Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Keadilan Substantif Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. Syahrir, Andi Yusuf; Yuningsih, Deity; Alwi, Idaman
Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 2 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v2i2.13143

Abstract

Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.dalam menetapkan adhalnya wali sangat tepat, karena dalam fakta persidangan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/Pa Klk., bahwa calon suami pemohon memiliki 9 (sembilan) orang isteri tidak dapat dibuktikan, sehingga orang tua pemohon menolak untuk menikahkan pemohon adalah tidak benar. Dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa tidak ada halangan baik hukum negara maupun hukum Islam yang menolak perkawinan pemohon dan calon suami pemohon, kedua mempelai juga telah bekerja dan cukup umur serta siap untuk menikah. Agar tidak terjadi perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar hukum, maka perkawinan harus dilaksanakan meskipun walinya adhal menjadi wali nikah. Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukunnya. Sehingga, perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.
Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online di Indonesia Hasbi, Ahmad Fadil; Sjaiful, Muhammad; Alwi, Idaman
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23007

Abstract

Penelitian bertujuan Untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah upaya hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli online dan juga menambah dan memperkaya wawasan masyarakat dalam hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perlindungan konsumen demi tercapainya keadilan dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara aktif yang berlaku dalam masyarakat kemudian melihat secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada situs jual beli online dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Unregistered Intermarriage in the Morosi Mining Area: Between Adat Law and State Regulation Yuningsih, Deity; Alwi, Idaman; Wa Ode Zuliarti; Saraswati, Saraswati; Muh. Saleh Saputra, La Ode
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.32393

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of unregistered intermarriage between local communities and foreign workers in mining areas and to analyze the interaction between customary law and formal legal regulations. The research employs a qualitative approach through in-depth interviews with mixed-marriage couples, community leaders, and local government officials. The collected data were analyzed to identify the challenges and opportunities associated with the legalization of marriage. The findings indicate that many couples opt for unregistered marriages due to limited access to official civil registration services and the strong influence of customary norms. The novelty of this research lies in the development of a digital-based solution to support the registration of mixed marriages, consisting of an online registration platform and a legal education application. This solution is designed to bridge the gap between customary law and formal legal frameworks while improving access to legal marriage registration for couples in mining regions. Consequently, this study not only contributes to a deeper understanding of the social and legal complexities surrounding unregistered intermarriage but also offers an innovative digital approach to enhance legal certainty and the protection of couples’ rights in the context of mixed marriages