Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Mengoptimalkan Kemampuan Pencari Kerja Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Devra, Desi Devrika
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 6 No. 1 (2022): Penguatan Kapasitas Masyarakat melalui Inovasi Pelayanan, Pendidikan, dan Pembe
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v6i1.900

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam mengoptimalkan kemampuan pencari kerja untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam mengoptimalkan kemampuan pencari kerja untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penataan kelembagaan dan perbaikan sistim pelatihan tenaga kerja. Adapun peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan penataaan kelembagaan dapat dilakukan dengan cara: 1). Meningkatkan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Riau dengan cara menyerahkan pengelolaannya ke Pemerintah Pusat. 2). Peningkatan program pemagangan dalam negeri. 3). Penyusunan perencanaan tenaga kerja di Provinsi Riau. Sedangkan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam melakukan perbaikan sistim pelatihan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara: 1). Pemilihan peserta pelatihan yang tepat dilakukan secara transparan. 2). Penunjukan instruktur pelatihan yang berkualitas. 3). Materi pelatihan yang efektif. 4). Metode pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha.
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA Hertina, Hertina; Akhyar, Khairul; Devra, Desi Devrika
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 1 (2023): Transformasi Digital, Penguatan Kapasitas, dan Akselerasi Pemberdayaan Masyarak
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i1.1316

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur, baik dalam hukum Islam, maupun hukum positif. Di sisi lain, tidak sedikit perkawinan yang tidak dapat dipertahankan dan berujung pada perceraian. Perceraian menyebabkan anak dalam perkawinan menjadi korban, dimana sangat nyata bahwa hak-hak yang diperoleh anak terbatas akibat perceraian. Hak anak yang tidak dipenuhi oleh ayah dapat digugat dalam kasus perceraian. Namun demikian, banyak bapak-bapak yang lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Yudisial. Di sisi lain, upaya hukum pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian belum diatur secara jelas. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur dari berbagai sumber. Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan dan pengaturan kemudian dilakukan analisis isi. Hasil ini menunjukkan bahwa hak anak akibat perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak atas biaya keduanya; upaya hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian yaitu pelaksanaan isi putusan, gugatan perdata di luar perkara perceraian, dan pengalihan tanggung jawab pemenuhan hak anak.
PENGARUH HOAKS TERHADAP STABILITAS NASIONAL: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Devra, Desi Devrika
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 9 No. 3 (2025): JURNAL DIKLAT REVIEW
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v9i3.2622

Abstract

The spread of hoaxes has become a serious threat to national stability in the digital era. Hoaxes not only disinformation but also contribute to social disintegration, political polarization, horizontal conflict, and economic panic. This study aims to analyze the impact of hoaxes on various aspects of national life and explore the role of Civics Education (PKn) in addressing these threats. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through a literature review of academic sources and government policies. The study results indicate that hoaxes can undermine public trust in state institutions and lead to multidimensional instability. On the other hand, PKn plays a strategic role in equipping citizens with digital literacy, Pancasila values, and critical and ethical attitudes in media use. By integrating digital literacy into the PKn curriculum, society can be more resilient to attacks of false information. This study recommends strengthening character education and legal understanding through PKn to create informed and socially responsible citizens.
REFORMULASI SISTEM POLITIK YANG ADIL DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN HUKUM NASIONAL Devra, Desi Devrika
Jurnal Pengabdian Kompetitif Vol. 4 No. 2 (2025): Inovasi Teknologi dan Digital untuk Pemberdayaan UMKM dan Desa Mandiri
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/pengabdiankompetif.v4i2.2598

Abstract

The application of Pancasila values in the political system is essential to achieving social justice, with the second principle emphasizing human rights and the fifth principle emphasizing social justice for all citizens. A just political system must be based on the principles of democracy, transparency, and accountability, as regulated by various legal instruments such as Law Number 7 of 2017 on General Elections and Law Number 30 of 2014 on Government Administration. Strengthening national legal resilience requires reforms that include enhancing the capacity of law enforcement agencies and strengthening oversight and accountability, in accordance with Law Number 15 of 2004. This study also highlights the importance of Pancasila-based legal education and public participation in reinforcing national legal resilience. Overall, the study concludes that the implementation of Pancasila values and relevant legal regulations is a key step in establishing a fair and sustainable political system in Indonesia
PERAN PANCASILA DALAM MENEKAN DISINTEGRASI BANGSA ATAS POTENSI PERPECAHAN PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT Aini, Syarifah; Devra, Desi Devrika
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 9 No. 3 (2025): JURNAL DIKLAT REVIEW
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v9i3.2691

Abstract

The purpose of this research is to understand the role of Pancasila in suppressing national disintegration, the causes of national disintegration, and the issues related to national disintegration, as it has been found that the topic of national disintegration is always a hot discussion due to its significant impact that can fragment the unity and cohesion of society as the subjects that form an entity known as a state. This type of research is normative and descriptive in nature, and the approach used is a conceptual approach. The data obtained is from library sources and internet media. The source of data used is secondary data. The data collection technique is literature study. The analysis of this research data is qualitative analysis, and it uses deductive reasoning for drawing conclusions. From the research, the conclusion is obtained that the role of Pancasila in suppressing national disintegration is that Pancasila functions as an ideology; ideology serves to provide