Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING Ridho Sadillah Ahmad; Nabitatus Sa'adah
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah indonesia dan sanksi hukum apa saja yang harus dikenakan terhadap warga negara asing tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yakni: Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum 1 Poin (31) UU Keimigrasian. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian adalah masih kurangnya produk intelijen yang dihasilkan. Padahal produk intelijen tersebut akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengambil keputusan. Mengingat Direktorat Intelijen Keimigrasian sebagai instansi strategis untuk melakukan deteksi dini (early warning) dalam pengamanan keimgrasian secara keseluruhan.

HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN Farida, Any; Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’adillah; Esdarwati, Susila
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.272

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga milik desa dengan fungsi penting untuk menunjang kemajuan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan usahanya menjadi sangat penting untuk memiliki status badan hukum, sehingga dengan leluasa untuk mengelola dan menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi dan keuangan yang lain. Oleh karenanya, percepatan status Badan Hukum ini harus segera dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan sosialisasi (ceramah dan dialog interaktif) juga help desk (konseling) terhadap pengurus BUMDesa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan status dokumen pengajuan statu badan hukum menjadi terverifikasi dan bagi BUMDesa yang belum mengajukan segera mengajukan secara virtual.

PERSEPSI CYBERCOMMUNITY TERHADAP KASUS KIP-K SALAH SASARAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAZHAB FORMAL SOSIOLOGI HUKUM Ahmad, Ridho Sa’dillah; Noor, Ganis Vitayanty; Wijayanti, Siti Nur
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.579

ABSTRAKKIP-K merupakan penanda penerima Program Indonesia Pintar yang diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peminat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan salah satu Universitas yang menjembatani program ini adalah Universitas Diponegoro. Namun, beberapa bulan terakhir terdapat unggahan yang menggemparkan dunia maya sehingga memunculkan cybercommumity dalam kasus ini. Kasus yang dimaksud adalah penyalahgunaan program KIP-K yang harusnya untuk mahasiswa yang kurang mampu namun pada lapangannya diterima oleh mahasiswa dalam kategori mampu yang dari itu dianggap oleh cybercommunity sebagai tindakan untuk hodonisme. Penyalahgunaan tersebut memunculkan suatu rumusan masalah dari model Undang-Undang yang dipakai, kuota disetiap tahunnya dari Kemendikbudristek maupun Universitas Diponegoro, dan pendekatan mazhab formal yang dipakai dalam kasus KIP-K salah sasaran tersebut dari reaksi cybercommunity. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif karena bersumber dari beberapa data serta dokumen maupun buku yang menjadi landasannya. Selain itu, jenis yang digunakan dalam metode penelitian ini deskriptif kualitatif yakni menjabarkan sesuatu penelitian dari sunver yang dilakukan secara kualitatif atau dari data-data yang ada.Kata Kunci: KIP-K, Indonesia, Cybercommunity, Mazhab Formal

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI HUKUM ADAT TRADISI NYADRAN (STUDI EMPIRIS DI WILAYAH DESA BRONGKOL KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG) Susila, Esdarwati; Rizky Irfan, Hutomo; Lailasari, Ekaningsih; Ridho Sa'dillah, Ahmad; Nur, Hidayah
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 1 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i1.6589

Environmental preservation through the Nyadran traditional law is an approach that integrates cultural values and local wisdom in an effort to protect the ecosystem. The nyadran tradition commonly practiced by Javanese people not only functions as a spiritual ritual but also reflects the harmonious relationship between humans and nature. In practice, nyadran involves cleaning the environment, caring for nature, and strengthening communities in protecting natural resources. This writing aims to examine the role of customary law in supporting environmental preservation through the nyadran tradition and its impact on public awareness of the importance of the environment. Keywords: Environmental preservation; the Nyadran;, Traditional Law.

The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort Nirmala Permatasari; Ridho Sa’dillah Ahmad; Lailasari Ekaningsih; Surya Kusuma Wardana; Any Farida
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.4691

This study aims to understand the process of investigating drug-related criminal offenses based on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Department. It also seeks to identify the obstacles faced in conducting the investigation of drug crimes based on KUHAP in the Salatiga Police jurisdiction and explore the solutions to these challenges. The research employs both normative juridical and sociological juridical methods, with a descriptive-analytical specification. The population and sampling method includes all objects, phenomena, events, or units that will be studied. Data collection techniques include library research and interviews, and data analysis is qualitative in nature. The steps in investigating drug-related crimes within the jurisdiction of the Salatiga Police Department are fundamentally similar to the investigation of other general criminal offenses, in accordance with KUHAP. The steps taken include: raids and arrests, searches, seizures, securing evidence, securing the crime scene, crime scene processing, evaluation, proof, and case development. Obstacles faced by law enforcement officers in investigating and resolving drug-related crimes in the Salatiga Police jurisdiction include: suspects failing to provide clear statements, witness testimonies that do not support the investigation, and incomplete evidence. Efforts to overcome these obstacles in drug crime investigations include: ensuring suspects provide clear and honest statements about the sequence of events and the drug crime objects involved, which can serve as evidence to uncover the crime; witnesses must cooperate with investigators by providing honest and complete testimonies to facilitate the investigation; investigators should work to find and gather at least two pieces of evidence in uncovering drug-related crimes; and fostering community involvement to assist in revealing drug crimes within the Salatiga Police jurisdiction.

