Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON UNISKA LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JYRS: Journal of Youth Research and Studies Journal of Community Service Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Noblesse Oblige Law Journal Equality: Law and Social Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
Ridho Sa'dillah, Ahmad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING Ridho Sadillah Ahmad; Nabitatus Sa'adah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.76 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i1.1286

Abstract

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang  harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1 Poin (31) UU Keimigrasian. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih kurangnya produk intelijen yang dihasilkan. Padahal produk intelijen tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengambil keputusan. Mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini (early warning) dalam pengamanan keimgrasian secara keseluruhan.
HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN Farida, Any; Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’adillah; Esdarwati, Susila
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.272

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga milik desa dengan fungsi penting untuk menunjang kemajuan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan usahanya menjadi sangat penting untuk memiliki status badan hukum, sehingga dengan leluasa untuk mengelola dan menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi dan keuangan yang lain. Oleh karenanya, percepatan status Badan Hukum ini harus segera dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan sosialisasi (ceramah dan dialog interaktif) juga help desk (konseling) terhadap pengurus BUMDesa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan status dokumen pengajuan statu badan hukum menjadi terverifikasi dan bagi BUMDesa yang belum mengajukan segera mengajukan secara virtual.
KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL ATAS PERUBAHAN BATAS MINIMAL UMUR DALAM MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SAH TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA Ahmad, Ridho Sa’dillah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.516

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dampak kebijakan hukum nasional terhadap perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan yang berdampak pada perspektif hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia selalu mencerminkan dinamika yang melibatkan kepentingan agama, negara, dan perempuan. Latar belakang penelitian ini mencatat keterlibatan agama sebagai pemegang kepentingan dalam membentuk keluarga, sedangkan negara bertanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat. Perempuan, sejak kemerdekaan, berjuang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak konstitusionalnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan nasional menuai kritik terutama terkait Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batasan umur pernikahan. Pasal tersebut dianggap tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat dan menyisakan permasalahan, terutama terkait praktik perkawinan anak. Hal ini menciptakan kekhawatiran terhadap dampak buruk seperti perceraian, kekerasan fisik dan seksual, serta risiko kesehatan. Pasal 7 ayat (1) dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan persamaan kedudukan dalam hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI. Pada tahun 2019, lahirnya Undang-Undang No 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut direspon sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional. Rumusan masalah melibatkan konsep umur pernikahan dalam hukum Islam dan nasional, serta kebijakan hukum terkait perubahan batas minimal umur pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan mencakup konsep umur pernikahan dalam hukum Islam, di mana umur dewasa (baligh) menjadi syarat, namun sulitnya menentukan batasan dan ukuran kedewasaan menjadi perdebatan. Hukum nasional juga memiliki ketidakseragaman dalam menentukan batasan umur dewasa. Kebijakan hukum perubahan batas minimal umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam diwujudkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Perubahan ini diarahkan untuk mencegah perkawinan usia anak, mengembalikan hak-hak perempuan, dan melindungi hak dasar anak. Kesimpulannya, batasan umur pernikahan menjadi unsur penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Perubahan kebijakan hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Kata Kunci : Pernikahan, Perkawinan, Hukum Islam 
PERSEPSI CYBERCOMMUNITY TERHADAP KASUS KIP-K SALAH SASARAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAZHAB FORMAL SOSIOLOGI HUKUM Ahmad, Ridho Sa’dillah; Noor, Ganis Vitayanty; Wijayanti, Siti Nur
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.579

Abstract

ABSTRAKKIP-K merupakan penanda penerima Program Indonesia Pintar yang diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peminat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan salah satu Universitas yang menjembatani program ini adalah Universitas Diponegoro. Namun, beberapa bulan terakhir terdapat unggahan yang menggemparkan dunia maya sehingga memunculkan cybercommumity dalam kasus ini. Kasus yang dimaksud adalah penyalahgunaan program KIP-K yang harusnya untuk mahasiswa yang kurang mampu namun pada lapangannya diterima oleh mahasiswa dalam kategori mampu yang dari itu dianggap oleh cybercommunity sebagai tindakan untuk hodonisme. Penyalahgunaan tersebut memunculkan suatu rumusan masalah dari model Undang-Undang yang dipakai, kuota disetiap tahunnya dari Kemendikbudristek maupun Universitas Diponegoro, dan pendekatan mazhab formal yang dipakai dalam kasus KIP-K salah sasaran tersebut dari reaksi cybercommunity. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif karena bersumber dari beberapa data serta dokumen maupun buku yang menjadi landasannya. Selain itu, jenis yang digunakan dalam metode penelitian ini deskriptif kualitatif yakni menjabarkan sesuatu penelitian dari sunver yang dilakukan secara kualitatif atau dari data-data yang ada.Kata Kunci: KIP-K, Indonesia, Cybercommunity, Mazhab Formal
PENGUATAN REGULASI PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI DUNIA MAYA Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa'dillah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.673

