Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Strategi Ketercapaian Smart Environment di SWK Gedebage Rajwa Komalaningtyas; Tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3380

Abstract

Abstract. With the increasing number of urban problems, the government, in this case as a policy maker, can make policy innovations, which one to use technology. Through the Movement Towards 100 Smart City program created by the Ministry of Information and Technology, Bandung has become one of these cities. SWK Gedebage, which is one of eight SWKs in Bandung that will become the City Service Center (PPK) and a technopolis area or area built based on technology, which is stipulated in the Bandung City RDTR 2015-2035. The main problem in Gedebage SWK is flooding, there is garbage piling up in the Gedebage Main Market which causes clogged drainage, causing flooding on roads, to flooding in settlements and housing. Therefore, this study aims to determine the potential and environmental problems in SWK Gedebage and make an achievement strategy based on smart environment criteria in realizing SWK Gedebage as a Technopolis Area and PPK Gedebage. The analysis used using SWOT with secondary data collection of government documents and primary field findings. The strategy is made in accordance with the criteria contained in the smart environment, Environmental Protection Program (Protection), Waste and Waste Management (Waste), and Responsible Energy Management (energy). The results of the SWOT found that the strategic position was made with the problem of flooding and waste, through improving the management of flood management on the Cinambo River border and improving the management of household waste disposal using technology (Incinerator, recycling, and composting) Abstrak. Semakin banyaknya permasalah perkotaan maka pemerintah yang dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dapat melakukan inovasi kebijakan, salah satunya dengan penggunaan teknologi. Melalui program Gerakan Menuju 100 Smart city yang dibuat oleh Kementrian dan Informasi, Kota Bandung menjadi salah satu kota tersebut. SWK Gedebage yang merupakan satu dari delapan SWK di Kota Bandung yang akan menjadi Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan merupakan kawasan teknopolis atau kawasan yang dibangun berbasis teknologi, yang ditetapkan pada RDTR Kota Bandung 2015-2035. Permasalahan utama di SWK Gedebage adalah banjir, terdapat sampah menumpuk di Pasar Induk Gedebage yang menyebabkan drainase tersumbat sehingga menimbulkan banjir di ruas jalan, sampai dengan banjir di permukiman dan perumahan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan permasalah lingkungan di SWK Gedebage dan membuat strategi ketercapaian berdasarkan kriteria smart environment dalam mewujudkan SWK Gedebage sebagai Kawasan Teknopolis dan PPK Gedebage. Analisis yang digunakan menggunakan SWOT dengan pengumpulan data sekunder dokumen pemerintah dan primer penemuan lapangan. Strategi yang dibuat sesuai dengan kriteria yang terdapat di smart environment, Program Proteksi Lingkungan (Protection), Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste), dan Tata Kelola Energi yang bertanggung jawab (energy). Hasil dari SWOT ditemukan bahwa posisi strategi dibuat dengan permasalahan banjir dan sampah, melalui peningkatan pengelolaan penanganan banjir di sempadan Sungai Cinambo dan peningkatan pengelolaan pembuangan limbah rumah tangga menggunakan teknologi (Incenerator, recycling, dan composting).
Strategi Ketercapaian Smart Environment di SWK Gedebage Rajwa Komalaningtyas; Tarlani Tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.676 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.4145

