Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DESA DAN HUKUM ADAT : PERSEPEKTIF NORMATIVITAS DAN SOSIOLOGIS KEINDONESIAAN Muin, Fatkhul; Syahrul Mucharom, Rully
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini menganalisis terhadap eksistensi desa yang merupakan masyarakat hukum adat dan hukum adat yangmemiliki korelasi dan ikatan yang kuat pada masyarakat hukum adat. Berbagai literature berkaitan tentang desa danberbagai aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang desa telah menempatkan desa sebagai basis kekuatan dasar dangarda terdepan dalam menjaga nilai-nilai originalitas lokal (local wisdom). Philosophische grondslag dalam strukturkeyakinan bangsa Indonesia telah menempatkan nilai-nilai tersebut sebagi salah satu soko dasar pembangunanmasyarakat Indonesia. Paradigma yang mendasar desa dan hukum adat sebagai kehidupan masyarakat yangterintegrasi, karena nilai-nilai dasar yang dibangun dalam masyarakat desa adalah nilai-nilai hukum adat yangdiyakini sebagai kakuatan dasar terhadap pembangunan kultur budaya ke-Indonesiaan yang multikulturalisme danpluralisme. Dalam kajian ini menunjukan bahwa desa dan hukum adat merupakan satu kesatuan terintegrasi dalamsistem kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga legitimasi bagi desa dan masyarakat hukum adat merupakan ciridan kekhasan dari nilai-nilai lokalitas yang terbangun secara beriringan. Tujuan penelitian adalah mengkaji sudutpandang relasi antara desa dan hukum adat. kajian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatanfilosofis dan peraturan perundang-undangan..Kata Kunci : Desa, Masyarakat hukum adat dan Hukum adat
Kesiapan User Usaha Coffe Atas Penggunaan Lagu Dan Musik Untuk Mendukung Pengelolaan Royalti Hak Cipta di Kota Serang Dwisvimiar, Inge; Syahrul Mucharom, Rully; Eko Cahyono, Singgih
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i2.35447

Abstract

Musik merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah usaha kafe, khususnya di Kota Serang. Namun walaupun telah ada pengaturannya, masih banyak usaha coffe yang memutar musik tanpa membayar royalti kepada pencipta. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan user usaha coffe atas penggunaan lagu dan musik di Kota Serang kemudian untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan studi keberlakuan hukum. Sumber  data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa usaha kafe di Kota Serang belum siap memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kurangnya pemahaman pengguna, pengelolaan musik yang melibatkan pemutaran musik tanpa membayar royalti, dan pandangan tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar royalti semuanya menunjukkan adanya ketidaksiapan user. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diberikan kendali dan pengaturan terhadap proses penyelesaian pengelolaan royalti di Kota Serang. Besaran royalti yang dibatasi, menurut LMKN, diperuntukkan bagi kafe yang ingin memutar musik.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI FILM YANG DISEBARLUASKAN MELALUI APLIKASI TELEGRAM SELAMA COVID-19: COPYRIGHT PROTECTION OF FILM CINEMATOGRAPHIES DISSEMINATED VIA THE TELEGRAM APPLICATION DURING COVID-19 Dwisvimiar, Inge; Syahrul Mucharom, Rully; Alzafar, Isdal
Journal Presumption of Law Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i1.4815

Abstract

People during the Covid-19 period switched to watching movies from movie theaters to digital by paying application service fees, but not all people want to pay a fee to watch and switch to watching movies through the Telegram application, the movies in the Telegram application are pirated movies. The purpose of the research is: to analyze the protection of cinematographic copyright of films disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic and to explain, legal settlements in cases of violation of cinematographic copyright of films disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic. The research method used is the Normative-Empirical method. The data sources used are secondary data sources primary data sources. Data collection techniques are literature study and interviews.  Data analysis used qualitative data analysis. The result of this study is that, the legal protection of cinematographic films disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic is through the closure of accounts or content based on recommendations from DJKI and then given to Dit PAI Kominfo and will be continued to Telegram with the legal basis of the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information Number 14 of 2015 and Number 26 of 2015 concerning the Implementation of Closing Content and / or Access Rights of Users of Copyright Infringement and / or Related Rights in Electronic Systems. Legal settlement in cases of copyright infringement of cinematographic films disseminated through the Telegram application during the Covid-19 pandemic through the district court for violating Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Article 9 paragraph (1) letter a, letter b, letter e, and / or letter g Jo Article 113 paragraph (3) Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.  ABSTRAK Masyarakat selama masa Covid-19 beralih dalam menonton film dari bioskop menjadi digital dengan membayar biaya layanan aplikasi, namun tidak semua masyarakat ingin membayar sejumlah biaya untuk menonton dan beralih menonton film melalui aplikasi Telegram, film dalam Aplikasi Telegram adalah film hasil pembajakan. Tujuan penelitian adalah: untuk menganalisis perlindungan hak cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemic Covid-19 dan untuk menjelaskan, penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemic Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif-Empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder sumber data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara.  Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa, perlindungan hukum sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemic Covid-19 yaitu melalui penutupan akun atau konten berdasarkan rekomendasi dari DJKI lalu diberikan ke Dit PAI Kominfo dan akan dilanjutkan ke Telegram dengan dasar hukum Peraturan Bersama Menkumham dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik. Penyelesaian hukum dalam kasus pelanggaran Hak Cipta sinematografi film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram selama masa pandemi Covid-19 melalui pengadilan negeri karena melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Jo pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.