Garuda - Garba Rujukan Digital

PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN PENGHUBUNG PERKEBUNAN PT. JEK (JABONTARA EKA KARSA) BERAU-KALIMANTAN TIMUR MUIN, FATKHUL
Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil UPP Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil UPP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.067 KB)

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten initerletak di Tanjung Redeb Di kabupaten inilah terdapat perkebunan kelapa sawit milik PT. JEK (Jabontara Eka Karsa)tepatnya di kecamatan Batu Putih dengan luas wilayah 25.000 hektar. Dengan demikian akan berakibat langsung kepadakebutuhan akan sistem transportasi. Salah satu alternatif pemecahanannya dengan meningkatan fasilitas dan kemampuanjaringan jalan, yaitu dengan merencanakan geometrik jalan tersebut.Unutuk merencanakan Geometrik Jalan Penghubung Perkebunan PT. JEK (Jabontara Eka Karsa) Berau-KalimantanTimur dibutuhkan data geometrik. Data geometrik Jalan tersebut yang didapatkan melalui pengukuran penulis olahmenggunakan rumus-rumus perencanaan geometrik melalui program Microsoft excel dan selanjutnya akan penulisgambarkan dengan menggunakan program Autocad 2007.Jalan tersebut direncanakan sebagai jalan kelas fungsi arteri dengan lebar perkerasan 2 × 3,5 m, kecepatan rencana70 km/jam. Pada alinemen horizontal terdapat 2 (dua) tikungan yaitu PI1 dan PI2. PI1 menggunakan jenis tikungan Full-Circle dengan jari-jari lengkung rencana 900 m dan sudut PI1 sebesar 34° 37’38”. Sedangkan untuk PI2 menggunakan jenistikungan Spiral-Circle-Spiral dengan jari-jari lengkung rencana 200 m dan sudut PI2 sebesar 56° 57’26” Pada alinemenvertikal terdapat 15 PVI. Untuk mendapatkan keseimbanan antara galian dan timbunan.

OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH muin, Fatkhul
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Framework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Republic of Indonesia is divided into provincial regions and districts are divided into, each province, district government gets, the regulated by law. Local authorities at provincial and district levels have different strengths according to the level. With patterns and delegation of authority given to the attributes of the local government is subject to the provisions of Law No. 32 of 2004 on local governments, to organize and manage themselves well with the pattern of decentralization of government policy. In carrying out regional autonomy, which is assisted by the head unit area of each region as part of the elements to run local autonomy. Financial management should be based on the concept of accountability and transparency to the public.Keywords: Local Government and Affairs Division of the Central Government and Local Government

PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN PENGHUBUNG PERKEBUNAN PT. JEK (JABONTARA EKA KARSA) BERAU-KALIMANTAN TIMUR MUIN, FATKHUL; SYAHRUDDIN, ARIE; EDISON, BAMBANG
Jurnal Mahasiswa Teknik Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahasiswa Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.653 KB)

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb Di kabupaten inilah terdapat perkebunan kelapa sawit milik PT. JEK (Jabontara Eka Karsa) tepatnya di kecamatan Batu Putih dengan luas wilayah 25.000 hektar. Dengan demikian akan berakibat langsung kepada kebutuhan akan sistem transportasi. Salah satu alternatif pemecahanannya dengan meningkatan fasilitas dan kemampuan jaringan jalan, yaitu dengan merencanakan geometrik jalan tersebut.

PROSPEK KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BARBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA ERA 4.0 Muin, Fatkhul; Karsa, Pipih Ludia
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8094

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk (1) mengkaji paradigma pembangunan hukum dalam kerangka tujuan negara era industry dan (2) mengelaborasi pembangunan hukum nasional dan partisipasi masyarakat di Era 4.0 Metodologi: Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka secara menyeluruh (holistic). Temuan: Dalam memahami pembangunanÂ hukum, dapat melalui dimensi regulasi dan turunan-turunan regulasi, dimana tinjauan utama pada 3 (tiga) persepktif utama pada konsideran, yaitu pada aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis. Ketiga hal tersebut dapat menjadi landasan dalam pembangunan hukum nasional dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penentuan kebijakan hukum. Kegunaan: Kebijakan sistem pembangunan nasional harus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam industry 4.0 sehingga peran tersebut tidak hanya dijalanan oleh negara. Kebaruan/Orisinalitas: Dalam Era Industri 4.0, peran pembangunan dalam sistem pembangunan nasional tidak hanya bertempu pada negara yang memiliki alat kewenangan, tapi masyarakat juga harus berpartisipasi penuh dalam sistem pembangunan nasional.

