Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PROBLEMATIKA PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS Irwan Saleh Indrapradja
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 19 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.552 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v19i2.2102

Abstract

A notary profession is a profession that serves the needs of the community, a supervisory agency is needed for the notary to carry out his professional duties. To be conveyed and delivered nobleness, as well as professional notary work regulations, the government has approved and established institution, one of which is called the Regional Supervisory Council (MPD). Regional Supervisory Council, in carrying out its duty of supervising faces some problems, one of which coming from the Decision of the Constitutional Court No. 49 / PUU-X / 2012. This article discusses the Regional Supervisory Councils at the City and Regency level for the Notary profession as a supervisory institution and the frontline in notary oversight. The authority of the MPD is only to reprimand both verbally and in writing. The authority of the MPD which was originally able to take action against the performance of a notary that was against the ethic and moral as mandated by the law, has been revoked by the Constitutional Court Decision. This causes weakness of MPD Notary. Meanwhile, the notary profession in the state system is needed as the frontline in law enforcement in addition to other legal professions. MPD at the City and Regency level for the Notary profession is as a supervisory institution and the frontline in planning and implementing noble moral dignity for the notary profession. Keywords: Notary Regional Supervisory Council.
FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo; Indrapradja, Irwan Saleh
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 3 No 01 (2017): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v3i01.87

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat rangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahaan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang pendapatan asli daerahnya banyak disokong oleh keberadaan industri. Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, hal ini yang menyebabkan semakin majemuknya karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan semakin besarnya sektor industri di Kabupaten Bekasi hal ini berdampak pula pada tingginya permasalhaan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Hal ini ditunjukan dengan terus meningkatnya permasalahan perselisihan antara buruh dengan pengusaha setiap tahunnya di wilayah hukum pengadilah hubungan industrial Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini ditujukan untuk dapat menyusun satu konsep kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahaan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingginya perkara hubungan industrial di PHI Bandung didominasi perkara yang berasal dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang. Sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang menyelenggarakan perkara peradilan hubungan industrial sendiri dengan pengadilan hubungan industrial yang berlokasi di wilayah admininistratif Kabupaten Bekasi. Hal ini demi terciptanya penegakan hukum yang adil, cepat dan murah.