Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Ketercapaian Smart Environment di SWK Gedebage Rajwa Komalaningtyas; Tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3380

Abstract. With the increasing number of urban problems, the government, in this case as a policy maker, can make policy innovations, which one to use technology. Through the Movement Towards 100 Smart City program created by the Ministry of Information and Technology, Bandung has become one of these cities. SWK Gedebage, which is one of eight SWKs in Bandung that will become the City Service Center (PPK) and a technopolis area or area built based on technology, which is stipulated in the Bandung City RDTR 2015-2035. The main problem in Gedebage SWK is flooding, there is garbage piling up in the Gedebage Main Market which causes clogged drainage, causing flooding on roads, to flooding in settlements and housing. Therefore, this study aims to determine the potential and environmental problems in SWK Gedebage and make an achievement strategy based on smart environment criteria in realizing SWK Gedebage as a Technopolis Area and PPK Gedebage. The analysis used using SWOT with secondary data collection of government documents and primary field findings. The strategy is made in accordance with the criteria contained in the smart environment, Environmental Protection Program (Protection), Waste and Waste Management (Waste), and Responsible Energy Management (energy). The results of the SWOT found that the strategic position was made with the problem of flooding and waste, through improving the management of flood management on the Cinambo River border and improving the management of household waste disposal using technology (Incinerator, recycling, and composting) Abstrak. Semakin banyaknya permasalah perkotaan maka pemerintah yang dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dapat melakukan inovasi kebijakan, salah satunya dengan penggunaan teknologi. Melalui program Gerakan Menuju 100 Smart city yang dibuat oleh Kementrian dan Informasi, Kota Bandung menjadi salah satu kota tersebut. SWK Gedebage yang merupakan satu dari delapan SWK di Kota Bandung yang akan menjadi Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan merupakan kawasan teknopolis atau kawasan yang dibangun berbasis teknologi, yang ditetapkan pada RDTR Kota Bandung 2015-2035. Permasalahan utama di SWK Gedebage adalah banjir, terdapat sampah menumpuk di Pasar Induk Gedebage yang menyebabkan drainase tersumbat sehingga menimbulkan banjir di ruas jalan, sampai dengan banjir di permukiman dan perumahan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan permasalah lingkungan di SWK Gedebage dan membuat strategi ketercapaian berdasarkan kriteria smart environment dalam mewujudkan SWK Gedebage sebagai Kawasan Teknopolis dan PPK Gedebage. Analisis yang digunakan menggunakan SWOT dengan pengumpulan data sekunder dokumen pemerintah dan primer penemuan lapangan. Strategi yang dibuat sesuai dengan kriteria yang terdapat di smart environment, Program Proteksi Lingkungan (Protection), Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste), dan Tata Kelola Energi yang bertanggung jawab (energy). Hasil dari SWOT ditemukan bahwa posisi strategi dibuat dengan permasalahan banjir dan sampah, melalui peningkatan pengelolaan penanganan banjir di sempadan Sungai Cinambo dan peningkatan pengelolaan pembuangan limbah rumah tangga menggunakan teknologi (Incenerator, recycling, dan composting).