PENGEMBANGAN APLIKASI ABSENSI ONLINE SISFOKOL UNTUK MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA KELAS XI TKR A SMK ISLAM SECANG Muin, Fatkhul; Suyitno, Suyitno
Auto Tech: Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo Vol 13, No 02 (2019): JURNAL AUTOTECH
Publisher : Pendidikan Teknik Otomotif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini 1) Bagaimana proses penerapan aplikasi kehadiran Sisfokol digunakan di SMK Islam Secang, 2) Bagaimana tahap penerapan aplikasi kehadiran Sisfokol digunakan di SMK Islam Secang, 3) Bagaimana respon penggunaan aplikasi kehadiran Sisfokol digunakan di SMK Islam Secang, 4) Seberapa besar peningkatan kedisiplinan siswa setelah penerapan aplikasi kehadiran Sisfokol digunakan di SMK Islam Secang.Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan media aplikasi media penunjang pembelajaran dengan metode 4-D. Sampel penelitian yaitu kelas XI TKR A sebanyak 29 orang sebagai kelas eksperimen. Analisis data menggunakan kumpulan referensi materi antara guru dengan siswa dan penyusunan instrument dan pembangan media.Hasil penerapan aplikasi Absensi Online Sisfokol Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas XI TKR A SMK Islam Secang siswa hanya memasukan pin absen pada komputer atau perangkat lain yang terhubung jaringan lokal sekolah secara bersamaan data waktu kehadiran semua siswa terekam dan terekapitulasi secara langsung maksimal dalam hitungan detik wali kelas dapat mengetahui anak didiknya yang memerlukan penanganan, sehingga wali kelas dapat secara langsung memberi motivasi dan bimbingan kepada siswa yang tidak disiplin sesuai dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh aplikasi sisfokol.Kata kunci : Aplikasi Absensi Online, Sisfokol, Hasil penerapan

Politik Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan Muin, Fatkhul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 10 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Kajian ini menganalisis sudut pandang hukum Islam sebagai bagian hukum nasional yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat yang mayoritas Islam. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang merupakan penduduknya beragama Islam dan dianggap memiliki rumpun keturunan yang sama, tetapi pada aspek lainnya bahwa pengaruh hukum di kedua negara memiliki perbedaan, di mana Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Civil Law sedangkan Malaysia dipengaruhi oleh sistem hukum Common Law. Perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi sistem hukum kedua negara, bahkan bukan hanya pada aspek tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi hukum Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945, sedangkan di Malaysia eksistensi hukum Islam dapat masuk melalui pengakuan negara terhadap agama resmi di Malaysia yaitu agama Islam, sesuai artikel 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia.

Synergy Against the Prevention of Terrorism and Understanding Radicalism Muin, Fatkhul; Aspihanto, Aan
Law Research Review Quarterly Vol 3 No 1 (2017): L. Research Rev. Q. (February 2017) "Supervision of Immigration in the Control of
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v3i1.20923

This study analyzes a comprehensive perspective on efforts to prevent terrorism and spread radicalism in Indonesia. Terrorist movements are an issue of primary concern for all elements / steakholders in Indonesia. The handling of these crimes often causes problems in society, with such conditions, it is necessary to prevent efforts to prevent terrorism and understand radicalism which often causes anxiety in the community due to theoretical actions and the spread of radicalism, especially to the younger generation. In efforts to prevent terrorism and radicalism, all elements must be involved. The existence of Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Funding of Terrorism and Presidential Regulation Number 12 of 2012 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 46 of 2010 concerning Terrorism Prevention Agency, institutionally, prevention and non-criminal acts of terrorism can be carried out by state apparatus, but in other aspects active involvement of the community towards the prevention of terrorism and radical understanding in society is needed, because with the active involvement of the community, the level of spread of radical branches and public awareness of the dangers of terrorism for the social life of the community. This study aims to explore the need for synergy of all stakeholders in the prevention of terrorism and the spread of radicalism. This study uses a normative approach.

