Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.091
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam DE JURE EGALITA Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Arena Hukum Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Sawwa: Jurnal Studi Gender Pembaharuan Hukum Journal of SouthEast Asian Human Rights SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam WAJAH HUKUM Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ADHKI: Journal of Islamic Family Law Sakina: Journal of Family Studies Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Proceeding of International Conference on Humanity Education and Society Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Journal of Research on Community Engagement
Erfaniah Zuhriah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS MUATAN MATERI BAB XIV KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 100 TENTANG PEMELIHARAAN ANAK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Zuhriah, Erfaniah; Mayasari, Lutfiana Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 2: Desember 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.531 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i2.2981

Abstract

Constitutional Court’s decision on the rights of children who were born out of wedlock causes various controversies. On the one hand, it is considered as a positive decision for children’s benefit and their future. On the other hand, it is considered also as a negative decision by legalizing unregistered marriage. Using a field research and qualitative approach, this research produces a conclusion that four of respondents from  different  background  of  organizations  agree  with  this  constitutional  court decision if the intended object is the children from Sirri (unregistered) marriage. Furthermore, one respondent agrees if this decision becomes a guideline and no longer a phenomenon. The most important message from informants is a recommendation that Constitutional Court not to issue another ambiguous fatwa and this institution is capable to make a humanist decision and remains in the corridors of the religious demands that have been rooted in the community. Keputusan  mahkamah  konstitusi  tentang  hak  anak  diluar  nikah  menimbulkan  berbagai macam kontroversi. disatu pihak keputusan tersebut dianggap positif untuk kemaslahatan anak  dan  masa  depan  mereka,  dan  di  lain  pihak  keputusan  tersebut  dianggap  negative karena melegalkan pernikahan dibawah tangan. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa empat responden dengan latar belakang organisasi yang berbeda menyatakan setuju dengan keputusan MK tersebut jika yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan sirri. Dan satu responden menyatakan setuju jika keputusan tersebut menjadi sebuah pedoman bukan lagi fenomenal. Pesan terpenting dari para informan adalah himbauan agar MK tak  lagi  mengeluarkan  suatu  fatwa  yang  ambigu  dan  mampu  menciptakan  keputusan yang  humanis  dan  tetap  dalam  koridor  tuntutan  keagamaan  yang  telah  mengakar  di masyarakat.
ONE ROOF SYSTEM LEMBAGA PERADILAN AGAMA DI BAWAH KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG Zuhriah, Erfaniah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 1, No 2: Desember 2009
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v1i2.329

Abstract

History of judiciary power in Indonesia judicial institutions is quite long and dilemmatic. The political situation in Indonesia has a major impact on the existence of judicial institutions. Independence of judiciary power is not met a demand for years. It is proved by the interventions of extra-judicial government institutions  to judicial institutions. The Supreme Court, as Indonesia's top court, at first has supervised General Courts, Religious Courts, State l Administration Court and the Military Courts only in judicial technical. Meanwhile, for non-judicial technical matters, those judicial institutions have been supervised by each government departments respectively. But with the enactment of Act No. 35 Year 1999 on Amendment of Act No. 14 Year 1970, which was enhanced by Act No. 4 Year 2004 on Judiciary Power, cultivation of non-judicial technical in those judicial institutions, including Religious Court have been held by the Supreme Court.Sejarah kekuasaan kehakiman lembaga-lembaga peradilan di Indonesia cukup panjang dan  dilematik. Situasi politik yang bergolak di Indonesia, berpengaruh besar terhadap eksistensi lembaga-lembaga peradilan. Independensi kekuasaan kehakiman tidak terpenuhi selama bertahun-tahun. Terbukti dengan banyaknya intervensi lembaga pemerintah ekstra-yudisial terhadap lembaga peradilan.Mahkamah Agung, sebagai puncak peradilan di Indonesia, pada mulanya  hanya membina Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer secara teknis yudisial saja. Untuk urusan teknis non-yudisial,pembinaan lembaga-lembaga peradilan tersebut dibawah naungan departemen pemerintahan masing-masing. Namun seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan teknis non-yudisial lembaga-lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama dipegang oleh Mahkamah Agung.Keywords: Sistem Satu Atap, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama.
REFORMASI GAYA BERUMAH TANGGA MELALUI MODEL KELUARGA SAKINAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Hasan, Sudirman; Zuhriah , Erfaniah Zuhriah
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 1 No. 2 (2019): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (925.672 KB) | DOI: 10.37876/adhki.v1i2.21