Strategi Ketercapaian Smart Environment di SWK Gedebage Rajwa Komalaningtyas; Tarlani Tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. With the increasing number of urban problems, the government, in this case as a policy maker, can make policy innovations, which one to use technology. Through the Movement Towards 100 Smart City program created by the Ministry of Information and Technology, Bandung has become one of these cities. SWK Gedebage, which is one of eight SWKs in Bandung that will become the City Service Center (PPK) and a technopolis area or area built based on technology, which is stipulated in the Bandung City RDTR 2015-2035. The main problem in Gedebage SWK is flooding, there is garbage piling up in the Gedebage Main Market which causes clogged drainage, causing flooding on roads, to flooding in settlements and housing. Therefore, this study aims to determine the potential and environmental problems in SWK Gedebage and make an achievement strategy based on smart environment criteria in realizing SWK Gedebage as a Technopolis Area and PPK Gedebage. The analysis used using SWOT with secondary data collection of government documents and primary field findings. The strategy is made in accordance with the criteria contained in the smart environment, Environmental Protection Program (Protection), Waste and Waste Management (Waste), and Responsible Energy Management (energy). The results of the SWOT found that the strategic position was made with the problem of flooding and waste, through improving the management of flood management on the Cinambo River border and improving the management of household waste disposal using technology (Incinerator, recycling, and composting). Abstrak. Semakin banyaknya permasalah perkotaan maka pemerintah yang dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dapat melakukan inovasi kebijakan, salah satunya dengan penggunaan teknologi. Melalui program Gerakan Menuju 100 Smart city yang dibuat oleh Kementrian dan Informasi, Kota Bandung menjadi salah satu kota tersebut. SWK Gedebage yang merupakan satu dari delapan SWK di Kota Bandung yang akan menjadi Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan merupakan kawasan teknopolis atau kawasan yang dibangun berbasis teknologi, yang ditetapkan pada RDTR Kota Bandung 2015-2035. Permasalahan utama di SWK Gedebage adalah banjir, terdapat sampah menumpuk di Pasar Induk Gedebage yang menyebabkan drainase tersumbat sehingga menimbulkan banjir di ruas jalan, sampai dengan banjir di permukiman dan perumahan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan permasalah lingkungan di SWK Gedebage dan membuat strategi ketercapaian berdasarkan kriteria smart environment dalam mewujudkan SWK Gedebage sebagai Kawasan Teknopolis dan PPK Gedebage. Analisis yang digunakan menggunakan SWOT dengan pengumpulan data sekunder dokumen pemerintah dan primer penemuan lapangan. Strategi yang dibuat sesuai dengan kriteria yang terdapat di smart environment, Program Proteksi Lingkungan (Protection), Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste), dan Tata Kelola Energi yang bertanggung jawab (energy). Hasil dari SWOT ditemukan bahwa posisi strategi dibuat dengan permasalahan banjir dan sampah, melalui peningkatan pengelolaan penanganan banjir di sempadan Sungai Cinambo dan peningkatan pengelolaan pembuangan limbah rumah tangga menggunakan teknologi (Incenerator, recycling, dan composting).

Evaluasi Implementasi Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Aldrieva Audria Araminta Enoch; tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In general, this study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of socio-economic management due to the Covid-19 pandemic that has been carried out by the government. The impact of the Covid-19 pandemic which can simultaneously reduce the economy makes the government have to take the right and fast decisions. Indonesia was able to soften the Covid-19 pandemic through the PEN program which has become the center of attention of several countries, such as America. Bandung is the city with the highest population density on the island of Java and the performance of the Bandung city government is ranked first in accelerating the handling of Covid-19. The research method uses qualitative research methods. The data analysis used by the researcher is Comparative Analysis and LFA (Logical Framework Analysis). Evaluation of the results of the implementation of the handling of social impacts in the City of Bandung shows that the handling carried out by the government has not been optimal in dealing with problems caused by the Covid-19 pandemic. This is due to government decision-making that hampers economic growth, limited use of technology, and limited health services. Abstrak. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan penanganan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah. Dampak pandemi Covid-19 yang mampu menurunkan perekonomian secara serentak membuat pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Indonesia mampu melunakan pandemi Covid-19 melalui program PEN menjadi pusat perhatian beberapa negara, seperti Amerika. Kota bandung merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di pulau jawa dan kinerja pemerintah kota bandung menduduki peringkat pertama dalam percepatan penanganan Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Komparatif dan LFA (Logical Framefork Analysis). Evaluasi terhadap hasil capaian dari implementasi penanganan dampak sosial Kota Bandung menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah belum optimal dalam menangani permasalahan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan pemintah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, adanya keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan layanan kesehatan yang terbatas.

Development of Sirah Cai Cipelang Tourist Destination on A Regional Based on Village Own Enterprise (BUMDES) Empowerment Tarlani Tarlani
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 1, (Juni 2023) [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i1.2228

The development of village tourist destinations can accelerate the transformation of the rural economy from 'low value added' status to 'high value added' which impacts expanding employment opportunities, increasing income, and family economic resilience. Cipamekar Village, Sumedang Regency has great potential to become a regional tourist destination, considering the existence of spring and agro-tourism tourist destinations that are easily accessible to the people of West Java when Cisumdawu Toll Road is already operating. Therefore, it is necessary to have a process of empowering BUMDes Tirta Mekar so that the development of sirah cai cipelang tourist destinations uses scientific and innovative approaches. The methodology is carried out by looking directly at BUMDes-BUMDes that have successfully managed their tourist areas to be used as a reference in the development of BUMDes in managing sirah cai cipelang tourism.