Abstract

Abstract. With the increasing number of urban problems, the government, in this case as a policy maker, can make policy innovations, which one to use technology. Through the Movement Towards 100 Smart City program created by the Ministry of Information and Technology, Bandung has become one of these cities. SWK Gedebage, which is one of eight SWKs in Bandung that will become the City Service Center (PPK) and a technopolis area or area built based on technology, which is stipulated in the Bandung City RDTR 2015-2035. The main problem in Gedebage SWK is flooding, there is garbage piling up in the Gedebage Main Market which causes clogged drainage, causing flooding on roads, to flooding in settlements and housing. Therefore, this study aims to determine the potential and environmental problems in SWK Gedebage and make an achievement strategy based on smart environment criteria in realizing SWK Gedebage as a Technopolis Area and PPK Gedebage. The analysis used using SWOT with secondary data collection of government documents and primary field findings. The strategy is made in accordance with the criteria contained in the smart environment, Environmental Protection Program (Protection), Waste and Waste Management (Waste), and Responsible Energy Management (energy). The results of the SWOT found that the strategic position was made with the problem of flooding and waste, through improving the management of flood management on the Cinambo River border and improving the management of household waste disposal using technology (Incinerator, recycling, and composting). Abstrak. Semakin banyaknya permasalah perkotaan maka pemerintah yang dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dapat melakukan inovasi kebijakan, salah satunya dengan penggunaan teknologi. Melalui program Gerakan Menuju 100 Smart city yang dibuat oleh Kementrian dan Informasi, Kota Bandung menjadi salah satu kota tersebut. SWK Gedebage yang merupakan satu dari delapan SWK di Kota Bandung yang akan menjadi Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan merupakan kawasan teknopolis atau kawasan yang dibangun berbasis teknologi, yang ditetapkan pada RDTR Kota Bandung 2015-2035. Permasalahan utama di SWK Gedebage adalah banjir, terdapat sampah menumpuk di Pasar Induk Gedebage yang menyebabkan drainase tersumbat sehingga menimbulkan banjir di ruas jalan, sampai dengan banjir di permukiman dan perumahan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan permasalah lingkungan di SWK Gedebage dan membuat strategi ketercapaian berdasarkan kriteria smart environment dalam mewujudkan SWK Gedebage sebagai Kawasan Teknopolis dan PPK Gedebage. Analisis yang digunakan menggunakan SWOT dengan pengumpulan data sekunder dokumen pemerintah dan primer penemuan lapangan. Strategi yang dibuat sesuai dengan kriteria yang terdapat di smart environment, Program Proteksi Lingkungan (Protection), Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste), dan Tata Kelola Energi yang bertanggung jawab (energy). Hasil dari SWOT ditemukan bahwa posisi strategi dibuat dengan permasalahan banjir dan sampah, melalui peningkatan pengelolaan penanganan banjir di sempadan Sungai Cinambo dan peningkatan pengelolaan pembuangan limbah rumah tangga menggunakan teknologi (Incenerator, recycling, dan composting).
Evaluasi Implementasi Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Aldrieva Audria Araminta Enoch; tarlani
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.214 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.4196

Abstract

Abstract. In general, this study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of socio-economic management due to the Covid-19 pandemic that has been carried out by the government. The impact of the Covid-19 pandemic which can simultaneously reduce the economy makes the government have to take the right and fast decisions. Indonesia was able to soften the Covid-19 pandemic through the PEN program which has become the center of attention of several countries, such as America. Bandung is the city with the highest population density on the island of Java and the performance of the Bandung city government is ranked first in accelerating the handling of Covid-19. The research method uses qualitative research methods. The data analysis used by the researcher is Comparative Analysis and LFA (Logical Framework Analysis). Evaluation of the results of the implementation of the handling of social impacts in the City of Bandung shows that the handling carried out by the government has not been optimal in dealing with problems caused by the Covid-19 pandemic. This is due to government decision-making that hampers economic growth, limited use of technology, and limited health services. Abstrak. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan penanganan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah. Dampak pandemi Covid-19 yang mampu menurunkan perekonomian secara serentak membuat pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Indonesia mampu melunakan pandemi Covid-19 melalui program PEN menjadi pusat perhatian beberapa negara, seperti Amerika. Kota bandung merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di pulau jawa dan kinerja pemerintah kota bandung menduduki peringkat pertama dalam percepatan penanganan Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Komparatif dan LFA (Logical Framefork Analysis). Evaluasi terhadap hasil capaian dari implementasi penanganan dampak sosial Kota Bandung menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah belum optimal dalam menangani permasalahan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan pemintah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, adanya keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan layanan kesehatan yang terbatas.
Development of Sirah Cai Cipelang Tourist Destination on A Regional Based on Village Own Enterprise (BUMDES) Empowerment Tarlani Tarlani
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 1, (Juni 2023) [Accredited Sinta 2] No 10/E/KPT/2019]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i1.2228

Abstract

The development of village tourist destinations can accelerate the transformation of the rural economy from 'low value added' status to 'high value added' which impacts expanding employment opportunities, increasing income, and family economic resilience. Cipamekar Village, Sumedang Regency has great potential to become a regional tourist destination, considering the existence of spring and agro-tourism tourist destinations that are easily accessible to the people of West Java when Cisumdawu Toll Road is already operating. Therefore, it is necessary to have a process of empowering BUMDes Tirta Mekar so that the development of sirah cai cipelang tourist destinations uses scientific and innovative approaches. The methodology is carried out by looking directly at BUMDes-BUMDes that have successfully managed their tourist areas to be used as a reference in the development of BUMDes in managing sirah cai cipelang tourism.
Peluang yang Dapat Diraih oleh Desa Patimban dari Pembangunan Pelabuhan Patimban Ahmad Gozali; Tarlani; Ernawati
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrpwk.v3i1.1963