Abstract

Kecamatan Singosari adalah salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang mempunyai angka perceraian tertinggi nomor dua di Kabupaten Malang. Penyebab terbanyak kasus perceraian menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015 adalah karena tidak harmonis lagi dan tidak tanggung jawab. Dari data tersebut, masyarakat kelurahan Candirenggo harus dibina dan didik dengan melakukan reformasi gaya berumah tangga bahwa tujuan berumah tangga selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain, yaitu keluarga yang kekal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data berupa data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya berumah tangga masyarakat Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama ini cukup variatif. Setidaknya ada tiga gaya berumah tangga. Pertama, keluarga terdidik, pasangan suami istri yang sama-sama berkarir. Tipe kedua adalah tipe keluarga yang menempatkan istri di rumah. Tipe ketiga adalah tipe bebas. Kemudian perlu adanya reformasi gaya berumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang dilakukan dengan beberapa tahap.
Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls Zuhriah, Erfaniah; Azmi, Miftahuddin
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.821 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v11i2.6580

Abstract

Small Claim Court is one of the efforts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia to reduce the accumulation of cases in court. This article seeks to describe the small claim court model as an alternative to the settlement of cases in the Religious Courts to realize the principle of quick, simple, and low-cost perspective of John Rawls's theory of justice. This article originates from doctrinal law research from the statutory approach, the comparative approach, the conceptual approach. The results of this study indicate that a small claim court can reduce the accumulation of cases in a religious court. The application must meet two criteria; namely, the disputed nominal does not exceed 200 million and does not require complicated verification. As regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 2 of 2015.Small Claim Court merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artikel ini berupaya mendeskripsikan model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama untuk mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan perspektif teori keadilan John Rawls. Artikel ini berasal penelitian hukum doktrinasi dengan dari pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa small claim court dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan agama. Penerapannya harus memenuhi dua kriteria, yaitu nominal yang disengketakan tidak melebihi angka 200 juta dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.Kata Kunci: small claim court; pengadilan agama; keadilan. 
KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM WACANA HAK ASASI MANUSIA Zuhriah, Erfaniah
EGALITA EGALITA (Vol 2, No 1
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.967 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v0i0.1955

Abstract

All sort of physical and phsycological violences generating from gender bias practices toward role and position of women in the family are legally not allowed based on international declaration on Human rights as those violences neglect basic rights of individuals. Domestic violence, as one example of gender bias practice, is legally prohibited for its subordination, marginalization and streotype toward men or women in a domestic relationship context. It maybe safely argued that any forms of differences which are constructed based on gender bias perspective may result in inequality and violences. Therefore, gender role division refers to husband-wife right and obligation under religious normative doctrines and socio-cultural understanding are not tolerated and can be categorized as breaking the legal regulation of human rights.
The Legal Policy of Judicial Power: The Idea of Implementation of Small Claim Courts in Religious Courts Sukadi, Imam; Zuhriah, Erfaniah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.10913

Abstract

Abstract: Religious Court is a judicial environment under the Supreme Court as a perpetrator of judicial power independent of organizing religious court to enforce the law and justice. The implementation of a small claim court in religious courts following simple, quick, and low-cost principles. The Small Claims Court is a simple judicial mechanism outside of the regular judicial mechanisms to resolve disputes quickly and cost lightly. The purpose of this study was to determine the meaning of the principle of fast, simple, and low cost and the legal politics of applying a simple lawsuit in a religious court. This type of research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of analyzing legal materials uses prescriptive. The study results found that the principle of simple, fast, and low cost in religious courts must meet the expectations of justice seekers who always want a speedy, fair, and low-cost trial. Applying the principle of a simple, fast, and low-cost justice has an intrinsic value of justice, inseparable from the service function. The legal politics of implementing a small claims court in a religious court is a breakthrough step, the proceedings are also fast and inexpensive, decided by a single judge, and the trial mechanism is simple So that implementation of Small Claims Court will be able to help the dispute burden in religious courts.Keywords: legal policy; small claim court, religious court.Abstrak: Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri menyelenggarakan peradilan agama untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan sidang gugatan kecil di pengadilan agama menganut asas sederhana, cepat, dan murah. Small Claims Court adalah mekanisme peradilan sederhana di luar mekanisme peradilan biasa untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian asas cepat, sederhana, dan biaya rendah serta politik hukum penerapan gugatan sederhana di pengadilan agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya rendah dalam peradilan agama harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang cepat, adil, dan berbiaya rendah. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya rendah memiliki nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas dari fungsi pelayanan. Politik hukum pelaksanaan peradilan gugatan kecil di pengadilan agama merupakan langkah terobosan, proses beracara juga cepat dan murah, diputuskan oleh hakim tunggal, dan mekanisme persidangan sederhana Sehingga pelaksanaan peradilan gugatan kecil akan dapat membantu beban sengketa di pengadilan agama.Kata Kunci: kebijakan hukum; small claim courts; pengadilan agama.
Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Maslahah Erfaniah Zuhriah; Imam Sukadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v14i1.16076