Peluang yang Dapat Diraih oleh Desa Patimban dari Pembangunan Pelabuhan Patimban Ahmad Gozali; Tarlani; Ernawati
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrpwk.v3i1.1963

Abstract. Infrastructure development is one of the pillars of the state capital. The efforts made by the government in the National Strategic Project are the development of the Rebana Triangle Area. This development is expected to become the center of an industrial area in West Java with an area of 54,000 ha. The construction of the Patimban Port project is one of the government's strategies in reducing capacity at the Tanjung Priok Port. The development of Patimban Port is planned to use 542 ha of land in Patimban, with details of 300 ha of land and 242 ha of sea reclamation. Seeing the enormous potential and opportunities that exist at the Patimban port, the local government needs special efforts to prepare superior human resources so that they can respond to the opportunities that come from the presence of the Patimban port. to see readiness, this study uses the Community Readiness Model (CRM) method. From the results of the analysis, it can be seen that the opportunities from the Patimban port can be utilized by the local community and from the perspective of the readiness of the government and the local community. Abstrak. Perkembangan infrastruktur menjadi salah satu sebagai penyangga ibukota negara. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional yaitu pengembangan Kawasan Segitiga. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi sentra Kawasan industri di Jawa Barat dengan luas 54,000 ha. Pembangunan proyek Pelabuhan Patimban merupakan salah satu dari strategi pemerintah dalam mengurangi kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pembangunan pelabuhan patimban direncanakan menggunakan lahan di patimban seluas 542 ha dengan detailnya 300 ha daratan dan 242 ha reklamasi laut. Melihat begitu besarnya potensi dan peluang yang ada di pelabuhan patimban, pemerintah setempat perlu adanya upaya khusus dalam menyiapkan SDM yang unggul agar dapat menjawab peluang dari hadirnya pelabuhan patimban. untuk melihat kesiapan, penelitian ini menggunakan metode Community Readiness Model (CRM). Dari hasil analisis dapat dilihat peluang dari pelabuhan patimban yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat serta melihat dari sisi kesiapan pemerintah dan masyarakat setempat.

Indikator Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dalam Merespon Era Revolusi Industri 4.0 Tarlani Tarlani; Saraswati Saraswati; Lely Syiddayul Akliyyah; Lulik Fullela R; Haifa Aulia Shoobiha Dananjaya
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 19, No 3 (2023): JPWK Volume 19 No. 3 September 2023
Publisher : Universitas Diponegoro, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v19i3.41081

Konsekuensi dari revolusi Industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini adalah digitalisasi. Era dimana teknologi digital akan berdampak pada hilangnya sebagian banyak jenis pekerjaan di dunia. Terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19, banyak usaha-usaha yang akhirnya merugi bahkan mengakhiri kegiatan bisnisnya. Desa menjadi salah satu harapan utama dari aktivitas ekonomi namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dari ekonomi desa. Kehadiran lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa merupakan sebuah harapan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, desa-desa di Indonesia perlu mengembangkan tata kelola BUMDes agar dapat terus bersaing berbagai jenis usahanya di era ekonomi digital. Penelitian fokus pada mengeksplorasi indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tata kelola BUMDes yang merespon era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan yaitu metode deduktif dengan pengumpulan data sekunder dan analisis berupa sintesa dari literatur. Temuan dalam penelitian bahwa tata kelola BUMDes memiliki dimensi dari hulu hingga ke hilir yang meliputi (1) dimensi kebijakan, perencanaan dan kelitbangan, (2) dimensi tata kelola SDM, (3) dimensi tata kelola keuangan dan kesekretariatan, (4) dimensi tata kelola produksi, (5) dimensi tata kelola logistik dan pergudangan, dan (6) dimensi tata kelola pemasaran dan penjualan.

Pengaruh Land Value Capture terhadap Pembiayaan Kawasan Heritage Kota Lama Tangerang Mochamad Rifky Ferbiyandani; Imam Indratno; Tarlani Ernawati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.7440

Abstract. Heritage area located in the City of Tangerang. This area has a lot of history, such as the history of the Chinese nation and the Islamic community that developed since the 80th century. Complex conservation efforts do not accompany this historical character, so gradually the Old City of Tangerang experiences a degradation of historical values; the influencing factor is budget constraints. One way to be observed is by applying land value capture as a measurement instrument in heritage areas through structural equation modeling. This measurement can identify causal relationships obtained from the results of land value capture hypotheses and heritage ecosystems that influence the development of the old Tangerang City area. The final results show a relationship between land value and heritage ecosystem in developing the Kota Lama Tangerang heritage area. The existence of 9 accepted hypotheses indicates this. This research has a novelty in its implementation because the application of land value capture to heritage areas with cases in Indonesia has yet to be carried out by anyone, so this research can contribute to increasing insight into land value capture in a broader scope. Abstrak. Kawasan heritage yang berada di Kota Tangerang. Kawasan ini menyimpan banyak sejarah didalamnya, seperti sejarah bangsa cina dan masyarakat islam yang berkembang sejak abad-80. Karakter sejarah tersebut tidak diiringi dengan upaya pelestarian yang kompleks sehingga lambat laun Kota Lama Tangerang mengalami degradasi value sejarah, faktor yang mempengaruhinya yaitu keterbatasan anggaran. Salah satu cara yang dapat diamati yaitu dengan menerapkan land value capture sebagai instrument pengukuran pada Kawasan heritage melalui pemodelan structural equational modelling. pengukuran ini mampu mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang diperoleh dari hasil hipotesis land value capture dan ekosistem heritage yang berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan kota lama Tangerang. Hasil akhir menunjukan bahwa adanya hubungan antara land value dan ekosistem heritage terhadap pengembangan Kawasan heritage Kota Lama Tangerang. Hal ini ditunjukan dengan adanya 9 hipotesis yang diterima. Penelitian ini memiliki kebaharuan dalam pelaksanaannya, karena penerapan land value capture terhadap Kawasan heritage dengan kasus di Indonesia belum dilakukan oleh siapapun, sehingga penelitian ini mampu berkontribusi terhadap peningkatan wawasan land value capture dalam lingkup yang lebih luas.

