Garuda - Garba Rujukan Digital

PROBLEMATIKA PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS Irwan Saleh Indrapradja
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 19 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

A notary profession is a profession that serves the needs of the community, a supervisory agency is needed for the notary to carry out his professional duties. To be conveyed and delivered nobleness, as well as professional notary work regulations, the government has approved and established institution, one of which is called the Regional Supervisory Council (MPD). Regional Supervisory Council, in carrying out its duty of supervising faces some problems, one of which coming from the Decision of the Constitutional Court No. 49 / PUU-X / 2012. This article discusses the Regional Supervisory Councils at the City and Regency level for the Notary profession as a supervisory institution and the frontline in notary oversight. The authority of the MPD is only to reprimand both verbally and in writing. The authority of the MPD which was originally able to take action against the performance of a notary that was against the ethic and moral as mandated by the law, has been revoked by the Constitutional Court Decision. This causes weakness of MPD Notary. Meanwhile, the notary profession in the state system is needed as the frontline in law enforcement in addition to other legal professions. MPD at the City and Regency level for the Notary profession is as a supervisory institution and the frontline in planning and implementing noble moral dignity for the notary profession. Keywords: Notary Regional Supervisory Council.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN TERBATAS YANG BERSIFAT KOLEGIALITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Irwan Saleh Indrapradja
Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2019): JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA
Publisher : Universitas Nurtanio Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peranan direksi dan dewan komisaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan eksistensi suatu perseroan. Namun jika dilihat kecendrungan tanngung jawab organ perseroan saat ini yang bersifat terbatas dan tanggung renteng, khususnya pada perseroan dengan struktur organisasi kolegial, banyaknya terjadi saling lempar tanggung jawab di antara pengurus perseroan. Padahal, kemajuan suatu perseroan tergantung dengan bagaimana organ-organ perseroan dalam mengelola bisnis perseroan mereka. Ada tiga masalah yang dianalisis menyangkut tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam struktur organisasi yang berprinsip kolegial, yaitu Bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang prinsip kolegialitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam struktur organisasi perusahaan yang bersifat kolegialitas pada pihak ketiga atas putusan atau kebijakan yang dibuatnya, penerapan prinsip Piercing the Corporate Veil terhadap Direksi dan Dewan Komisaris pada struktur organisasi perusahaan yang bersifat kolegialitas.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur prinsip kolegialitas direksi dan dewan komisaris. Kedua, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terhadap pihak ketiga atas kebijakan yang diambilnya berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali mereka bisa membuktikan bahwa kerugian, kelalaian atau kesalahan yang ditimbulkan bukan merupakan kesalahan atas tindakan pengurusan mereka. Ketiga, Prinsip Piercing The Corporate Veil dapat diterapkan apabila pada direksi tidak melakukan prosedur hukum dalam proses pendirian perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan dan tidak melaksanakan fiduciary duty yang diberikan oleh perseroan. Untuk komisaris dapat diterapkan apabila komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT, yaitu tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan tugasnya dan atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan komisaris telah melakukan kesalahan.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Perkara Nomor 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Usulan Penelitian Hukum Mulyadi Rusmana, Akbar; Saleh Indrapradja, Irwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2188

This research is motivated by the fact that a husband cannot force a divorce. Instead, he must present his case to the court and the reasons why he wants to divorce his wife. The purpose of this research is to determine the basis of the judge's legal considerations regarding the divorce decision by granting custody of the child to the father according to Indonesian positive law in case number 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Proposed Legal Research. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. The results of the research show that a positive legal view regarding post-divorce child custody being given to the father is something that could happen if the father had more ability to care for and educate their child, but communication and agreement between parents is more important for their child's future. There are many other supporting factors for the judge to give custody of the child to the father after the divorce, such as the ability to look after him, educate him, provide a good and comfortable environment, and provide facilities to meet his biological mother. However, the facts that occurred during the trial are also the basis for the judge in deciding the case.

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo; Indrapradja, Irwan Saleh
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 3 No 01 (2017): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v3i01.87

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat rangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahaan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang pendapatan asli daerahnya banyak disokong oleh keberadaan industri. Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, hal ini yang menyebabkan semakin majemuknya karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan semakin besarnya sektor industri di Kabupaten Bekasi hal ini berdampak pula pada tingginya permasalhaan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Hal ini ditunjukan dengan terus meningkatnya permasalahan perselisihan antara buruh dengan pengusaha setiap tahunnya di wilayah hukum pengadilah hubungan industrial Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini ditujukan untuk dapat menyusun satu konsep kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahaan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingginya perkara hubungan industrial di PHI Bandung didominasi perkara yang berasal dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang. Sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang menyelenggarakan perkara peradilan hubungan industrial sendiri dengan pengadilan hubungan industrial yang berlokasi di wilayah admininistratif Kabupaten Bekasi. Hal ini demi terciptanya penegakan hukum yang adil, cepat dan murah.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayahnya Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Perkara Nomor 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Usulan Penelitian Hukum Mulyadi Rusmana, Akbar; Saleh Indrapradja, Irwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2188

This research is motivated by the fact that a husband cannot force a divorce. Instead, he must present his case to the court and the reasons why he wants to divorce his wife. The purpose of this research is to determine the basis of the judge's legal considerations regarding the divorce decision by granting custody of the child to the father according to Indonesian positive law in case number 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg Proposed Legal Research. This research uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach. The results of the research show that a positive legal view regarding post-divorce child custody being given to the father is something that could happen if the father had more ability to care for and educate their child, but communication and agreement between parents is more important for their child's future. There are many other supporting factors for the judge to give custody of the child to the father after the divorce, such as the ability to look after him, educate him, provide a good and comfortable environment, and provide facilities to meet his biological mother. However, the facts that occurred during the trial are also the basis for the judge in deciding the case.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS Sandi Ilham Mauludin; Irwan Saleh Indrapradja
Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 4 (2025): APRIL
Publisher : Sahid University Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/snpk.vol4.2025.428

Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari kepentingan hukum yang diupayakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang intelijen yang dilaksanakan atas permohonan atau tanpa permohonan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan intelijen kejaksaan ada dalam setiap aspek pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Nomor: 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis, yang mencakup lima aspek utama yaitu prinsip, pelaksanaan pengamanan, koordinasi, penghentian kegiatan pengamanan, serta pelaporan dan evaluasi. Efektivitas pengawasan dalam proyek UCPS menunjukkan bahwa pengamanan telah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pengamanan pembangunan strategis dengan landasan analisis berbasis data dan fakta. Pengkajian yang dilakukan menegaskan bahwa proyek UCPS memenuhi kriteria dasar, strategis, dan operasional untuk memperoleh pengamanan pembangunan strategis. Selain itu, berbagai potensi AGHT yang berkaitan dengan personil, aset, serta perizinan/hambatan birokratis telah ditangani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas berdasarkan karakteristik AGHT yang muncul. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengamanan pembangunan strategis, khususnya dalam proyek UCPS, sejauh ini telah berjalan secara efektif dan optimal.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search