Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Al-Ahkam Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial El-Mashlahah SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan
Anthin Lathifah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEKERJAAN RUMAH TANGGA MELALUI PELATIHAN KERAJINAN PAYET DIKELULRAHAN SUMURBROTO KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG Anthin Lathifah; Briliyan Ernawati; Heny Yuningrum
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 15 No. 1 Tahun 2015
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.331 KB) | DOI: 10.21580/dms.2015.151.735

Abstract

Pengabdian masyarakat dengan melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan penting dilakukan, karena tuntutan keadaan seringkali menjadikan perempuan dari keluarga miskin hanya menjadi pekerja yang menghasilkan upah tidak maksimal sepertihalnya ibu-ibu pekerja rumah tangga di wilayah Kelurahan Sumurboto. Oleh karenanya pemberdayaan dengan pelatihan kreasi payeting dan memasak makanan ringan diharapkan akan meningkatkan keadaan ekonomi keluarga mereka. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metoda partisipatif dengan pendampingan dalam melakukan implemetasi pelatihan kreasi payeting dan memasak selama 7 kali pertemuan.Adapun hasil pelatihan yang telah dilakukan, diawali dengan penyadaran konsep peran, pengarahan dan pemberian materi manajemen pemberdayaan ekonomi keluarga, model-model payet, alat-alat yang dibutuhkan untuk melalukan kerajinan payeting, teknik mempola, teknik pemasangan payet, hingga praktek membuat payet di atas kerudung, di bajunya masing-masing yang broklat dan variasi lainnya sudah dilakukan. Di samping itu latihan memasak dilakukan juga agar para pekerja rumah tangga kreatif dalam menggunakan waktu mereka di rumah. Latihan memasah dilakukan dari bahan yang murah yaitu roti dari bahan dasar tahu, serta nughet dari bahan dasar tempe. Dengan pelatihan itu melahirkan perempuan pekerja home industri yang lebih kreatif.
From Qitāl to Difā’: The Meaning and Behavior of Jihad according to Jihadists in Semarang City Anthin Lathifah
Al-Ahkam Volume 28, Nomor 1, April 2018
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.931 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2018.18.1.2241

Abstract

This paper describes the meaning and act of religion-based jihad according to some jihadists in Semarang city. Insisting that the real meaning of Jihad is qitāl (war, to fight) as said by the verse “La hukma Illa lillah” and hadith “faqtulū haythu wajadtumūhum” they, however, still propose another jihad called difā’ (defensive, to survive) for people who cannot meet the requirement of qitāl. The different act of jihad emerges because of its different factors behind such as social, economy, politics, psychology and others. The shift from qitāl to difā’ takes place by the process of humanizing the jihadists using: 1) personal approach by their morally closest men; 2) basic need approach such as economy, existency and peace; 3) religious approach by understanding that what they do is to fully adhere to Islam (kaffah); 4) emotional approach by caring and giving them empathy; 5) social approach by building solidarity to help their comrades.[]Artikel ini mendeskripsikan makna dan perilaku jihad dari para pelaku jihad berbasis agama di Kota Semarang. Makna jihad yang sebenarnya bagi mereka adalah qitāl sebagaimana ayat “la hukma illa lillah” dan hadits “faqtulū haythu wajadtumūhum”, namun jihad difā’ dapat dilakukan bagi yang tidak memenuhi syarat jihad qitāl. Perbedaan perilaku jihad terjadi karena perbedaan faktor yang melingkupinya, yakni faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi dan lainnya. Perubahan perilaku jihad (qitāl) menjadi difā’ terjadi karena proses memanusiakan manusia yang dilakukan dengan: 1) pendekatan personil yang dilakukan oleh orang yang dekat secara moril; 2) pendekatan berbasis kebutuhan primer mereka baik ekonomi, eksistensi ataupun rasa aman; 3) pendekatan agama dilakukan dengan memahami apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka melakukan Islam secara kaffah; 4) pendekatan emosional dengan memberi perhatian atau empati; 5) pendekatan sosial dengan membangun solidaritas untuk membantu teman-teman seperjuangannya.
State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java Anthin Lathifah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v15i1.2689

