Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH II KOTA PEKANBARU Rachmat, Devie; Pratiwi, Ade; Suhendro, Suhendro
Ensiklopedia Sosial Review Vol 3, No 2 (2021): Vol. 3 No.2 Juni 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i2.787

Abstract

In line with the government's program to encourage lending to small businesses and the weak economic class which is the largest part of the Indonesian people. So it is expected that with credit based on fiduciary system can help both credit recipients and creditors. One of the parameters of a good material debt guarantee is when the right of guarantee can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty. The specific target of this study is to explain the problem solving about the implementation of Fiduciary Guarantee Object Execution Based on the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 at PT Pegadaian KantorWilayah II Pekanbaru City.
Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Rachmat, Devie
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.567 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1296

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan singkronisasi penafsiran hukum dalam perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI. Metode penelitian menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan singkronisasi hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI secara umum sudah terdapat kesinkronan. Namun, di dalam norma tertentu ada yang tidak diatur, seperti beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Simpulan, singkronisasi penafsiran hukum perkawinan tiga sistem hukum perspektif KUHPerdata, UUP dan KHI tentang definisi perkawinan tidak menyebutkan definisi kecuali hanya ikatan perdata saja. Syarat perkawinan dalam KUHPerdata dan UUP hanya syarat saja, lalu ditafsirkan dengan KHI dengan rukunnya. Akan tetapi, kedua hukum KUHPerdata dan UUP tetap berfungsi dalam KHI. Larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, perwalian, putusnya perkawinan dan akibatnya dan masa berkabung/iddah menurut KUHPerdata, UUP dan KHI mempunyai singkronisasi. Namun, pemeliharaan anak dan kedudukan serta status anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaan, berkaitan kedudukan, pemeliharaan dan status anak ketiganya memilki kesingkronan. Terhadap hak kewajiban orang tua terhadap anak (KUHPerdata, UUP dan KHI) ketiganya sedikit ada perbedaannya. Hanya saja dalam KHI diuraikan dalam pemeliharaan anak dan perwalian. Beristeri lebih dari satu orang hanya ada dalam UUP dan KHI, karena KUHPerdata berasas monogami. Selanjutnya, peminangan perkawinan, rukun, mahar, kawin hamil dan rujuk hanya ada dalam KHI. Hal inilah kelemahan KUHPerdata dan UUP belum bisa mencakup keseluruhan.
Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama) Rachmat, Devie; Pratiwi Susanty, Ade
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i2.8322

Abstract

Bagaimana dalil-dalil yang dapat dijadikan landasan pasar modal syariah? bagaimana tafsir maudhu’i tentang beberapa efek pasar modal syariah? bagaimana pemikiran Muslim tentang pasar modal syariah? bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah? Agar kupasan dalam artikel ini memenuhi persyaratan ilmiah maka penulis menentukan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Pembahasan artikel ini menyimpulkan transaksi pasar modal syariah dapat dilakukan melalui: Akad jual beli surat berharga, tidak mengandung unsur riba, tidak ada kebatilan, mencari karunia Allah, bersikap amanah, saling ridho dan tidak saling mendzalimi.Telah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah adalah Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Merek Terhadap Makanan Khas/Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Suhendro, Suhendro; Rachmat, Devie; Susanty, Ade Pratiwi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 4 No. 2 (2020): Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan SDM melalui Pengabdian, Edukasi, dan Kine
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v4i2.513

Abstract

Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap merek terhadap makanan tradisional / tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Cara pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang merek terhadap makanan tradisional / tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Mitra partisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah warga / masyarakat di Kelurahan Tangkerang Utara Kota Pekanbaru yang turut andil menyediakan tempat beserta fasilitas pendukung untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan warga sebagai peserta. Sasaran luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah artikel ilmiah yang telah disampaikan ke jurnal nasional, serta sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh para peserta. Hal ini terlihat dari jawaban peserta dalam kuisioner yang diberikan setelah kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan, 88% peserta menjawab sudah mengetahui materi yang disampaikan. Sarannya, kegiatan dengan tema ini hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan bagi masyarakat yang memiliki usaha.