Abstract

ABSTRAK Kejahatan didunia maya marak terjadi pada jaman modern ini sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang memiliki data tersebut. Data pribadi merupakan hak privasi yang wajib dilindungi. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi Walaupun sudah ada sanksi pidana pada Pasal 67,68,69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun belum dapat mengatasi kejahatan tersebut. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang sangat serius.Keterbatasan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi cyber crime membutuhkan Pemerintah dalam melakukan perubahan regulasi perlindungan data pribadi harus dengan persetujuan dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan berbagai perusahaan telekomunikasi dalam memperbaharui peraturan itu untuk memberantas perbuatan cracker yang sering beraksi dan menimbulkan kerugian materi maupun immaterial (moral) para korbannya,supaya banyak orang yang memberikan masukan berupa ide-ide yang sempurna. Hal demikian diharapkan regulasi tersebut untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan atau mencederai masyarakat.. Kata Kunci :Regulasi,Penyalahgunaan Data Pribadi, Penanggulangan
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT TRADISI NYADRAN (STUDI EMPIRIS DI WILAYAH DESA BRONGKOL KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG) Susila, Esdarwati; Rizky Irfan, Hutomo; Lailasari, Ekaningsih; Ridho Sa'dillah, Ahmad; Nur, Hidayah
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 1 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i1.6589

Abstract

Environmental preservation through the Nyadran traditional law is an approach that integrates cultural values ​​and local wisdom in an effort to protect the ecosystem. The nyadran tradition commonly practiced by Javanese people not only functions as a spiritual ritual but also reflects the harmonious relationship between humans and nature. In practice, nyadran involves cleaning the environment, caring for nature, and strengthening communities in protecting natural resources. This writing aims to examine the role of customary law in supporting environmental preservation through the nyadran tradition and its impact on public awareness of the importance of the environment. Keywords: Environmental preservation; the Nyadran;, Traditional Law.
The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort Nirmala Permatasari; Ridho Sa’dillah Ahmad; Lailasari Ekaningsih; Surya Kusuma Wardana; Any Farida
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.4691

Abstract

This study aims to understand the process of investigating drug-related criminal offenses based on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Department. It also seeks to identify the obstacles faced in conducting the investigation of drug crimes based on KUHAP in the Salatiga Police jurisdiction and explore the solutions to these challenges. The research employs both normative juridical and sociological juridical methods, with a descriptive-analytical specification. The population and sampling method includes all objects, phenomena, events, or units that will be studied. Data collection techniques include library research and interviews, and data analysis is qualitative in nature. The steps in investigating drug-related crimes within the jurisdiction of the Salatiga Police Department are fundamentally similar to the investigation of other general criminal offenses, in accordance with KUHAP. The steps taken include: raids and arrests, searches, seizures, securing evidence, securing the crime scene, crime scene processing, evaluation, proof, and case development. Obstacles faced by law enforcement officers in investigating and resolving drug-related crimes in the Salatiga Police jurisdiction include: suspects failing to provide clear statements, witness testimonies that do not support the investigation, and incomplete evidence. Efforts to overcome these obstacles in drug crime investigations include: ensuring suspects provide clear and honest statements about the sequence of events and the drug crime objects involved, which can serve as evidence to uncover the crime; witnesses must cooperate with investigators by providing honest and complete testimonies to facilitate the investigation; investigators should work to find and gather at least two pieces of evidence in uncovering drug-related crimes; and fostering community involvement to assist in revealing drug crimes within the Salatiga Police jurisdiction.
Fixed-Term Employment Agreements Under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Their Relation to Continuous Employment Contracts : A Case Study at PT. Hansol Sadua Indonesia Beliyan Linda Aniyar; Lailasari Ekaningsih; Irfan Rizky Hutomo; Ridho Sa’dillah Ahmad; Susila Esdarwati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.4692

