Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin
Imanuel Jaya
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PERJALANAN PANJANG ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (DARI PARADIGMA KLASIK MENUJUKONTEMPORER) Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2014): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.386 KB)

Abstract

Tulisan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perjalanan panjang ilmu administrasi publik dari waktu ke waktu, di mana akan terlihat pergeseran sudut pandang mengenai posisi pemerintah terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Dalam tulisan ini tergambar bagaimana awal mula munculnya konsep administrasi yang secara jelas terpisah dari induknya yaitu ilmu politik hingga paradigma terakhir yaitu New PublicService. Tidak dapat dipungkiri bahwa tulisan ini berakar dari pemikiran Denhardt dan Denhardt (2004) yang termuat dalam bukunya The New Public Service: Serving, Not Steering yang membagi paradigma administrasi publik menjadi 3 (tiga) yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS) dan tulisan ini juga memuat kritik-kritik terhadap masing-masing paradigmatersebut.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA Mahda Cahyati Ningruma; Bhayu Rhama; Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.236 KB)

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan dan melampaui harapan-harapan dari masyarakat yang dilayani. Beberapa masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang mengacu pada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 dengan menggunakan teori dimensi SERVQUAL oleh Zeithaml et.al (1990) yaitu terdiri dari dimensi tangible (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (respon/ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis accidental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebesar 2,963 dan nilai indeks kepuasan masyarakat setelah dikonversikan sebesar 74,075 dengan mutu pelayanan berada pada kategori ?B? dan kinerja unit pelayanan ?BAIK?. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat dikatakan berkualitas baik dan tidak seperti yang dikeluhkan. Hanya penilaian subjektif dari beberapa orang yang mengatakan pelayanan publik masih belum baik, namun perlu untuk ditingkatkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.653 KB)

Abstract

The problems of social welfare that are developing today show that there are citizens who have not fulfilled their basic needs properly because they have not received social services from the state. The existence of homeless people, beggars, prostitutes and street children is a joint task that must be immediately addressed by the Central Government and the Regional Government. In particular, the City Government of Palangka Raya has issued a policy contained in Regional Regulation No. 09 of 2012 concerning Handling of Bums, Beggars, Prostitutes and Street Children. Where this policy aims to provide understanding and skills for actors to be able to live normally in society. The theory used is George Edward III about policy implementation which consists of four indicators, namely, Communication, Resources, Disposition and Structure of the Bureaucracy. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach that is obtained based on the researchers' reasoning ability in connecting facts, data, and information obtained during the research. The study was conducted in the City of Palangka Raya, the Office of Social Services of the City of Palangka Raya. Data collection methods used in the form of observation, interviews, and documents. Analysis of the data used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, related to the Implementation of the Homeless Handling Policy of Beggars and Street Children in Palangka Raya City, the results have been implemented for 6 years but have not had a significant impact. Lack of communication between related parties, inadequate human resources, Disposition (attitude) Implementing policies that have not been decisive become the main factor in the lack of maximum handling. As a supporting and inhibiting factor (Internal), so far the Social Service has received a budget from the Government in carrying out short-term handling in the form of enforcement, rehabilitation (social and mental) and repatriation to the place of origin. As a limiting factor, in the long run the local government still does not have a social rehabilitation institution to provide work skills and social guidance. While from (External) which is a supporting and inhibiting factor is the culture of the community to be together care and not neglect, Political Wiill, and Regulation for the benefit of the community.
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS KINERJA YANG LEBIH BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ELBERT AGUSTA; IMANUEL JAYA
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2017): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.119 KB)

Abstract

Dalam upaya pelayanan aparatur pemerintah daerah perlu adanya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) sarana dan prasarana perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Dalam hal ini kita ketahui kinerja aparatur pemerintah daerah ini masih banyak yang perlu dibenahi Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual,dan masalah-masalah lainya. Persoalan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik atau good governance (pemerintahan yang baik) selalu dikaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pengelola administrasi negara. Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan menitikberatkan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN.
PERJALANAN PANJANG ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (DARI PARADIGMA KLASIK MENUJU KONTEMPORER) Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i1.371

Abstract

Tulisan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perjalanan panjang ilmu administrasi publik dari waktu ke waktu, di mana akan terlihat pergeseran sudut pandang mengenai posisi pemerintah terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Dalam tulisan ini tergambar bagaimana awal mula munculnya konsep administrasi yang secara jelas terpisah dari induknya yaitu ilmu politik hingga paradigma terakhir yaitu New Public Service. Tidak dapat dipungkiri bahwa tulisan ini berakar dari pemikiran Denhardt dan Denhardt (2004) yang termuat dalam bukunya The New Public Service: Serving, Not Steering yang membagi paradigma administrasi publik menjadi 3 (tiga) yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS) dan tulisan ini juga memuat kritik-kritik terhadap masing-masing paradigmatersebut.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA Mahda Cahyati Ningruma; Bhayu Rhama; Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.605

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan dan melampaui harapan-harapan dari masyarakat yang dilayani. Beberapa masyarakat mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang mengacu pada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 dengan menggunakan teori dimensi SERVQUAL oleh Zeithaml et.al (1990) yaitu terdiri dari dimensi tangible (berwujud), reliability (kehandalan), responsiveness (respon/ketanggapan), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan jenis accidental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah sebesar 2,963 dan nilai indeks kepuasan masyarakat setelah dikonversikan sebesar 74,075 dengan mutu pelayanan berada pada kategori “B” dan kinerja unit pelayanan “BAIK”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perhitungan indeks kepuasan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dapat dikatakan berkualitas baik dan tidak seperti yang dikeluhkan. Hanya penilaian subjektif dari beberapa orang yang mengatakan pelayanan publik masih belum baik, namun perlu untuk ditingkatkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.612

