Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON UNISKA LAW REVIEW JYRS: Journal of Youth Research and Studies Journal of Community Service Damhil Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Noblesse Oblige Law Journal Equality: Law and Social Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi Sinov : Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Ridho Sa’dillah Ahmad
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING Ridho Sadillah Ahmad; Nabitatus Sa'adah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.76 KB) | DOI: 10.35973/sh.v18i1.1286

Abstract

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang  harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1 Poin (31) UU Keimigrasian. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih kurangnya produk intelijen yang dihasilkan. Padahal produk intelijen tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengambil keputusan. Mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini (early warning) dalam pengamanan keimgrasian secara keseluruhan.
HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN Farida, Any; Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’adillah; Esdarwati, Susila
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.272

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga milik desa dengan fungsi penting untuk menunjang kemajuan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan usahanya menjadi sangat penting untuk memiliki status badan hukum, sehingga dengan leluasa untuk mengelola dan menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi dan keuangan yang lain. Oleh karenanya, percepatan status Badan Hukum ini harus segera dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan sosialisasi (ceramah dan dialog interaktif) juga help desk (konseling) terhadap pengurus BUMDesa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan status dokumen pengajuan statu badan hukum menjadi terverifikasi dan bagi BUMDesa yang belum mengajukan segera mengajukan secara virtual.
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT TRADISI NYADRAN (STUDI EMPIRIS DI WILAYAH DESA BRONGKOL KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG) Susila, Esdarwati; Rizky Irfan, Hutomo; Lailasari, Ekaningsih; Ridho Sa'dillah, Ahmad; Nur, Hidayah
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 1 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i1.6589

Abstract

Environmental preservation through the Nyadran traditional law is an approach that integrates cultural values ​​and local wisdom in an effort to protect the ecosystem. The nyadran tradition commonly practiced by Javanese people not only functions as a spiritual ritual but also reflects the harmonious relationship between humans and nature. In practice, nyadran involves cleaning the environment, caring for nature, and strengthening communities in protecting natural resources. This writing aims to examine the role of customary law in supporting environmental preservation through the nyadran tradition and its impact on public awareness of the importance of the environment. Keywords: Environmental preservation; the Nyadran;, Traditional Law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ahmad, Ridho Sadillah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, seperti pengaruh budaya patriarki, rendahnya kontrol sosial, dan kurangnya pendidikan seksual.  Kesimpulannya, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang ada.  Upaya preventif melalui pendidikan seksual yang komprehensif, kampanye anti kekerasan seksual, dan penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement Al Ismariy, Muhammad Nur Karim; Wispriyanti, Luthfi Eka; Ahmad, Ridho Sa’dillah
Damhil Law Journal Volume 4 Issue 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v4i2.2649

Abstract

This study aims to analyze the application of the theory of dignified justice in the regulation and enforcement of laws against online gambling perpetrators in Indonesia. The research also examines the effectiveness of existing regulations and the challenges in their implementation. Using a normative legal approach, this study reviews the applicable legal frameworks, such as Law No. 7 of 1974 on the Regulation of Gambling and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE), which provide a legal basis for addressing online gambling. The findings show that although regulations are in place, their implementation is hindered by technological limitations, a lack of legal awareness, and suboptimal coordination between agencies. The application of the theory of dignified justice, which emphasizes the protection of human rights, has not been fully reflected in the legal policies toward online gambling offenders, particularly in terms of proportional justice. This study recommends improvements in regulations and law enforcement to make them more responsive, transparent, and oriented toward social justice, thereby providing better protection for the public and ensuring dignified law enforcement.
Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases Yahya, Septian Risaldi; Al Ismariy, Muhammad Nur Karim; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Wijayanti, Siti Nur; Sufa, Shaine Veila
Damhil Law Journal Volume 4 Issue 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v4i2.2567

Abstract

Banks, as essential financial institutions, play a critical role in facilitating businesses by providing loans secured with collateral, such as mortgage rights or land certificates. Auctions of collateral encumbered with mortgage rights often face challenges stemming from injustices perpetrated by creditors or debtors. This study aims to explore legal remedies available to debtors when the limit value is set below fair market value and to assess how the principles of justice are applied in mortgage collateral auctions. By analyzing the application of justice principles, procedural frameworks, and legal remedies, this research provides insights into improving auction processes and safeguarding debtor rights. Clear and equitable methods for setting limit values, combined with effective dispute resolution mechanisms, are essential for fostering a fairer and more transparent auction system. This research employs a normative legal methodology, utilizing primary data from webinars and seminars related to mortgage collateral auctions, particularly those organized by KPKNL, and secondary data from legal documents such as the Civil Code, Mortgage Rights Law, PMK on Auction Implementation Guidelines, and Indonesian Valuation Standards. The study underscores the critical importance of procedural justice in mortgage collateral auctions, highlighting the need for reforms in determining limit values. While existing procedures provide a legal foundation, the presence of regulatory gaps necessitates further attention to ensure auctions align with principles of justice and do not disadvantage debtors. Revising regulations and adopting improved practices will support the implementation of fairer and more efficient auctions.
Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan Ridho Sadillah Ahmad; Hermastita Sekar Ayu Asmara
Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): October 2024
Publisher : Center for Research and Community Service (LPPM) University of Abulyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30601/humaniora.v8i2.5601