DESA DAN HUKUM ADAT : PERSEPEKTIF NORMATIVITAS DAN SOSIOLOGIS KEINDONESIAAN Muin, Fatkhul; Syahrul Mucharom, Rully
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kajian ini menganalisis terhadap eksistensi desa yang merupakan masyarakat hukum adat dan hukum adat yangmemiliki korelasi dan ikatan yang kuat pada masyarakat hukum adat. Berbagai literature berkaitan tentang desa danberbagai aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang desa telah menempatkan desa sebagai basis kekuatan dasar dangarda terdepan dalam menjaga nilai-nilai originalitas lokal (local wisdom). Philosophische grondslag dalam strukturkeyakinan bangsa Indonesia telah menempatkan nilai-nilai tersebut sebagi salah satu soko dasar pembangunanmasyarakat Indonesia. Paradigma yang mendasar desa dan hukum adat sebagai kehidupan masyarakat yangterintegrasi, karena nilai-nilai dasar yang dibangun dalam masyarakat desa adalah nilai-nilai hukum adat yangdiyakini sebagai kakuatan dasar terhadap pembangunan kultur budaya ke-Indonesiaan yang multikulturalisme danpluralisme. Dalam kajian ini menunjukan bahwa desa dan hukum adat merupakan satu kesatuan terintegrasi dalamsistem kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga legitimasi bagi desa dan masyarakat hukum adat merupakan ciridan kekhasan dari nilai-nilai lokalitas yang terbangun secara beriringan. Tujuan penelitian adalah mengkaji sudutpandang relasi antara desa dan hukum adat. kajian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatanfilosofis dan peraturan perundang-undangan..Kata Kunci : Desa, Masyarakat hukum adat dan Hukum adat

Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa Muin, Fatkhul
Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 7, No 2 (2023): Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/cdjpmi.v7i2.22550

Surat perjanjian utang-piutang harus disusun dengan jelas, akurat, dan sah secara hukum. Surat perjanjian utang dapat menghasilkan berbagai masalah dan sengketa di masyarakat jika tidak disusun dengan baik atau jika terdapat ketidakpahaman antara pemberi pinjaman dan peminjam. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat, memahami, dan mengelola surat perjanjian utang-piutang dengan benar, sehingga masyarakat dapat terhindar dari sengketa. Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Candisari Mranggen Demak Abdimas menggunakan Metode PKM A-B-C-D. Metode ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu: Analisis (A), Perencanaan (B), Pelaksanaan (C), dan Evaluasi (D) dengan 10 peserta masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan penilaian terkait pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini Mitra Dampingan merasakan peningkatan pengetahuan dan berbagai manfaat.

The Legal Policy Framework for The Management of Development and Rural Spaces After The Entry into Force of The New No. 6 Year 2023 on The Establishment of Government Regulations to Replace The Law No. 2 Year 2022 on The Creation of Jobs to Become a Law Muin, Fatkhul
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The spatial policy is a key instrument in creating the use of the spaces that exist in Indonesia, ranging from the level of central government, provincial government, district government to the village level. Spatial law policy, generally at the most basic level, where the village has a strategic role in the space management framework. In accordance with article 48 of the Act No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulations to Replace the Law No. 2 of 2022 on the Creation of Works into Law, that the Rural Area Design is directed to: 1) empowerment of rural communities; 2) defence of the quality of local environment and the Territories supported by it; 3) conservation of natural resources; 4) preservation of local cultural heritage; 5) defense of perennial agricultural land for food sustainability; and 6) maintenance of the balance of rural-urban development. The basic concept of rural spatial planning is oriented towards the interests of empowerment of society. In this study analyzes related to the village spatial law policy in a legal perspective. By using normative law research.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search