Claim Missing Document
Check
Articles

Adakah Kepalsuan Hukum di Dalam Hukum Kepailitan Indonesia? (Suatu Penghindaran Terhadap Kepalsuan Hukum) Amboro, FL. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.68 KB)

Abstract

Indonesia has a legal tradition from Dutch Law. One of it is Bankruptcy Law, which is Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. In 1998, when Indonesia faced the economic crisis, through IMF’s demand, Indonesia had to make any revisions on that Bankruptcy Law, and become the Act No. 4 Year 1998. There some problems occurred when Act No. 4 Year 1998 was implemented then it changed become Act No. 37 Year 2004. One of the big problems which became the trigger was the case of Prudential Insurance, which was stated bankrupt by the court. This writing has a goal to pierce or detect the interests which might appear among the process of those Bankruptcy Law revisions, whether or not there is a falsifity of law indication. This is a legal research which use secondary data and analyze with deductive method. Keywords : Indonesian Bankruptcy Law, Falsifity of Law.
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Kornelis, Yudi; Amboro, Fl. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.26 KB)

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia   Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia
THE ROLE OF THE POLRI IN THE LAW ENFORCEMENT OF THE DISTRIBUTION OF HATE SPEECH IN THE CITY OF BATAM, INDONESIA Yana, Essty; Yudhi Priyo Amboro, Florianus; Nurisman, Eko; Hadiyati, Nur
Ganesha Law Review Vol 3 No 1 (2021): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of hate speech cases through social media is the background for the writer in taking the object as research material. The implementation of applicable law must be in accordance with the conditions in daily life and be supported by the role of law enforcement and the community. The understanding of hate speech, the role of the police in law enforcement related hate speech then the solution to the existence of legal constraints is part of the formulation of the problem in this research. This research uses empirical legal research methods, so the basis for the writer to take primary data in the field directly with the first resource person. Supported by the existence of other laws and regulations in analyzing the data that has been obtained. This thesis research was carried out by taking data directly in the field and continued with literature study. Using qualitative data analysis methods as well as content in this thesis research. The results of the research carried out have proceeded in such a way over cases of hate speech that occurred. Interview data, statistical data and decision data are the latest data on hate speech cases. The role of law enforcement has been running in accordance with applicable laws, legal solutions to the existence of law enforcement constraints have been able to be resolved from the law enforcement authorities themselves.
EFEKTIVITAS HUKUM TINDAKAN PENAGIHAN KARTU KREDIT DALAM AKTIVITAS PERBANKAN DI KOTA BATAM Simanjuntak, Bryan; Amboro, FL Yudhi Priyo
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43739

Abstract

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang menggantikan uang tunai dengan sebuah kartu yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, tetapi terdapat permasalahan atas tindakan penagihan kepada debitur kartu kredit oleh kreditur. Maka dari itu dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan penagihan debitur kartu kredit dan menganalisis kendala yang ada serta memberikan solusi yang untuk mengurangi permasalahan dalam penagihan debitur kartu kredit di Kota Batam. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis dengan studi lapangan sebagai sumber primernya dan analisis hukum yang digunakan menggunakan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa analisa hukum atas tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan di Kota Batam belum efektif berdasarkan faktor hukum, faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat karena masih terdapat kendala tetapi terdapat solusi yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh perbankan di Kota Batam.
RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU Florianus Yudhi Priyo Amboro
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.195 KB) | DOI: 10.14710/mmh.49.1.2020.103-111

Abstract

Pencapaian perdamaian masih jauh dari harapan dalam hukum kepailitan. Meskipun perdamaian adalah kunci bagi perusahaan untuk tetap berlangsung, termasuk untuk perusahaan go public. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dicapai dengan jalan perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah implementasi restrukturisasi utang perusahaan go public berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia adalah penjadwalan kembali pembayaran utang dan hal ini banyak digunakan dalam praktiknya dan dikombinasikan dengan model restrukturisasi utang yang lain.
PROSPEK KECERDASAN BUATAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM PERDATA DI INDONESIA [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia] FL. Yudhi Priyo Amboro; Khusuf Komarhana
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.3513