Abstract

This article discusses interreligious marriage in Central Java, especially in Surakarta, Semarang City and Jepara; places where the policies of stakeholders on judicial system, the role of demographic officials and religious leaders heavily influence each other. The policies of the State Court as an institution authorized to determine interreligious marriage vary from one to another area. For example, the Surakarta State Court receives the petition and establishes interreligious marriage, in contrast to the State Court in Semarang and Jepara which deny the petition of interreligious marriage. It is influenced by several things, namely the understanding of the regulation of marriage laws in Indonesia as well as religious understanding and role of its religious leaders. In the context of state and civil society relations, interreligious couples whose petitions are rejected consider it unfair; even those whose petition is accepted also deem it unfair since they regard their marriage as a civil marriage only, not desired by the state.Artikel ini membahas tentang perkawinan beda agama di Jawa Twngah, khususnya di Surakarta, Kota Semarang dan Kabupaten Jepara, tempat-tempat dimana kebijakan para pemangku kepentingan tentang sistem peradilan, peran pejabat demografik dan pemimpin agama saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menentukan perkawinan beda agama bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pengadilan Negeri Surakarta menerima petisi dan menetapkan perkawinan beda agama, berbeda dengan Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Perbedaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pemahaman agama  dan peran para pemimpin agama. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat sipil, pasangan antara agama yang permohonannya ditolak menganggapnya tidak adil; bahkan mereka yang permohonannya diterima juga menganggap itu tidak adil karena mereka menganggap merkawinannya hanyalah perkawinan sipil, yang tidak diinginkan oleh negara.
Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period Anthin Lathifah; Briliyan Ernawati; Anwar Masduki
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i2.155-176

Abstract

The high number of child marriages during the Covid-19 pandemic period poses problems related to the Islamic legal system in Indonesia. This study aims to describe the problems of the Islamic legal system regarding the phenomenon of child marriages during the pandemic period in Indonesia. This paper is the result of a qualitative research with a socio-legal analysis approach, that is based on Friedman Hayden's legal system theory. The results of the study show that there are three substantial problems with the Islamic legal system, namely: (1) the problem associated with the legal substance where the Marriage Law stipulates the age of a bride to increase from 16 to 19-year-old as contained in article 7 paragraph (1) of the Marriage Law number 16 of 2019, while at the same time it enables child marriages to be carried out through a marital dispensation request, it acknowledges marital vows (ithbat), and there is an absence of legal sanctions for violating the Marriage Law; (2) the problem related to the legal structure of child marriages that is rooted in the formation, enforcement, and development of child marriage law; and (3) the problem of legal culture in relation to the legal behavior of child marriage, unregistered marriages (sirri) for minors, and the lack of social arrangements to promote the culture of marriage at a mature age. Therefore, this paper offers a reconstruction of the Islamic legal system in terms of legal substance, legal structure, and legal culture to minimize child marriage practices in Indonesia.
Distributing Rights, Social Justice, and Managing Conflict of Ahmadis Anthin Lathifah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i2.18289

Abstract

The freedom of religion recognized as one of a fundamental rights whether in The Indonesian Constitution or international human right principles. However, Ahmadiyya in Indonesia does not recognize as one of religions or belief registered in the national laws, although in its implementation it largely depends on the policy of the local government. This article aims to describe the distribution patterns of rights, social justice, and conflict management for the Ahmadis in Wonosobo. This article is the result of qualitative research with a sosiological and political approach. The data were obtained from interviews and related documents. The analysis used is a descriptive analysis. The results of the study indicates that the distribution of the right of religious freedom towards Ahmadiyya in Wonosobo are realized for four reasons: 1) The Government's commitment to distribute the right of religious freedom for all its citizens with the existence of a local regulation that regulates human rights, including the religious right; 2) Synergic role between the government and the community in managing religious rights; 3) the ability of community leaders and religious leaders to manage, negotiate and solve problems when there is a religious conflict in the community; 4) government and society use communicative and inclusive methods. Therefore the four patterns can be a model in managing religious rights for minorities.
The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn Lathifah, Anthin; Hapsin, Abu -; Rofiq, Ahmad; Hidayatullah, M. Arief
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.10957