Abstract

Abstract: This strategy to overcome child marriage in Malang Regency is important because the number of child marriages is increasing. This research was conducted in a sociological juridical manner located at the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Malang Regency and at the Malang Regency Religious Office. Data were collected by interview method and analyzed by content analysis. From the research conducted, it can be concluded that the Constitutional Court's Decision No. 22/PUU-XV/2017 which was followed up by Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which raised the marriage age limit for women from 16 years to 19 years, especially in Malang Regency, has not succeeded in solving the problem and has caused its own probematics, namely the number of applications for marriage dispensation to the Malang Regency Religious Court is increasing. The strategy taken in tackling child marriage from the perspective of the masahah theory is by socializing marriage maturity through madrasas, conducting marriage guidance in each District KUA, Establishing a Counseling Information Center (PIK) as an effort to reproductive health, Providing kid genre props, Formation of human beings genre and genre ambassadors, and dissemination of reproductive health education. Another strategy is to empower the role of the family through parental supervision, as well as improve the quality of formal education for students.Keywords: child marriage; maslahah; health education.   Abstrak: Strategi penanggulangan perkawinan anak di Kabupaten Malang ini penting dilakukan karena perkawinan anak semakin bertambahnya jumlahnya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis sosiologis yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan di Kantor Agama Kabupaten Malang. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan menganalisisnya dengan content Analisys. Dari penelitian yang dilakukan di dapat bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang ditindak lanjutin dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun khususnya di Kabupaten Malang belum berhasil menyelesaikan masalah dan menimbulkan probematika tersendiri, yaitu jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin bertambah banyak. Strategi yang dilakukan dalam menanggulangi perkawinan anak perspektif teori masahah adalah dengan dengan melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah, melakukan bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan, Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi, Pemberian alat peraga genre kid, Pembentukan insan genre dan duta genre, dan sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi. Strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua, serta peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik.Kata Kunci: perkawinan anak; maslahah; pendidikan kesehatan.
COMPARATIVE STUDY OF MEDIATION IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND TURKEY Muhamad Ali Muhsim; Erfaniah Zuhriah; Ali Hamdan
Al-Risalah VOLUME 22 NO 1, MAY (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.28485

Abstract

Mediation as an alternative dispute resolution has its advantages. However, behind the advantages of dispute resolution, it is inversely proportional to the data on the success of mediation in Indonesia which is very low. Based on statistical data from the Semarang Religious Court during 2015-2019, less than 3% of mediations were successful. However, the data on the success of mediation in Indonesia contradicts that of Turkey. During 2017, more than 80% of cases were successfully resolved through mediation. Based on this data, it is necessary to compare the implementation of mediation between Indonesia and Turkey. This research is included in normative juridical research with a qualitative comparative approach. The results of this study indicate that there are similarities and differences in the implementation of mediation between Indonesia and Turkey. The equation lies in the terms of the mediator, the number of mediators and the place. The difference lies in regulation, mediation time, disputes that must be mediated, mediation implementation, mediator title, mediation fees, mediator audit, mediator membership fees and the strength of the peace deed
Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles Muhamad Ali Muhsim; Erfaniah Zuhriah; Ali Hamdan
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v7i2.2606

Abstract

As a result of not implementing the voluntary child custody decision, the next legal remedy is the execution of child custody which can have a negative impact on the child's psyche. As a solution to this problem, the judge can decide on the dwangsom in the child custody decision. However, dwangsom becomes a legal problem when it is not contained in the petitum but appears in the ruling as stated in the decision Number 8/Pdt.G/2020/MS-BNa. The focus of this research is a juridical review and analysis of Aristotle's theory of justice on the application of dwangsom to the decision. This research is a normative juridical research using a law approach and a case approach. The primary legal source is decision Number 8/Pdt.G/2020/MS-BNa. and secondary sources of law, namely laws relating to the procedural law of the Religious Courts, books and journals related to Aristotelian justice, child custody, ultra petita and dwangsom principles. The data of this study were obtained through documentation and analyzed by Aristotle's theory of justice. The results of the juridical review on the decision contradict Article 178 paragraph (3) HIR / Article 189 paragraph (3) RBg, Article 50 Rv, SEMA Decision Number 3 of 2018, and Jurisprudence number 1001 K/Sip/1972. The judge's considerations in deciding the case Number 8/Pdt.G/2020/MS-BNa have met the criteria of Aristotle's corrective justice, namely there is a violation of rights that should be obtained, there are efforts to correct (return) rights, losses can be measured, corrections can be measured, and on a proportional basis.
RESPONSIBLITAS PIMPINAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM DALAM UPAYA MEMBERIKAN AKSES TERHADAP DIFFERENT ABILITY PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Erfaniah Zuhriah
EGALITA Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.069 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v11i1.4553

