Articles
<![CDATA[Keadilan Substantif Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. ]]>
<![CDATA[Syahrir, Andi Yusuf]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>;
<![CDATA[Alwi, Idaman]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 2 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v2i2.13143
<![CDATA[Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.dalam menetapkan adhalnya wali sangat tepat, karena dalam fakta persidangan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/Pa Klk., bahwa calon suami pemohon memiliki 9 (sembilan) orang isteri tidak dapat dibuktikan, sehingga orang tua pemohon menolak untuk menikahkan pemohon adalah tidak benar. Dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa tidak ada halangan baik hukum negara maupun hukum Islam yang menolak perkawinan pemohon dan calon suami pemohon, kedua mempelai juga telah bekerja dan cukup umur serta siap untuk menikah. Agar tidak terjadi perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar hukum, maka perkawinan harus dilaksanakan meskipun walinya adhal menjadi wali nikah. Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukunnya. Sehingga, perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.]]>
<![CDATA[Fungsi dan Wewenang Negara dalam Diversi Anak ]]>
<![CDATA[Jamaluddin, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Sensu, La]]>;
<![CDATA[Sinapoy, Muhammad Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i1.17940
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan pada tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui pelimpahan wewenang kepada pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan sebagai kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protect) maupun wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan perlindungan bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Dalam penelitian ini ditujukan pada proses diversi anak sebagai perlindungan HAM. Sasaran penyusun dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan negara terhadap anak dalam proses diversi dan apa fungsi dan wewenang negara dalam proses diversi telah mewujudkan perlindungan kepada anak.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang pada Angkutan Transportasi Laut ]]>
<![CDATA[Kamaluddin, Al Asgar]]>;
<![CDATA[Hakim, Guswan]]>;
<![CDATA[Jabalnur, Jabalnur]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i1.16596
<![CDATA[Bahwa Tanggung gugat pengangkut berdasarkan Pasal 468 KUHD dan Konvensi Brussel 1924 dalam hal terjadi deviasi karena menghindari suatu kejadian alam yang tidak pernah diperhitungkan maka Pengangkut harus dibebaskan dari Tanggung gugat. Penyelesaian suatu sengketa dalam pengangkutan barang melalui laut pada umumnya telah diatur dalam konosemen atau Bill of Lading sebagai persyaratan pengangkutan (condition of carriage) sebagaimana tercantum dalam cassatoria clause. Karena peraturan di dalam B/L dibuat secara sepihak yaitu dari pihak carrier saja maka untuk melindungi kepentingan pengirim dan penerima perusahaan pelayaran menunjuk pada hukum yang tertinggi (paramount clause) yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengirim dan penerima. Untuk perusahaan pelayaran samudera menunjuk hukum yang tertinggi The Hague-Visby Rules 1924, The Hamburg Rules 1978, atau USA Cogsa 1936 di samping hukum dari Negara asal pelayaran tersebut dan Negara asal barang. Sedangkan pengaturan pada pelayaran nusantara mengacu pada Pasal 470 KUHD. PT. Buana Benua Shipping Service Cabang Kolaka, sebagai agen dari Marfret Line mempunyai Bill of Lading yang menganut paramount clause hukum Perancis dan menganut hukum setempat dimana barang berasal jika terjadi suatu sengketa.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Putusan Hakim Yang Mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Anak (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kdi) ]]>
<![CDATA[Pratiknyo, Teguh]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v2i3.15426
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis alasan putusan hakim yang mengabaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Selain itu, menganalisis implikasi hukum terkait ketentuan frasa wajib yang dapat membuat putusan batal demi hukum dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada putusan hakim yang tidak mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan dalam pertimbangan putusan hakim. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak, hasil penelitian bahwa alasan hakim tidak mencantumkan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut karena laporan penelitian kemasyarakatan telah dipertimbangkan tetapi tidak dimasukkan dalam putusan, laporan penelitian Kemasyarakatan hanya digunakan sebagai bahan referensi, laporan penelitian kemasyarakatan telah dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam satu berkas perkara, laporan penelitian kemasyarakatan hanya dimasukkan dalam poin-poin penting, dan karena hakim lebih memperhatikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Implikasi hukum tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan adalah putusan menjadi batal demi hukum, perkara ditinjau ulang dan putusan diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat Secara Hukum ]]>
<![CDATA[Nuraeni, Nuraeni]]>;
<![CDATA[Haris, Oheo K.]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v2i3.15427
<![CDATA[Perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dasar hakim menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Srl adalah dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problematik hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara) Namun berbeda halnya dengan pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto, Majelis hakim memberikan pendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri sah secara agama namun tidak di catatkan secara hukum. Oleh sebab itu, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur lingkup rumah tangga dalam undang-undang PKDRT telah terpenuhi. 2) Berdasarkan Pasal 10 a UU PKDRT, selain itu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT yang tidak tercatat pernikahannya secara hukum yaitu korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan.]]>
<![CDATA[Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Harahap, Riswan Hanafyah]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>;
<![CDATA[Zahrowati, Zahrowati]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23008
