Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dewantara Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
AS, Boiziardi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2024 AS, Boiziardi; Kurnia, Meita Lefi; Riza, Dola
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 7 No 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/jpmd.v7i1.994

Abstract

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hilangnya kepercayaan rakyat untuk tidak lagi menyalurkan hak pilihnya atau hak suaranya dalam pemilu sering terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi satu hal yang tidak disadari yaitu keadaan tersebut merupakan buah dari suara yang mereka salurkan pada momentum pemilihan umum. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang mengenai tentang pemilu. Metode pengabdian Masyarakat yang digunakan adalah metode ceramah dan metode diskusi. Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini adalah peserta pemilu menjadi paham mengenai arti penting suara mereka dalam pemilihan pemilu dan memahami prosedur dalam pelaksanaan pemilu
Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Riza, Dola; AS, Boiziardi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dwq1fh37

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 menyatakan bahwa terdapat 9 Pasal yang inkonstitusional dalam Undang-Undang Migas. Pasca putusan MK pemerintah dianggap tidak konsisten dalam melaksanakan putusan MK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha hulu migas tidak dapat dipisahkan dari konsep hak menguasai negara, tindakan pemerintah dan tujuan Pasal 33 UUD 1945 yakni untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengelolaan usaha hulu migas dikembalikan pada pemerintah dengan membentuk SKK Migas, namun SKK migas memiliki kesamaan dengan BP Migas yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya.
Politik Uang Sebagai Upaya Mendapatkan Suara Masyarakat Perspektif Hukum Islam Zulhendra, Joni; AS, Boiziardi
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 November (2023): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/normative.v11i2 November.995

Abstract

This article is motivated by the phenomenon in society of using money as an effort to get people's votes in elections. In the perspective of Islamic law, money politics is called risywah or bribery, an act that is false or counteracts a rightful act and is prohibited by the syara' because it can damage the government structure. In Islamic law and in law, money politics is viewed as a prohibited act and as a result of this act the perpetrator can be punished by a judge in accordance with the applicable law, whereas in Islamic law a person who has been given the mandate to become a leader, then he or she cannot If you care for it well, a person will not smell the smell of heaven. The difference between the two views of money politics is not too explicit, namely that the source of Islamic law comes from the Koran and hadith, while laws originate from humans or regulations are made by humans
DAMPAK BEKERJA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG Dwikornida, Dwikornida; AS, Boiziardi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.43

Abstract

Menjalani aktivitas kuliah dibarengi dengan bekerja bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalani. Kuliah sambil bekerja tidak hanya dilakukan mahasiswa yang lemah dalam ekonomi, karena pada kenyataannya biaya hidup sehari-hari sering sekali tidak sebanding dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Fenomena ini sangat menarik, apalagi ditambah adanya peluang kerja bagi mahasiswa. Namun kuliah sambil kerja memilki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh baik dan buruk tersebut dihadapkan pada prestasi kuliah. Yang pada akhirnya timbul pertanyaan, apakah mahasiswa yang kuliah denganyang bekerja sambilan mampu mengikuti kegiatan kuliah dengan baik atau malah kuliahnya terabaikan? Diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang ketika mahasiswa memutuskan mengambil kuliah sambil bekerja, namun di sisi lain kuliah sambil kerja memiliki keuntungan bagi mahasiswa yang mempunyai masalah finansial, dengan bekerja akan memberikan tambahan biaya untuk kuliah. Bekerja sambil kuliah juga dapat dijadikan curi star (mendahului) / menambah pengalaman, sehingga ketika lulus kuliah tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga mendapatkan pengalaman kerja serta relasi yang biasanyadijadikan persyaratan untuk melamar disuatu tempat pekerjaan. Hasil penelitian terdapat dampak yang posisitif terhadap Indek Prestasi IP/IPK mahasiswa yang kuliah sambil bekerja mulai dari 3.00 - 3.50 ke atas dengan persentase 70 % dan memiliki nilai di bawah rata-rata berjumlah 9 orang yang dipersentasekan berjumlah 30 %. Terdapat dampak yang positif terhadap organisasi yang dijalani mahasiswa tersebut dapat dibuktikan 30 orang yang bekerja sambil kuliah 18 orang mahasiswa aktif berorganisasi. Oleh karena itu meskipun mahasiswa tersebut kuliah sambil bekerja, mereka mampu untuk tetap mengikuti organisasi kampus dan memiliki dampak yang negatif terhadap bukti penulisan karya ilmiah, dilihat dari 30 orang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah terdapat 2orang yang menghasilkan karya ilmiah, namun hanya karya non ilmiah (fiksi). Jadi dari sisi penulisan karya ilmiah mahasiswa kurang aktif untuk diterbitkan. Alasan yang menyebabkan kurang dalam penulisan karya ilmiah dikarenakan sulitnya mahasiswa membagi waktu antara bekerja dengan menulis karya ilmiah.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG AS, Boiziardi; Lefi Kurnia, Meita
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.350

Abstract

Kendala bagi pemerintah dalam memberikan sanksi di bidang hukum pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dikenakan denda sebesar 2% perbulan dengan maksimum denda sebesar 48% atau setara dengan 2 tahun. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota. Solusi dalam mengatasi kendala penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, mengadakan sosialisasi dan melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berdara di luar kota.
Co-Authors Dwikornida, Dwikornida Kurnia, Meita Lefi Lefi Kurnia, Meita Riza, Dola Zulhendra, Joni