Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan Darwis, Muhammad; Hertina, Hertina
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 8 No 02 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB) | DOI: 10.15642/ad.2018.8.02.513-536

Abstract

Abstract: Traditional fishermen are a group of people who hold customs in fishing. They apply the principle of nature created to meet the needs of the people and not to follow desire. Agreement on the positions of small fishermen and traditional fishermen who are free to catch fish in indonesian and malaysian waters has not been agreed. The difference of two countries' views is on the weight of the vessels. Indonesia wants 10 gross ton and malaysia wants 40 gross ton. This definition distinction raises the problem of protection and the rights of traditional fishermen that cause problems in the field. Keywords: Traditional fishermen, borderline, fishing. Abstrak: Nelayan tradisional adalah sekelompok masyarakat yang memegang adat istiadat dalam melakukan penangkapan ikan, menerapkan prinsip alam diciptakan untuk mencukupi kebutuhan, bukan mengikuti keinginan semata. Kesepakatan tentang posisi nelayan kecil dan nelayan tradisional yang bebas melakukan penangkapan ikan pada perairan Indonesia dan Malaysia belum terdapat kesepakatan, perbedaan pandangan dua negara terdapat pada bobot kapal, Indonesia menghendaki 10 Gross Ton dan Malaysia menghendaki 40 Gross Ton. Perbedaan definsi ini menimbulkan permasalahan perlindungan dan hak nelayan tradisional yang menimbulkan permasalahan di lapangan. Kata Kunci: Nelayan tradisional, perbatasan, penangkapan ikan.
The Implementation Of Halal Product Guarantee System For Self-Declare Halal Program In Frontier, Outermost and Least Developed Regions Akbarizan, Akbarizan; Hertina, Hertina; Murhayati, Sri; lestari, fitra lestari
SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri Vol 21, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/sitekin.v21i2.28628

Abstract

The program of self-declare halal certification by the Indonesian Government can increase the community's life level. Self-declare halal can increase people in business sales for the global market and improve the community business unit. In this case, guidance and companion strategy are required until the business actor can obtain halal certification. The data were collected on 20 business actors of MSME in Rupat Island, Bengkalis Regency, using Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) with five indicators covering the commitment and responsibility, material, halal product process, the product, and monitoring and evaluation. The research results showed that the commitment and responsibility indicator is the highest indicator, becoming the priority of companion module proposal making of halal certification at 3T Areas (Least Developed, Frontier, and Outermost) Regions. Further research needs to identify the success factor of the business actors in 3T regions in gaining the halal certification program from the Government.
PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA Hertina, Hertina; Akhyar, Khairul; Devra, Desi Devrika
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 1 (2023): Transformasi Digital, Penguatan Kapasitas, dan Akselerasi Pemberdayaan Masyarak
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i1.1316

Abstract

Perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang diatur, baik dalam hukum Islam, maupun hukum positif. Di sisi lain, tidak sedikit perkawinan yang tidak dapat dipertahankan dan berujung pada perceraian. Perceraian menyebabkan anak dalam perkawinan menjadi korban, dimana sangat nyata bahwa hak-hak yang diperoleh anak terbatas akibat perceraian. Hak anak yang tidak dipenuhi oleh ayah dapat digugat dalam kasus perceraian. Namun demikian, banyak bapak-bapak yang lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Yudisial. Di sisi lain, upaya hukum pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian belum diatur secara jelas. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur dari berbagai sumber. Pengolahan data dilakukan dengan pengecekan dan pengaturan kemudian dilakukan analisis isi. Hasil ini menunjukkan bahwa hak anak akibat perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terbatas pada hak pemeliharaan, hak pendidikan, dan hak atas biaya keduanya; upaya hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian yaitu pelaksanaan isi putusan, gugatan perdata di luar perkara perceraian, dan pengalihan tanggung jawab pemenuhan hak anak.