Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Mengenalkan Guru dan Tenaga Pendidik tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di SDN Cibatu 02 Kabupaten Cikarang Prawitasari, Nining Yurista; Sayudi, Akbar; Juhriati, Ika
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 4 No. 3 (2024): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v4i3.1040

Abstract

Community service activities are expected to provide understanding to the local area. The main focus of this action is educators and teachers at SDN Cibatu 02. Generally, they do not have enough understanding of child protection and law enforcement and have not received consultation or training on child protection laws. Therefore, sufficient knowledge is needed through legal counseling to address partner issues regarding efforts to prevent violence against students as legal protection based on the Child Protection Law. Legal consultation efforts aim to provide legal knowledge about child protection to students and teachers. Then continued by asking and answering questions, using learning activities and essay discussion methods at local schools and offering quizzes, pre-tests, and post-tests. The results of this activity are expected to demonstrate the importance of increasing awareness of child protection in improving teachers' legal knowledge and awareness as educators of their duties, rights, and obligations to the school in protecting their students.
Meningkatkan Kompetensi Guru dengan Pemahaman Literasi Hukum di SMPN 4 Tambun Selatan Prawitasari, Nining Yurista; Sayudi, Akbar; Apriani, Erna
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 5 No. 1 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i1.6461

Abstract

Quality education not only involves mastery of academic material but also understanding the norms, laws, and ethics that prevail in society. One important factor in achieving this goal is the role of teachers as agents of change in educating the future generation. Community service discusses the importance of improving teachers' competencies through understanding legal literacy, as well as its impact on better classroom management and teaching. Legal literacy has become a crucial skill for teachers to ensure that they can manage legal issues in the educational environment more effectively. This service also discusses various strategies and approaches to enhance legal literacy among educators.
Tinjauan Yuridis Penerapan Delik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby) Nahampun, Rico Andrian; Sayudi, Akbar
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12325

Abstract

Permasalahan hukum sering timbul dalam penerapan delik tindak pidana, khususnya dalam perjudian biasa dan perjudian online. Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif yang mengevaluasi penerapan unsur delik tindak pidana perjudian online sesuai UU No. 19 Tahun 2016 menyangkut ITE serta putusan hakim dalam kasus Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby yang menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana perjudian online menjadi lex specialis mesti mencakup seluruh unsur lex generalis ditambah unsur khusus dari lex specialis. Namun, pada putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby, hakim mengesampingkan asas lex specialis meskipun terdapat unsur-unsur yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta tetap menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Pada konteks hukum Indonesia, asas Res Judicata Pro Veritate Habetur menjadikan putusan hakim final serta mengikat, kecuali dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi.
KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI DELEGATION OF RULE MAKING POWER Sayudi, Akbar; Wijaya, Satria
Jurnal Pelita Ilmu Vol. 16 No. 02 (2022): JURNAL PELITA ILMU - Oktober 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jpi.v16i02.1707

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) pada prinsipnya merupakan peraturan yang datang dari Pemerintah, khususnya Presiden selaku pemangku tertinggi kekuasaan Eksekutif, yang secara konstitusional merupakan kewenangan Delegation Of Rule Making Power milik Presiden. Namun bukan berarti PP dan Perpres merupakan kewenangan tanpa dasar dan luput dari mekanisme pengawasan. Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa Konstitusionalitas Kewenangan Presiden untuk menetapkan PP bersumber dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpres merupakan kewenangan atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Adanya ketentuan tentang PP yang ditujukan untuk “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”, merupakan ketentuan yang mengikat Presiden dalam menetapkan PP. Selain itu, sebagai subordinat legislation, PP tidak boleh melampaui undang-undang di atasnya. Sementara Perpres tanpa perintah peraturan perundang-undangan di atasnya seharusnya dikeluarkan dengan maksud yang benar-benar bersifat teknis administratif pemerintahan dan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan internal penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam rangka menjalankan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah.
The Role of Visum Et Repertum in Exposing Criminal Acts of Persecution (Study of Decision Number 330/Pid.B/2023/PN. Cbi) Prawitasari, Nining Yurista; Sayudi, Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4048

Abstract

The purpose of this study is to determine the important role of Visum Et Repertum in proving criminal acts of persecution.  This research uses normative juridical legal methods, namely legal research conducted by examining textbooks of legal experts, legal journals, and scientific works of legal experts and primary data including legislation and judges' decisions. The results showed that the role of visum repertum in Decision Number: 330/Pid.B/2023/PN. CBI, is very important as one of the evidence in the trial in accordance with article 184 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure, and is subject to the consideration of the Judge.