Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia
Hadiyati, Nur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
THE ROLE OF THE POLRI IN THE LAW ENFORCEMENT OF THE DISTRIBUTION OF HATE SPEECH IN THE CITY OF BATAM, INDONESIA Yana, Essty; Yudhi Priyo Amboro, Florianus; Nurisman, Eko; Hadiyati, Nur
Ganesha Law Review Vol 3 No 1 (2021): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of hate speech cases through social media is the background for the writer in taking the object as research material. The implementation of applicable law must be in accordance with the conditions in daily life and be supported by the role of law enforcement and the community. The understanding of hate speech, the role of the police in law enforcement related hate speech then the solution to the existence of legal constraints is part of the formulation of the problem in this research. This research uses empirical legal research methods, so the basis for the writer to take primary data in the field directly with the first resource person. Supported by the existence of other laws and regulations in analyzing the data that has been obtained. This thesis research was carried out by taking data directly in the field and continued with literature study. Using qualitative data analysis methods as well as content in this thesis research. The results of the research carried out have proceeded in such a way over cases of hate speech that occurred. Interview data, statistical data and decision data are the latest data on hate speech cases. The role of law enforcement has been running in accordance with applicable laws, legal solutions to the existence of law enforcement constraints have been able to be resolved from the law enforcement authorities themselves.
KEBIJAKAN FINANCIAL INCLUSION TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF YANG UNBANKABLE DI INDONESIA Hadiyati, Nur
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38091

Abstract

Pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian berbasis pemamfaatan sumber daya manusia. Aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan lembaga keuangan yang dapat memberikan pendanaan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia adalah sulitnya akses pendanaan pada lembaga keuangan perbankan karena kebijakan perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya kebijakan penilaian agunan (collateral) yang tidak dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif, karena pelaku ekonomi kreatif di dominasi oleh pelaku usaha muda (start-up). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif adalah dengan menerbitkan kebijakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan bertujuan untuk menumbuhkan literasi keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif. Literasi keuangan dimaksudkan agar pengetahuan, pemahaman, akses terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif semakin bearagam. Adanya literasi keuangan memberikan kemudahan serta pilihan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh permodalan atau pembiayaan yang tidak hanya dapat diakses melalui lembaga keuangan perbankan, melainkan dapat diperoleh melalui lembaga keuangan non bank.
Analisis Hukum Pelanggaran Utas Viral Kristen Gray Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Hadiyati, Nur; Ratu Pitaloka, Aozora
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38707

Abstract

Imigrasi diartikan sebagai gerak pindah penduduk memasuki suatu Negara dengan maksud menetap dan melangsungkan kehidupan di Negara tersebut. Bersumber dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), orang melakukan aktivitas imigrasi didorongi beberapa faktor yang mendasari, antara lain pengaruh kesenjangan ekonomi, kultur budaya sosial dan pendidikan. Terlebih lagi saat dunia dinyatakan situasi pandemi akibat wabah COVID-19, menjadi alternatif WNA untuk melanjutkan hidup sebagai imigran. Hal ini berpengaruh pada istilah gentrifikasi yang bermakna proses di mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang pindah ke sana. Gentrifikasi diyakini sebagai fenomena perkotaan yang memberikan dampak negatif pada masyarakat, sebab WNA dapat menguasai kepemilikan harga properti dengan harga yang jauh lebih murah dari negara asalnya. Kasus yang akan dibahas mengenai permasalahan ini adalah utas viral milik Kristen Gray yang mempromosikan kegiatan imigrasi ke Bali dengan mengakali hukum di Indonesia. Kristen Gray terbukti telah menyalahgunakan visa kunjungan dengan cara menghasilkan pendapatan selama di Bali tanpa membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kristen Gray juga mengumumkan Bali merupakan tempat yang ramah LGBT+. Metode-metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis, data sekunder dari penelitian kepustakaan serta research.
LEGAL IMPLICATIONS OF MSME REGULATION ON THE CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL JOB CREATION LAW Hadiyati, Nur
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44406

