This Author published in this journals
All Journal Kerta Dyatmika
SH.,M.Hum, Dr. Putu Dyatmikawati
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS OPERASI ANTI NARKOTIKA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTA DENPASAR SH.,M.Hum, Dr. Putu Dyatmikawati
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.776 KB) | DOI: 10.46650/kd.13.2.529.%p

Abstract

Operasi Anti Narkotika  dilaksanakan oleh satuan tugas Polresta Denpasar adalah bersifat terbuka dan tertutup, dengan mengedepankan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan didukung kegiatan Intelijen dan penegakkan hukum guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka menindak segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.Operasi dilaksanakan berlandaskan pada prinsip keterpaduan antar Fungsi Operasional Kepolisian dengan mengedepankan fungsi Reserse Narkoba  yang didukung oleh fungsi - fungsi Kepolisian lainnya. Tujuan dari Operasi Anti Narkotika ini untuk mengungkap, menindak peredaran dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni objek yang akan diteliti yaitu efektivitas Operasi Anti Narkotika dalam memberantas tindak  pidana penyalahgunaan narkotika.  Dalam hal ini permasalahan yang muncul adalah perlunya instrumen hukum guna membantu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala social yang terjadi dalam masyarakat guna menentukan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Operasi Anti Narkotika yaitu Undang â?? Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian yang dapat memperkuat pelaksanaan Operasi Anti Narkotika ini dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Operasi ini dapat berjalan dengan Efektiv. Kata kunci :    Narkotika, Operasi Anti Narkotika
PERBUATAN BERLANJUT TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SH.,M.Hum, Dr. Putu Dyatmikawati
Kerta Dyatmika Vol 14 No 1 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.565 KB) | DOI: 10.46650/kd.14.1.533.%p

Abstract

Dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  hanya memuat suatu peraturan dan bukan mengatur masalah pembentukkan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang. Pada Pasal 64 ayat (1) disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun 3 syarat  adanya voortgezette handeling yaitu adanya satu keputusan kehendak, tindak pidana harus sejenis, dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Adapun dalam KUHP, Pasal- Pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287, dan 292 KUHP.                      Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang beranjak dari asas-asas hukum. Dalam penulisan skripsi ini kekosongan norma hukum atau asas hukum tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 64 KUHP mengenai masalah bilamana beberapa perilaku harus dianggap sebagai suatu tindakan perbuatan berlanjut dan Pasal 287, dan 292 KUHP Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.                      Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pengaturan tindak pidana bagi perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ketentuan adanya satu keputusan kehendak, tindak pidananya harus sejenis, dan jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana berikutnya tidak boleh terlalu lama. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dipandang sebagai  perbuatan berlanjut, jika dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pelecehan (cabul), maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.Kata Kunci : Perbuatan Berlanjut, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak
PERAN ANGGOTA POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KUTA SH.,M.Hum, Dr. Putu Dyatmikawati
Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.729 KB) | DOI: 10.46650/kd.14.2.540.%p

Abstract

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai : (1) bagaimanakah peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta dan bagaimanakah mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Kepolisian Sektor Kuta. Hasil penelitiannya yaitu peran anggota Polri dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polsek Kuta adalah sebagaimana yang tercantum dalam tribrata dan catur prasetya Polri yaitu senantiasa melindungi mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, kemudian meniadakan segala bentuk gangguan keamanan serta memelihara perasaan tenteram dan damai, dengan wujud yaitu melakukan patrol. Mekanisme penanganan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana adalah sama dengan penanganan terhadap warga Negara Indonesia karena tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia, maka hukum Negara Indonesia yang wajib diterapkan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, agar penyidik bisa melakukan penyidikan tentang tindak pidana maka ada 3 sumber untuk mengetahuinya yaitu : Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHAP), Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana, Tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.Kata Kunci : Polri, Tindak Pidana, Orang Asing, Kepolisian Sektor Kuta