Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Hukum Peratun Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Tadeus, Dhey W.
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
REDESAIN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Mahdi, Harsya; Tadeus, Dhey W.; Helan, Yohanes G. Tuba
Jurnal Hukum Peratun Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Hukum Peratun Vol. 6 No. 2
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan MA bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun MA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.622023.247-278

Abstract

Pemilihan kepala desa atau sebutan lainnya merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari prinsip demokrasi pada pemerintahan di desa atau sebutan lainnya. Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa diatur saat ini dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh bupati/walikota. Kemudian meski pun dalam Undang-Undang tidak diatur secara tegas, tetapi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa juga dapat diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara yang didahului dengan upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun ternyata pada praktiknya penyelesaian melalui upaya administratif dan pengadilan menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan waktu penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja permasalahan yang ditemukan terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam sistem peradilan tata usaha negara, serta bagaimana desain ideal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam sistem peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yang memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang terkait. Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan yang ditemukan terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan upaya administratif sebagai upaya pra-litigasi dalam sistem peradilan tata usaha negara, aspek formal gugatan, acara di pengadilan, dan upaya hukum terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Pengadilan. Kemudian desain ideal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam sistem peradilan tata usaha negara harus diatur dalam perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga agar permasalahan terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam sistem peradilan tata usaha negara yang telah diuraikan dapat diatur lebih rinci dan didelegasikan kepada Peraturan Mahkamah Agung, di antaranya mengenai pembatasan objek gugatan di pengadilan, pembatasan upaya hukum atas putusan pengadilan, dan pembatasan tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan gugatan di Pengadilan.
IMPLEMENTASI APLIKASI FEEDER DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DOSEN DAN MAHASISWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI Cunha, Theresia E. B. da; Tuba Helan, Yohanes G.; Tadeus, Dhey W.
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technology is created to meet human needs. Advances in Information and Communication Technology (ICT) enforcing the implementation of Feeder applications benefits to education sector particularly to higher education. Feeder is a semester-based data reporting application for every higher educational institution in Indonesia, which is synchronized with the webpage of www.forlap.dikti.go.id. Feeder is a mandate of Article 56 Section 4 of ActNumber 12 Year 2012 Concerning Higher Education. As an information center application in college, Feeder encompass master data of everylecturer and student, learning process data, graduate data reporting and lecturer teaching activity. In the light of suchsubstance in Feeder in line with the fast progress of information technology.
Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang Kofi, Dimas Yulius; Yohanes, Saryono; Tadeus, Dhey W.
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.8123

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara terhadap 51 responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen dan keterbukaan Informasi pada perencanaan, pelaksanaa, evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaaan APBDesa. (2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa untuk tahap perencaan masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam musyawarah RKPDesa, Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak memberikan informasi, sehingga masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen, karena tidak dilibatkannya masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan ini serta tidak adanya informasi dan pemerintah desa. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban, masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini dikarenakan tidak adanya informasi dan pemerintah desa.  
Co-Authors Cunha, Theresia E. B. da Helan, Yohanes G. Tuba Kofi, Dimas Yulius Mahdi, Harsya Saryono Yohanes Tuba Helan, Yohanes G.