Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Mengoptimalkan Kemampuan Pencari Kerja Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Devra, Desi Devrika
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 6 No. 1 (2022): Penguatan Kapasitas Masyarakat melalui Inovasi Pelayanan, Pendidikan, dan Pembe
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v6i1.900

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam mengoptimalkan kemampuan pencari kerja untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam mengoptimalkan kemampuan pencari kerja untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penataan kelembagaan dan perbaikan sistim pelatihan tenaga kerja. Adapun peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan penataaan kelembagaan dapat dilakukan dengan cara: 1). Meningkatkan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau dengan cara menyerahkan pengelolaannya ke Pemerintah Pusat. 2). Peningkatan program pemagangan dalam negeri. 3). Penyusunan perencanaan tenaga kerja di Provinsi Riau. Sedangkan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan perbaikan sistim pelatihan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara: 1). Pemilihan peserta pelatihan yang tepat dilakukan secara transparan. 2). Penunjukan instruktur pelatihan yang berkualitas. 3). Materi pelatihan yang efektif. 4). Metode pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha.
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA Hertina, Hertina; Akhyar, Khairul; Devra, Desi Devrika
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 1 (2023): Transformasi Digital, Penguatan Kapasitas, dan Akselerasi Pemberdayaan Masyarak
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i1.1316

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur, baik dalam hukum Islam, maupun hukum positif. Di sisi lain, tidak sedikit perkawinan yang tidak dapat dipertahankan dan berujung pada perceraian. Perceraian menyebabkan anak dalam perkawinan menjadi korban, dimana sangat nyata bahwa hak-hak yang diperoleh anak terbatas akibat perceraian. Hak anak yang tidak dipenuhi oleh ayah dapat digugat dalam kasus perceraian. Namun demikian, banyak bapak-bapak yang lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Yudisial. Di sisi lain, upaya hukum pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian belum diatur secara jelas. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur dari berbagai sumber. Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan dan pengaturan kemudian dilakukan analisis isi. Hasil ini menunjukkan bahwa hak anak akibat perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak atas biaya keduanya; upaya hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian yaitu pelaksanaan isi putusan, gugatan perdata di luar perkara perceraian, dan pengalihan tanggung jawab pemenuhan hak anak.
REFORMULASI SISTEM POLITIK YANG ADIL DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN HUKUM NASIONAL Devra, Desi Devrika
Jurnal Pengabdian Kompetitif Vol. 4 No. 2 (2025): Inovasi Teknologi dan Digital untuk Pemberdayaan UMKM dan Desa Mandiri
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/pengabdiankompetif.v4i2.2598

Abstract

The application of Pancasila values in the political system is essential to achieving social justice, with the second principle emphasizing human rights and the fifth principle emphasizing social justice for all citizens. A just political system must be based on the principles of democracy, transparency, and accountability, as regulated by various legal instruments such as Law Number 7 of 2017 on General Elections and Law Number 30 of 2014 on Government Administration. Strengthening national legal resilience requires reforms that include enhancing the capacity of law enforcement agencies and strengthening oversight and accountability, in accordance with Law Number 15 of 2004. This study also highlights the importance of Pancasila-based legal education and public participation in reinforcing national legal resilience. Overall, the study concludes that the implementation of Pancasila values and relevant legal regulations is a key step in establishing a fair and sustainable political system in Indonesia