Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Familia: Jurnal Hukum Keluarga
Djazimah, Siti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA PERSPEKTIF MAQAṢID SHARI’AH Fadliyati Kaamilah, Ummi; Djazimah, Siti
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v5i2.235

Abstract

Eksistensi konten instagram kini tumbuh dan berkembang menjadi media edukasi bagi penggunanya. Konten edukasi pernikahan menjadi salah satu yang digemari, seperti kisah kehidupan pernikahan, penyelesaian masalah rumah tangga, nasihat menjaga keharmonisan pernikahan dan lainnya. Akan tetapi, ditemukan konten edukasi pernikahan yang memicu munculnya permasalahan. Hal ini disebabkan kemudahan akses berbagi informasi tanpa dibekali pengetahuan. Penelitian berfokus pada konten instagram akun @wanita.cl. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis terhadap konten instagram yang menjadi media edukasi pernikahan serta pengaruhnya bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah perspektif maqaṣid shari’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan model induktif. Hasil penelitian menerangkan bahwa konten instagram dapat menjadi media edukasi pernikahan bagi istri dengan berpengaruh positif dalam membentuk keluarga sakinah, contohnya konten perlindungan nafkah, KDRT, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan perselingkuhan. Analisis maqaṣid shari’ah melihat bahwa konten instagram dapat menjadi media edukasi pernikahan bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah karena dapat merepresentasikan segala yang tercantum dalam maqaṣid shari’ah khususnya pada tingkat ḍharuriyat dengan lima asas perlindungan yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Mediation In Settlement of Joint Marital Property Disputes: Study At Tanjung Karang Religious Court, Lampung Syafei, Ermi Suhasti; Djazimah, Siti
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i2.9039

Abstract

In general, after a divorce, there are frequent disputes relating to joint marital property.   The settlement of joint marital property disputes can be carried out through a mediation process applied through litigation (court) and non-litigation (outside court). The settlement of joint marital property disputes is one of the absolute jurisdictions of Religious Courts. The number of joint marital property cases successfully mediated in Religious Courts throughout Indonesia in 2018 was 6.2%, in 2019 was 5,5%. This paper describes the factors that cause unsuccessful mediation in settling disputes over joint marital properties at Tanjung Karang Religious Court, Lampung. This empirical study with qualitative analysis and a normative juridical approach interviews mediator judges, disputants, and advocates. The research results show that the implementation of the mediation process in settlements of joint marital property disputes at Tanjung Karang Religious Court in the last four years is 15.1%, which is in the low category. Factors that influence the unsuccessfulness of mediation in joint marital property disputes at Tanjung Karang Religious Court are the absence of the parties, the disputed object, and the intervention of third parties (family, friends, and lawyers).
ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta Djazimah, Siti; Habudin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2016.09104

Abstract

Islam has expressly regulate the division of tasks and roles between husbands and wives fairly. Although the husband is obliged to provide sustenance for his wife and children, but the family law of Islam does not forbid a wife from helping her husband in making a living with her husband's consent and does not interfere with her obligations as a housewife. There is a wife in a family of craftsmen in the village of Tegal Kembang, Imogiri, Yogyakarta, which acts as the main breadwinners for their families. This article examines the wives who work as the wage earners by using the concept of maqa> s} id ash-shari'ah < 'ah. The impact that emerges of the role of the kapok craftsmen woman is more on the impacts that are in positive traits and it is associated with the hajjiy and daruriy needs. The wife who has an income has the economic independence power that can even sustain the needs of the family. Social interactions that occur in kapok craftsmen community, make a strong emotional connection between kapok craftsmen. While the social interaction with the "outside world" (consumers) clearly provides insight of the Kapok Craftsmen. As for the negative impact of the mother's role of Kapok craftsman towards parenting does not seem significant.[Islam secara tegas telah mengatur tentang pembagian tugas dan peran antara suami dan istri secara adil. Walaupun suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, tetapi hukum keluarga islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ada istri pada keluarga perajin kapuk di dusun Tegal Kembang, Imogiri, Bantul,  Yogyakarta, yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Tulisan ini mengkaji para isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah dengan menggunakan konsep maqa>s}id asy-syari<‘ah. Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya daruriy dan hajjiy. Para isteri yang mempunya penghasilan tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga. Interaksi sosial yang terjadi dalam komuitas perajin kapuk, menjadikan kuatnya hubungan emosional di antara perajin kapuk. Sementara  interaksi sosial dengan “dunia luar” (konsumen) jelas memberikan wawasan perajin kapuk semakin bertambah. Adapun dampak negatif peran ibu sebagai perajin kapuk terhadap pengasuhan anak tidak nampak secara signifikan.]
MENJAGA AGAMA DAN AKAL MELALUI PROSESI PERKAWINAN: Hafalan Ayat al-Qur’an sebagai Mahar Perkawinan Ahadi, Bima; Djazimah, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13205