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang ditujukan untuk mengetahui pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia. Serta untuk memahami penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembuktian pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah pada umumnya sama dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yakni asas actori incumbit probatio yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Mengenai alat bukti juga memiliki kesamaan namun karena domain pembajakan atas karya digital melalui file sharing adalah dengan media komputer atau sejenisnya sehingga dimungkinkan alat bukti elektronik, yang memiliki kendala teknis berupa pembuktian orisinalitas dari alat bukti yang dihadirkan dan kendala non teknis berupa rentannya kerusakan serta hilangnya barang bukti elektronik yang disimpan, selain itu bentuk penyelesaian perdata terkait pembajakan hak cipta atas karya digital melalui file sharing di Indonesia adalah terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.]]>
<![CDATA[Dosen pada Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Deity Yuningsih]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.383 KB)
|
DOI: 10.31332/aladl.v8i2.360
<![CDATA[Undang-undang telah menggariskan tentang norma hukum keabsahansuatu perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1),namun masih menyisakansuatu persoalan yang selalu urgen didiskusikan terkait dengan keabsahanperkawinan beda agama.Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatifdengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknikanalisis adalah analisis isi terhadap bahan-bahan hukum.Hasil penelitianmengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam bagian Pertimbangan Hakimdalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dari perspektif Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat tepat dalam menjaga prinsip-prinsiphukum yang hidup di masyarakat, sehingga tuntutan para pemohon yangmenghendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibacabahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukumagamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calonmempelai ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Pasal 2 ayat (1) yangdemikian sangat urgen untuk ditolak karena membuka ruang penafsiran yangberagam kepada siapapun, termasuk penafsiran hukum agama dan kepercayaandalam pelaksanaan perkawinan beda agama.Kata kunci: Keabsahan, Perkawinan Beda Agama.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin yang Mengalami Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata Positif ]]>
<![CDATA[Deity Yuningsih]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.372 KB)
|
DOI: 10.31332/aladl.v9i2.676
<![CDATA[It cannot be denied in fact in the community that there are still vehicle that does not legal night used as an instrument transportation public transport of a motorcycle ( ojek ) and private cars. It generated problems in legal matters relating to legal protection for loss for passengers that undergoes them, so important a research.Type research used is research law normative, with the approach regulations and conceptual.The research results show that passengers who had losses lives and or goods due to had an accident during in the transport of from the perspective of civil law positive is in a position very weak to shelter law have compensation, good based on an agreement transportation, based on act number 33 1964 about funds account must accident passengers, and act number 34 1964 about funds account must accidents on the road.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA ]]>
<![CDATA[Handrawan Handrawan]]>;
<![CDATA[Deity Yuningsih]]>;
<![CDATA[Ahmad Firman Tarta]]>
<![CDATA[ Lakidende Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): DELAREV (APRIL) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lakidende ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.792 KB)
|
DOI: 10.47353/delarev.v1i1.1
<![CDATA[Sexual gratification in Indonesia can be punished because the practice of sexual gratification can be equated with the practice of corruption because it is classified as a latent crime even though it is difficult to prove but as long as the elements of the perpetrator are people who give bribes to officials and their sexual servants as well as during transactions and services. If the sexual relationship has a connection or has something to do with the authority and position given to an official or state administrator, that person can be charged with regulations related to how the facts of the trial are developed. In addition, the phrase element in Article 12B regarding "other facilities" can be interpreted with a systematic and authentic interpretation which can be interpreted as sexual. In addition, in several countries such as Singapore and America, perpetrators of sexual gratification can be criminally charged because there is already a law that regulates it. Therefore, even Indonesia can apply this concept clearly in its laws.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI DESA ONEMBUTE ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Herman, Herman]]>;
<![CDATA[Heryanti, Heryanti]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Deity]]>;
<![CDATA[Sulihin, La Ode M.]]>;
<![CDATA[Yusuf, Haris]]>;
<![CDATA[Suciati, St. Muslimah]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024): ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48867
<![CDATA[The purpose of this community service activity is to improve the community's legal understanding of the procedures for resolving disputes over land ownership both litigation and nonlitigation in Onembute Village, Besulutu District, Konawe Regency so as to provide legal certainty and legal protection of land ownership for the community. The methods used during the process of community service activities include (a) lecture method to provide direct explanation to the community (b) question and answer method to explore community knowledge of the material provided. Legal counseling in the form of lectures is organized to provide an explanation of legal material related to the settlement of land rights ownership disputes. The stages of the activity were carried out as follows: First, the preparation stage, which included location surveys, determination of locations and targets, coordination with the Head of Onembute Village, identification of problems or legal issues of concern to the community, and preparation of materials related to the settlement of land ownership disputes. Second, the Implementation Stage, namely conducting legal counseling by providing material explanations that focus on providing explanations regarding the procedures for resolving disputes over land ownership both litigation and non-litigation as a form of education to the Onembute Village community. The results achieved in this service activity are the community's understanding of the settlement of land ownership disputes before and after the implementation of legal counseling activities shows an increase in community knowledge and understanding of 80%, meaning that the service activities carried out have an impact on increasing the legal knowledge and understanding of the Onembute Village community in resolving land ownership disputes.]]>
