Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

ANALISIS HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM DI LPMP KALIMANTAN TENGAH Riamona Sadelman Tulis
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2012): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.299 KB)

Abstract

Perbedaan yang mencolok antara organisasi swasta dan organisasi pemerintah seringkali pada kondisi SDM nya. Saat ini SDM yang handal dan profesional adalah tuntutan bagi masyarakat pada sebuah organisasi, selain itu kinerja organisasi juga bertumpu pada faktor manusianya. Sejalan dengan itu, Kemdiknas sebagai salah satu dari 12 (duabelas) Kementerian/Lembaga yang dipilih menjadi pilot project reformasi birokrasi, melakukan beberapa pendekatan yang meliputi Penguatan Organisasi, Pembenahan Ketatalaksanaan, Penataan dan Penguatan SDM. Untuk dapat memperoleh pegawai yang handal dan professional maka diperlukan berbagai kegiatan yang baik, dan ternyata kegiatan yang mencakup pada proses rekrutmen dan seleksi pada tahapan awal belum cukup untuk membentuk budaya organisasi yang akan melekat menjadi identitas pada diri SDM tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan pengolahan data juga menggunakan teknik statistik deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran Budaya Organisasi di LPMP Kalimantan Tengah, yang berdasarkan Permendiknas nomor 7 tahun 2007 merupakan unit pelaksana teknsi Kementerian Pendidikan Nasional, pada umumnya, serta untuk mengetahui hubungan budaya organisasi dengan upaya meningkatkan kualitas SDM. Hasil penelitian secara garis besar menunjukan bahwa peningkatan kualitas SDM berhubungan dengan faktor budaya organisasi yang ada di kantor LPMP Kalimantan Tengah. Nilai-nilai yang ada secara kasat mata dan dipandang sangat penting, perlu ditanamkan dalam sebuah bentuk serta manajemen perlu menciptakan dan menjaga budaya organisasi. Kualitas SDM menunjukan sudah cukup baik sesuai dengan empat kelompok kompetensi sebagai alat ukur kualitas yang dikemukakan oleh Rotthwell dan antara rekrutmen dan seleksi berhubungan signifikan dengan upaya meningkatkan kualitas SDM.
ANALISIS HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM Di LPMP Kalimantan Tengah Riamona Sadelman Tulis
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v1i1.336

Abstract

Perbedaan yang mencolok antara organisasi swasta dan organisasi pemerintah seringkali pada kondisi SDM nya. Saat ini SDM yang handal dan profesional adalah tuntutan bagi masyarakat pada sebuah organisasi, selain itu kinerja organisasi juga bertumpu pada faktor manusianya. Sejalan dengan itu, Kemdiknas sebagai salah satu dari 12 (duabelas) Kementerian/Lembaga yang dipilih menjadi pilot project reformasi birokrasi, melakukan beberapa pendekatan yang meliputi Penguatan Organisasi, Pembenahan Ketatalaksanaan, Penataan dan Penguatan SDM. Untuk dapat memperoleh pegawai yang handal dan professional maka diperlukan berbagai kegiatan yang baik, dan ternyata kegiatan yang mencakup pada proses rekrutmen dan seleksi pada tahapan awal belum cukup untuk membentuk budaya organisasi yang akan melekat menjadi identitas pada diri SDM tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan pengolahan data juga menggunakan teknik statistik deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran Budaya Organisasi di LPMP Kalimantan Tengah, yang berdasarkan Permendiknas nomor 7 tahun 2007 merupakan unit pelaksana teknsi Kementerian Pendidikan Nasional, pada umumnya, serta untuk mengetahui hubungan budaya organisasi dengan upaya meningkatkan kualitas SDM. Hasil penelitian secara garis besar menunjukan bahwa peningkatan kualitas SDM berhubungan dengan faktor budaya organisasi yang ada di kantor LPMP Kalimantan Tengah. Nilai-nilai yang ada secara kasat mata dan dipandang sangat penting, perlu ditanamkan dalam sebuah bentuk serta manajemen perlu menciptakan dan menjaga budaya organisasi. Kualitas SDM menunjukan sudah cukup baik sesuai dengan empat kelompok kompetensi sebagai alat ukur kualitas yang dikemukakan oleh Rotthwell dan antara rekrutmen dan seleksi berhubungan signifikan dengan upaya meningkatkan kualitas SDM.
KINERJA PERTUMBUHAN BENIH IKAN NILA (Oreochromis niloticus) DALAM SISTEM KOLAM AIR TERGENANG DENGAN TINGKAT PEMBERIAN PAKAN BERBEDA Ricky Djauhari; Shinta Sylvia Monalisa; Amaya Sena Wahyuni; Ivone Christiana; Irawadi Gunawan; Petrus Senas; Yanetri Asi Nion; Aris Toteles; Riamona Sadelman Tulis; Fatma Sarie; Lamria Simamora; Tatik Zulaika; Dewi Klarita Furtuna
Jurnal Perikanan Unram Vol 14 No 4 (2024): JURNAL PERIKANAN
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jp.v14i4.1250