Abstract

Marriage is a sacred ceremony that not only unites two people, but also brings together two different families with the aim of worshiping and obeying God. Valid marriage contract should fulfill allterms and requirements. One of them is dowry, a gift which must be given by the prospective husband to the prospective wife. This article explains memorizing qur’anic verses as a a dowry, which curently become popular among Muslims in Indonesia. Utilizing maqâṣid asy-syarȋ’ah which pays significant attention to the protection of five fundamental elements: religion, soul, mind, family, and wealth, this article argued that memorising Qur’anic verses as a dowry can be considered as a part of the protection of religion and mind.Perkawinan merupakan upacara sakral yang tidak hanya menyatukan dua orang insan, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dengan tujuan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Perkawinan terdapat pemenuhan hak yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri, sebagai nafkah pertama sekaligus bukti tulus kecintaan yang diberikan yang disebut sebagai mahar. Tulisan ini membahas tentang mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an yang sekarang menjadi populer digunakan di Indonesia. Dengan melihatnya dari sisi maqâṣid asy-syarȋ’ahdengan tesis dasar yang melihat menjaga lima unsur utama pemberlakuan syariat Islam: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda, artikel ini berpendapat bahwa Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an dalam perkawinan mengandung kemaslahatan dari dua sisi, yaitu perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap akal. 
ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Rikza, Muhammad Ubayyu; Djazimah, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 10 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10104

Abstract

The Constitutional Court made a revolutionary decision through the decision of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 about the status of children outside of marriage. The decision stated that childrens born outside of marriage not only had a civil relationship with their mother and mother's family but also had a civil relationship with their biological father. Its implicates that children outside of marriage have the same rights with legal children, such as  earning a living, inheritance and equality before the law. Seen from the concept of maqâṣid asy-syarî'ah, the decision does not violate the Islamic law, otherwhise it is in the line with the principles of maqâṣid asy-syarî'ah especially the principles of ḥifẓ an-nasl and ḥifẓ an-nafs.  [Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implikasinya adalah anak di luar perkawinan mendapat hak sama dengan anak sah, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum. Dilihat dari konsep maqâṣid asy-syarî’ah, putusan tersebut tidak melanggar hukum Islam, sebaliknya, ia sejalan dengan prinsip-prinsip maqâṣid asy-syarî’ah terutama prinsip ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ an-nafs.]
PELAKSANAAN KURSUS PRANIKAH DI KOTA YOGYAKARTA: URGENSITAS, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN TINDAKAN SOSIAL Djazimah, Siti; Hayat, Muhammad Jihadul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11105

Abstract

This article describes the implementation of pre-marital courses that still contain several problems. One of them is, Indonesian Republic’s Ministry of Religion Regulation No. DJ.II / 491 of 2009 and Regulation No. DJ.II / 542 of 2013 in order to organize the pre-marital courses, but many related parties cannot implement it. This prompted the author to examine the views of the Head of KUA in the City of Yogyakarta regarding the urgency of pre-marital courses in an effort to form a sakinah family. After interviewing some related sources, the authors concluded: (1) all informants considered pre-marital courses to be very important as an effort to realize a sakinah family; (2) at the technical level, the implementation of pre-marital courses still faces some problems, such as budget issues, so that some KUA cannot held pre-marital courses; and (3) the implementation of pre-marital courses at KUA is based on religious traditions or beliefs rather than legal regulations. [Artikel ini menjelaskan tentang pelaksanaan kursus pra-nikah yang masih mengandung sejumlah masalah. Salah satunya adalah, meskipun Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 agar kursus pranikah diselenggarakan, namun banyak pihak terkait yang tidak dapat melaksanakannya. Ini mendorong penulis menelaah pandangan pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang kursus pra-nikah dan urgensi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Setelah mewawancarai narasumber-narasumber terkait, penulis berkesimpulan: (1) semua narasumber menganggap kursus pra-nikah sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah; (2) pada tataran teknis, pelaksanaan kursus pra-nikah masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus pra-nikah; dan (3) pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA didasarkan pada tradisi atau keyakinan agama daripada peraturan hukumnya.]
Co-Authors Ahadi, Bima Fadliyati Kaamilah, Ummi Hayat, Muhammad Jihadul Ihab Habudin, Ihab Rikza, Muhammad Ubayyu Syafei, Ermi Suhasti