Abstract

Settlement of labor disputes in court requires the application of a clear and uniform concept of justice. For labor disputes to be resolved fairly, courts must ensure that procedures are carried out in a manner that upholds the rights of the parties to the dispute, is fair and non-discriminatory. The main causes of conflict between workers and management include different viewpoints between workers and employers, employment contracts, rights and responsibilities, and competing interests. Improving dispute resolution processes and ensuring fairness can increase the effectiveness of the employment law system. Writing about a phenomenon using data and presenting facts and data factually and accurately based on case analysis and related matters is known as writing quantitative analysis. This writing is also accompanied by a discussion of court cases which function to uphold the principles of justice at the Industrial Relations Court. The current legal system offers both litigation and non-litigation means for resolving disputes. These mechanisms include industrial relations courts using bipartite negotiations, mediation and arbitration in accordance with law number 2 of 2004. The main problem is the high time and costs involved in resolving labor disputes, even with a clear legal framework. Before starting negotiations, labor organizations must also fulfill several prerequisites. The state plays an important role in encouraging the peaceful resolution of conflicts and fostering a peaceful environment between employers and workers. The social peace of industrial society is significantly affected by injustice in labor relations, in addition to the individuals affected. If justice is not achieved at every stage of industrial relations, disharmony will continue. It is important to improve the quality of procedural law, dispute resolution systems, and legal awareness among all parties.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sadillah Ahmad, Ridho; Puspaningtyas, Dyah Ayu; Ismariy, Muhammad Nur Karim Al
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1307

Abstract

In an increasingly fast-paced and connected digital era, the protection of personal data privacy has become a very urgent and complex issue. Information and communication technologies have facilitated the widespread collection, storage and distribution of personal data, presenting new challenges to the protection of privacy rights, particularly in Indonesia. This phenomenon is exacerbated by various cases of data leakage and misuse of personal information that emphasize the importance of a strong and effective legal framework to protect individual privacy. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations, such as Article 26 of the ITE Law and PP PSTE, in protecting personal data privacy in Indonesia, and to examine the draft personal data protection law (RUU PDP) which is expected to provide more comprehensive protection. The research method used is a normative juridical approach, with literature study as the main tool for collecting data. The results show that although the existing regulations already provide an important legal foundation, there are still weaknesses in implementation and law enforcement. Lack of public awareness about privacy rights, as well as weak law enforcement against data privacy violations, are the main obstacles in the protection of personal data privacy. The conclusion of this study is that improvements in regulation, stricter law enforcement, and better education to the public are needed to improve the protection of personal data privacy. The PDP Bill is expected to address some of these weaknesses by providing a clearer and more comprehensive legal framework.
Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora dan Yoni Dores dalam Sorotan Publik Faizin, Faizin; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’dillah; Fatmawati, Anna; Askamilati, Putri Risky; Saputri, Nova Ana
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal JYRS Juni 2025
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v6i1.5773

Abstract

The copyright dispute between Lesti Kejora and Yoni Dores has drawn public attention due to its complexity and the broader challenges of intellectual property protection in the digital era. This study aims to examine the legal implications of alleged copyright infringement, inefficiencies in royalty management systems, and the influence of public response on the dispute resolution process. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach by analyzing statutory regulations, case studies, and legal literature. The findings indicate that Lesti Kejora’s commercial use of a song owned by Yoni Dores without proper authorization may constitute a violation of Article 9 paragraph (1) and Article 113 paragraph (3) of the Indonesian Copyright Law. Key issues include the lack of effectiveness and transparency in the performance of Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN), exacerbated by the absence of a national digital system. Additionally, there is widespread misunderstanding among creative industry players regarding licensing requirements. Compared to countries with integrated, technology-based copyright systems and strong legal culture, Indonesia still lags significantly. The Lesti Kejora Yoni Dores case highlights the urgent need for comprehensive reform in Indonesia's copyright protection system.
Normative Study of Violations of Consumer Rights in The Practice of Fuel Packaging: Perspective of Law No. 8 Year 1999 Wahyuni, Husnia Hilmi; Afda'u, Faisal; Ahmad, Ridho Sadillah
UNISKA LAW REVIEW Vol 5 No 2 (2024): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v5i2.7854

Abstract

This research aims to normatively examine the violations of consumer rights in the practice of fuel adulteration carried out by unscrupulous individuals within PT Pertamina Patra Niaga. This practice not only harms consumers economically and in terms of safety but also violates the statutory provisions that guarantee consumer protection. The method used is normative legal research with a statutory approach and literature review. The findings indicate that the practice of fuel adulteration constitutes a violation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly the right to comfort, safety, and security in consuming goods and/or services. Furthermore, this action can also be classified as a criminal offense due to endangering public interests. Therefore, strict law enforcement and closer supervision of fuel distribution and processing are necessary to ensure the protection of consumer rights.
Co-Authors Al Ismariy, Muhammad Nur Karim Amry Syahputra Askamilati, Putri Risky Dian Tri Asmoro Dwi Muryanto Elvina Melinda Esdarwati, Susila Faisal Afda’u Farida, Any Fatmawati, Anna Febri Tri Siami Fery Irfantoro Ganis Vitayanty Noor Ganis Vitrayanty Noor Hasmia Wahyunisa Hermastita Sekar Ayu Asmara Husnia Hilmi Wahyuni Husnia Hilmi Wahyuni Indra Retnowati Indra Retnowati Irfan Rizky Hutomo Lailasari Ekaningsih Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Laras Winarsih Luthfi Eka Wispriyanti MUCHAMMAD FAIZIN Muhammad Charles Syahreza Fahlevi Muhammad Nur Karim Al Ismariy Muhammad Nur Karim Al Ismariy Muhammad Nur Karim Al Ismariy Nabitatus Sa’adah Nada Ulya Qinvi Naya Amin Zaini Nur, Hidayah Puspaningtyas, Dyah Ayu Saputri, Nova Ana Siti Nur Wijayanti Sufa, Shaine Veila Surya Kusuma Wardana Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Wahyu Riski Mulia Wijayanti, Siti Nur Wispriyanti, Luthfi Eka Yahya, Septian Risaldi