Abstract

AI is a technology that refers to the simulation of human intelligence programmed into an electronic medium to think and act like a human. It is necessary to know the status and position of artificial intelligence in law, especially in the civil field. It can be thought of as an object. But, AI moves autonomously like humans. Of course, this becomes a problem of identifying its status. This study will discuss on the existence of AI and its regulations, also the prospects for AI as legal subject of civil law in Indonesia. This is juridical-normative research with comparative law, legal history, and legislation approaches. The data used is secondary data. The qualitative method is used to analyze and describe the data descriptively. From the research results, it is known that AI is now growing, however it is still having many perspectives of regulations. The way of thinking on legal entity theory could be the measure to regulate the AI. AI can be seen as legal subject, but it will be a problem when AI cannot be held accountable independently. AI can be valued as an object; thus, AI will be attached to the responsibility of its owner. AI can also be considered as legal subject that has partial legal capacity as the doctrine of in loco parentis, which means it is judged as a child. Whatever the choice, it is time for Indonesia to have a legal concept to be the basis for regulations related to AI.Bahasa Indonesia Abstrak: Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang mengacu pada simulasi kecerdasan manusia yang diprogram ke dalam suatu media elektronik untuk berpikir layaknya manusia dan meniru tindakan manusia. Karenanya perlu diketahui status dan kedudukan kecerdasan buatan di dalam hukum, terutama dalam bidang perdata. Di satu sisi, ia dapat dianggap sebagai benda. Namun di sisi lain ia bergerak secara otonom layaknya manusia. Tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan identifikasi statusnya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas terkait eksistensi kecerdasan buatan dan pengaturannya, serta prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, sejarah hukum, dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa dan memaparkan data secara deskriptif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kecerdasan buatan kini kian berkembang, tetapi pengaturannya masih beragam. Kecerdasan buatan bisa dipandang sebagai subjek hukum, tetapi akan menjadi permasalahan ketika kecerdasan buatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban mandiri. Kecerdasan buatan dapat dinilai sebagai benda, dengan demikian kecerdasan buatan akan melekat dengan pertanggungjawaban pemiliknya sebagaimana hukum kebendaan. Kecerdasan buatan dapat juga dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai legal capacity parsial sebagaimana doktrin in loco parentis, yang berarti dinilai seperti anak. Apapun pilihannya, sudah waktunya Indonesia memiliki konsep hukum untuk menjadi landasan dalam pengaturan terkait kecerdasan buatan.
KEPASTIAN HUKUM MEREK TIGA DIMENSI DAN DESAIN INDUSTRI : STUDI PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA, AMERIKA DAN AUSTRALIA Rina Shahriyani Shahrullah; Junimart Girsang; Florianus Yudhi Priyo Amboro; Novita Novita
University Of Bengkulu Law Journal Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.1.60-81

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi perbandingan antara Indonesia, Amerika dan Australia yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di masing-masing negara. Teori hukum yang dipergunakan adalah Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radburch. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis menggunakan metode perbandingan hukum dengan analisis kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Hukum Amerika merupakan pengaturan hukum yang sangat tepat dalam mengatur merek dan desain industri berbentuk tiga dimensi. Selanjutnya diikuti oleh Australia, dan Indonesia. Indonesia dapat menggunakan hukum Amerika dan Australia sebagai contoh baik dalam memberikan kepastian perlindungan bentuk tiga dimensi.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Merek Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat Yudhi Priyo Amboro; Steven Steven
Journal of Judicial Review Vol 17 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Trademarks means any sign which is capable of distinguishing goods or services dealt with or provided in the course of trade that must be protected to prevent unfair competition, justice, public order and legal certainty. Registered trademarks has full rights to use the trademarks. Therefore considering the importance of trademark registration in the constitutive system, it is expected to trademarks user to register its marks in the Intellectual Property office in order to avoid lawsuits either criminal claims or compensation from another party. This study describes clearly and carefully about the similarities and differences of the provisions of trademarks in Indonesia and United States, how the protection of the law and the provisions of the state know which one is better in providing legal protection to trademarks holder.This research is a normative law by using the method of comparative law. The data used are secondary data. Performed with data mining literature (library research). Once all the data is collected, the data is then processed and analyzed, the qualitative analysis was used to group the data point by the studies aspects. Further conclusions drawn related to this study, then described descriptively.Based on the results of this study showed that there are some similarities and differences between Indonesia’s and United States’ provisions. But, judging from the legal protection to trademarks holder, United States’ trademarks law provides more protection instead of Indonesia’s, based on the further protection measures to protect the rights of its trademarks.
Penerapan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karywan Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Yudhi Priyo Amboro; Jemmy Edi
Journal of Judicial Review Vol 16 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inequality position between workers and employers have recognized the government passed Law No. 13 of 2003 on Labor on March 25, 2003. Under this law has regulated in detail the rights and obligations between employers and workers. The fact that the activities of employers do not always benefit resulting company established to carry out certain business went bankrupt. State of the bankrupt company that can not meet all of its obligations to its creditors could cause the company submitted that bankrupted. The inequality of the employers and workers are more Likely to occur when the company Suffered loss when running the business processes. Even before the company filed for bankruptcy, the workers have experienced the uncertainty of payment rights.Methodology used in this research is normative juridical law-based comparative law. The data used in this research is secondary data obtained from the literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find legal issues become the object of study and conclude, then described descriptively.The results showed that the unequal position between the employer and the worker actually happening in companies that declared bankruptcy that the Limited Liability Metro Batavia, Harimas Jaya Plywood Company Limited, and Limited Liability Company Sindoro Cleft Wood Industry.
Lehman Brothers: Sebuah Pembelajaran Restrukturisasi Bagi Indonesia F.Yudhi Priyo Amboro
Journal of Judicial Review Vol 20 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The experience of Lehman Brothers’ restructuring, one of the big companies in the United States, is an attractive reference for all parties, especially related to the restructuring process with formal legal proceedings. The restructuring of large companies in Indonesia uses outside of formal legal proceedings approach, hence it is potentially diverted by the debtor and then violate the interests of its creditors. This paper opens the discourse of the importance of restructuring carried out using formal legal proceedings, and therefore a formal procedure for restructuring needs to be made in accordance with Indonesian conditions.