Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEKERJAAN RUMAH TANGGA MELALUI PELATIHAN KERAJINAN PAYET DIKELULRAHAN SUMURBROTO KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG Anthin Lathifah; Briliyan Ernawati; Heny Yuningrum
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 15 No. 1 Tahun 2015
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Pengabdian masyarakat dengan melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan penting dilakukan, karena tuntutan keadaan seringkali menjadikan perempuan dari keluarga miskin hanya menjadi pekerja yang menghasilkan upah tidak maksimal sepertihalnya ibu-ibu pekerja rumah tangga di wilayah Kelurahan Sumurboto. Oleh karenanya pemberdayaan dengan pelatihan kreasi payeting dan memasak makanan ringan diharapkan akan meningkatkan keadaan ekonomi keluarga mereka. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metoda partisipatif dengan pendampingan dalam melakukan implemetasi pelatihan kreasi payeting dan memasak selama 7 kali pertemuan.Adapun hasil pelatihan yang telah dilakukan, diawali dengan penyadaran konsep peran, pengarahan dan pemberian materi manajemen pemberdayaan ekonomi keluarga, model-model payet, alat-alat yang dibutuhkan untuk melalukan kerajinan payeting, teknik mempola, teknik pemasangan payet, hingga praktek membuat payet di atas kerudung, di bajunya masing-masing yang broklat dan variasi lainnya sudah dilakukan. Di samping itu latihan memasak dilakukan juga agar para pekerja rumah tangga kreatif dalam menggunakan waktu mereka di rumah. Latihan memasah dilakukan dari bahan yang murah yaitu roti dari bahan dasar tahu, serta nughet dari bahan dasar tempe. Dengan pelatihan itu melahirkan perempuan pekerja home industri yang lebih kreatif.

From Qitāl to Difā’: The Meaning and Behavior of Jihad according to Jihadists in Semarang City Anthin Lathifah
Al-Ahkam Volume 28, Nomor 1, April 2018
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

This paper describes the meaning and act of religion-based jihad according to some jihadists in Semarang city. Insisting that the real meaning of Jihad is qitāl (war, to fight) as said by the verse “La hukma Illa lillah” and hadith “faqtulū haythu wajadtumūhum” they, however, still propose another jihad called difā’ (defensive, to survive) for people who cannot meet the requirement of qitāl. The different act of jihad emerges because of its different factors behind such as social, economy, politics, psychology and others. The shift from qitāl to difā’ takes place by the process of humanizing the jihadists using: 1) personal approach by their morally closest men; 2) basic need approach such as economy, existency and peace; 3) religious approach by understanding that what they do is to fully adhere to Islam (kaffah); 4) emotional approach by caring and giving them empathy; 5) social approach by building solidarity to help their comrades.[]Artikel ini mendeskripsikan makna dan perilaku jihad dari para pelaku jihad berbasis agama di Kota Semarang. Makna jihad yang sebenarnya bagi mereka adalah qitāl sebagaimana ayat “la hukma illa lillah” dan hadits “faqtulū haythu wajadtumūhum”, namun jihad difā’ dapat dilakukan bagi yang tidak memenuhi syarat jihad qitāl. Perbedaan perilaku jihad terjadi karena perbedaan faktor yang melingkupinya, yakni faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi dan lainnya. Perubahan perilaku jihad (qitāl) menjadi difā’ terjadi karena proses memanusiakan manusia yang dilakukan dengan: 1) pendekatan personil yang dilakukan oleh orang yang dekat secara moril; 2) pendekatan berbasis kebutuhan primer mereka baik ekonomi, eksistensi ataupun rasa aman; 3) pendekatan agama dilakukan dengan memahami apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka melakukan Islam secara kaffah; 4) pendekatan emosional dengan memberi perhatian atau empati; 5) pendekatan sosial dengan membangun solidaritas untuk membantu teman-teman seperjuangannya.

