Nurhadiyanti, Nurhadiyanti
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN BONUS TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BATAM Hakim, Lukman; Mustaqim, Mustaqim; Suyatni, Suyatni; Nurhadiyanti, Nurhadiyanti
Postgraduate Management Journal Vol. 4 No. 1 (2024): Postgraduate Management Journal
Publisher : LPPM Universitas Ibnu Sina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36352/pmj.v4i1.822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keterkaitan antara variabel bebas yaitu; lingkungan kerja (X1), pendelegasian wewenang (X2), dan bonus pegawai (X3) dengan variabel terikat yaitu kepuasan kerja pegawai (Y) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam yang berjumlah 35 orang. Dalam penelitian ini tidak diadakan klasifikasi perbedaan pegawai berdasarkan jenis atau status golongan, kedua jenis kepegawaian tersebut mempunyai perlakuan yang sama Sampel diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling (acak sederhana). Dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 32 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan lingkungan kerja (X1), pendelegasian wewenang (X2), dan bonus (X3) terhadap kepuasan kerja pegawai (Y) yang ditunjukkan oleh nilai Fhitung sebesar 23,247. Nilai ini jauh lebih kecil dari pada nilai Fhitung pada taraf signifikansi alpha 0,05 yaitu 2,95, atau F = 23,247 < F0,05(3:28) = 2,95. Pola hubungan keempat variabel yang dinyatakan oleh persamaan regresi ganda = -6,812 + 0,469X1 + 0,547X2 + 0,278X3. Sebelumnya berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, semua instrumen memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Jika dihitung per variabel, maka variabel yang paling banyak berpengaruh adalah variabel pendelegasian wewenang yaitu memiliki koefisien determinasi sebesar 52,8%. Hal ini berarti pendelegasian wewenang merupakan faktor yang paling mempengaruhi kepuasan kerja pegawai.
COMMUNITY SATISFACTION WITH MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT SERVICES AT UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) OF PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPD) SISTEM ADMINITRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TANJUNGPINANG Nurhadiyanti, Nurhadiyanti; Effendi, Desrian; Bagus Prasetiyo, Endri; Dwiyustie Lianca, Revy; Jumaran R, Anju
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v6i2.118

Abstract

The purpose of this study is to measure the community satisfaction index and analyze the gap between service performance and community expectations. The 9 elements used based on the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 14 of 2017 consist of requirements, systems, mechanisms & procedures, completion time, costs / tariffs, product specifications type of service, executive competence, executive behavior, handling complaints, suggestions & input and infrastructure. This type of research is descriptive with a quantitative approach while the population of this study is two-wheeled and four-wheeled vehicle taxpayers in the working area of UPTD PPD SAMSAT Tanjungpinang which amounted to 68,977 taxpayers and the number of samples of this study used sample calculations developed by Morgan and Krejcie with a sample of 382 respondents. Then the data analysis technique uses the Community Satisfaction Index, Importance & Performance Analysis and gap analysis (GAP). The result of this study is a Community Satisfaction Index of 87.55 with service quality B. Measurement of service elements using cartesian diagrams there is 1 indicator in quadrant I (top priority), 13 indicators in quadrant II (maintain achievement), there are 7 indicators in quadrant III (low priority) and no indicators are included in quadrant IV (excessive). Then based on the GAP analysis, there are 8 indicators that are still below the average GAP score.
EVALUATE THE IMPACT OF PROVIDING SPECIAL FLAT HOUSES AT STISIPOL RAJA HAJI Nurhadiyanti, Nurhadiyanti
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 8 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v8i2.142

Abstract

Ministry of Public Works and Public Housing provides Special Flats in universities, one of which is at STISIPOL Raja Haji. This research was conducted to determine the impact of the provision of STISIPOL Raja Haji Special Flats. There are six dimensions used in this study including, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This type of research is evaluative with a quantitative approach. The data collection method is a questionnaire in the form of a questionnaire that is distributed directly to all residents. The population in this study was 31 people. Furthermore, the population as a whole becomes a study sample or saturated sampling (census). The result of the evaluation research on the provision of Special Flats at STISIPOL Raja Haji as a whole have been very good with a value of 86,00 or letter A. Meanwhile, for each dimension, effectiveness is 86.00 or letter A, efficiency is 83.60 or letter B, adequacy with a value of 89.00 or letter A, equitable distribution with a value of 86.20 or letter A, responsiveness with a value of 86.40 or letter A and accuracy of 86.40 or letter A. The first suggestion of this study to the Ministry of PUPR should continue construction of special flats with the same concept as at STISIPOL Raja Haji. Second, STISIPOL Raja Haji, who will then be the recipient of the grant, must be able to manage and utilize it. Third, residents of STISIPOL Raja Haji Special Flats must maintain the facilities that are already available.
KEISTIMEWAAN PENATAAN RUANG MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Iqbal, Muhammad; Elianda, Yunita; Akbar, Ali; Nurhadiyanti, Nurhadiyanti
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.221

Abstract

Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah pusat sehingga dalam bentuk pemerintahannya menjadi berbeda dengan daerah lainnya. Bukan hanya bentuk pemerintahan akan tetapi pada aspek-aspek lain bahkan sampai pada penataan ruang daerah. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai keistimewaan penataan ruang yang ada di Yogyakarta yang tertuang dalam peraturan daerahnya. Untuk metode yang digunakan dalam menganalisi hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keistimewaan dari Kota Yogyakarta yang lain yaitu terdapat satuan ruang strategis yaitu adanya Satuan Ruang Tanah Kadipaten dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Dalam pengelolaan tata ruang tersebut di tuangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 yang kemudain diundangkan, diberlakukan Undang Undang tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap hak hak masyarakat dan dalam bentuk faktanya nyatanya masih belum berjalan dengan baik. Berbagai faktor faktor yang membuat hal tersebut terjadi diantaranya masih adanya pembangunan perkotaan yang tidak menuruti Undang Undang yang berlaku. diantaranya pembangunan mall dan hotel yang tidak teratur. Seperti Sleman city mall yang pembangunanya lebih dulu dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku. Kata Kunci: Perda, Tata Ruang, Keistimewaan.