDAM MANHATTAN SEBAGAI DASAR PEMIKIRAN TERHADAP TEORI KEDAULATAN NEGARA ATAS SUATU WILAYAH BERDASARKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Alisah, Siti; Collin Adi, Pratama
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 2 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v7i2.5631

Abstract

The biggest case of exchange that occurred in 1616 was the exchange of Run Island, which is located in the Banda Maluku archipelago, with Nieuw Amsterdam Manhattan Island in North America. Run Island, which at that time was controlled by the British through the colonial invasion of nations from Europe to nations in Asia, Europe and America, when Run Island was controlled by the British, was not yet controlled by the Dutch, where the Dutch had set foot on the archipelago as colonizers. which has controlled the island of Banda as the largest spice producer in the archipelago. Feeling that the position of the Dutch was threatened by the arrival of the British on the island of Run, the British entered into an agreement with the tribal chiefs on the island of Run as an official statement of surrender, as well as a commitment from the spice traders on the island of Run to sell their spice products to the British trade committee. England decided to seize Nieuw Amsterdam in 1664. During 1665-1667, England and the Netherlands fought for control of the seas and trade routes in the West Indies and East Indies, exchanging the islands of Run and Nieuw Amsterdam through the Treaty of Breda in 1667. In their negotiations, the Dutch were the winners of the war. asked England to allow Run and Suriname to be annexed by the Netherlands, while in exchange Nieuw Amsterdam would remain in British hands. The reason for exchanging the islands of Run and Nieuw Amsterdam was because the Dutch wanted spices in the form of nutmeg. Nutmeg is a spice commodity that in the past was only found on Banda Island, including Run Island. In the context of the Napoleonic war, England attacked the Banda Islands in 1810. In contrast to when the Dutch left Nieuw Amsterdam in 1674 without serious damage, England left the Banda Islands with heavy damage. own nutmeg production in the colonies. This competition also destroyed nutmeg production in the Banda Islands and the Dutch monopoly. Keywords: Sovereignty, Territorial, Natural Resources
Analisis Hukum Undang Undang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Live Shopping Di E-commerce TikTok Shop taufiqurahman, Firman; Alisah, Siti; Rahman, Nur
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 3, No 2 (2024): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v3i2.1430

Abstract

This study evaluates consumer protection in transactions conducted through live Shopping on TikTok Shop, recognizing that while this phenomenon is becoming increasingly popular in Indonesia, it still faces challenges in regulatory implementation. The primary focus of the research is on the conformity of products received by consumers and the responsibilities of business operators, with an analysis of the Consumer Protection Act (UUPK), Government Regulation No. 71 of 2019 (PP PMSE), and the Electronic Information and Transactions Act (UU ITE). Although these regulations provide a solid legal foundation, the study finds that there are still weaknesses in their implementation, particularly in dispute resolution mechanisms and content supervision during live Shopping. Therefore, this research emphasizes the need for additional measures to strengthen consumer protection and offers relevant policy recommendations for the government, business operators, and consumers in the digital era.
Pemanfaatan Drum Bekas Menjadi Tempat Sampah Di Kelurahan Betungan Bentara, Julian; Nasution , Muhammad Fajar; lIlahi, Muhammad Dandi; Alisah, Siti; Sari, Yosita Tri Purnama; Azhari , Diah; Mujiono, Mujiono; Fariadi, Herri
Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jkb.v7i2.854

Abstract

Environmental cleanliness is an important aspect in creating a healthy and comfortable quality of life for the community. One of the main problems that affects cleanliness is ineffective waste management, many people do not have full awareness in disposing of waste in its place, thus causing environmental pollution. To overcome this, the implementation of the 3R principle (reduce, Reuse, Recycle) is the right solution in managing waste sustainably. One effort that can be made is to utilize used drums as economical and environmentally friendly trash bins. This innovation not only reduces waste but also increases public awareness of the importance of maintaining environmental cleanliness. The community welcomes the provision of trash bins in their residential areas.
APPLICATION OF ACTIO INIURIARUM WITH EX ANTE AND EX POST APPROACHES TO LOVE SCAMMING CASES IN INDONESIA Alisah, Siti; Kusuma Putri, Riski Ananda
Hukum Responsif Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v16i2.10663

Abstract

Love scamming is a form of emotional relationship-based crime that develops along with the advancement of information technology. This mode exploits the victim's emotional needs through the manipulation of online romantic relationships for financial gain. Unfortunately, Indonesia's legal system still primarily focuses on material losses and has not adequately accommodated non-material losses, such as honor, self-esteem, and emotional injury. This research employs normative juridical methods, incorporating legislative and conceptual approaches, to examine the potential application of the principle of actio iniuriarum within the context of Indonesian law. This approach not only emphasizes the element of violation of personality rights, but also allows for the award of non-material compensation in the form of solatium. By integrating the ex ante (assessment of risk and malicious intent before harm occurs) and ex post (evaluation of post-breach emotional harm), the study offers a more holistic and adaptive model of legal protection. The results of the study show that actio iniuriarum has the potential to be a relevant alternative mechanism to answer the void of legal protection for digital-based emotional crimes.
Co-Authors Azhari , Diah Bentara, Julian Collin Adi, Pratama Elya Kusuma Dewi Herri Fariadi, Herri Ipik Permana Kusuma Putri, Riski Ananda lIlahi, Muhammad Dandi Mujiono Mujiono Mukarto Siswoyo Nasution , Muhammad Fajar Nur Rahman Nur Rahman, Nur Pratama, Collin Adi Prayitno, Arief Sari, Yosita Tri Purnama Suparman, Omang taufiqurahman, Firman