Abstract

This study aims to understand the process of investigating drug-related criminal offenses based on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Department. It also seeks to identify the obstacles faced in conducting the investigation of drug crimes based on KUHAP in the Salatiga Police jurisdiction and explore the solutions to these challenges. The research employs both normative juridical and sociological juridical methods, with a descriptive-analytical specification. The population and sampling method includes all objects, phenomena, events, or units that will be studied. Data collection techniques include library research and interviews, and data analysis is qualitative in nature. The steps in investigating drug-related crimes within the jurisdiction of the Salatiga Police Department are fundamentally similar to the investigation of other general criminal offenses, in accordance with KUHAP. The steps taken include: raids and arrests, searches, seizures, securing evidence, securing the crime scene, crime scene processing, evaluation, proof, and case development. Obstacles faced by law enforcement officers in investigating and resolving drug-related crimes in the Salatiga Police jurisdiction include: suspects failing to provide clear statements, witness testimonies that do not support the investigation, and incomplete evidence. Efforts to overcome these obstacles in drug crime investigations include: ensuring suspects provide clear and honest statements about the sequence of events and the drug crime objects involved, which can serve as evidence to uncover the crime; witnesses must cooperate with investigators by providing honest and complete testimonies to facilitate the investigation; investigators should work to find and gather at least two pieces of evidence in uncovering drug-related crimes; and fostering community involvement to assist in revealing drug crimes within the Salatiga Police jurisdiction.
Safety Inspections of Public Transport Modes in Accordance with Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation at the Service Unit of Type A Terminal in Bawen Ayattullah Khumaini Abdul Rozak; Irfan Rizky Hutomo; Lailasari Ekaningsih; Ridho Sa’dillah Ahmad; Mohammad Tohari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.4693

Abstract

Data collected from various sources indicates that traffic accidents remain a significant issue. The Indonesian National Police's Traffic Corps (Korlantas Polri) claims that the number of accidents across Indonesia has decreased over the past four years. This statement was made by AKBP Hendra Wahyudi, the Head of the Traffic Sub-Directorate, Ditgakkum. According to him, in 2019, the number of accidents reached 116,411 cases, which was higher than the 100,028 cases reported in 2020. In 2021, the number further decreased to 103,645 incidents, and by 2022, only 55,777 accidents had occurred. "The number of fatalities in 2019 reached 25,671, while in 2020 it dropped to 23,529. However, the number of deaths rose again in 2021 to 25,266, and by May 2022, there were already 11,183 fatalities," he emphasized. The primary cause of accidents is generally attributed to driver error. According to the most recent data from 2022, 15,885 accidents were caused by driver inattention, 15,315 by failure to maintain a safe following distance, and the remainder by negligence during turns. The distribution of accident locations is quite varied.
Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement Al Ismariy, Muhammad Nur Karim; Wispriyanti, Luthfi Eka; Ahmad, Ridho Sa’dillah
Damhil Law Journal Volume 4 Issue 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v4i2.2649

Abstract

This study aims to analyze the application of the theory of dignified justice in the regulation and enforcement of laws against online gambling perpetrators in Indonesia. The research also examines the effectiveness of existing regulations and the challenges in their implementation. Using a normative legal approach, this study reviews the applicable legal frameworks, such as Law No. 7 of 1974 on the Regulation of Gambling and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE), which provide a legal basis for addressing online gambling. The findings show that although regulations are in place, their implementation is hindered by technological limitations, a lack of legal awareness, and suboptimal coordination between agencies. The application of the theory of dignified justice, which emphasizes the protection of human rights, has not been fully reflected in the legal policies toward online gambling offenders, particularly in terms of proportional justice. This study recommends improvements in regulations and law enforcement to make them more responsive, transparent, and oriented toward social justice, thereby providing better protection for the public and ensuring dignified law enforcement.
Co-Authors Al Ismariy, Muhammad Nur Karim Any Farida Askamilati, Putri Risky Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Esdarwati, Susila Fahlevi, Muhammad Charles Syahreza Faisal Afda'u Faisal Afda’u Farida, Any Fatmawati, Anna Ganis Vitayanty Noor Hermastita Sekar Ayu Asmara Husnia Hilmi Wahyuni Indra Retnowati Irfan Rizky Hutomo Irfantoro, Fery Ismariy, Muhammad Nur Karim Al Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Luthfi Eka Wispriyanti Melinda, Elvina Mohammad Tohari MUCHAMMAD FAIZIN Muhammad Nur Karim Al Ismariy Nabitatus Sa’adah Nirmala Permatasari Noor, Ganis Vitrayanty Nur, Hidayah Puspaningtyas, Dyah Ayu Retnowati, Indra Saputri, Nova Ana Sufa, Shaine Veila Surya Kusuma Wardana Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Syahputra, Amry Wijayanti, Siti Nur Winarsih, Laras Wispriyanti, Luthfi Eka Yahya, Septian Risaldi Zaini, Naya Amin