Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Halu Oleo Legal Research
Dewa, Muhammad Jufri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Halu Oleo Legal Research

 1 
Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Rasyid, Mim Nasrah; Dewa, Muhammad Jufri; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i1.16508

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pembuktian Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris merangkap jabatan sebagai advokat. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis pengawas notaris dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap notaris yang terbukti merangkap jabatan sebagai advokat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menjawab masalah yakni Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Majelis pengawas notaris menafsirkan bahwa notaris merangkap jabatan sebagai advokat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, namun terdapat perbedaan pada penerapan sanksinya berdasarkan karakteristik putusan di setiap tingkatan Majelis Pengawas Notaris.
Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 129 K/TUN/2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/TUN/2014 Terhadap Izin Kuasa Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara Razak, Abdul; Dewa, Muhammad Jufri; Jafar, Kamaruddin
Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 1 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v1i1.6317

Abstract

Izin Usaha Pertambangan merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hasil-hasil alam yang terkandung dalam perut bumi dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 kegiatan usaha dibidang pertambangan dapat dikelola langsung oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara dan atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta dan atau perorangan dan koperasi.Berdasarkan uraian di atas, ditemukan masalah antara lain, bagaimana Kepastian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Berbeda atas Izin Kuasa Pertambangan pada wilayah pertambangan yang sama dan Apa konsekuensi hukum yang timbul akibat ketidakpastian hukum atas putusan mahkamah agung pada lokasi pertambangan yang sama. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan Pendekatan kasus (case approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan antara lain, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 225 K/TUN/2014 sebagai penyebab tumpang tindih WIUP karena judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan akibat tumpang tindih putusan berkonsekuensi tidak adanya kepastian hukum, yang mengakibatkan: (1) Tidak adanya Kegiatan Penambangan oleh Pemegang Hak Izin Pertambangan baik PT. Aneka Tambang Maupun 11 Perusahaan yang tertindih WIUP-nya (2) terjadi Pemutusan hubungan Kerja besar besaran dan (3) Penghasilan Daerah dan Negara menjadi hilang dari sektor Pertambangan di WIUP yang tumpang tindih.
Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Risnawati, Evi; Dewa, Muhammad Jufri; Tatawu, Guasman
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 1 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i1.16505

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengalokasian anggaran bantuan hukum oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menganalisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Penelitian menjawab masalah yakni pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum oleh Pemerintah melalui APBN-APBD dilaksanakan berdasarkan UU Bankum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yakni dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum secara nasional dibebankan kepada APBN, untuk ditingkat daerah dana penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan dalam APBD di masing-masing daerah didasarkan pada data mengenai kebutuhan hukum daerah, indeks biaya daerah dan kemampuan keuangan daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum yakni mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD, melaksanakan kewenangan secara teknis dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
Analisis Ratio Decidendi Sanksi Administrasi Pemberhentian Notaris Tidak Hormat Yahya, Amri; Dewa, Muhammad Jufri; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23005

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio decidendi majelis pengawas notaris atas sanksi administrasi pemberhentian notaris tidak hormat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Penelitian menjawab masalah yakni Notaris sebagai seorang pejabat umum, diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 UUJN. UUJN sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengatur pula mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi notaris. Salah satu larangan bagi notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
Analisis Hukum Maladministrasi Pembentukan Desa Definitif pada Pemerintahan Kabupaten Konawe Masrun, Irwan; Dewa, Muhammad Jufri; Tatawu, Guasman
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim perkembangan pembentukan desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta untuk menganalisis implikasi norma atas pembentukan desa yang maladministrasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis yang bersifat preskriptif. Rezim perkembangan pembentukan desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan hukum pembentukan desa sebelum berlakunya undang-undang tentang desa pembentukan desa menjadi kewenangan Pemerintah Tingkat II yang kemudian kewenangan pembentukan Desa harus melalui keputusan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya pembentukan Desa diatur kembali dan kewenangan pembentukan desa dikembalikan kepada Pemerintah Daerah namun belum mengatur tentang syarat jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan. Setelah berlakunya Undang-Undang Desa pembentukan Desa telah diatur pada level peraturan undang-undang dimana syarat dan ketentuan pembentukan desa tertuang di dalam pasal 8 ayat 3 huruf b ke 6. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal implikasi atas norma pembentukan desa yang maladministrasi maka pembentukan desa sebagai norma perintah merupakan suatu hak dimana pemerintah daerah dapat membentuk desa yang harus didahului desa persiapan selama 5 tahun dengan syarat dan ketentuan dan pembentukannya mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 6 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terhadap norma larangan atas pembentukan desa di Kabupaten Konawe dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembentukan desa telah melanggar norma larangan karena tidak memenuhi syarat pembentukan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Co-Authors Abdul Razak Agus, Erwinsyah Fikri, Hamdan Hery Widijanto Jafar, Kamaruddin La Ode Muhamad Sulihin Masrun, Irwan Rasyid, Mim Nasrah Risnawati, Evi Rizky, Ali Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Sulaeman, Usman Syamsiar, Syamsiar Tatawu, Guasman