Garuda - Garba Rujukan Digital

Jemaah Islamiyah Jihadist Movement in Indonesia Raden Cecep Lukman Yasin
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 9, No 2 (2007): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Democratic practice in the post-Soeharto era has widely opened and led to euphoria in the public life. Some social and politics activities which were previously banned are now starting to appear openly. The emergence of Islamic radical community along with their terror acts both psychological and physical which attracts people’s attention may be a cause of this openness. One of communities which is seen as the front guard of radical movement is Jemaah Islamiyah. This article explores the historical background of the aforementioned movement and its development for the last two decades. The discussion also includes the intern dispute and its metamorphosis from just being the under-ground community to be the public community. Despite so many opinions which relate the movement with the powerful Islamism influence from Mid-Eastern, this article argues that those opinions ignore the history of Islamic radical movement in the Social Politics landscape. The precise discussion about Jemaah Islamiyah shows that this community has strong local characteristics. Keran demokrasi yang terbuka lebar pasca-kejatuhan rejim Soeharto telah menciptakan euphoria dalam ruang kehidupan publik. Berbagai aktifitas sosial politik yang sebelumnya dibungkam dan disisihkan, kini mulai memadati ruang publik. Kemunculan kelompok radikal Islam yang telah banyak menyedot perhatian publik dengan aksi-aksi mereka yang bemuasa terror, psikologis maupun fisik, tidak bisa dilepaskan dari keterbukaan ini. Di antara kelompok yang dipandang sebagai garda depan gerakan radikal ini adalah Jemaah Islamiyah.Tulisan berikut berusaha menelurusi akar kemunculan gerakan tersebut dan perkembangannya sepanjang dua dekade terakhir, berikut perpecahan internal dan metamorphosis gerakan bawah tanah itu menjadi gerakan terbuka. Sementara banyak kalangan mengaitkan gerakan tersebut dengan pengaruh islamisme yang kuat dari Timur Tengah, tulisan ini menyodorkan argumentasi bahwa pandangan di atas jelas telah mengabaikan sejarah gerakan radikal Islam dalam lanskap sosial politik Indonesia. Kajian yang cermat terhadap Jemaah Islamiyah menunjukkan bahwa gerakan tersebut memiliki karakteristik lokal yang kental.

Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang Herviani, Femilya; Zuhriah, Erfaniah; Yasin, Raden Cecep Lukman
Intelektualita Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v11i1.10684

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field research), Metode yang digunakan dalam yaitu yuridis empiris, dengan cara turun langsung ke Pengadilan Agama Malang dan kepada pihak pemohon dispensasi nikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, landasan hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan khawatir jika ditolak keburukan yang timbul akan lebih besar. Kedua, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling bertabrakan, struktur dan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir “alasan sangat mendesak”, dan juga dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyakarat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah dalam menangani perkara dispensasi nikah, yaitu cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.

PERCERAIAN AKIBAT DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF SURAH AN-NUR AYAT 61 DAN HAK ASASI MANUSIA NASUTION Setiyoningrum, Nurlaila Indah; Yasin, Raden Cecep Lukman
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842

Abstract: Divorce is the release of marriage bonds through the Religious Courts. Divorce with mental disabilities is a divorce carried out by the plaintiff against a defendant with a mental disability. The purpose of this study is to analyze divorce due to mental disability from the human rights perspective of Adnan Buyung Nasution and to analyze divorce from mental disability perspective from Surah An-Nur verse 61. This research method is a normative research with a case approach. The results of this study are that law enforcement on the rights of mental disabilities should also be supported by the government and law enforcement. Divorce for mental disabilities should not be granted, because it is increasingly painful and difficult to recover. In Surah An-Nur verse 61 it is stated that the rights of persons with mental disabilities are the same as normal humans, so that in treating persons with disabilities they are the same in the eyes of Allah and Islam strongly rejects discrimination against anyone.Keywords: Divorce; Mental Disability; Human Rights. Abstrak: Perceraian merupakan terlepasnya ikatan pernikahan melalui peradilan Agama. Perceraian disabilitas mental merupakan perceraian yang dilakukan oleh penguggat terhadap tergugat yang penyandang disabilitas mental. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis perceraian akibat disbilitas mental perspektif hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution dan untuk menganalisis perceraian disabilitas mental perspektif surah An-Nur ayat 61. Metode penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap hak-hak disabilitas mental sebaiknya didukung pula oleh pemerintah dan penegak hukum. Perceraian terhadap disabilitas mental sebaiknya tidak dikabulkan, sebab semakin menderita dan sukar untuk sembuh. Dalam surah An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas mental itu sama seperti manusia normal, sehingga dalam memperlakukan penyandang disabilitas-pun sama di mata Allah dan Islam sangat menolak diskriminasi terhadap siapapun.Kata Kunci: Perceraian; Disabilitas Mental; Hak Asasi Manusia.