Model Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Berbasis Circular Economy Hasna Rofifah; Tarlani Tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.8243

Abstract. In almost all regions in Indonesia, the existence of waste is still a complex problem. Waste management can be referred to as an 'entrance' as well as an 'obstacle' to achieving sustainable development targets. The circular economy model has the advantage of trying to extend the life cycle of a product, raw materials and existing resources so that they can be used as long as possible and have value. The condition of the waste at the Caringin wholesale market greatly influences the quality of the surrounding environment which has caused air pollution due to the accumulation of waste that has not been managed properly, and has a major impact on public health, and flooding in the Caringin wholesale market often occurs during the rainy season. The purpose of this research is "to formulate a circular economy concept-based waste management model in the case study of the Caringin wholesale market". The method used in this study is the mix method. Data collection techniques in this study were interviews, literature studies and observation. The analytical method used is waste generation analysis, stakeholder capacity analysis and descriptive analysis using flowchart symbols. The amount of waste generation at the Caringin wholesale market is 72 tonnes/day, with 71.28 tonnes/day of organic waste and 1.3 tonnes/day of inorganic waste. The waste management scenario produces a simple modeling, a combined scenario is obtained between stakeholders, each of which will process Caringin Main Market waste towards Zero Waste based on a Circular Economy. The profit obtained from waste management is IDR 2,094,150,000/month. Abstrak. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia keberadaan sampah sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang kompleks. Pengelolaan sampah bisa disebut sebagai ‘pintu masuk’ dan juga ‘penghambat’ untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Model Circular economy memiliki kelebihan yaitu berupaya memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada agar dapat dipakai selama mungkin dan memiliki value. Kondisi sampah di pasar induk Caringin ini sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan sekitar yang telah menimbulkan polusi udara akibat penumpukan sampah yang belum terkelola dengan baik, dan berdampak besar pada kesehatan masyarakat, serta banjir di lingkungan pasar induk Caringin sering terjadi ketika musim hujan. Tujuan dari penelitian ini yaitu “Merumuskan model pengelolaan sampah berbasis konsep circular economy pada studi kasus pasar induk Caringin“. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, studi literatur dan observasi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis timbulan sampah, analisis kemampuan stakeholder serta analisis deskriptif dengan symbol flowchart. Jumlah timbulan sampah di pasar induk caringin adalah 72 ton/hari dengan 71,28 ton/hari sampah organik dan 1,3 ton/hari anorganik. Skenario pengelolaan sampah menghasilkan pemodelan sederhana, didapatkan skenario gabungan antar stakeholder yang masing-masing nya akan mengolah sampah Pasar Induk Caringin menuju Zero Waste yang berbasis Circular Economy. Keuntungan yang didapatkan dari adanya pengelolaan sampah adalah sebesar Rp2.094.150.000/bulan.

Kesiapan Desa Cipamekar Menuju Desa Wisata di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Nurlina Aswad; Tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.8595

