Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) Janeko, Janeko; Wahidah, Uzlah
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2023): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v1i1.443

Abstract

Abstract : Village Owned Enterprises (BUMDES) is a business entity that is managed by a group of people who are trusted by the village government to explore village potential and advance the village economy in a structured manner, in order to obtain mutual benefits as a source of Village Original Income. This study aims to determine the role of village-owned enterprises in improving the community economy and Siyasah Maliyah's review of the role of village-owned enterprises in improving the community's economy and village original income (PAD). This type of research is qualitative research using statutory and conceptual approaches. There are three types of data sources for this research, namely primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data sources come from BUMDES management and the community in Tenggulun Village, Solokuro District, Lamongan Regency, secondary data are obtained from laws or regulations, books, Al-Qur'an, Hadith and journals related to the problem under study. Data collection techniques using interviews, observation, literature study and documentation. Then technical data analysis using qualitative data analysis. In terms of increasing Village Original Income (PAD), the Tenggulun BUMDES is considered capable of making a contribution. BUMDES plays a role in helping to improve the community's economy in the perspective of siyasah maliyah, that in terms of management BUMDES has carried out the principles in siyasah maliyah, namely by forming an institution to manage state assets in this case, namely village wealth with the principle of benefit that is socially objective (Al- Maslahah Al-Ammah) that is prioritizing the interests of the crowd rather than individual interests. Keywords : Siyasah Maliyah, Village owned enterprises Abstrak : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan tinjauan Siyasah Maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini ada tiga jenis yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer berasal dari pengurus BUMDES dan masyarakat di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan data sekunder diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al-qur’an, Hadist dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, study pustaka dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) BUMDES Tenggulun dinilai mampu memberikan kontribusinya. BUMDES berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam perspektif siyasah maliyah, bahwa dalam segi pengelolaannya BUMDES sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah Al-Ammah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Kata Kunci : Siyasah Maliyah, Badan Usaha Milik Desa
Nikah Sirri “Kajian Analisa Teori Sosiologi” Wahidah, Uzlah
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 14 No. 1 (2018): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.118 KB)

Abstract

Hukum perkawinan di Indonesia masih menimbulkan problem yang pelik. Salah satu di antaranya adalah dualisme payung hukum perkawinan (hukum Islam dan hukum nasional). Sebagai bangsa dengan penduduk mayoritas memeluk Islam, positivisasi hukum perkawinan Islam tidak tuntas karena masih muncul pertentangan hukum di antara keduanya. Soal pencatatan nikah, misalnya, masih menjadi pro-kontra di masyarakat. Sering masalah nikah sirri dipandang sebagai masalah fiqh biasa. Begitu banyak ulama yang membolehkan atau bahkan menikahkan pasangan nikah sirri. Padahal, hukum perkawinan sudah sangat gamblang menjelaskan risiko yang bakal dihadapi. Berlindung di balik hukum perkawinan Islam yang membolehkan nikah sirri adalah argumentasi yang lemah, cupet, dan tidak kontekstual. Masalah perkawinan yang berimplikasi panjang itu tidakkah cukup meyakinkan untuk dicatatkan kepada pihak yang berwenang. Dengan melihat implikasi dan risiko yang mungkin dihadapi, bukankah perkawinan justru lebih kuat illat (ratio legis)-nya untuk diadministrasikan secara baik (qiyas aulawi). Selama ini pelaku sering menganggap enteng risiko nikah sirri. Mereka seolah lupa bahwa anak hasil perkawinan sirri akan menanggung aib seumur hidup akibat kelakuan bapak-ibunya. Belum lagi masalah akta kelahiran, hak waris, wali nikah, dan seterusnya.
Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Adat Perspektif ‘Urf janeko; Wahidah, Uzlah
HOKI : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal HOKI : Journal of Islamic Family Low
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/hki.v2i1.891

Abstract

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Masyarakat Desa Tenggulun juga melaksanakan tradisi menghitung weton dalam tradisi pernikahan. Mula-mula menemukan kecocokan kedua mempelai melalui pemakaian perhitungan neptu kedua calon mempelai, lalu menemukan hari baik yang akan digunakan sebagai hari penyelenggaraan pernikahan. Pemakaian perhitungan weton yang paling penting dalam upacara pernikahan ialah untukmenentukan hari baik ketka penyelenggaraan ijab qabul, adapun untuk acara walimah menyesuaikan waktu ijab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaiman tinjauan ‘urf terhadap perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun komunal. Dimaknai juga sebagai pencarian makna, pemahaman, pemahaman, pemaknaan mengenai sebuah kejadian, peristiwa atau kehidupan manusia dengan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual, serta menyeluruh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Praktik perhitungan weton di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan ‘urf termasuk dalam ‘urf shahih karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai ‘urf yang dapat diterima. Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.