Fixed-Term Employment Agreements Under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Their Relation to Continuous Employment Contracts : A Case Study at PT. Hansol Sadua Indonesia Beliyan Linda Aniyar; Lailasari Ekaningsih; Irfan Rizky Hutomo; Ridho Sa’dillah Ahmad; Susila Esdarwati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.4692

This study aims to understand the process of investigating drug-related criminal offenses based on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Department. It also seeks to identify the obstacles faced in conducting the investigation of drug crimes based on KUHAP in the Salatiga Police jurisdiction and explore the solutions to these challenges. The research employs both normative juridical and sociological juridical methods, with a descriptive-analytical specification. The population and sampling method includes all objects, phenomena, events, or units that will be studied. Data collection techniques include library research and interviews, and data analysis is qualitative in nature. The steps in investigating drug-related crimes within the jurisdiction of the Salatiga Police Department are fundamentally similar to the investigation of other general criminal offenses, in accordance with KUHAP. The steps taken include: raids and arrests, searches, seizures, securing evidence, securing the crime scene, crime scene processing, evaluation, proof, and case development. Obstacles faced by law enforcement officers in investigating and resolving drug-related crimes in the Salatiga Police jurisdiction include: suspects failing to provide clear statements, witness testimonies that do not support the investigation, and incomplete evidence. Efforts to overcome these obstacles in drug crime investigations include: ensuring suspects provide clear and honest statements about the sequence of events and the drug crime objects involved, which can serve as evidence to uncover the crime; witnesses must cooperate with investigators by providing honest and complete testimonies to facilitate the investigation; investigators should work to find and gather at least two pieces of evidence in uncovering drug-related crimes; and fostering community involvement to assist in revealing drug crimes within the Salatiga Police jurisdiction.

Safety Inspections of Public Transport Modes in Accordance with Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation at the Service Unit of Type A Terminal in Bawen Ayattullah Khumaini Abdul Rozak; Irfan Rizky Hutomo; Lailasari Ekaningsih; Ridho Sa’dillah Ahmad; Mohammad Tohari
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 1 (2024): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i1.4693

Data collected from various sources indicates that traffic accidents remain a significant issue. The Indonesian National Police's Traffic Corps (Korlantas Polri) claims that the number of accidents across Indonesia has decreased over the past four years. This statement was made by AKBP Hendra Wahyudi, the Head of the Traffic Sub-Directorate, Ditgakkum. According to him, in 2019, the number of accidents reached 116,411 cases, which was higher than the 100,028 cases reported in 2020. In 2021, the number further decreased to 103,645 incidents, and by 2022, only 55,777 accidents had occurred. "The number of fatalities in 2019 reached 25,671, while in 2020 it dropped to 23,529. However, the number of deaths rose again in 2021 to 25,266, and by May 2022, there were already 11,183 fatalities," he emphasized. The primary cause of accidents is generally attributed to driver error. According to the most recent data from 2022, 15,885 accidents were caused by driver inattention, 15,315 by failure to maintain a safe following distance, and the remainder by negligence during turns. The distribution of accident locations is quite varied.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ahmad, Ridho Sadillah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, seperti pengaruh budaya patriarki, rendahnya kontrol sosial, dan kurangnya pendidikan seksual. Kesimpulannya, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang ada. Upaya preventif melalui pendidikan seksual yang komprehensif, kampanye anti kekerasan seksual, dan penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement Al Ismariy, Muhammad Nur Karim; Wispriyanti, Luthfi Eka; Ahmad, Ridho Sa’dillah
Damhil Law Journal Volume 4 Issue 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v4i2.2649

This study aims to analyze the application of the theory of dignified justice in the regulation and enforcement of laws against online gambling perpetrators in Indonesia. The research also examines the effectiveness of existing regulations and the challenges in their implementation. Using a normative legal approach, this study reviews the applicable legal frameworks, such as Law No. 7 of 1974 on the Regulation of Gambling and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE), which provide a legal basis for addressing online gambling. The findings show that although regulations are in place, their implementation is hindered by technological limitations, a lack of legal awareness, and suboptimal coordination between agencies. The application of the theory of dignified justice, which emphasizes the protection of human rights, has not been fully reflected in the legal policies toward online gambling offenders, particularly in terms of proportional justice. This study recommends improvements in regulations and law enforcement to make them more responsive, transparent, and oriented toward social justice, thereby providing better protection for the public and ensuring dignified law enforcement.

Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases Yahya, Septian Risaldi; Al Ismariy, Muhammad Nur Karim; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Wijayanti, Siti Nur; Sufa, Shaine Veila
Damhil Law Journal Volume 4 Issue 2 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v4i2.2567

Banks, as essential financial institutions, play a critical role in facilitating businesses by providing loans secured with collateral, such as mortgage rights or land certificates. Auctions of collateral encumbered with mortgage rights often face challenges stemming from injustices perpetrated by creditors or debtors. This study aims to explore legal remedies available to debtors when the limit value is set below fair market value and to assess how the principles of justice are applied in mortgage collateral auctions. By analyzing the application of justice principles, procedural frameworks, and legal remedies, this research provides insights into improving auction processes and safeguarding debtor rights. Clear and equitable methods for setting limit values, combined with effective dispute resolution mechanisms, are essential for fostering a fairer and more transparent auction system. This research employs a normative legal methodology, utilizing primary data from webinars and seminars related to mortgage collateral auctions, particularly those organized by KPKNL, and secondary data from legal documents such as the Civil Code, Mortgage Rights Law, PMK on Auction Implementation Guidelines, and Indonesian Valuation Standards. The study underscores the critical importance of procedural justice in mortgage collateral auctions, highlighting the need for reforms in determining limit values. While existing procedures provide a legal foundation, the presence of regulatory gaps necessitates further attention to ensure auctions align with principles of justice and do not disadvantage debtors. Revising regulations and adopting improved practices will support the implementation of fairer and more efficient auctions.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search