Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Cahaya Mandalika Journal Justiciabelen (JJ) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Legislasi Indonesia
Hutahaean, Armunanto
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
LEMBAGA PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA Hutahaean, Armunanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i1.453

Abstract

Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (perubahan kedua) pasal 30 ayat (4) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.[1] Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Polri merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok polri dalam bidang penegakan hukum. Tugas dan kewenangan Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam sistem peradilan pidana terpadu Indonesia juga disebutkan bahwa lembaga kepolisian merupakan lembaga penyidik yang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyelidik, Penyidik, Tindak                       Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu AbstractThe Indonesian National Police (POLRI) as part of the criminal justice system of Indonesia has a very significant role in enforcement of criminal law. Based on  article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (second amandement) said “Indonesian National Police is the state's instrument to safeguard security along with law and order among the population and has the duty to protect, to shield, and to serve the population, as well as to uphold the law”.[2] The Process of Preliminary Investigation and Investigation of criminal act of corruption implemented by Indonesian National Police  is implementation of principal tasks of the Indonesian National Police in law enforcement. The duties and authorities of the Indonesian National Police as preleminary Investigators and Investigators of all criminal acts have been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The Indonesian integrated criminal justice system stated that the police institution is an investigative institution that conducts investigations into all criminal acts, including criminal act of corruption. Keywords : The Indonesian National Police (POLRI), Junior Investigator, Investigator,                   Corruption, Integrated Criminal Justice System [1] Lihat UUD 1945 pasal 30 ayat (4) 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS.ANAK/2022/PN.JKT.UT Tampubolon, Erwin; Sudjiarto, Tatok; Hutahaean, Armunanto
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4775

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut yang melibatkan Bima Tri Yudhayana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Meskipun putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, sanksi berupa pidana penjara selama 2,5 tahun berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. ABSTRACT Law enforcement against children as perpetrators of narcotics abuse crimes, focusing on the North Jakarta District Court Decision No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut involving Bima Tri Yudhayana. This research uses normative juridical method with statute approach and case approach. The results showed that law enforcement against children in this case was in accordance with applicable regulations, but had not fully considered the rehabilitation aspect as mandated in Article 54 of the Narcotics Law. Although the decision has fulfilled the element of legal certainty, the sanction in the form of imprisonment for 2.5 years has the potential to have a negative impact on the psychological development of children and is not fully in line with the principle of rehabilitation which should be the main priority for children as perpetrators of criminal acts.
Pertimbangan Yuridis Pada Tindak Pidana Pengancaman Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.B/2021/Pn Gst Daliwu, Sodialman; Sudjiarto, Tatok; Hutahaean, Armunanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap suatu perkara pidana terkadang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst di mana pelaku pada putusan tersebut dipidana karena telah melakukan tindak pidana pengancaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, menunjukkan bahwa sekilas hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 10/Pid.B/2021/PN Gst terkesan mengabaikan keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa di persidangan. Namun pengabaian tersebut didasarkan pada petunjuk yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Indra, Permana; Panjaitan , Hulman; Hutahaean, Armunanto
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1715

Abstract

The objectives of this research are 1) to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code and the use of criminal law in corruption crimes related to the Application of Sanctions for Corruption Offenders in the Form of Asset Forfeiture as an Effort to Restore State Losses (Case Study of Decision Number: 2614 K/Pid. Sus/2021); and 2) to contribute thoughts in accordance with the bisertag in question which philosophically as a valuable learning process for scientific work and the application of legal discipline theory, as well as the results of writing library material as further Criminal law studies. The research method used is normative juridical research method, with the nature of descriptive research and also uses a statutory and case approach. The results of this research, there are differences of opinion between the Panel of Judges at the first and the appellate level in determining the actions and mistakes of the defendant who was convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code as described in the First Primary charge.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berbarengan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concurrcus Realis) Suhardi, Suhardi; Sudjiarto, Tatok; Hutahaean, Armunanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i10.13777

Abstract

The purpose of this research is to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law no. 20 of 2001 in conjunction with Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. For the development of science, to provide an overview and input regarding investigations into criminal acts of corruption by the police. This research uses normative juridical research which only uses secondary data as data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The role of the suspect Ervan Fajar Mandala as properly regulated in the Supreme Court decision Number: 1621 K/Pidsus/2013. Because the unlawful act has been proven to fulfill the elements as stipulated in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and/or Article 3 of RI Law No.15 of 2002 concerning Money Laundering Crimes as amended by RI Law No. legally and convincingly committed the crime of corruption together with the crime of money laundering.
Co-Authors Alexandro Diliyanto Tanur, Yohanes Daliwu, Sodialman Indra, Permana J Pandiangan, Hendri Panjaitan , Hulman Pratama, Fuji Sudjiarto, Tatok Suhardi Suhardi Tampubolon, Erwin