Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JYRS: Journal of Youth Research and Studies Damhil Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Noblesse Oblige Law Journal
Ahmad, Ridho Sa’dillah
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL ATAS PERUBAHAN BATAS MINIMAL UMUR DALAM MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SAH TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA Ahmad, Ridho Sa’dillah
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.516

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dampak kebijakan hukum nasional terhadap perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan yang berdampak pada perspektif hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia selalu mencerminkan dinamika yang melibatkan kepentingan agama, negara, dan perempuan. Latar belakang penelitian ini mencatat keterlibatan agama sebagai pemegang kepentingan dalam membentuk keluarga, sedangkan negara bertanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat. Perempuan, sejak kemerdekaan, berjuang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak konstitusionalnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan nasional menuai kritik terutama terkait Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batasan umur pernikahan. Pasal tersebut dianggap tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat dan menyisakan permasalahan, terutama terkait praktik perkawinan anak. Hal ini menciptakan kekhawatiran terhadap dampak buruk seperti perceraian, kekerasan fisik dan seksual, serta risiko kesehatan. Pasal 7 ayat (1) dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan persamaan kedudukan dalam hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI. Pada tahun 2019, lahirnya Undang-Undang No 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut direspon sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional. Rumusan masalah melibatkan konsep umur pernikahan dalam hukum Islam dan nasional, serta kebijakan hukum terkait perubahan batas minimal umur pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan mencakup konsep umur pernikahan dalam hukum Islam, di mana umur dewasa (baligh) menjadi syarat, namun sulitnya menentukan batasan dan ukuran kedewasaan menjadi perdebatan. Hukum nasional juga memiliki ketidakseragaman dalam menentukan batasan umur dewasa. Kebijakan hukum perubahan batas minimal umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam diwujudkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Perubahan ini diarahkan untuk mencegah perkawinan usia anak, mengembalikan hak-hak perempuan, dan melindungi hak dasar anak. Kesimpulannya, batasan umur pernikahan menjadi unsur penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Perubahan kebijakan hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Kata Kunci : Pernikahan, Perkawinan, Hukum Islam 
PERSEPSI CYBERCOMMUNITY TERHADAP KASUS KIP-K SALAH SASARAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAZHAB FORMAL SOSIOLOGI HUKUM Ahmad, Ridho Sa’dillah; Noor, Ganis Vitayanty; Wijayanti, Siti Nur
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.579

Abstract

ABSTRAKKIP-K merupakan penanda penerima Program Indonesia Pintar yang diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peminat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan salah satu Universitas yang menjembatani program ini adalah Universitas Diponegoro. Namun, beberapa bulan terakhir terdapat unggahan yang menggemparkan dunia maya sehingga memunculkan cybercommumity dalam kasus ini. Kasus yang dimaksud adalah penyalahgunaan program KIP-K yang harusnya untuk mahasiswa yang kurang mampu namun pada lapangannya diterima oleh mahasiswa dalam kategori mampu yang dari itu dianggap oleh cybercommunity sebagai tindakan untuk hodonisme. Penyalahgunaan tersebut memunculkan suatu rumusan masalah dari model Undang-Undang yang dipakai, kuota disetiap tahunnya dari Kemendikbudristek maupun Universitas Diponegoro, dan pendekatan mazhab formal yang dipakai dalam kasus KIP-K salah sasaran tersebut dari reaksi cybercommunity. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif karena bersumber dari beberapa data serta dokumen maupun buku yang menjadi landasannya. Selain itu, jenis yang digunakan dalam metode penelitian ini deskriptif kualitatif yakni menjabarkan sesuatu penelitian dari sunver yang dilakukan secara kualitatif atau dari data-data yang ada.Kata Kunci: KIP-K, Indonesia, Cybercommunity, Mazhab Formal
Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement Al Ismariy, Muhammad Nur Karim; Wispriyanti, Luthfi Eka; Ahmad, Ridho Sa’dillah
Damhil Law Journal Volume 4 Issue 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v4i2.2649

Abstract

This study aims to analyze the application of the theory of dignified justice in the regulation and enforcement of laws against online gambling perpetrators in Indonesia. The research also examines the effectiveness of existing regulations and the challenges in their implementation. Using a normative legal approach, this study reviews the applicable legal frameworks, such as Law No. 7 of 1974 on the Regulation of Gambling and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE), which provide a legal basis for addressing online gambling. The findings show that although regulations are in place, their implementation is hindered by technological limitations, a lack of legal awareness, and suboptimal coordination between agencies. The application of the theory of dignified justice, which emphasizes the protection of human rights, has not been fully reflected in the legal policies toward online gambling offenders, particularly in terms of proportional justice. This study recommends improvements in regulations and law enforcement to make them more responsive, transparent, and oriented toward social justice, thereby providing better protection for the public and ensuring dignified law enforcement.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif Winarsih, Laras; Ahmad, Ridho Sa’dillah; Retnowati, Indra; Noor, Ganis Vitrayanty; Melinda, Elvina
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Anak jalanan, sebagai kelompok rentan, sering kali terjebak dalam lingkaran pelanggaran hukum bukan karena niat kriminal, melainkan akibat kondisi sosial-ekonomi yang memaksa. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dengan menitikberatkan pada pendekatan humanis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas diversi, serta stigma masyarakat terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas institusi peradilan anak, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora dan Yoni Dores dalam Sorotan Publik Faizin, Faizin; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’dillah; Fatmawati, Anna; Askamilati, Putri Risky; Saputri, Nova Ana
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol 6 No 1 (2025): Jurnal JYRS Juni 2025
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v6i1.5773

Abstract

The copyright dispute between Lesti Kejora and Yoni Dores has drawn public attention due to its complexity and the broader challenges of intellectual property protection in the digital era. This study aims to examine the legal implications of alleged copyright infringement, inefficiencies in royalty management systems, and the influence of public response on the dispute resolution process. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach by analyzing statutory regulations, case studies, and legal literature. The findings indicate that Lesti Kejora’s commercial use of a song owned by Yoni Dores without proper authorization may constitute a violation of Article 9 paragraph (1) and Article 113 paragraph (3) of the Indonesian Copyright Law. Key issues include the lack of effectiveness and transparency in the performance of Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN), exacerbated by the absence of a national digital system. Additionally, there is widespread misunderstanding among creative industry players regarding licensing requirements. Compared to countries with integrated, technology-based copyright systems and strong legal culture, Indonesia still lags significantly. The Lesti Kejora Yoni Dores case highlights the urgent need for comprehensive reform in Indonesia's copyright protection system.
Co-Authors Al Ismariy, Muhammad Nur Karim Askamilati, Putri Risky Fatmawati, Anna Lailasari Ekaningsih Melinda, Elvina MUCHAMMAD FAIZIN Noor, Ganis Vitayanty Noor, Ganis Vitrayanty Retnowati, Indra Saputri, Nova Ana Wijayanti, Siti Nur Winarsih, Laras Wispriyanti, Luthfi Eka