Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Analisisyuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ansori ANSORI
KEADILAN PROGRESIF Vol 8, No 2 (2017): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (948.32 KB)

Abstract

Efforts to the eradication of corruption in Indonesia is carried out for a long time, since the era of the Old Order to the Order Reforms. Significant changes in the understanding and eradication of corruption occurs when the Corruption Eradication Commission (KPK) was formed in 2002 by Act No. 30 of 2002. The establishment of the KPK as an institution are authorized to investigate corruption as the competencies of Police and Attorney. It should be a driving force in the eradication of corruption. Ideally this momentum can be used by other agencies for the investigation of criminal corruption to go hand in hand and give each other encouragement and support so that the corruption in Indonesia can be reduced in number. Apparently, some of the facts shows that the opposite occurs alleged feud "Lizard vs Crocodile" is the momentum for mutual criminalize of the corruption investigation agencies. Disharmony in the investigation of criminal corruption agencies do not supposed to happen because there are laws of each institution to limit each one. Besides, it is necessary for the good cooperation in the eradication of corruption among institutions especially the KPK, the Police and the Attorney so that the number of corruption can be reduced and the corruption can be eradicated from Indonesian society.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Ansori Ansori Ansori
Syiar Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i1.7246

Abstract

ABSTRAKKonflik kerap hadir di kehidupan sehari-hari, entah antar perorangan, anggota keluarga maupun masyarakat. Konflik yang dihadapi pasangan suami isteri ini sebenarnya bisa disebabkan banyak faktor, mulai dari hilangnya rasa menghargai satu sama lain, lupa akan pentingnya kebutuhan untuk didengarkan, tidak peka dengan kebutuhan pasangan dan beberapa sebab lainnya. Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik dan masalah. Justru berbagai masalah dan konflik akan menjadi pembuktian kedewasaan suatu hubungan. Karena sejatinya setiap masalah harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, bukan dihindari. Untuk itu, pasangan suami istri perlu mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana penerapan sanksi pidana dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap hal-hal baru yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Sedangkan Pendekatan empiris yaitu pendekatan melalui studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor :80/Pid.Sus/ 2020/PN.Liw bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban dalam melakukan kekerasan fisik dengan alasan terdakwa kesal terhadap korban. Karena hal tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Novitaria Wulandari karena dia pergi main tidak pamit dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Novitaria Wulandari untuk mendidik agar tidak seenaknya saja. Untuk Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa adalah keponakan Terdakwa sendiri bernama Novitaria Wulandari. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Amri Bin Alm Basir R, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
ANALISIS PENYELENGGARAAN DAN PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN DPRD PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 10 AYAT (2) HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2016 (Studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung) Purwanto Joko; Ansori Ansori
KEADILAN PROGRESIF Vol 13, No 1 (2022): Volume 13 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) as an institution and a reflection of a democratic government, so that in carrying out the administration of regional government it does not deviate from existing norms and statutory regulations and other guidelines that have been jointly determined. In the context of the budget of a public sector organization, the budget includes plans for how much the plan will cost and how much and how to get the money to fund the plan. In the Governor's Regulation Number 60 of 2016 Article 10 the Finance Section has the task of preparing budget preparation materials, budget amendments, carrying out financial management and preparing financial accountability reports for the DPRD Secretariat and Provincial DPRD. The problem of this research is how to analyze the implementation and preparation of materials for the preparation of the Lampung Provincial DPRD budget based on Article 10 Paragraph (2) Letter A Governor Regulation Number 60 of 2016. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then carried out qualitative juridical data analysis. Research results, analysis of the implementation and preparation of budget preparation materials for the DPRD of Lampung Province Based on Article 10 Paragraph (2) Letter A Governor Regulation Number 60 of 2016, it is necessary to have budget transparency in accordance with the activities carried out by the Secretariat Section in the Lampung Provincial People's Legislative Council, so that in its implementation in accordance with the expenditure of activities in the Secretariat of the Regional House of Representatives of Lampung Province, and the need to improve quality when managing the budget, so that with the improvement in performance it is expected that the efficiency of budget use will increase so that the budget is carried out optimally.
IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (2) HURUF C PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Bagian Perencanaan Sek Ansori Ansori; Santi Melia
KEADILAN PROGRESIF Vol 13, No 1 (2022): Volume 13 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In implementing regional autonomy, it must ensure that there is a harmonious relationship between the community, the Regional Government must always be oriented towards improving welfare and providing services to the community by taking into account the interests and aspirations of the wider community. The problem in this research is how to implement Article 11 Paragraph (2) Letter C of the Governor's Regulation Number 60 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions as well as the Work Procedure of the Secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Lampung Province and what are the obstacles to the implementation Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation Regarding Number 60 Year 2016. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, Implementation of Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation Number 60 of 2016 that the DPRD Secretariat has the task of carrying out secretarial administration. So that in carrying out this task, it has the functions of administering the administration of the DPRD and DPRD Financial Administration, holding DPRD meetings, Absorption of aspirations, public relations and DPRD protocols and obstacles to the implementation of Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation Number 60 of 2016 including in budgetary constraints: 1) The nominal budget is always made in excess of the need so as to provide opportunities for interference and corrupt practices, 2) making a budget that can only be understood process for allocating economic resources (budget). Suggestions, the Regional Government should be able to prepare the RPJMD for the next period earlier so thatthe preparation of the RKPD, KUA, PPAS to RKA SKPD can be arranged as effectively as possible in accordance with the budget period to be implemented.
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENCETAK,MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN KREDIT Tubagus Suhanda Wijaya; Bambang Hartono; Ansori Ansori
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3245

