Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Volkgeist SIGn Journal of Social Science Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Noor, Ganis Vitayanty
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
THE IMPACT OF ACCEPTING NEW STUDENTS WITH THE ZONING SYSTEM ON THE RIGHT TO CHILDREN'S EDUCATION Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 4 No 2 (2020): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.103 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v4i2.579

Abstract

Education is a human right. Everyone has the right to receive educational rights without restrictions. Everyone has the right to get the education and level of education they will attend. The government has an education equalization plan with the issuance of the Minister of Education and Culture Regulation No. 14 of 2018. The Minister of Education and Culture mentioned above applies a zoning system. The Minister of Education and Culture does not rule out the possibility of impacts for prospective students who wish to continue their education. The problem is how the impact of the PPDB zoning system on education rights in Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency. The approach method used is a sociological juridical approach method. PPDB has positive and negative impacts. According to researchers, PPDB is not in accordance with the right to education of children, due to restrictions, the gap in the quality of learning with the same level of difficulty of the National Examination and the same curriculum that applies nationally. Keywords: education rights, children, impact of zoning
PERSEPSI CYBERCOMMUNITY TERHADAP KASUS KIP-K SALAH SASARAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAZHAB FORMAL SOSIOLOGI HUKUM Ahmad, Ridho Sa’dillah; Noor, Ganis Vitayanty; Wijayanti, Siti Nur
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.579

Abstract

ABSTRAKKIP-K merupakan penanda penerima Program Indonesia Pintar yang diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peminat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan salah satu Universitas yang menjembatani program ini adalah Universitas Diponegoro. Namun, beberapa bulan terakhir terdapat unggahan yang menggemparkan dunia maya sehingga memunculkan cybercommumity dalam kasus ini. Kasus yang dimaksud adalah penyalahgunaan program KIP-K yang harusnya untuk mahasiswa yang kurang mampu namun pada lapangannya diterima oleh mahasiswa dalam kategori mampu yang dari itu dianggap oleh cybercommunity sebagai tindakan untuk hodonisme. Penyalahgunaan tersebut memunculkan suatu rumusan masalah dari model Undang-Undang yang dipakai, kuota disetiap tahunnya dari Kemendikbudristek maupun Universitas Diponegoro, dan pendekatan mazhab formal yang dipakai dalam kasus KIP-K salah sasaran tersebut dari reaksi cybercommunity. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif karena bersumber dari beberapa data serta dokumen maupun buku yang menjadi landasannya. Selain itu, jenis yang digunakan dalam metode penelitian ini deskriptif kualitatif yakni menjabarkan sesuatu penelitian dari sunver yang dilakukan secara kualitatif atau dari data-data yang ada.Kata Kunci: KIP-K, Indonesia, Cybercommunity, Mazhab Formal
Itsbat Marriage For Parents Who Die And The Legal Consequences: (Case Study: Ruling Of The Kajen Religious Court Number: 1059/Pdt.G/2022/ Pa Kjn) Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 8 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v8i2.5452

Abstract

A marriage is valid if it is carried out according to religion/belief and is registered, for those who are Muslim it is recorded at the Religious Affairs Office (KUA) while for non-Muslims it is recorded at the Civil Registration Office (Capil). Marriage registration as proof that the marriage has been carried out. If a person cannot prove their marriage, then the husband and wife concerned must submit a request for itsbat marriage to the Religious Court. Legal marriage also has legal consequences for the rights of the wife and children. So what about those whose parents' marriage dies? And what are the legal consequences of the application for itsbat marriage? In this research, the author uses empirical juridical research methods, with the object of research being the decision of the Kajen religious court number: 1059 Pdt.G/2022/PA Kjn and interviews with related parties. For marriages where the parents have passed away, you can still apply for a marriage itsbat to the Religious Court. Applying for a marriage certificate for parents who have died is a contentious matter. Not all applications for marriage itsbat applications will be granted, but it could be in the form of a lawsuit decision to be withdrawn, a decision to be dismissed, a verstek decision, a decision not to be accepted, and a decision to be rejected. The legal consequence of the decision being granted is that the Petitioner/Petitioners can apply for registration of the marriage of their deceased parents to the Religious Affairs Office (KUA) which is the jurisdiction of the Religious Court which examines, hears and decides the case; The applicant/petitioners can make a birth certificate stating the name of their biological father; The Applicant/Applicants have a civil relationship with their biological father and their biological father's family; The Petitioner/Petitioners have the right to their biological father's assets if their biological father dies. Meanwhile, for court decisions other than those that are granted, you do not have rights similar to the rights obtained for decisions that are granted.
Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Hadamean, Join; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9065

Abstract

PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Subkontrak dalam Proyek Konstruksi di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Accountability Gap dan Rekomendasi Penataan Ulang Tanggung Jawab Kontraktor Utama Syafi'udin, Achmad; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9232

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam celah perlindungan hukum (accountability gap) yang dialami pekerja subkontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya akibat lemahnya pertanggungjawaban kontraktor utama terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketidakselarasan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam praktiknya membuka ruang bagi kontraktor utama untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial pekerja subkontrak. Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat sektor konstruksi tercatat menyumbang sekitar 32% dari total kecelakaan kerja nasional, dengan ribuan kasus terjadi setiap tahun dan sebagian besar melibatkan pekerja dengan status hubungan kerja tidak langsung. Studi kasus kegagalan PT Istaka Karya (Persero) menunjukkan dampak sistemik dari accountability gap tersebut, berupa tunggakan upah yang berkepanjangan, kerugian finansial massal bagi subkontraktor, serta penderitaan berantai yang dialami pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada masih bersifat formalistik dan belum responsif terhadap karakter hubungan kerja triangular dalam industri konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip tanggung jawab solidaritas (solidary liability) kontraktor utama melalui amandemen Undang-Undang Jasa Konstruksi, integrasi basis data ketenagakerjaan lintas sektor, serta pembentukan mekanisme retensi khusus untuk perlindungan pekerja, guna mendorong pergeseran paradigma dari perlindungan administratif menuju perlindungan substantif yang berkeadilan.
Telaah Yuridis Kontrak Konstruksi pada Proyek Investasi dengan Porsi Kepemilikan Kontraktor dalam Porsi Investasi Non-Mayoritas Akas, Martika Setyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Wibowo, Dwi Edi; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9273

