Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Legalita Journal Evidence Of Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Irhammudin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN Harun, Yandri; Dwiono, Sugeng; Irhammudin
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1077

Abstract

Revenge porn adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan Revenge porn dan Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban Revenge Porn. bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban utuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyberan konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten sikorban. Saran dalam penelitian ini ialah Perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kpompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara.
POLA HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR Irhammudin; M. Iqbal; Dedi Setiawan; Reza Praditya Pradana
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.107 KB) | DOI: 10.59066/jel.v1i1.10

Abstract

All countries need a system of government to regulate the wheels of government. Indonesia as a democratic country that adheres to a presidential system, applies the Trias Politica concept as an effort to separate power into three branches, namely executive, legislative and judicial. The 1945 Constitution implicitly supports this concept by explaining each task and authority of the branch of power in different articles. The duties and authorities of the President as an executive body are regulated in Article 4 paragraph 1, Article 5 paragraph 2, and Article 20 paragraph 4. The DPR as a legislative body is clearly regulated in Articles 19 to 22. While the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial branches are regulated in Article 24. This paper tries to unravel the pattern of political and legal relations in the policy of moving the State Capital from DKI Jakarta Province to East Kalimantan Province. The President as the executor of the Act certainly needs support from the DPR as the legislator in order to realize the implementation of the transfer of the new state capital. This is important because the stipulation and implementation of laws is supervised by the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial institutions. The hope is that the administration of government can run according to the laws and regulations and the stability of the country is maintained This is important because the stipulation and implementation of laws is supervised by the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial institutions. The hope is that the administration of government can run according to the laws and regulations and the stability of the country is maintained This is important because the stipulation and implementation of laws is supervised by the Supreme Court and the Constitutional Court as judicial institutions. The hope is that the administration of government can run according to the laws and regulations and the stability of the country is maintained.
Pemidanaan Bandar Judi Online Di Kabupaten Lampung Utara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yopis Linando; Irhammudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5268

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik perjudian dalam bentuk online yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, kualifikasi perbuatan bandar sebagai tindak pidana, penerapan sanksi pidana, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap bandar judi online di Kabupaten Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perjudian online di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saling melengkapi. Perbuatan bandar judi online memenuhi unsur tindak pidana karena berperan sebagai pihak yang menyediakan dan memfasilitasi aktivitas perjudian. Penerapan sanksi pidana di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan berdasarkan kedua ketentuan tersebut, meskipun masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian dan perkembangan teknologi. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, dengan menempatkan bandar sebagai pelaku utama yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi. Namun demikian, efektivitas pemidanaan terhadap bandar judi online belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang lebih komprehensif melalui sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat.    
Co-Authors Dedi . Harun, Yandri M. Iqbal Reza Praditya Pradana Sugeng Dwiono Yopis Linando