PERCERAIAN AKIBAT DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF SURAH AN-NUR AYAT 61 DAN HAK ASASI MANUSIA NASUTION Setiyoningrum, Nurlaila Indah; Yasin, Raden Cecep Lukman
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842

Abstract: Divorce is the release of marriage bonds through the Religious Courts. Divorce with mental disabilities is a divorce carried out by the plaintiff against a defendant with a mental disability. The purpose of this study is to analyze divorce due to mental disability from the human rights perspective of Adnan Buyung Nasution and to analyze divorce from mental disability perspective from Surah An-Nur verse 61. This research method is a normative research with a case approach. The results of this study are that law enforcement on the rights of mental disabilities should also be supported by the government and law enforcement. Divorce for mental disabilities should not be granted, because it is increasingly painful and difficult to recover. In Surah An-Nur verse 61 it is stated that the rights of persons with mental disabilities are the same as normal humans, so that in treating persons with disabilities they are the same in the eyes of Allah and Islam strongly rejects discrimination against anyone.Keywords: Divorce; Mental Disability; Human Rights. Abstrak: Perceraian merupakan terlepasnya ikatan pernikahan melalui peradilan Agama. Perceraian disabilitas mental merupakan perceraian yang dilakukan oleh penguggat terhadap tergugat yang penyandang disabilitas mental. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis perceraian akibat disbilitas mental perspektif hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution dan untuk menganalisis perceraian disabilitas mental perspektif surah An-Nur ayat 61. Metode penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap hak-hak disabilitas mental sebaiknya didukung pula oleh pemerintah dan penegak hukum. Perceraian terhadap disabilitas mental sebaiknya tidak dikabulkan, sebab semakin menderita dan sukar untuk sembuh. Dalam surah An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas mental itu sama seperti manusia normal, sehingga dalam memperlakukan penyandang disabilitas-pun sama di mata Allah dan Islam sangat menolak diskriminasi terhadap siapapun.Kata Kunci: Perceraian; Disabilitas Mental; Hak Asasi Manusia.

Jemaah Islamiyah Jihadist Movement in Indonesia Yasin, Raden Cecep Lukman
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 9, No 2 (2007): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/el.v9i2.4652

Democratic practice in the post-Soeharto era has widely opened and led to euphoria in the public life. Some social and politics activities which were previously banned are now starting to appear openly. The emergence of Islamic radical community along with their terror acts both psychological and physical which attracts people’s attention may be a cause of this openness. One of communities which is seen as the front guard of radical movement is Jemaah Islamiyah. This article explores the historical background of the aforementioned movement and its development for the last two decades. The discussion also includes the intern dispute and its metamorphosis from just being the under-ground community to be the public community. Despite so many opinions which relate the movement with the powerful Islamism influence from Mid-Eastern, this article argues that those opinions ignore the history of Islamic radical movement in the Social Politics landscape. The precise discussion about Jemaah Islamiyah shows that this community has strong local characteristics. Keran demokrasi yang terbuka lebar pasca-kejatuhan rejim Soeharto telah menciptakan euphoria dalam ruang kehidupan publik. Berbagai aktifitas sosial politik yang sebelumnya dibungkam dan disisihkan, kini mulai memadati ruang publik. Kemunculan kelompok radikal Islam yang telah banyak menyedot perhatian publik dengan aksi-aksi mereka yang bemuasa terror, psikologis maupun fisik, tidak bisa dilepaskan dari keterbukaan ini. Di antara kelompok yang dipandang sebagai garda depan gerakan radikal ini adalah Jemaah Islamiyah.Tulisan berikut berusaha menelurusi akar kemunculan gerakan tersebut dan perkembangannya sepanjang dua dekade terakhir, berikut perpecahan internal dan metamorphosis gerakan bawah tanah itu menjadi gerakan terbuka. Sementara banyak kalangan mengaitkan gerakan tersebut dengan pengaruh islamisme yang kuat dari Timur Tengah, tulisan ini menyodorkan argumentasi bahwa pandangan di atas jelas telah mengabaikan sejarah gerakan radikal Islam dalam lanskap sosial politik Indonesia. Kajian yang cermat terhadap Jemaah Islamiyah menunjukkan bahwa gerakan tersebut memiliki karakteristik lokal yang kental.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search