State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java Anthin Lathifah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v15i1.2689

This article discusses interreligious marriage in Central Java, especially in Surakarta, Semarang City and Jepara; places where the policies of stakeholders on judicial system, the role of demographic officials and religious leaders heavily influence each other. The policies of the State Court as an institution authorized to determine interreligious marriage vary from one to another area. For example, the Surakarta State Court receives the petition and establishes interreligious marriage, in contrast to the State Court in Semarang and Jepara which deny the petition of interreligious marriage. It is influenced by several things, namely the understanding of the regulation of marriage laws in Indonesia as well as religious understanding and role of its religious leaders. In the context of state and civil society relations, interreligious couples whose petitions are rejected consider it unfair; even those whose petition is accepted also deem it unfair since they regard their marriage as a civil marriage only, not desired by the state.Artikel ini membahas tentang perkawinan beda agama di Jawa Twngah, khususnya di Surakarta, Kota Semarang dan Kabupaten Jepara, tempat-tempat dimana kebijakan para pemangku kepentingan tentang sistem peradilan, peran pejabat demografik dan pemimpin agama saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menentukan perkawinan beda agama bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pengadilan Negeri Surakarta menerima petisi dan menetapkan perkawinan beda agama, berbeda dengan Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Perbedaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pemahaman agama dan peran para pemimpin agama. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat sipil, pasangan antara agama yang permohonannya ditolak menganggapnya tidak adil; bahkan mereka yang permohonannya diterima juga menganggap itu tidak adil karena mereka menganggap merkawinannya hanyalah perkawinan sipil, yang tidak diinginkan oleh negara.

Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period Anthin Lathifah; Briliyan Ernawati; Anwar Masduki
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i2.155-176

The high number of child marriages during the Covid-19 pandemic period poses problems related to the Islamic legal system in Indonesia. This study aims to describe the problems of the Islamic legal system regarding the phenomenon of child marriages during the pandemic period in Indonesia. This paper is the result of a qualitative research with a socio-legal analysis approach, that is based on Friedman Hayden's legal system theory. The results of the study show that there are three substantial problems with the Islamic legal system, namely: (1) the problem associated with the legal substance where the Marriage Law stipulates the age of a bride to increase from 16 to 19-year-old as contained in article 7 paragraph (1) of the Marriage Law number 16 of 2019, while at the same time it enables child marriages to be carried out through a marital dispensation request, it acknowledges marital vows (ithbat), and there is an absence of legal sanctions for violating the Marriage Law; (2) the problem related to the legal structure of child marriages that is rooted in the formation, enforcement, and development of child marriage law; and (3) the problem of legal culture in relation to the legal behavior of child marriage, unregistered marriages (sirri) for minors, and the lack of social arrangements to promote the culture of marriage at a mature age. Therefore, this paper offers a reconstruction of the Islamic legal system in terms of legal substance, legal structure, and legal culture to minimize child marriage practices in Indonesia.

Distributing Rights, Social Justice, and Managing Conflict of Ahmadis Anthin Lathifah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i2.18289

The freedom of religion recognized as one of a fundamental rights whether in The Indonesian Constitution or international human right principles. However, Ahmadiyya in Indonesia does not recognize as one of religions or belief registered in the national laws, although in its implementation it largely depends on the policy of the local government. This article aims to describe the distribution patterns of rights, social justice, and conflict management for the Ahmadis in Wonosobo. This article is the result of qualitative research with a sosiological and political approach. The data were obtained from interviews and related documents. The analysis used is a descriptive analysis. The results of the study indicates that the distribution of the right of religious freedom towards Ahmadiyya in Wonosobo are realized for four reasons: 1) The Government's commitment to distribute the right of religious freedom for all its citizens with the existence of a local regulation that regulates human rights, including the religious right; 2) Synergic role between the government and the community in managing religious rights; 3) the ability of community leaders and religious leaders to manage, negotiate and solve problems when there is a religious conflict in the community; 4) government and society use communicative and inclusive methods. Therefore the four patterns can be a model in managing religious rights for minorities.

Distributing Rights, Social Justice, and Managing Conflict of Ahmadis Anthin Lathifah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i2.18289

The freedom of religion recognized as one of a fundamental rights whether in The Indonesian Constitution or international human right principles. However, Ahmadiyya in Indonesia does not recognize as one of religions or belief registered in the national laws, although in its implementation it largely depends on the policy of the local government. This article aims to describe the distribution patterns of rights, social justice, and conflict management for the Ahmadis in Wonosobo. This article is the result of qualitative research with a sosiological and political approach. The data were obtained from interviews and related documents. The analysis used is a descriptive analysis. The results of the study indicates that the distribution of the right of religious freedom towards Ahmadiyya in Wonosobo are realized for four reasons: 1) The Government's commitment to distribute the right of religious freedom for all its citizens with the existence of a local regulation that regulates human rights, including the religious right; 2) Synergic role between the government and the community in managing religious rights; 3) the ability of community leaders and religious leaders to manage, negotiate and solve problems when there is a religious conflict in the community; 4) government and society use communicative and inclusive methods. Therefore the four patterns can be a model in managing religious rights for minorities.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search