Abstract

Abstract. Infrastructure development is one of the pillars of the state capital. The efforts made by the government in the National Strategic Project are the development of the Rebana Triangle Area. This development is expected to become the center of an industrial area in West Java with an area of 54,000 ha. The construction of the Patimban Port project is one of the government's strategies in reducing capacity at the Tanjung Priok Port. The development of Patimban Port is planned to use 542 ha of land in Patimban, with details of 300 ha of land and 242 ha of sea reclamation. Seeing the enormous potential and opportunities that exist at the Patimban port, the local government needs special efforts to prepare superior human resources so that they can respond to the opportunities that come from the presence of the Patimban port. to see readiness, this study uses the Community Readiness Model (CRM) method. From the results of the analysis, it can be seen that the opportunities from the Patimban port can be utilized by the local community and from the perspective of the readiness of the government and the local community. Abstrak. Perkembangan infrastruktur menjadi salah satu sebagai penyangga ibukota negara. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional yaitu pengembangan Kawasan Segitiga. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi sentra Kawasan industri di Jawa Barat dengan luas 54,000 ha. Pembangunan proyek Pelabuhan Patimban merupakan salah satu dari strategi pemerintah dalam mengurangi kapasitas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pembangunan pelabuhan patimban direncanakan menggunakan lahan di patimban seluas 542 ha dengan detailnya 300 ha daratan dan 242 ha reklamasi laut. Melihat begitu besarnya potensi dan peluang yang ada di pelabuhan patimban, pemerintah setempat perlu adanya upaya khusus dalam menyiapkan SDM yang unggul agar dapat menjawab peluang dari hadirnya pelabuhan patimban. untuk melihat kesiapan, penelitian ini menggunakan metode Community Readiness Model (CRM). Dari hasil analisis dapat dilihat peluang dari pelabuhan patimban yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat serta melihat dari sisi kesiapan pemerintah dan masyarakat setempat.
Indikator Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dalam Merespon Era Revolusi Industri 4.0 Tarlani Tarlani; Saraswati Saraswati; Lely Syiddayul Akliyyah; Lulik Fullela R; Haifa Aulia Shoobiha Dananjaya
Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol 19, No 3 (2023): JPWK Volume 19 No. 3 September 2023
Publisher : Universitas Diponegoro, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pwk.v19i3.41081

Abstract

Konsekuensi dari revolusi Industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini adalah digitalisasi. Era dimana teknologi digital akan berdampak pada hilangnya sebagian banyak jenis pekerjaan di dunia. Terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19, banyak usaha-usaha yang akhirnya merugi bahkan mengakhiri kegiatan bisnisnya. Desa menjadi salah satu harapan utama dari aktivitas ekonomi namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dari ekonomi desa. Kehadiran lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa merupakan sebuah harapan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, desa-desa di Indonesia perlu mengembangkan tata kelola BUMDes agar dapat terus bersaing berbagai jenis usahanya di era ekonomi digital. Penelitian fokus pada mengeksplorasi indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tata kelola BUMDes yang merespon era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan yaitu metode deduktif dengan pengumpulan data sekunder dan analisis berupa sintesa dari literatur. Temuan dalam penelitian bahwa tata kelola BUMDes memiliki dimensi dari hulu hingga ke hilir yang meliputi (1) dimensi kebijakan, perencanaan dan kelitbangan, (2) dimensi tata kelola SDM, (3) dimensi tata kelola  keuangan dan kesekretariatan, (4) dimensi tata kelola produksi, (5) dimensi tata kelola logistik dan pergudangan, dan (6) dimensi tata kelola pemasaran dan penjualan.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Participatory Planning Gina Puspitasari Rochman Rochman; Lely Syiddatul Akliyah; Irland Fardani; Tarlani Tarlani; Nurcahyo Prabowo Prabowo
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v6i2.2084

Abstract

Pemerintah berupaya meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui kebijakan pengembangan desa wisata. Desa Lamajang merupakan salah satu desa wisata berbasis budaya dan alam yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung sejak tahun 2011. Desa ini memiliki potensi alam dan budaya yang dikembangkan sebagai atraksi wisata. Namun, kegiatan wisata mengalami stagnansi dan pengelolaan tidak berjalan sejak tahun 2017. Pada tahun 2021, pemerintah desa mengaktifkan kembali lembaga pengelola desa wisata yang merupakan mitra utama dalam kegiatan pengabdian ini. Permasalahan mitra dalam pengelolaan desa wisata adalah keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan rencana pengembangan desa wisata. Artikel ini menguraikan proses dan hasil kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra dalam mengelola desa wisata, khususnya dalam proses merencanakan pengembangan desa wisata. Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan participatory planning melalui metode pemetaan potensi dan masalah, serta focus group discussion (FGD). Sementara itu, perumusan strategi pengembangan menggunakan metode analisis SWOT. Kegiatan ini mampu mendorong peningkatan pengetahuan dan pengalaman mitra dalam memahami potensi dan masalah desa, serta merencanakan pengembangan desa wisata di masa mendatang. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan strategi pengembangan desa wisata yang telah disepakati bersama para pemangku kepentingan terkait sektor pariwisata di tingkat desa.