Abstract

Salah satu kasus hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana atas tidak adanya hak untuk mencetak, mengeluarkan dan/atau mendistribusikan surat keterangan kependudukan, mengenai nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menyebarkan dan/atau menyebarluaskan dokumen publik. Permasalahan penyidikan ini adalah apa faktor penyebab dan apa tanggung jawab pelaku kejahatan tanpa hak untuk mencetak, mengumumkan dan mengedarkan surat kependudukan sebagai syarat pendaftaran Putusan 507/Pid B/2022/PN Tjk Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan setelah mengumpulkan bahan, bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum kualitatif yaitu. H. Deskripsi masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk pernyataan atau uraian proposisional. Kalimat disusun secara sistematis. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mendistribusikan dokumen pengurusan kependudukan dikarenakan kesulitan keuangan dan kurangnya kesadaran dan keahlian hukum terdakwa. Terdakwa tidak dapat mengajukan pinjaman keuangan kredit karena ada masalah dengan verifikasi BI terdakwa, sehingga terdakwa terus memanipulasi demografi terdakwa. Manipulasi demografis dilakukan dengan meminta bantuan teman, dan informasi demografis digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman dari bank. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat mengecualikan tanggung jawab terdakwa, baik yang meringankan maupun yang meringankan, dan karena semua unsur Pasal 24 UU 96A Tahun 2013 mengacu pada UU No. Pasal 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan Pasal 55 Ayat 1 No. 1 sudah diisi oleh yang disebut Terdakwa yang terbukti bersalah secara definitif dan diperintahkan menerbitkan izin tinggal tanpa hak cetak sebagai penanggung jawab, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terlambat maka pidana denda dikurangi menjadi 3 bulan.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie) Bambang Hartono; Ansori; Mega Junisda
Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.708

Abstract

Pengeroyokan ialah pengroyokan dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Tindakan sengaja ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam putusan banding (judex factie) berdasarkan Putusan Nomor: 84/PID/2022/ PT.TJK). Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan berakibat kematian dalam putusan banding yang tepat yaitu menyatakan bahwa terdakwa hanyalah turut serta melakukan tindak pidana sehingga terdapat pengurangan masa pidana penjara yang mulanya 10 tahun menjadi 8 tahun.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan Di PT. GGP Humas Jaya Gracemark Chrissaulita Panjaitan; Lukmanul Hakim; Ansori Ansori
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2114