Abstract

The Indonesian state has legal provisions of religious freedom contained in the constitution and its derivatives legislation. This article aims to discuss religious freedom in Indonesian legislation from the perspective of maqāṣid hifẓ al-dīn. This study is the result of qualitative research using a content analysis approach. From the results of the discussion, it is known that the freedom of religion in Indonesian legislation includes freedoms to choose belief (Belief in One Supreme God), to worship, and to express religion. These provisions are in line with hurriyyah al-'i'tiqād Ibn 'Āsyūr and al-ḥurriyyah fī al-dīn al-Zuhailī regarding freedom of worship but are not in accordance with al-Zuhaili's opinion about freedom of belief, an area of personal choice when one may choose to be religious or not. The contradiction occurs because all Indonesian citizens must believe in One and Only God as the first precept of Pancasila and make six religions as religions recognized by the State as contained in Presidential Decree No. 1/1965 (PNPS Act). Therefore, it is necessary to reconstruct the law and values of religious freedom contained in the PNPS Act, especially in its implementation.
Inheritance Law Politics: The Implementation in Muslim-Nonmuslim Families in Southern Thailand Lathifah, Anthin; Briliyan Erna Wati; Mustakama Waeduereh; Nipatimoh Phudaro
El-Mashlahah Vol 15 No 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v15i1.9970

Abstract

The applicable law in a country is determined by the politics, including Muslim-non-Muslim inheritance law applicable in the Southern Thailand region, which is a Muslim-majority region in a Buddhist-majority country. The article aimed to describe the influence of politics in determining the implementation of Muslim-non-Muslim inheritance law in Thailand. The article was the result of socio-legal research with a legal political approach. Primary data sources were obtained from interviews with civil courts, Ulama at the Islamic Religious Council, parties involved in legal assistance in court, and Muslim-non-Muslim families who carry out inheritance law division. Meanwhile, secondary data were obtained from relevant documents. The study showed that the politics in Thailand have implications for the flexibility of inheritance law in Muslim-Non-Muslim families, which consists of three inheritance distribution patterns. First, Optional of the family is free to determine the law used in the inheritance division. This pattern is practiced by the majority pattern implemented in Thailand. Second, compromise, namely the Court and the Islamic Religious Council compromise to determine Muslim-non-Muslim inheritance law. And, Contestation, Islamic law contests with Buddhist law. The pattern of inheritance distribution between Muslim and non-Muslim families in Thailand shows flexibility of the state in implementing civil inheritance law. Also, the position of Islamic family law, especially inheritance law, is considered quite strong.
MANAJEMEN KURIKULUM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM A. Natsir F; Hidayat. HS, Dafid Fajar; Lathifah, Anthin
INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan Vol. 9 No. 2 (2023): INOVATIF September 2023
Publisher : Center for the Research and the Communicator Service of IAI Hasanuddin Pare-Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55148/inovatif.v9i2.772

Abstract

Implementation of Islamic Religious Education (PAI) curriculum management is an effort to make the PAI learning process a success. When the PAI curriculum is managed well, PAI learning objectives will be easily achieved. The research aims to describe PAI learning curriculum management. This research uses a qualitative research approach with the type of library research. The results of the research show that: 1) PAI learning planning is a decision-making process about what must be done to achieve PAI learning objectives are determining effective time and week allocations; Prepare Prota, Promissory Note, Syllabus and RPP; 2) the implementation of the PAI learning curriculum is the ongoing process of teaching and learning in the classroom which is the core of activities in educational institutions. 3) The implementation of the PAI learning curriculum includes three learning stages, namely the introductory or pre-learning stage, the core of learning and the conclusion of PAI learning; 4) evaluation of the PAI learning curriculum is a process for monitoring and assessing the learning process that has been carried out and the abilities of students who have carried out PAI learning activities, both assessing the knowledge, attitudes or behavior and skills of students. Evaluation of the PAI learning curriculum includes two aspects, namely evaluation of learning outcomes and evaluation of the learning process. The PAI learning curriculum evaluation tools include learning outcomes tests, test criteria and types of tests
Co-Authors A. Natsir F Ahmad Rofiq, Ahmad Anwar Masduki Briliyan Erna Wati Briliyan Erna Wati Hapsin, Abu - Heny Yuningrum Hidayat. HS, Dafid Fajar Hidayatullah, M. Arief Mustakama Waeduereh Nipatimoh Phudaro