<![CDATA[Pegawai ASN di Kota Serang saat ini menghadapi tuntutan profesionalisme yang tinggi dalam mendukung berbagai program strategis daerah. Intensitas pekerjaan pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Dinkopukmperindag, DLH, DPUPR, Dishub, dan Satpol PP telah meningkatkan beban kerja lapangan dan administratif secara signifikan. Tekanan pekerjaan yang terus-menerus ini menyebabkan kelelahan fisik maupun mental yang berisiko mengganggu keseimbangan kehidupan kerja para pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel beban kerja dan dukungan sosial terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Selain itu, penelitian ini secara khusus menguji peran stres kerja sebagai variabel mediasi yang menghubungkan tuntutan pekerjaan dan dukungan sosial dengan kualitas keseimbangan hidup personal pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian mencakup 218 pegawai ASN pada lima OPD teknis Kota Serang, dengan sampel sebanyak 141 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin dan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap stres kerja, sedangkan dukungan sosial berpengaruh negatif signifikan. Beban kerja dan stres kerja ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap keseimbangan kehidupan kerja, sementara dukungan sosial berpengaruh positif signifikan. Pengujian mediasi mengonfirmasi bahwa stres kerja secara signifikan memediasi pengaruh beban kerja dan dukungan sosial terhadap keseimbangan kehidupan kerja. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan beban kerja yang proporsional dan penguatan sistem dukungan sosial sangat krusial untuk memitigasi stres kerja guna menjaga stabilitas keseimbangan hidup pegawai. Implikasi praktis bagi instansi terkait mencakup perlunya redistribusi tugas lapangan dan reformasi tata kelola internal yang lebih partisipatif. Hal ini diharapkan dapat mereduksi tekanan stres akibat birokrasi yang kaku serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.]]>