Abstract

The criminal act of counterfeiting is a form of crime that is quite widely committed by the community with or without a tool, because in today's modern era, technological advances are increasingly rapid which can support criminals so that it is easier to commit a crime of forgery or fraud. A person is said to have committed a criminal act, if his act is proven to be a criminal act as stipulated in the applicable criminal laws and regulations. However, someone who has been proven to have committed a criminal act cannot always be sentenced to a crime. This is because in criminal liability, it is not only seen from the actions, but also seen from the element of guilt. Criminal liability is a legal mechanism in which every person who commits a crime or violates the law, as defined in the law, must be held accountable for his actions according to his mistakes. The term criminal law has a plural meaning. In criminal law the concept of responsibility is a central concept known as the teaching of error. Certificate of Police Records (SKCK) is a letter or record evidence from the Police Agency through Security Intelligence units (Intelkam) regarding a person's track record or history in the criminal field which explains whether or not a person has committed a crime.
Dampak Hukum Dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Hak Asuh Anak Deva Tri Ananda; Lukmanul Hakim; Ansori Ansori
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2547

Abstract

Indonesia is known for its diverse cultures and customs that have been ingrained from their ancestors. Where different religions and beliefs have different rules regarding marriage. This social interaction can give rise to a relationship that can continue into marriage. Marriage is a religious thing where a relationship between two human beings, namely a man and a woman who have grown up, have the desire to unite and promise in a sacred bond as husband and wife to form a happy, harmonious family and multiply offspring. The aim of this research is to determine the legality of marriage between couples of different religions according to Islamic law and the Marriage Law (in Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk) as well as the position of joint assets after the dissolution of marriage for couples of different religions after the marriage was decided according to law. Islam and according to the Marriage Law (In Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk). The results of this research indicate that the validity of interfaith marriages based on Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk is clearly prohibited from a positive legal perspective in Indonesia, both in the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. . Furthermore, in connection with this decision, the Panel of Judges gave sanctions to the Plaintiff to pay court costs in the amount of Rp. 845,000.00 (eight hundred and forty five thousand rupiah) and stated that the Plaintiff was on the losing side. The position of joint property after the dissolution of an interfaith marriage when viewed from the perspective of the Compilation of Islamic Law in accordance with Article 97 is that the division of joint property in the event of a divorced husband and wife prioritizes the method of peace (deliberation). Then in Law no. 1 of 1974 and the Civil Code Law in article 37 of Law no. 1 of 1974 and articles 128-129 of the Civil Code that if the marriage bond between husband and wife is broken, then the joint assets are divided between the husband and wife. However, in law, rules are used as long as the parties do not determine otherwise or the rules are regulated according to their respective laws. In connection with the study of decision Number 8/Pdt.G/2022/PN.Tjk, because in the facts of the trial in this case the Defendant had been baptized, the division of assets was based on Law No. 1 of 1974 and the Civil Code, and because both parties do not have joint assets but have a debt which was incurred by the defendant by falsifying their identity due to pressure due to the plaintiff's actions which did not provide maintenance, the judge's decision was to settle the debt after the divorce in a joint manner. Jointly is the right decision.
Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor : 168/Pid.B/2022/Pn.Kla) Bernaditya, Albertus Hazel; Lukmanul Hakim; Gindha Ansori Wayka
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13211

Abstract

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negative. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana perncurian kendaraan bermotor yang objek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban. Dikatakan sebagai korban karena terdapat beberapa faktor yang membuat orang untuk melakukan kejahatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan perlindungan hukum terhadap pelaku pencuriam yang turut serta membantu pelaku utama berdasarkan perspektif viktimologi. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor lingkungan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya ajakan dari seorang teman terkdawa yang mengajak untuk melakukan aksi pencurian tersebut serta faktor ekonomi yang karenakan tingginya tingkat kemiskinan membuat terdakwa tidak segan turut serta melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Serta perlindungan hukum terhadap pelaku pencuriam yang turut serta membantu pelaku utama berdasarkan perspektif viktimologi adalah mendapatkan keadilan yang seadiladilnya karena terdakwa berperilaku baik serta menyerahkan diri nya sendiri ke pihak yang berawajib.
Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Studiputusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk) I Ketut Seregig; Gindha Ansori Wayka; Mutiara Fitri
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli Narkotika golongan I bukan tumbuhan (Dalam Putusan Nomor:199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pada hakikatnya undang-undang mengatur masyarakat secara baik dan bermanfaat dengan menentukan apa yang diwajibkan atau diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu tindakan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.Kata kunci: Jual Beli; Narkotika; Penegakan Hukum; Tindak Pidana