Abstract

Beberapa ketentuan UU UMKM ini pernah dirubah melalui UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini menciptakan suatu kegiatan UMKM yang kompetitif dan memajukan. Seluruh pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tidak hanya mengarah pada kepentingan elit atau kapitalis melainkan, adanya suatu hal positif dalam pengaturan UMKM. Khususnya, izin usaha bagi UMKM di Indonesia. UU Cipta Kerja disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan dan akses pasar. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. Dalam konteks teori hukum progresif, metode pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan nilai baik atau pun buruk. Karena omnibus law adalah suatu metode yang bebas nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip- prinsip yang termuat dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal. Penelitian ini dinilai urgensi dan memiliki kebaharuan. Selain belum adanya penelitian terkait ini, penelitian mengenai implikasi hukum pegaturan UMKM terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat berkontribusi baik secara praktis dan teoritis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, berdasarakan Putusan Mahkamah Konstitusi pengaturan UMKM yang terdapat pada UU Cipta Kerja mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Maka UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Begitupula dengan pengaturan kriteria UMKM yang terdapat di dalamnya.
Analisis Hukum Pelanggaran Utas Viral Kristen Gray Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Hadiyati, Nur; Ratu Pitaloka, Aozora
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38707

Abstract

Imigrasi diartikan sebagai gerak pindah penduduk memasuki suatu Negara dengan maksud menetap dan melangsungkan kehidupan di Negara tersebut. Bersumber dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), orang melakukan aktivitas imigrasi didorongi beberapa faktor yang mendasari, antara lain pengaruh kesenjangan ekonomi, kultur budaya sosial dan pendidikan. Terlebih lagi saat dunia dinyatakan situasi pandemi akibat wabah COVID-19, menjadi alternatif WNA untuk melanjutkan hidup sebagai imigran. Hal ini berpengaruh pada istilah gentrifikasi yang bermakna proses di mana karakter daerah perkotaan yang miskin diubah oleh orang-orang yang lebih mapan secara finansial oleh orang yang pindah ke sana. Gentrifikasi diyakini sebagai fenomena perkotaan yang memberikan dampak negatif pada masyarakat, sebab WNA dapat menguasai kepemilikan harga properti dengan harga yang jauh lebih murah dari negara asalnya. Kasus yang akan dibahas mengenai permasalahan ini adalah utas viral milik Kristen Gray yang mempromosikan kegiatan imigrasi ke Bali dengan mengakali hukum di Indonesia. Kristen Gray terbukti telah menyalahgunakan visa kunjungan dengan cara menghasilkan pendapatan selama di Bali tanpa membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kristen Gray juga mengumumkan Bali merupakan tempat yang ramah LGBT+. Metode-metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis, data sekunder dari penelitian kepustakaan serta research.
LEGAL IMPLICATIONS OF MSME REGULATION ON THE CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL JOB CREATION LAW Hadiyati, Nur
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44406

Abstract

Beberapa ketentuan UU UMKM ini pernah dirubah melalui UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini menciptakan suatu kegiatan UMKM yang kompetitif dan memajukan. Seluruh pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tidak hanya mengarah pada kepentingan elit atau kapitalis melainkan, adanya suatu hal positif dalam pengaturan UMKM. Khususnya, izin usaha bagi UMKM di Indonesia. UU Cipta Kerja disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan dan akses pasar. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. Dalam konteks teori hukum progresif, metode pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law tidak mempermasalahkan nilai baik atau pun buruk. Karena omnibus law adalah suatu metode yang bebas nilai. Oleh karena itu metode pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law dapat diadopsi dan cocok diterapkan dalam konsepsi negara hukum Pancasila sepanjang omnibus law itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip- prinsip yang termuat dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doctrinal. Penelitian ini dinilai urgensi dan memiliki kebaharuan. Selain belum adanya penelitian terkait ini, penelitian mengenai implikasi hukum pegaturan UMKM terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat berkontribusi baik secara praktis dan teoritis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, berdasarakan Putusan Mahkamah Konstitusi pengaturan UMKM yang terdapat pada UU Cipta Kerja mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Maka UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Begitupula dengan pengaturan kriteria UMKM yang terdapat di dalamnya.
Co-Authors Nurisman, Eko Ratu Pitaloka, Aozora Yana, Essty Yudhi Priyo Amboro, Florianus