Abstract

The activity of cultivating nile tilapia in a stagnant water pond system allows fish to utilize resources in the form of natural food and commercial feed in a balanced manner, thereby reducing the amount of external feed. This research aims to evaluate the growth performance of tilapia fry in a stagnant water pond system with different feeding levels. This research was carried out using a completely randomized design (CRD) consisting of 3 treatments for rearing tilapia fry in a stagnant water pond system with different feeding levels with three replications each, namely 3% feeding rate, 4.5% feeding rate. % and feeding rate 6%. The test tilapia fish had an average initial weight of 2.66-3.06 g and were reared for 21 days with feed supplementation containing a commercial probiotic mix dose of 0.2% and a feeding frequency of 1 time per day. The results of the research showed that different levels of feeding had a significant effect (p<0.05) on feed efficiency, feed conversion ratio and amount of feed consumption, but could still provide optimum growth rates.
Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012: Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palangka Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Andriana; Riamona Sadelman Tulis
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang sering dijumpai khususnya di kota-kota besar. Tidak bisa dipungkiri semakin majunya pembangunan, maka semakin banyak munculnya gelandangan dan pengemis. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memadai. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah membuat kebijakan dalam menangani gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan publik Matriks Matland yang mana dalam prinsipnya memiliki empat tepat yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, analisi data sekunder dan pengamatan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palangka Raya telah membuahkan hasil yang sudah cukup baik. Namun, masih banyak gelandangan dan pengemis yang tidak mengindahkan larangan yang ada dan informasi yang diberikan Dinas Sosial kepada masyarakat kurang optimal selama ini karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui larangan memberikan barang maupun uang kepada gelandangan pengemis dan masih menganggap itu sebagai sedekah dan membantu sesama.
Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palangkaraya Dalam Menangani Peserta Yang Menunggak Premi Atau Iuran (Studi Pada Kantor BPJS Kesehatan Kota Palangka Raya) Halvi Yanti; Riamona Sadelman Tulis
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik bisa dilakukan dimana saja termasuk di tempat pemberi layanan publik seperti di Kantor BPJS Kesehatan. Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana strategi BPJS Palangka Raya dalam menangani peserta yang menunggak premi atau iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi pihak BPJS Kesehatan Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Empat dimensi pokok strategi menurut Robbins dalam Kusdi (2009:90) yaitu : inovasi, diferensiasi pasar, jangkauan dan pengendalian biaya. Hasil dari penelitian ini adalah pihak BPJS Palangka Raya sudah melakukan semua strategi sesuai dengan empat dimensi di atas. Inovasi yang diciptakan agar mengendalikan penunggakan iuran peserta, diferensiasi pasar yang di laksanakan dengan tujuan memudahkan peserta dalam hal pembayaran iuran peserta, jangkauan yang dimaksimalkan agar semua kalangan masyarakat bisa bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan dan pengendalian biaya yang di lakukan agar iuran yang dibayarkan peserta tepat waktu sehingga dana yang masuk dan keluar dari iuran peserta terus berkesinambungan dan tidak memberikan kerugian untuk pihak BPJS Kesehatan
Prisip Manajemen Dalam Proses Pembagunan Infastruktur Di Kabupaten Katingan (Studi Di Desa Tumbang Lahang) Selvia Wulandari; Riamona Sadelman Tulis
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2006). Keberhasian pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan dari suatu negara, maka manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia disuatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan disuatu Negara. Menariknya dalam di Kabupaten Katingan masih banyak insfraktuktur yang masih belum terbangun dipusat Kota, masih banyak jalan-jalan yang rusak dan pembangunan insfraktuktur lainnya yang dapat menunjang pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Katingan. Sementara di kecamatan dan desa-desa masih banyak pembangunan insfraktuktur yang belum dibangun secara merata. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tumbang Lahang tahun 2021 menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat Desa Tumbang Lahang. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terserap secara optimal. Dana Desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tumbang Lahang untuk melaksanakan pemerataan pembangunan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Dana Desa Tumbang Lahang yang bersurmber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten Katingan Bagian Timur pada tahun 2021 yang berjumlah Rp. 1.513.575.838,00.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PULANG PISAU Wiranto; Riamona Sadelman Tulis
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam menanggulangi bencana alam.. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat risiko bencana alam tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diperlukan kinerja yang baik untuk menanggulangi bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kejadian dengan jelas dan akurat. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori model George C. Edward III ada empat kelompok indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pulang Pisau belum berjalan dengan optimal dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan jumlah satuan tugas masih belum memadai dan kurang mempunyai basic dalam penanggulangan bencana sehingga secara kualitas pun juga masih dikatakan kurang, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat kinerja dari BPBD menjadi kurang maksimal.
INOVASI PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA Herlina; Riamona Sadelman Tulis; Imanuel Jaya
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2022 Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 namun tidak mengurangi jumlah masyarakat yang mengurus Kartu Keluarga sebaliknya jumlah yang mengurus lebih meningkat untuk mengatasi permasalah tersebut DISDUKCAPIL Kota Palangka Raya melakukan inovasi pelayanan tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta untuk memberikan pelayanan yang prima dan untuk percepatan dalam penerbitan dokumen kependudukan. Penelitian ini menggunakan teori Milles B, Mattehew yang memfokuskan inovasi menjadi empat yaitu memiliki kekhasan, memiliki ciri atau unsur pembaharua, memiliki program yang terencana, dan memiliki tujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini ialah bahwa Inovasi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik. Inovasi pelayanan SI-DOI yaitu sistem pelayanan pemberkasan secara online yang memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga), masyarakat tidak perlu bersusah payah datang kekantor karena bisa diakses dari rumah ataupun tempat kerja melalui website sidoidukcapil.palangkaraya.go.id., pelayanan dalam pembuatan Kartu Keluarga melalui SI-DOI lebih simple dan mempersingkat waktu dan juga dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan mengurangi jumlah masyarakat yang datang kekantor.