Abstract

The problems of social welfare that are developing today show that there are citizens who have not fulfilled their basic needs properly because they have not received social services from the state. The existence of homeless people, beggars, prostitutes and street children is a joint task that must be immediately addressed by the Central Government and the Regional Government. In particular, the City Government of Palangka Raya has issued a policy contained in Regional Regulation No. 09 of 2012 concerning Handling of Bums, Beggars, Prostitutes and Street Children. Where this policy aims to provide understanding and skills for actors to be able to live normally in society. The theory used is George Edward III about policy implementation which consists of four indicators, namely, Communication, Resources, Disposition and Structure of the Bureaucracy. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach that is obtained based on the researchers' reasoning ability in connecting facts, data, and information obtained during the research. The study was conducted in the City of Palangka Raya, the Office of Social Services of the City of Palangka Raya. Data collection methods used in the form of observation, interviews, and documents. Analysis of the data used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, related to the Implementation of the Homeless Handling Policy of Beggars and Street Children in Palangka Raya City, the results have been implemented for 6 years but have not had a significant impact. Lack of communication between related parties, inadequate human resources, Disposition (attitude) Implementing policies that have not been decisive become the main factor in the lack of maximum handling. As a supporting and inhibiting factor (Internal), so far the Social Service has received a budget from the Government in carrying out short-term handling in the form of enforcement, rehabilitation (social and mental) and repatriation to the place of origin. As a limiting factor, in the long run the local government still does not have a social rehabilitation institution to provide work skills and social guidance. While from (External) which is a supporting and inhibiting factor is the culture of the community to be together care and not neglect, Political Wiill, and Regulation for the benefit of the community.
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS KINERJA YANG LEBIH BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK ELBERT AGUSTA; IMANUEL JAYA
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v6i1.643

Abstract

Dalam upaya pelayanan aparatur pemerintah daerah perlu adanya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) sarana dan prasarana perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Dalam hal ini kita ketahui kinerja aparatur pemerintah daerah ini masih banyak yang perlu dibenahi Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual,dan masalah-masalah lainya. Persoalan reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik atau good governance (pemerintahan yang baik) selalu dikaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pengelola administrasi negara. Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan menitikberatkan pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA LOKAL STUDI DI DINAS BUDPAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DI KABUPATEN BARITO UTARA: STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA LOKAL STUDI DI DINAS BUDPAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DI KABUPATEN BARITO UTARA Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v9i1.1132

Abstract

This research was conducted to find out how the strategy of developing local cultural tourism, which is where researchers choose the location of research in the Department ofCulture, Tourism, Youth and Sports. And analyze the factors that influence the strategy of developing local cultural tourism in North Barito Regency. The purpose of this study is to describe and analyze how the local culture tourism development strategy in North Barito Regency, the theory used by researchers using the theory of Cooper, Fletcher, Gilberth, Shepherd and Wanhill (1998) which became the main elements in tourism development strategies, namely Objects and Attraction, Accessibility, Amenities, Supporting Facilities, and Institutions. This study uses descriptive qualitative research methods. Data taken based on information from informants at the elemental level of the Head of the Office of Culture, Tourism, Youth and Sports, Secretary of the Office of Culture, Tourism, Youth and Sports, Secretary of the Department of Culture, Tourism, Youth and Sports, and Society, and data obtained through the results of research in the field. Data collection techniques in the form of observation, interviews and literature. The result showed that Strategy for the development of Local Culture Tourism in North Barito District did not go well. Because it is still lacking in several factors such as lodging facilities, and ATM at the location of tourist attractions is still not available, and community involvement in tourism development is still minimal. The factors that influence the development of tourism in North Barito Regency are two factors, namely supporting factors: There is cooperation between institutions or other institutions in tourism development. Inhibiting factors in tourism development in North Barito Regency are: Sources of funding in development that are still lacking or inadequate, lack of community involvement in tourism activities, and HR factors that work are still not optimal so performance un development is slow to run.
Public Perception of the Implementation of Simultaneous Regional Head Election 2020 during Covid-19 Pandemic in Palangka Raya Regency Jhon Retei Alfri Sandi; Suprayitno Suprayitno; Imanuel Jaya
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 4 (2020): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i4.1366

Abstract

Central Kalimantan is one of the provinces in Indonesia will implement the Regional Election simultaneously on December 9, 2020. There are 2 (two) Regional Elections, they are Governor and Deputy, and Mayor and Deputy in Kotawaringin Timur Regency. On December 2020, at least 270 Regions would participate to Regional Elections in Indonesia, including provincials, Regencies, and Cities. The democracy atmosphere implementation would be different from previous over the years due to COVID-19 Pandemic as its prediction. This research aims to disclose Palangka Raya Public Perceptions of Regional Election in Covid-19 Pandemic recently. Majority Respondents agree to implement the Regional Election in Palangka Raya on December 9. Furthermore, The Regional Election could be implemented by following the Protocol Health Procedures with safe and healthy against Covid-19.
Co-Authors Bhayu Rhama Desyandri Desyandri ELBERT AGUSTA Hendra Pitika Jhon Retei Alfri Sandi Mahda Cahyati Ningruma Suprayitno Suprayitno