Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perencanaan DED Normalisasi Sungai Macak di Kecamatan Belitang Madang Raya Aleksander Purba; Isharyanto
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Dan Aplikasi Industri Fakultas Teknik Universitas Lampung Vol. 5 (2022): SINTA
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.619 KB) | DOI: 10.23960/prosidingsinta.v5i.54

Abstract

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai salah satu daerah otonom hasil pemekaran mempunyai fungsi strategis sebagai daerah transit, karena letaknya yang merupakan simpul arus transportasi yang menghubungkan beberapa daerah seperti berbatasan dengan provinsi lampung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir serta dilewati oleh jalur lintas tengah Sumatera. Berdasarkan fungsi dan letak tersebut, maka laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur cukup cepat. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai jaringan irigasi, baik yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka diperlukan perencanaan DED. Permasalahan sungai yang sering banjir menggenangi permukiman, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat terjadi karena perlambatan aliran sungai yang disebabkan oleh endapan, tanam tumbuh sekitar aliran sungai, dan lain-lain sehingga diperlukan kegiatan normalisasi. Perencanaan DED meliputi pengambilan data debit air, pengukuran awal sungai, seperti panjang sungai, dimensi sungai, kelandaian aliran sungai, kemudian data tanam tumbuh pada tepi aliran sungai yang perlu dibersihkan, kemudian setelah didapatkan data-data di atas dibuatlah perencanaan dimensi saluran rencana menyesuaikan dengan debit air banjir dan faktor kecepatan aliran sungai menuju ke muara sungai/pembuangan. Kemudian direncanakan untuk pembersihan tanam tumbuh sekitar tepi sungai yang memperkecil dan menghambat aliran sungai.
THE URGENCY OF DIGITAL VILLAGE DEVELOPMENT TO EMPOWER VILLAGE AUTONOMY isharyanto
Progressive Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v6i2.163

Abstract

Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, village authority is village autonomy and villages are seen as having a fairly large role in providing public services for the community. Along with the development of information and communication technology, a transformation towards a Digital Village must be carried out. This article is the result of legal doctrine research by prioritizing data in library materials. Sources of information are obtained through regulations and scientific publications that are relevant to the research topic. Based on research, social contractual utilitarianism is the philosophical basis for digital transformation in village government and to realize a Digital Village must meet the following requirements. First, participatory, that is, it is prepared with the agreement of the residents and is in line with development plans in the Regency. Second, there is a need for a legal basis in the form of a Village Regulation on Digital Villages which is in accordance with the village development plan and describes the character that the Village wants to develop. Third, have a road map in the form of stages for developing a Digital Village.