Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dirasah : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam Jurnal Cerdas Hukum Taruna Law Journal of Islamic Law El Madani
Wahida, Hasanatul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian Wahida, Hasanatul; Januardi, Hengki
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v2i1.83

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pihak KUA yang menikahkan perempuan yang belum putus perceraian di Pengadilan Agama dengan suaminya yang pertama kemudian dikawinkan dengan suami kedua oleh KUA. Seharusnya KUA menunggu putusan pengadilan perihal perceraian perempuan ini, tetapi pada kenyataan di lapangan KUA mengawinkannya karena alasan perempuan terdesak membutuhkan akta nikah dan akta cerai dan perempuan ini sudah lama berpisah dengan suaminya, maka pihak KUA mengawinkannya sebelum putusan perceraian dan membuat tanggal di akta nikah sesudah keluarnya putusan ditambah dengan masa iddah yang dijalani perempuan dengan masa iddah talak raj’i. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah Pertama, pelaksanaan perkawinan perempuan yang masih dalam proses perceraian di pengadilan ini menurut KUA prosesnya sama saja dengan proses perkawinan pada umunnya, hanya saja wanita yang akan menikah ini masih belum putus percerain dengan suaminya dan kelengkapannya syaratnya kurang satu yaitu akta cerai, maka untuk itu KUA berpendapat nikahnya secara Islam sudah sah tidak perlu menunggu akta cerai. Karena KUA didesak oleh pihak keluarga untuk mengawinkannya. Kedua, karena perempuan ini dalam keadaan terdesak membutuhkan akta nikah dan akta cerai maka KUA menikahkannya karena secara Islam cerainya sudah sah. Hanya saja dibagian administratif Negara saja yang kurang. Untuk itu KUA menikahkannya dan tanggal tercatat nikah dibuat setelah keluarnya akta cerai di Pengadilan Agama, ditambah dengan masa iddah talak raj’i. KUA lebih mengutamakan hukum Islam dalam Perkawinan dan perceraian.
Upaya Penerapan Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Dosen Syariah Lembaga Perguruan Tinggi Keagaaman Islam Swasta Wahida, Hasanatul; Hengki Januardi
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v2i2.95

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya penerapan konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga dosen syariah STAI balaiselasa. Focus penelitian ini yaitu bagaimana upaya penerapan konsep keluarga sakinah yang dilakukan oleh dosen syariah STAI Balaiselasa? Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah field research(penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data) Adapun hasil penelitian ini adalah Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota kelurga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Selanjutnya, upaya dalam menerapkan keluarga sakinah menurut dosen jurusan syariah STAI Balaiselasa adalah Saling percaya, Komunikasi yang baik, Hak dan kewajiban suami dan istri, Pemeliharaan dan pendidikan anak, Terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Meskipun ada beberapa keluarga yang terhalang jarak dan waktu serta fisik untuk dapat bertemu setiap hari, tapi itu tidak menjadi halngan dan hambatan bagi terciptanya rumah tangga yang sakinah dalam keluarga dosen Syariah STAI Balaiselasa
Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha Januardi, Hengki; Yulius, Yulius; Wahida, Hasanatul
Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 1 No. 01 (2023): January
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/tarunalaw.v1i01.85

Abstract

which is a concern for the weak. Zakat is paid by a muzakki given to the mustahik. In this study, it appears that the understanding of people of Lengayang District only understands the zakat fitrah that they pay during the fasting month. For the measure of payment, they only estimate it. In the efforts that must be made so that people's understanding of the obligation of zakat can be achieved through coaching muzakki and mustahiq, of course, there is good cooperation between all parties involved, namely the community itself, the Zakat Collection Unit, village officials, religious scholars, and religious extension workers are no exception. Islam. The implementation of zakat in Lengayang District is marked by the presence of supporting and inhibiting factors as well as efforts to build public awareness of paying zakat. This is inseparable from the role of the Lengayang District Office of Religious Affairs under the auspices of the Ministry of Religion as Amil Zakat Trustees who have carried out program development by establishing a zakat consulting institution in order to increase awareness of zakat for the community. Keywords: Understanding, Legal Awareness, Zakat Results of Business.
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKAK SELO SEBELUM AKAD NiIKAH MASYARKAT NAGARI UJUNG PADANG KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Wahida, Hasanatul; Januardi, Hengki
JURNAL CERDAS HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Mei 2025
Publisher : LPPM-IAI BATAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi yang dilakukan masyarakat Lengayang saat perkawinan yaitu membayar sejumlah uang bukak selo dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilakukan. Perkiraan jumlah uang bukak selo ini di sepakati antara kedua belah pihak saat maminang. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian mencaku tiga hal: pertama, pemahaman masyarakat terhadap tradisi uang bukak selo sebelum akad nikah adalah tradisi ini sudah turun temurun dari nenek moyang yang wajib dilestarikan, pembayaran uang bukak selo ini wajib dibayarkan sebelum terjadinya akad nikah dengan maksud bahwa kemakan kami akan diserahkan kepada pihak lelaki dan dengan uang tersebut membuktikan bahwa lelaki tersebut mampu untuk membiaya, menafkahi istrinya.. Kedua, pelaksanaan tradisi bukak selo bahwa pelaksanan. Penetapan uang bukak selo dan nominal yang akan dibayarkan adalah pada saat duduk mamak kedua belah mempelai atau saat meminang. Uang bukak selo ini dibayarkan setelah datangnya pihak lelaki ke rumah pihak perempuan yang akan menikah, pelaksanaan berunding pun dimulai dan disanalah pihak lelaki membayarkan uang bukak selo kepada pihak perempuan sebagai simbolis akan dilaksanakanya ijab dan qabul. Ketiga, tinjauan hukum slam tentang tradisi bukak selo yaitu bahwa tradisi ini memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran namun bila dilihat bahwa tradisi ini adalah urf , tradisi bukak selo ini dihukumi makruh karena tidak adanya dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut bila dilihat dari indikasi perbuat uang bukak selo bila tidak dilaksanakan akan memperlambat akad nikah dan membuat kegaduhan. Kata kunci: tradisi, bukak selo, perkawinan
Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau Wahida, Hasanatul
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v4i1.144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untu menjelaskan praktik kewarisan di Kabupaten Padang Pariaman, mengetahui filosofi apa yang menyebabkan bagian perempuan dalam menerima harta pusako lebih banyak dibanding laki-laki di Kabupaten Padang pariaman dan mengetahui bagaimana sistem pembagian harta waris di Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahw praktik warisan perempuan di Kabupaten Padang Pariaman mendapat harta waris lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki, adapun bagian pusako yang diterima anak laki-laki adalah gelar sako adat yang diturunkn dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Hasil penelitian juga menunjukkan selain bertugas sebagai penerus keterunan perempuan di Minangkabau sangat dimuliakan keberadaannya dan juga dilibatkan dalam bermusyawarah dalam keluarga dan nagari. Namun dalam pemakaian harta perempuan dipercayakan untuk mengelola harta pusako karena perempuan di Minangkabau dikenal sebagai pemegang kunci “ amban puruak” yang mana harta tersebut digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak cucu mereka serta sistem pembagian harta waris yang digunakan adalah menggunakan sistem matrilineal yakni dibagi berdasarkan garis keturunan ibu dan seterusnya dan hal ini tidak bertentangan denga Hukum Islam. Karena harta waris yang dimaksud dalam ilmu kewarisan adalah harta milik penuh dari pemiliknya, sedangkan harta pusako tinggi adalah harta milik bersama yang tidak bisa dibagi-bagi.
RELEVANSI PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR DALAM PENDIDIKAN DASAR ISLAM KONTEMPORER Pratama, Andy Riski; Januardi, Hengki; Yulius, Yulius; Maulana, Ramza Fatria; Wahida, Hasanatul
Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam Vol 8 No 2 (2025): Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/dirasah.v8i2.789

