Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

KEYAKINAN HAKIM PADA ALAT BUKTI SATU SAKSI PERKARA PERDATA Permatasari, Pita; Wirawan, I Kadek Apdila; Sailellah, Sardiansyah Haerul Imam
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.627

Abstract

Prinsip actori incumbit probatio menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya melalui alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata Indonesia. Salah satu alat bukti yang umum diajukan adalah keterangan saksi. Namun, sistem hukum acara perdata di Indonesia tidak mengakui kekuatan pembuktian dari satu orang saksi saja (unus testis nullus testis) apabila tidak didukung alat bukti lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keyakinan hakim dapat dibangun berdasarkan alat bukti satu saksi dalam perkara perdata. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan studi kasus terhadap tiga perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi: Permohonan Akta Kematian No. 21/Pdt.P/2025/PN Bks, Gugatan Wanprestasi No. 457/Pdt.G/2024/PN Bks, dan No. 520/Pdt.G/2024/PN Bks. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterangan satu saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah, namun dapat digunakan apabila diperkuat dengan alat bukti lain seperti bukti surat. Oleh karena itu, keyakinan hakim dalam perkara perdata tetap dapat dibangun secara sah selama terpenuhinya batas minimal pembuktian. Dalam praktik peradilan perdata, hakim juga mulai mengambil peran aktif secara proporsional dalam menggali kebenaran materiil untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
FORCE MAJEURE CLAUSULES DUE TO COVID-19 IN BANK CREDIT AGREEMENTS Permatasari, Pita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.367 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i01.8

Abstract

Loan agreements usually contain clauses related to the rights and obligations betwen the debtor and creditor, but sometimes a force majeure clause is included if there is a situation beyond the will of the parties, such as natural disasters or war. The force majeure clause stipulated in Article 1244 and 1245 of Civil Code, in which there are for elements, first is there is an event that causes an achivement to be impossible, second is there is a cause that lies outside debtor’s fault, third is the causative factor was unexpected, and forth is the incident could not be blamed on the debtor. COVID-19 is considered a natioal disaster through the Presidential Decree of the Republic Indonesia Number 12 of 2020 dated April 13, 2020 concerning the Determination of the Non-Natural Disaster of The Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) as National Disaster. Because of this, COVID-19 falls into category of relative or temporary force majeure. In addition, the government has made efforts to help the comunity, in this case UMKM actors who became debtors affected by COVID-19 by providing concessions for debtors to carry out kredit restructuring through the Finansial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 Concerning National Economic Stmulus as Policy Countercyclical Impact of Coronavirus Disease 2019 Spread. The hope is to increase the resiliance of the debtor’s business in the midst of crisi due to the COVID-19 pandemic.
JURIDICAL REVIEW OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE IN ACCESSIBILITY OF JUSTICE FOR WOMEN Apdila Wirawan, I Kadek; Permatasari, Pita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i3.107

Abstract

This study aims to find out the substance of the breakthrough from the existence of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (“Law Number 12 of 2022”) and the accommodation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trialing Cases of Women Confronting the Law (“Supreme Court Regulation Number 3 of 2017”) related to the accessibility of justice for women as victims of criminal acts of violence sexual. The formulation of the problem taken is Law Number 12 of 2022 in obtaining accessibility to justice for women as victims and how can the Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trialing Cases of Women Confronting the Law accommodate women to gain accessibility justice in crimes of sexual violence. The results of this study are that in substance the protection of victims of sexual violence encourages material and formal changes in the formation of Law Number 12 of 2022. The change in the formal aspect is the development of criminal procedural law in the law on criminal acts of sexual violence, especially in terms of evidence. The development of evidence from witnesses such as the exception to the principle of unus testis nullus testis in Law Number 12 of 2022, the strength of evidence for the defendant's family as a witness. Matters that must be considered by judges in order to try and ensure that women dealing with the law obtain justice in crimes of sexual violence based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, namely: (a) losses suffered by victims and compensation/restitution; (b) whether there is a power relation and the condition of the victim's powerlessness; (c) the impact of the case physically, psychologically, socially, economically; (d) there is a cycle of sexual violence, a history of sexual violence from the perpetrator to the victim; (e) the condition of women victims/witnesses; (f) Women's experiences related to sexual violence; (g) potential dangers that threaten the lives of women victims; (h) the need for recovery; and (i) results of post mortem et repertum and post mortem et repertum psychiatricum.
Urgensi Pengaturan Khusus Femisida dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1466 K/Pid/2024,Putusan No. 871/Pid.B/2024/Pn.Srg, dan Putusan No. 11-K/Pm.I-06/Al/Iv/2025) Natalia, Sintia; Permatasari, Pita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.650

Abstract

Femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem dan menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat 798 kasus femisida pada periode 2020–2023, sementara pemantauan media daring menemukan 290 kasus tambahan sepanjang Oktober 2023–Oktober 2024. Mayoritas pelaku berasal dari pasangan intim, dengan motif utama berupa kecemburuan, penolakan hubungan seksual, masalah finansial, dan kekerasan seksual. Ironisnya, kasus femisida masih diproses dengan pasal-pasal umum dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan faktor gender sebagai pemberat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perspektif-analitis. Sumber data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional seperti CEDAW dan DUHAM, serta bahan sekunder dari literatur akademis dan laporan Komnas Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang menyebabkan perlindungan terhadap korban belum optimal dan hukuman bagi pelaku tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, urgensi pengaturan khusus mengenai femisida menjadi sangat penting untuk memenuhi kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia, mencegah kekerasan berbasis gender, serta membangun sistem hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan gender di Indonesia