Abstract

This study discusses the response of the leadership of UIN Maulana Malik Ibrahim in an effort to provide access to persons with disability perspective of law No. 8 year 2016 About persons with Disability.This type of research is empirical research, located on  campus 1 UIN Maulana Malik Ibrahim of Malang. The research approach used is the juridical sociological approach, statue approach and conceptual approach. Types and sources of data consists of primary data, secondary data, and tertiary data material. Primary data collection techniques by interviews and observations directly in the field, secondary data by library study and tertiary data obtained from General dictionary, legal dictionary, ensiclopedia etc. Technique of data analysis is done using qualitative jurirical analysis method  that focused on "juridical reasoning"From the results of study it is known that  response of policy makers in UIN Maulana Malik Ibrahim in order to provide access to persons with disability are very good response  about the existence of the law No. 8 year 2016 which gives access to the persons with disability to be able to gain the opportunity to learn in College. A good response is shown with several supports they will provide to embody UIN Maulana Malik Ibrahim of Malang to became a campus of inclusion or friendly toward students with disability, it is shown with the begining of the construction of campus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim of  Malang in the village of Tlekung town of Batu,  Malang in East Java. Penelitian in membahas mengenai responsiblitas pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim dalam upaya memberikan akses terhadap different ability perspektif UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang berlokasi di kampus 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, data sekunden dan data tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi langung di lapangan, data sekunder dengan studi kepustakaan dan data tersier diperoleh dar kamus umum, kamus hukum, ensikplodia dll. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”.Dari hasil penelitian di dapat bahwa Respon pengambil kebijakan di UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka memberikan akses terhadap penyandang disabilitas adalah mulai jajaran rektorat sampai dekanat sangat merespon baik tentang adanya UU No. 8 Tahun 2016 yang memberikan akses kepada para penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kesempatan yang untuk belajar di perguruan tinggi. Respon yang baik ini ditunjukkan dengan berbagai dukungan yang akan mereka berikan untuk mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjad kampus yang inklusi atau ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, bukti nyatanya adalah akan dimulai pada saat pembangunan kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Tlekung Kota Batu Malang Jawa Timur.Site plant kampus UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mewujudkan kampus yang ingklusi dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas perspektif UU No. 8 Tahun 2016 bahwa UIN Mulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi juga sudah menyusun perencanaan terutama terkait dengan pengembangan kampus. Penyusunan perencanaan pengembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim yang ramah difabel akan dimulai pada saat membangun kampus 3. Ada beberapa tahapan perencanaan, yaitu perencanaan konstruksi, pengawasan dan fisik. Dalam tahapan perencanaan itu, site plan kampus UIN Maulana Malik Ibrahm ini ini sudah dirumukan sebagai bangunan yang ramah difabel artinya akan memberikan akses terhadap penyandang disabilitas, yang dimulai dari pemberian sarana dan prasarana. 
Co-Authors Abdul Hakim Abdul Qayuum Bin Abdul Razak Ahmad Wahidi Ali Hamdan Ali, Zezen Zainul Amiruddin, Mochammad Zikni Ansari Aprilyanti, Melinda Arresti, Fatma Tria As-Suvi, Ahmad Qiram Ashari, Zahrah Salsabillah Atik Abidah Azmi, Miftahuddin Bachri, Syabbul Dwi Qurbani, Indah Eko Suprayitno Erik Sabti Rahmawati Fadil SJ FADLI, MOH Fuadi, Suud Fuadi, Suud Suud Herviani, Femilya Himma Aliyah Imam Sukadi Jundiani Jundiani Kadarisman, Achmad Kurniaty, Rika Lutfiana Dwi Mayasari Lutfiana Dwi Mayasari, Lutfiana Dwi Mufidah Ch Mufidah Ch Muhamad Ali Muhsim Muhamad Ali Muhsim Musleh Harry Naswa Atiyatul Maola Faqih Naufal Rifqi Nasution Nur Alfy Syahriana Nur Asnawi Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata Raden Cecep Lukman Yasin Ramadhita Ramadhita Ramadhita Ramadhita, Ramadhita Risma Nur Arifah Rouf, Abd Saifullah Saifullah Siti Rohmah Sudirman Hasan Sudirman Sudirman Sudirman Sudirman Sukadi, Imam Imam Suryanto, Muhammad Handika Syahriana, Nur Alfy Syuhadak , Faridatus Tamimi, Lalu Muhammad Tutik Hamidah Umi Chaidaroh Zaenul Mahmudi Zarapi, Nur Hamizah