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Mohammad Natsir dalam merespons tantangan pendidikan Islam kontemporer. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana pemikiran Natsir mengenai pendidikan Islam dapat menjadi solusi atas problem dualisme ilmu, krisis moral, dan lemahnya orientasi spiritual dalam dunia pendidikan saat ini. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama: gagasan Natsir tentang integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, urgensi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai tauhid, serta pentingnya kemandirian lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa karya tulis Mohammad Natsir dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta dokumen ilmiah lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menggali substansi pemikiran Natsir secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Mohammad Natsir tetap kontekstual dan relevan sebagai landasan konseptual dalam pengembangan pendidikan Islam yang integratif dan holistik. Gagasan-gagasannya dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan sistem pendidikan Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.
IGNORING FAMILY LAW ADMINISTRATIVE PROCEDURE: Falsifying Death of Spouses for the Registration of New Marriage in Lengayang Muslim Community Salma, Salma; Wahida, Hasanatul; Adib bin Samsudin, Muhammad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15101

Abstract

The exercise of the right to register marriage and divorce frequently has to deal with the complexity of the administrative procedure. Consequently, many marriages and divorces are not registered in state institutions which lead to the next difficulty of registering new marriages for those who unregistered their divorce previously. However, a different fact happens in Lengayang, where local and state authorities collaborated to tackle administrative constraints. This paper sheds light on the shortcut taken by the Lengayang people who falsified the death of their spouses to legally register their new marriages. Data was collected through interviews and document analysis. It is then analyzed qualitatively. This article reveals that the falsification of death was utilized by Lengayang people to wittingly subdue the legal administration. This practice was backed up by the local authorities, such as ninik mamak as a customary institution, wali jorong or wali nagari as the head of the villages. The economy (the high cost), the geography (the distance of the religious court from people's domiciles), and the deadlock of social relationships between spouses foster this falsification.[Pelaksanaan pendaftaran perkawinan dan perceraian seringkali harus berhadapan dengan kompleksitas administrasi. Akibatnya, banyak perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan di lembaga negara yang mengakibatkan sulitnya pencatatan perkawinan baru bagi mereka yang tidak mendaftarkan perceraiannya sebelumnya. Namun tidak bagi masyarakat Lengayang, di mana otoritas adat (lokal) dan otoritas negara bekerja sama untuk mengatasi kendala administratif tersebut. Tulisan ini menyoroti tindakan administrasi yang dilakukan oleh masyarakat Lengayang yang memalsukan kematian mantan pasangannya untuk mendaftarkan pernikahan barunya secara resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Artikel ini mengungkapkan bahwa pemalsuan kematian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Lengayang untuk (secara sadar) menerobos hambatan administrasi hukum perkawinan. Praktik ini didukung oleh penguasa setempat, seperti ninik mamak sebagai kepala suku dan wali jorong atau wali nagari sebagai kepala desa. Mahalnya biaya, jauhnya jarak geografis ke Pengadilan Agama, dan mandeknya relasi (komunikasi) antara suami istri mendorong praktik pemalsuan kematian ini.
Co-Authors Adib bin Samsudin, Muhammad Andy Riski Pratama Hengki Januardi Januardi, Hengki Maulana, Ramza Fatria Salma Salma Yulius Yulius