Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MELACAK EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SIAK DI ERA GLOBALISASI Harirah, Zulfa; Azwar, Wazni; Isril, Isril
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v10i1.26629

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat eksistensi kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ide dasar tulisan ini berangkat dari kegelisahan dalam mengamati fenomena pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mulai ditinggalkan. Kearifan lokal dianggap kuno dan tidak menarik menyebabkan tidak banyak daerah yang mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Terlebih dalam era globalisasi, kekhawatiran akan pudarnya kearifan lokal yang dikelilingi oleh budaya barat menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kearifan lokal. Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Siak, kearifan lokal justru menjadi kekuatan dalam kebijakan pariwisata. Sehingga menjadi penting untuk melacak lebih jauh penguatan kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan masalah yang ingin dijawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formalitas kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak masih terbukti eksis. Namun secara substansi, nilai-nilai kearifan lokal mulai mengalami perubahan seiring dengan tidak dilibatkannya Lembaga Adat Melayu dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak. Secara konteks, masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu. Sedangkan pada sisi input, proses dan produk menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal masih memerlukan perbaikan pada sisi kualitas SDM, koordinasi antar lembaga dan pelestarian nilai budaya.
Evaluation of the Covid 19 Vaccine Policy for the Elderly Community in Pekanbaru City Isril, Isril; Harirah MS, Zulfa; Rizaldi, Annas
Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.4

Abstract

The number of Covid-19 cases in Indonesia is still high. One of the efforts made by the government is vaccination. As one of the cities with high enough Covid-19 cases, Pekanbaru City has also implemented a vaccination policy. One of the priority targets for vaccination in Pekanbaru City is the Elderly Community. However, the reality is that many older people still have not received the vaccination according to the target set. This study aims to determine the factors that influence the implementation of vaccination for the elderly and to see further how the relationship between the Central Government and Local Government in the implementation of vaccination policy. This study uses a qualitative method by collecting data from informants and various documents. The data obtained were then analyzed using a predetermined theory. The results of this study, the number of elderly who received the vaccine decreased in stage II. Factors that become obstacles in the implementation of vaccination for the elderly such as body conditions are not recommended and the lack of public confidence in the quality of vaccines. Public distrust will affect the success of a policy. Thus, clear information is needed regarding the safety of vaccination for the elderly.
Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru Harirah. MS, Zulfa; Marta, Auradian; Isril, Isril
Journal of Social and Policy Issues Volume 3, No 3 (2023): July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v3i3.200

Abstract

Gender inequality has not become a priority issue in Pekanbaru City. The percentage of gender mainstreaming that is included in the work programs and activities of regional apparatus organizations is only around 48%. BPS data shows an increasing trend of the Gender Development Index in 2021, namely 93.27 from 93.01 in 2020. But the Gender Empowerment Index in Pekanbaru City has actually decreased in 2021, namely 68.63 percent from 69.23 in 2020. Gender mainstreaming has become a strategy to reduce gender inequality for nearly ten years. However, this advocacy has not been able to integrate gender mainstreaming in every regional policy in Pekanbaru City. For this reason, this research will find advocacy struggles that occur by mapping the power and interests of stakeholders. This research is qualitative research by conducting interviews with 5 informants from related agencies and collecting secondary data. Then various data and information were analyzed using advocacy theory and Power-Interest Stakeholders according to Ackermann and Eden (2011). The results of the study show that the power and interests of stakeholders in implementing gender mainstreaming in Pekanbaru City are still low. This is evidenced by the fact that only a few DPOs have integrated gender equality into gender-responsive planning and budgeting.
Perencanaan Urusan Pemerintahan Kesehatan Untuk Mencegah Stunting Di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Isril, Isril; Tiyas Tinov, Muhammad Yohamzy; Harirah MS, Zulfa; Wasillah, Asiah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 4 (2024): JPMI - Agustus 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.2533

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka meninjau perencanaan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis. Angka stunting di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 21,9% dan akan menurun menjadi 8,4% pada tahun 2022. Hasil ini menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Riau bahkan melampaui nasional.Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan wajib. layanan dasar. Kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan para pihak dalam merancang perencanaan, menjalin koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya zero stunting di Kabupaten Bengkalis. Peserta kegiatan pengabdian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari kepala desa, PLKB , Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga, Ahli Gizi, Tokoh Masyarakat, dan PKK. Metode pengabdian dilakukan dengan brainstorming, penyampaian materi dan diskusi. Dampaknya, perencanaan perlu melibatkan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya serta memberikan ruang untuk melibatkan masyarakat dan swasta. Hal ini dapat berdampak pada harmonisasi dan kerjasama masyarakat untuk terlibat dalam program dan kegiatan penurunan angka stunting. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan penurunan angka stunting mendapat dukungan dari masyarakat.