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kontrak konstruksi pada proyek investasi dengan porsi kepemilikan kontraktor dalam posisi investasi non-mayoritas. Dualitas peran kontraktor sebagai pelaksana konstruksi dan pemegang saham minoritas menimbulkan kompleksitas hukum yang memerlukan pendekatan integratif antara hukum kontrak dan hukum perseroan. Permasalahan yang dikaji meliputi konstruksi yuridis kontrak konstruksi yang tepat, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan, serta perlindungan hukum bagi kontraktor-investor minoritas dalam menghadapi keputusan sepihak pemegang saham mayoritas. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya Pasal 22 sampai Pasal 30, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama Pasal 52, Pasal 61, Pasal 97, Pasal 114, dan Pasal 138, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi yuridis yang tepat memerlukan sinkronisasi antara kontrak konstruksi dengan perjanjian pemegang saham, mekanisme penyelesaian konflik kepentingan melalui pendekatan preventif berupa pembentukan komite independen dan klausul deadlock resolution, serta pendekatan represif melalui mediasi dan arbitrase. Perlindungan hukum komprehensif bagi kontraktor-investor minoritas mencakup hak mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham, menggugat direksi dan komisaris, mengajukan pemeriksaan perseroan, serta penetapan hak veto dalam keputusan strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus yang mengatur dualitas peran kontraktor dalam skema investasi campuran untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proyek infrastruktur.
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Denda Keterlambatan Proyek Sutardi, Husni Munawar; Sami’an, Sami’an; Hadjomuldjadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63599

Abstract

Penjatuhan denda keterlambatan (liquidated damages) merupakan mekanisme hukum yang lazim digunakan dalam kontrak konstruksi di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan. Namun dalam praktiknya, denda sering diterapkan secara otomatis tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu prinsip yang mewajibkan adanya keseimbangan antara pelanggaran, tingkat kesalahan, dan beban sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara teori asas proporsionalitas dan praktik penjatuhan denda di Indonesia, serta merumuskan kerangka evaluasi yang lebih adil dan selaras dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan denda keterlambatan proyek berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, standar kontrak internasional FIDIC, serta putusan penyelesaian sengketa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda di Indonesia cenderung bersifat rigid dan formalistik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus keterlambatan yang terjadi secara bersamaan (concurrent delay) atau yang dipicu oleh pengguna jasa. Dengan mengadopsi penerapan asas proporsionalitas, penjatuhan denda dapat dilakukan secara lebih adil, rasional, serta selaras dengan tujuan kontrak sebagai instrumen keseimbangan kepentingan para pihak.
Dialectics of the Business Judgment Rule and General Principles of Good Administration in Land Acquisition and Permitting for Electricity Sector Infrastructure Wiraantaka, Jaka Adiprasetya; Qadri, Qadri; Aprisaputra, Ronny; Widiatmoko, Ndaru Seto; Noor, Ganis Vitayanty
SIGn Journal of Social Science Vol 6 No 2: Desember 2025 - Mei 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v6i2.588

Abstract

This study examines the legal issues arising from the State Administrative Court’s overlapping jurisdiction over actions by Electricity SOE Directors that possess hybrid characteristics as both private and public entities. The core issue lies in the legal uncertainty surrounding the boundaries of the administrative court’s absolute competence in determining the business discretion of Directors in national strategic projects. Such actions are frequently drawn into the realm of administrative disputes through the expansion of the meaning of the State Administrative Decision. This study aims to analyze the legal standing of SOE Directors, dissect the dialectics between the BJR doctrine and the General Principles of Good Administration in land acquisition and permitting, and formulate norm reconstruction through internal procedural standardization. The research method employed is normative legal research, using the statute and conceptual approaches through prescriptive analysis of nine primary legal instruments and twenty-eight secondary legal materials. The results indicate that integrating BJR into the General Principles of Good Administration is imperative to protect managerial discretion from excessive judicial intervention. A crucial finding in this study emphasizes that the identification of the source of power, whether contractual or regulatory, is the key to determining the qualification of a decision as a private legal act to activate the exception in Article 2 point a of Law Number 9 of 2004. The implications of this study recommend standardizing SOE internal procedures in line with Supreme Court Circular Number 2 of 2019. This is essential to ensure that disputes arising from a breach of contract by the authority remain within the exclusive competence of the civil court. This effort is undertaken to achieve legal certainty in accelerating national energy infrastructure.
Co-Authors Ahmad, Ridho Sa’dillah Akas, Martika Setyo Aprisaputra, Ronny Dwi Edi Wibowo Hadamean, Join Hadjomuldjadi, Sarwono Qadri Qadri, Qadri Sami’an, Sami’an Sarwono Hardjomuljadi Sutardi, Husni Munawar Syafi'udin, Achmad Widiatmoko, Ndaru Seto Wijayanti, Siti Nur Wiraantaka, Jaka Adiprasetya