Abstract.Cipamekar Village has potential village potential and is included in the group of tourism village plans in Sumedang Regency that will be developed. But with the problems that occurred in Cipamekar Village related to village tourism that is being developed, it will affect the development plans for Cipamekar Village as a tourist village in Sumedang Regency, namely village institutions that still do not have village regulations related to village tourism, human resources, regarding funding, lack of village community participation, there are parties who refuse, and there is no collaboration with investors/third parties. The purpose of this research is to identify the readiness of both the village government and the people of Cipamekar Village to go to a tourist village in the hope of improving the village economy, especially the village community. In this study using a quantitative approach method. Data collection methods were carried out by means of interviews, questionnaires, and observation. Data analysis in this study used a scoring analysis using a Likert scale. The average value of the village government readiness assessment is 70.30%. The average value of the village community readiness assessment is 56.80%. So, it can be concluded that the village government is ready to become a tourist village, while the village community is still not ready. Abstrak. Desa Cipamekar memiliki potensi desa yang potensial dan termasuk ke dalam kelompok rencana desa wisata di Kabupaten Sumedang yang akan dikembangkan. Tetapi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Cipamekar terkait dengan wisata desa yang sedang dikembangkan akan mempengaruhi terhadap rencana pengembangan Desa Cipamekar sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Sumedang yaitu kelembagaan desa yang masih belum mempunyai peraturan desa terkait wisata desa, sumber daya manusia, perihal pendanaan, kurangnya partisipasi masyarakat desa, terdapat pihak-pihak yang menolak, dan belum adanya kerja sama dengan investor/pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesiapan baik dari pihak pemerintah desa dan masyarakat Desa Cipamekar untuk menuju desa wisata dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian desa terkhusus masyarakat desa. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis skoring yang menggunakan skala likert. Nilai rata-rata penilaian kesiapan pemerintah desa adalah 70,30%. Nilai rata-rata penilaian kesiapan masyarakat desa adalah 56,80%. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah siap dalam menuju desa wisata sedangkan masyarakat desa masih belum siap.

Kesiapan Masyarakat Kecamatan Langgam terhadap Pembangunan Kawasan Techno Park Pelalawan Azzi Muhammad Arkan; Tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.8734

Abstract. One of the 100 Techno Parks that have been planned by the central government is in Pelalawan Regency in which a palm oil downstream industry will be built and making the Pelalawan Techno Park is largest Techno Park Area in Indonesia today with an area of 4.380 hectares, this is in accordance with the potential owned by Pelalawan Regency, namely oil palm as its mainstay commodity. Development is closely related to the readiness of the community, in this case the readiness of the community in Langgam District in facing the development of the Pelalawan Techno Park Area. If the community is not ready to face the existing development, it will affect the condition of the community itself. This studi used a quantitative approach with analysis of community readiness model (CRM) which was used to identify the level of community readiness in Langgam District through interviews with 11 key respondents. This study uses a quantitative approach with descriptive statistical analysis to identify the impacts arising from the development of the Techno Park Area and analysis of the community readiness model (CRM) which is used to identify the level of community readiness in Langgam District. Based on the results of the analysis that has been carried out, readiness of community in Langgam District for development of Pelalawan Techno Park Area is at level 6 of 9 levels of community readiness, initation. In initation stage marked by existence of sufficient information abaout effort is available at least most of the community has basic knowledge of the effort, the leader plays a key role in planning the effort, the community begins to get involved in handling existing problems because it is their responsibilitu, the resource used to support new efforts obtained, but tis action that have been taken and are ongoing are still seen as new ventures. Abstrak. Salah satu dari 100 Techno Park yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat berada di Kabupaten Pelalawan yang didalamnya akan dibangun industri hilirisasi kelapa sawit dan menjadikan Techno Park Pelalawan sebagai Kawasan Techno Park terluas di Indonesia saat ini dengan luas wilayah mencapai 4.380 hektar, hal tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan yaitu kelapa sawit sebagai komoditi andalannya. Pembangunan erat kaitannya dengan kesiapan masyarakat dalam hal ini kesiapan masyarakat di Kecamatan Langgam dalam menghadapi pembangunan Kawasan Techno Park Pelalawan. Jika masyarakat tidak siap menghadapi pembangunan yang ada, maka akan mempengaruhi kondisi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan masyarakat di Kecamatan Langgam terdahap pembangunan Kawasan Techno Park Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan analisis community readiness model (CRM) yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan masyarakat di Kecamatan Langgam melalui wawancara kepada 11 responden kunci. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kesiapan masyarakat di Kecamatan terhadap pembangunan Kawasan Techno Park Pelalawan berada pada tingkatan ke 6 dari 9 tingkat kesiapan masyarakat yaitu initiation. Tahap initiation ditandai dengan keberadaan informasi mengenai upaya sudah cukup tersedia setidaknya sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan dasar akan upaya, pemimpin berperan kunci untuk merencanakan upaya, masyarakat mulai terlibat dalam penanganan masalah yang ada karena merupakan tanggung jawab mereka, sumber daya yang digunakan untuk mendukung upaya baru diperoleh, namun tindakan yang telah dilakukan dan sedang berlangsung masih dipandang sebagai usaha yang baru.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search