Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia
Nurisman, Eko
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
THE ROLE OF THE POLRI IN THE LAW ENFORCEMENT OF THE DISTRIBUTION OF HATE SPEECH IN THE CITY OF BATAM, INDONESIA Yana, Essty; Yudhi Priyo Amboro, Florianus; Nurisman, Eko; Hadiyati, Nur
Ganesha Law Review Vol 3 No 1 (2021): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of hate speech cases through social media is the background for the writer in taking the object as research material. The implementation of applicable law must be in accordance with the conditions in daily life and be supported by the role of law enforcement and the community. The understanding of hate speech, the role of the police in law enforcement related hate speech then the solution to the existence of legal constraints is part of the formulation of the problem in this research. This research uses empirical legal research methods, so the basis for the writer to take primary data in the field directly with the first resource person. Supported by the existence of other laws and regulations in analyzing the data that has been obtained. This thesis research was carried out by taking data directly in the field and continued with literature study. Using qualitative data analysis methods as well as content in this thesis research. The results of the research carried out have proceeded in such a way over cases of hate speech that occurred. Interview data, statistical data and decision data are the latest data on hate speech cases. The role of law enforcement has been running in accordance with applicable laws, legal solutions to the existence of law enforcement constraints have been able to be resolved from the law enforcement authorities themselves.
ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Nurisman, Eko; Fitriano, Risko
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38718

Abstract

Sesudah Negara Indonesia merangkai, menetapkan dan juga mengalami pembetulan kedua tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi, hasilnya masih banyak terdapat ketidaksesuianya dalam penerapan aturannya. Banyak aturan maupun regulasi-regulasi pemerintah yang masih janggal dan menimbulkan multitafsir dalam masyarakat awam. Sehingga masalah mengenai penyelewengan terhadap uang baik milik perorangan maupun Negara menjadi titik utama permasalahan Negara yang menjadi fokus pemerintah Negara. Pemerintah pun mnjadi gencar dalam merfomulasi UU KPK menjadi UU KPK baru. Tetapi faktanya dalam proses perancangan maupun pengesahannya para pihak tidak menerapkan bahwa tidak memperhatikan asas kedayagunaan dan justru malah memperlemah kinerja dari pihak KPK.
Analisis Perkara Tindak Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi Kepada Anak-Anak Dibawah Umur Nurisman, Eko; Virginia, Vania
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.695 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i9.4089

Abstract

Tidak semua dampak revolusi industri 4.0 adalah dampak baik, ada dampak buruknya yaitu dengan mudahnya akses terhadap internet, kejahatan pornografi yang terjadi juga meningkat. Pornografi bukanlah kejahatan baru, namun saat ini kejahatan pornografi sedang mewabah di seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu tinjauan yuridis terhadap Putusan No. 270/Pid.B/2018/PN Pwt perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana kepada pelaku dalam perkara putusan ini, mengingat pelaku mempertontonkan video porno kepada 3 orang anak SD. Berdasarkan putusan, pelaku dijatuhkan hukuman kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp. 250 juta rupiah subsidair 1 bulan penjara. Serta bertujuan mengetahui apa upaya penanggulangan mengatasi tindak pidana ini agar kedepannya kejahatan serupa tidak terulang mengingat dampak pornografi sangat negatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana digunakan metode pendekatan yuridis-normatif, pendekatan kasus dalam putusan. Penulis menggunakan sumber data sekunder yang metode pengumpulan data didapat dari melakukan studi kepustakaan (library research). Untuk menyusun penelitian, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan harapan dapat ditemukan jawaban dari permasalahan dan mencapai tujuan dibuatnya penulisan ini. Tuntutan dan putusan yang diberikan pada perkara ini belum mampu memenuhi tujuan dibentuknya UU Pornografi. Upaya represif yang dapat dilakukan penegak hukum adalah menjatuhkan hukuman yang sekiranya cukup berat sehingga dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan yang sama, karena akan ada hukuman berat yang menunggu apalagi melibatkan anak. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama menerapkan upaya pre-emtif dan preventif, serta aktif melaporkan konten negatif (terutama pornografi) di sosial media ke layanan ‘aduankonten’ yang disediakan Kominfo.
Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Nurisman, Eko
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i2.170-196

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.
Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Mikroplastik Oleh Produsen Air Mineral di Batam Fitri, Winda; Nurisman, Eko; Mutiara, Ayu Yulia
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v14i1.2937

Abstract

The use of mineral gallons in Indonesia is something that is often found. Mineral water companies are also competing to innovate their products, both in terms of the composition of the existing mineral water and in terms of the product packaging itself. Then, a new innovation emerged, namely the use of GSP. Even though it is considered efficient enough to use, this innovation actually adds to the threat to the environment. That is why this research aims to find out the effectiveness and ineffectiveness of the enactment of environmental pollution legal regulations which discuss the activity of business actors in minimizing environmental pollution in Batam City. The type of research used in this writing is empirical research or what is usually called empirical legal research. Where secondary data is initial data as a data collection technique and primary data is complementary data obtained directly from the field. Environmental pollution caused by microplastics due to the use of single-use gallons does have a bad impact because plastic is waste that cannot simply be decomposed by natural processes, but this comes back to public awareness and firm decision making by legal stakeholders.
Deradicalization of Minors Involved in Terrorist Attacks Nurisman, Eko; Fitri, Winda; Tan, Winsherly
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 7 No 1 (2023): March 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v7i1.4208

Abstract

Terrorism as a universal threat to peace has been a huge problem specifically for Indonesia, threatening the fabrics of Indonesian society in collaboration with radicalism, which can reach even minors. To fight this, efforts to eradicate radicalization as an important factor in the spread of terrorism”™s influence should be supported with by adequate regulations. Using the normative legal research method, this research analyzes the reality of terrorism and its relation to the existing relevant legal framework in Indonesia. This research finds that terrorism has a wide grip on Indonesian society, especially the youth, due to the spread of radicalism and the weak normative structure surrounding the act of radicalization. Findings and analysis of this research argue that there are possibilities of using the restorative justice approach through the process of deradicalization, according to Indonesia”™s ideology, Pancasila.
Co-Authors Fitri, Winda Fitriano, Risko Hadiyati, Nur Mutiara, Ayu Yulia Tan, Winsherly Virginia, Vania Yana, Essty Yudhi Priyo Amboro, Florianus