Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELODANG MAYANG jurnal hukum das sollen Indragiri Law Review Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Nurhan
Unknown Affiliation
Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffudin; Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2978

Abstract

The basis of labor law in Indonesia is regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "every citizen has the right to work and a living worthy of humanity". This article reflects that work is very important to create prosperity for everyone. Certain Time work agreements are regulated in Article 59 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Certain Time Workers means all workers who are bound by a Certain Time Work Agreement. The provisions regarding Specific Time Work Agreements are regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 100/MEN/IV/2004 concerning Implementation of Specific Time Work Agreements. In the implementation of the Specific Time Work Agreement (PKWT) in Indragiri Hilir Regency, there are indications that many irregularities have occurred. Therefore, there is a need for legal protection for these workers.
TINJUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS Yola; Nurhan; Puspita Sari, Feni
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 3 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i3.408

Abstract

Undocumented agreements are often used in business transactions in traditional communities. However, the evidentiary strength of the agreement tends to be lower than that of an agreement recorded in writing, especially when there is a dispute. Therefore, the purpose of this paper is to evaluate the existence of unwritten agreements in civil law, as well as to examine the advantages and disadvantages in their formation and implementation. In the context of civil law, unregistered agreements are considered valid as long as they do not conflict with Article 1320 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kesepakatan yang tidak terdokumentasikan sering kali digunakan dalam transaksi bisnis di lingkungan masyarakat tradisional. Namun, kekuatan bukti dari kesepakatan tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan yang tercatat secara tertulis, terutama saat ada perselisihan. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi kesepakatan yang tidak tertulis dalam hukum perdata, serta untuk menelaah keunggulan dan kelemahan dalam pembentukan dan pelaksanaannya. Dalam konteks hukum perdata, kesepakatan yang tidak tercatat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akibat Hukum Terhadap Pencoretan Nama Kapal pada Daftar Kapal di Indonesia Nurhan
Indragiri Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v2i1.29

Abstract

Indonesisa merupakan negara maritim sehingga transportasi laut mempunyai peranan yang penting dalam menghubungkan kepulauan nusantara dan menggerakkan perekonomian. Kapal sebagai sarana angkutan pelayaran merupakan suatu benda yang tidak harus didaftarkan pada lembaga yang mempunyai kewenangan utuk itu. Pendaftaran kapal sangat penting dalam penentuan status hukum sebuah kapal, dalam hal ini menyangkut kepemilikan kapal, kebangsaan kapal, dan pembebanan hak jaminan atas kapal. Pendaftaran hak milik atas kapal dapat dilakukan jika kapal yang akan didaftarkan belum terdaftar di tempat pendaftaran yang lain. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa pendaftaran kapal di Indonesia tidak mengenal pendaftaran kedua (second registry) seperti yang dipraktikkan beberapa negara terhadap kapal yang dicarter kosong (bareboat charter). Pendaftaran kedua tidak dimungkinkan mengingat pendaftaran kapal di Indonesia berdasarkan kepemilikan. Jika kapal yang akan didaftarkan merupakan kapal asing, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari negara bendera asal kapal. Jika dikemudian hari ternyata dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta pendaftaran dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akta pendaftaran yang telah diterbitkan. Pembatalan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang akta dan dicatat dalam daftar induk.Akibat adanya pembatalan ini pemilik atau pemegang akta harus mengembalikan akta pendaftaran kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
PELATIHAN TEKNIK PEMBUATAN AKTA TERHADAP ANGGOTA LUAR BIASA PENGURUS WILAYAH RIAU INI Abdillah, Satrio; Nurhan
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v1i1.11

Abstract

This education and training activity for prospective Notaries is a routine agenda of the Central Board of the Indonesian Notary Association which is delegated through the Provincial Regional Managers, in order to prepare noble expertise and ethics for prospective Notaries who will later be appointed as Notary Professions and Positions. february 25, 2023 at the Khas Pekanbaru hotel which was attended by 59 participants in which the prospective Notary was called an Extraordinary Member (ALB). This activity was carried out due to the lack of study hours that ALB received when they held a notary level education so that additional training instruments were needed to improve the quality produced after ALB was actually appointed as a Notary who was Professional, reliable, moral and had integrity.
Co-Authors Puspita Sari, Feni Satrio Abdillah Syariffuddin Syariffuddin Yola